Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi upaya pencegahan, pengendalian, pengawasan, Peran masyarakat dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan yang meliputi :
a.Upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya;
b.Upaya terpadu dalam pencegahan, pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan korban akibat kebakaran hutan dan lahan.
c.Upaya terpadu dalam menangani terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pendekatan hukum dan pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat;
d.Peningkatan kemampuan kelembagaan Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan;
e.upaya pemulihan adalah rangkaian kegiatan dengan tahapan
1) penghentian sumber pencemaran danpembersihan unsur pencemar; 2) remediasi; 3) rehabilitasi; 4) restorasi; dan/atau 5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
f.Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain dalam setiap proses pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
BAB III PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Bagian Kesatu Pencegahan