DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013

Nomor: 61
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Juni 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.812 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8123 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2718.1/M.PAN- RB/9/2012, tanggal 26 September 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA BANTEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Pasal 2

Sekolah Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Buddha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Tinggi menjalankan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.812 4
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Buddha;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d.pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 4

Organisasi Sekolah Tinggi terdiri dari organ pengelola dan organ pertimbangan.

BAB II

ORGAN PENGELOLA

Pasal 5

Organ Pengelola Sekolah Tinggi terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua;
b.Jurusan;
c.Pascasarjana;
d.Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
e.Pusat; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang akademik, dan pengembangan lembaga; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8125
2. b.Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan; dan
3. c.Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Pasal 8

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Sekolah Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Buddha.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1), jurusan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi di lingkungan jurusan ;
2. b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
5. e.pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 10

Jurusan pada Sekolah Tinggi terdiri dari:

a.Dharmacarya;
b.Dharmaduta;
c.Filsafat dan Sastra Buddha; dan
d.Ekonomi dan Wirausaha Buddha.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.812 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8123 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/2718.1/M.PAN- RB/9/2012, tanggal 26 September 2012; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA BANTEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Banten yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Tinggi menjalankan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.812 4
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Buddha;
c.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d.pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 4

Organisasi Sekolah Tinggi terdiri dari organ pengelola dan organ pertimbangan.

BAB II

ORGAN PENGELOLA

Pasal 5

Organ Pengelola Sekolah Tinggi terdiri atas:

a.Ketua dan Wakil Ketua;
b.Jurusan;
c.Pascasarjana;
d.Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
e.Pusat; dan
f.Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
(2)Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang akademik, dan pengembangan lembaga; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.8125
2. b.Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan; dan
3. c.Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Pasal 8

(1)Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada Sekolah Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Buddha.
(2)Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1), jurusan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi di lingkungan jurusan ;
2. b.pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. d.pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
5. e.pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Pasal 10

Jurusan pada Sekolah Tinggi terdiri dari:

a.Dharmacarya;
b.Dharmaduta;
c.Filsafat dan Sastra Buddha; dan
d.Ekonomi dan Wirausaha Buddha.

Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGAN PENGELOLA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ORGAN PENGELOLA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 2 Tahun 2017