Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2014
- Nomor
- 34
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 128
Ringkasan
Pengelolaan keuangan haji berazazkan: 1. Prinsip syariah; 2. prinsip kehati-hatian; 3. manfaat; 4. nirlaba; 5. transparan; 6. akuntabel.
Pengelolaan keuangan haji berazazkan: 1. Prinsip syariah; 2. prinsip kehati-hatian; 3. manfaat; 4. nirlaba; 5. transparan; 6. akuntabel.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI.
BAB I
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Pengelolaan Keuangan Haji berasaskan:
Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan meningkatkan:
BAB II KEUANGAN HAJI
BAB II
Keuangan Haji meliputi:
. . .
Penerimaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
. . .
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)