DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 498

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

(1)Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPN RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)BPN RI dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPN RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPN RI menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
b.pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan kerja sama di bidang pertanahan;
c.pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI;
d.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
e.perumusan ...
e.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
f.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
g.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi;
h.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
i.pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
j.pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
k.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
l.pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
m.pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan
n.penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPN RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikoordinasikan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 5

BPN RI terdiri atas:

a.Kepala BPN RI;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, yang selanjutnya disebut Deputi I;
d.Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Deputi II;
e.Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan, yang selanjutnya disebut Deputi III;
f.Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang selanjutnya disebut Deputi IV;
g.Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan, yang selanjutnya disebut Deputi V;
h.Inspektorat Utama;
i.Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat;
j.Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
k.Pusat Penelitian dan Pengembangan;
l.Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
m.Kantor Wilayah BPN; dan
n.Kantor Pertanahan.

BAB II

KEPALA BPN RI

Pasal 6

(1)Kepala BPN RI adalah pemimpin BPN RI.
(2)Kepala BPN RI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 7

Kepala BPN RI mempunyai tugas memimpin BPN RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB III

BPN PUSAT

Pasal 8

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Kepala BPN RI yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPN RI.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BPN RI;
b.koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BPN RI;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BPN RI;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dengan lembaga lain, dan hubungan masyarakat;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
f.pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi, hubungan masyarakat, dan protokol di lingkungan BPN RI;
g.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPN RI.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
b.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c.Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
d.Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran; dan
e.Biro Umum.

Isi peraturan

Teks498PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEPALA BPN RI

Pasal 6

Pasal 7

BPN PUSAT

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

KEPALA BPN RI

Pasal 6

Pasal 7

BPN PUSAT

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2017