DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 828

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
4.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1215/M.PANRB/4/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 2

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
b.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
e.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah; dan
f.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut Setjen;
b.Direktorat Jenderal Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Ditjen I;
c.Direktorat Jenderal Infrakstruktur Keagrariaan, yang selanjutnya disebut Ditjen II;
d.Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, yang selanjutnya disebut Ditjen III;
e.Direktorat Jenderal … Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
e.Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang selanjutnya disebut Ditjen IV;
f.Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen V;
g.Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen VI;
h.Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen VII;
i.Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Itjen;
j.Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah;
k.Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan;
m.Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Pusdiklat;
n.Pusat Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Puslitbang; dan
o.Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut Pusdatin.

BAB III

SETJEN

Pasal 5

(1)Setjen adalah unsur pembantu Menteri/Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
(2)Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Setjen menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 8

Setjen terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Kerja Sama;
b.Biro Organisasi dan Kepegawaian;
c.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);
d.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
e.Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan administrasi kerja sama dalam bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang/menengah/rencana strategis/rencana kerja tahunan dan perubahannya;
b.koordinasi dan penyusunan program dan penganggaran Kementerian;
c.pelaksanaan koordinasi dan administrasi serta evaluasi kerja sama;
d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, penganggaran dan kerja sama;
e.pengelolaan data, informasi dan publikasi perencanaan program dan kerja sama; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan dan Kerja Sama terdiri atas:

a.Bagian Penyusunan Rencana;
b.Bagian Program dan Penganggaran;
c.Bagian Kerja Sama;
d.Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Isi peraturan

Teks828PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SETJEN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

SETJEN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015