DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang, perlu dilakukan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2019, No.191 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
3.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
5.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 500); www.peraturan.go.id 2019, No.191-3- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 huruf m diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal, yang selanjutnya disebut Setjen;
b.Direktorat Jenderal Tata Ruang, yang selanjutnya disebut Ditjen I;
c.Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, yang selanjutnya disebut Ditjen II;
d.Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, yang selanjutnya disebut Ditjen III;
e.Direktorat Jenderal Penataan Agraria, yang selanjutnya disebut Ditjen IV;
f.Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen V;
g.Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, yang selanjutnya www.peraturan.go.id 2019, No.191 disebut Ditjen VI;
h.Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, yang selanjutnya disebut Ditjen VII;
i.Inspektorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Itjen;
j.Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah;
k.Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan;
l.Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan;
m.Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat PPSDM;
n.Pusat Penelitian dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Puslitbang; dan
o.Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut Pusdatin.
1. 2.Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif, perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan serta evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di unit kerja pusat meliputi Setjen, Itjen, Ditjen VI, Ditjen VII dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, www.peraturan.go.id 2019, No.191-5- Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
(2)Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif, perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan serta evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di unit kerja pusat meliputi Ditjen II, Ditjen III, Ditjen IV, Ditjen V dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua dan Papua Barat.
(3)Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran tahunan pagu sementara maupun definitif, perubahan/revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, penelaahan kepatuhan rancangan kegiatan dan anggaran tahunan serta evaluasi dan penyusunan laporan program dan anggaran di unit kerja pusat meliputi Ditjen I, PPSDM, Puslitbang, Pusdatin dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.

3.Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan www.peraturan.go.id 2019, No.191 pelaksanaan pengadaan, penyiapan pengangkatan calon ASN dan PPNPN serta peningkatan kapasitas pegawai.
(2)Subbagian Karir Jabatan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas penyiapan, koordinasi, dan pengusulan karir pegawai yang menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, pelaksanaan ujian jabatan bagi pegawai, pengelolaan administrasi jabatan fungsional serta izin pencantuman gelar.
(3)Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai, dan penyiapan bahan analisis pola karir.

4.Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya di unit kerja pusat meliputi Setjen, Itjen, PPSDM, Puslitbang, Pusdatin dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara.
(2)Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya di unit kerja pusat meliputi Ditjen I, Ditjen II dan Ditjen III dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera www.peraturan.go.id 2019, No.191-7- Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua, Papua Barat.
(3)Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan dan analisis penyiapan bahan keputusan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pengambilan sumpah jabatan atau janji, kenaikan gaji berkala, dan cuti pegawai serta mutasi kepegawaian lainnya di unit kerja pusat meliputi Ditjen IV, Ditjen V, Ditjen VI, Ditjen VII dan unit kerja daerah meliputi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

5.Ketentuan Pasal 652 diubah sehingga Pasal 652 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 652

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern, terhadap audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Ditjen I, Ditjen VI, PPSDM, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Provinsi Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku dan Gorontalo. www.peraturan.go.id 2019, No.191

6.BAB XI dan Ketentuan Pasal 671 sampai dengan Pasal 687 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 671

(1)PPSDM adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala melalui Sekretaris Jenderal.
(2)PPSDM dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 672

PPSDM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang.

Pasal 673

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, PPSDM menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang;
b.pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang;
c.pelaksanaan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang;
d.pelaksanaan asesmen sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria dan tata ruang dan asesmen;
f.pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan barang milik negara; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2019, No.191-9-

Pasal 674

PPSDM terdiri dari:

a.Bagian Umum;
b.Bidang Program dan Asesmen;
c.Bidang Penyelenggaraan; dan
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 675

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik negara.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…