Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019
- Nomor
- 23
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 44
www.peraturan.go.id 2019, No. 1158
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191), diubah sebagai berikut:
Setjen terdiri atas:
www.peraturan.go.id 2019, No. 1158
Bagian Keenam Biro Hukum
Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
www.peraturan.go.id 2019, No. 1158
Biro Hukum terdiri atas:
Bagian Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Setjen, Itjen, Ditjen I, Ditjen IV dan Ditjen VI, Pusat-Pusat, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:
Bagian Perundang-undangan I terdiri atas:
dan
www.peraturan.go.id 2019, No. 1158
Bagian Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan naskah kerja sama di lingkungan Ditjen II, Ditjen III, Ditjen V dan Ditjen VII.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bidang Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)