(1)Masyarakat Hukum Adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu mengajukan permohonan kepada BupatijWalikota atau Gubernur.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala ad at atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, dengan dilengkapi syarat an tara lain:
a.riwayat masyarakat hukum ad at dan riwayat tanahnya, apabila pemohon masyarakat hukum adat;
b.riwayat penguasaan tanah paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
c.fotokopi kartu identitas atau akta pendirian koperasi, unit bagian dari desa, atau kelompok masyarakat lainnya;
d.surat keterangan dari kepala desa atau nama lain yang serupa dengan itu.
(3)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BupatijWalikota atau Gubernur membentuk Tim IP4T untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat atau masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu serta tanahnya.
Bagian Kesatu Permohonan BAB III PENETAPANHAKKOMUNALATASTANAHMASYARAKAT HUKUMADATDAN MASYARAKATYANGBERADADALAM KAWASANTERTENTU Pasa16 ( 1) Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di dalam 1 (satu) KabupatenjKota, BupatijWalikota membentuk Tim IP4T yang terdiri dari:
a.Kepala Kantor Pertanahan KabupatenjKota sebagai ketua merangkap anggota;
b.Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
c.LurahjKepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
d.Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;
e.Unsur Dinas KabupatenjKota yang menangam urusan di bidang Kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Unsur DinasjBadan KabupatenjKota yang menangam urusan di bidang tat a ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;
f.Perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
g.Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
h.Instansi yang mengelola sumber daya alamo
(2)Dalam hal tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terletak di lintas KabupatenjKota, Gubernur membentuk Tim IP4T yang terdiri dari:
a.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai Ketua merangkap anggota;
b.Unsur pakar hukum adat, apabila pemohon Masyarakat Hukum Adat;
Bagian Kedua Tim IP4T Pasal 7 Tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
a.menerima permohonan;
b.melakukan identifikasi dan verifikasi pemohon, riwayat tanah, jenis, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah;
C. mengidentifikasi dan menginventarisasi batas tanah;
d.pemeriksaan lapangan;
e.melakukan analisis data yuridis dan data fisik bidang tanah; dan
f.menyampaikan laporan hasil kerja Tim IP4T.
c.Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan di bidang Kehutanan, Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Unsur Dinas /Badan Provinsi yang menangani urusan di bidang tat a ruang sebagai anggota, apabila pemohon masyarakat yang berada dalam Kawasan Hutan;
d.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaterr/Kota terkait sebagai anggota;
e.Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota;
f.Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu sebagai anggota;
g.perwakilan Masyarakat Hukum Adat setempat atau perwakilan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu;
h.Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
1.instansi-instansi yang mengelola sumber daya alamo Pasal 9
(1)Setelah melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim IP4T melakukan analisis data fisik dan data yuridis bidang tanah masyarakat hukum ad at dan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
(2)Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.terdapat masyarakat hukum adat dan tanahnya;
b.terdapat masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan; atau
c.terdapat masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
Bagian Keempat Analisis Data Fisik dan Data Yuridis identifikasi dan verifikasi mengenai identitas pemohon, riwayat tanah, jems, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah.
(2)Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Tim IP4T meminta kepada Pemohon untuk melengkapi berkas permohonan.
(3)Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Tim IP4T melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui letak dan batas tanah yang dimohon.
(4)Berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim IP4T membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim IP4T.
Tim IP4T melakukan Pasal 8 Setelah menerima berkas permohonan, memeriksa dokumen permohonan dan
(1)Bagian Ketiga Identifikasi, Verifikasi dan Pemeriksaan Lapangan