DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Repu blik Indonesia, perlu adanya penyesuaian kelas jabatan dengan struktur organisasi dan tata kerja yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGjBADAN PERTANAHANNASIONAL DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Pasal 1 ... PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALABADANPERTANAHANNASIONALTENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGANKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL. MEMUTUSKAN: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan Nomor B/4596/M.PAN/ 11/2014 Tanggal 25 November 2014;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 ten tang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
5.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Menetapkan Mengingat

b.Kelas ... Pasa13

(1)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
1. a.Kelas Jabatan Struktural;
2. b.Kelas Jabatan Fungsional Tertentu; dan
3. c.Kelas Jabatan Fungsional Umum.
(2)Kelas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Kelas Jabatan Struktural di Badan Pertanahan Nasional Pusat;

Pasal 2

Kelas Jabatan digunakan sebagai dasar penyempumaan penyusunan peta jabatan, penyusunan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, evaluasi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan forrnasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNSdalam suatu satuan organisasi negara.
3.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
4.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
5.Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
6.Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit. BIDANG pron: - PUSAT HUKUM DAN HUMAS BERITANEGA' REPUBLIKINDONESIATAHUN2014 NOMOR 1/&22 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2'6 November Ditetapkan di Jakarta padatanggal 26 No ember 2014 Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Pasa14 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(4)Kelas Jabatan Fungsional Tertentu dan Kelas Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
1. b.Kelas Jabatan Struktural di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan
2. c.Kelas Jabatan Struktural di Kantor Pertanahan.
(3)Kelas Jabatan Struktural di Badan Pertanahan Nasional Pusat, Kelas Jabatan Struktural di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kelas Jabatan Struktural di Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. NO NAMA JABATAN STRUKTURAL KELAS JABATAN 1 2 3 KANTOR PUSAT 1 Men teri j Kepala Tanpa Kelas 2 Sekretaris Utama 17 3 Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sarna 15 4 Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat 12 5 Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I 9 6 Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II 9 7 Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III 9 8 Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran 12 Wilayah 9 Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran 9 Wilayah I 10 Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran 9 Wilayah II 11 Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran 9 Wilayah III 12 Kepala Bagian Kerja Sama 12 13 Kepala Subbagian Kerja Sama Regional 9 14 Kepala Subbagian Kerja Sama Sektoral 9 15 Kepala Subbagian Kerja Sama Intemasional 9 16 Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Akuntabilitas 12 17 Kepala Subbagian Pemantauan 9 18 Kepala Subbagian Evaluasi 9 19 Kepala Subbagian Akuntabilitas 9 DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN OJ LINGKUNGAN KEMENTERJAN AGRARIA DAN TATA RUANGj BADAN PERTANAHAN NASIONAL LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGjBADAN PERTANAHAN NASIONAL NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 20 Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian 15 21 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana 12 22 Kepala Subbagian Organisasi 9 23 Kepala Subbagian Tata Laksana 9 24 Kepala Subbagian Analisis Jabatan dan Kinerja 9 Organisasi 25 Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian 12 26 Kepala Subbagian Pengadaan dan Pengembangan 9 Kapasitas Pegawai 27 Kepala Subbagian Karir Jabatan Struktural dan 9 Fungsional 28 Kepala Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai 9 29 Kepala Bagian Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian 12 Pegawai 30 Kepala Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan 9 Pemberhentian Pegawai Wilayah I 31 Kepala Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan 9 Pemberhentian PegawaiWilayah II 32 Kepala Subbagian Pengangkatan, Mutasi dan 9 Pemberhentian PegawaiWilayah III 33 Kepala Bagian Umum Kepegawaian 12 34 Kepala Subbagian Tata Usaha dan Sistem Informasi 9 Kepegawaian 35 Kepala Subbagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 9 36 Kepala Subbagian Penegakan Disiplin dan KodeEtik 9 37 Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol 15 38 Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan 12 39 Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala 9 40 Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama 9 41 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi I 9 42 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi II 9 43 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi III 9 44 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi IV 9 45 Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi V 9 46 Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Khusus 9 47 Kepala Bagian Protokol 12 NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 48 Kepala Subbagian Protokol Kepala 9 49 Kepala Subbagian Protokol Pirnpinan 9 50 Kepala Bagian Keamanan 12 51 Kepala Subbagian Pengamanan Pirnpinan 9 52 Kepala Subbagian Pengamanan Dalam 9 53 Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran 15 54 Kepala Bagian Anggaran dan PNBP 12 55 Kepala Subbagian Anggaran I 9 56 Kepala Su bbagian Anggaran II 9 57 Kepala Subbagian PNBP 9 58 Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana 12 Keuangan 59 Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan 9 60 Kepala Subbagian Perbendaharaan 9 61 Kepala Subbagian Pencairan Anggaran 9 62 Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan 12 63 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I 9 64 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II 9 65 Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III 9 66 Kepala Biro Umum 15 67 Kepala Bagian Sarana, Prasarana dan Layanan 12 Pengadaan 68 Kepala Subbagian Perencanaan Sarana dan Prasarana 9 69 Kepala Subbagian Bimbingan dan Layanan Pengadaan 9 70 Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara 12 71 Kepala Subbagian Pengelolaan BMNWilayah I 9 72 Kepala Subbagian Pengelolaan BMNWilayah II 9 73 Kepala Subbagian Pengelolaan BMN Wilayah III 9 74 Kepala Bagian Rumah Tangga 12 75 Kepala Subbagian Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas 9 Gedung 76 Kepala Subbagian Pengelolaan Kendaraan dan Perjalanan 9 Dinas 77 Kepala Bagian Tata Usaha, Persuratan dan Kearsipan 12 78 Kepala Subbagian Tata Usaha Pelayanan Pertanahan 9 NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 79 Kepala Subbagian Tata Persuratan 9 80 Kepala Subbagian Kearsipan 9 81 Deputi Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan 17 82 Direktur Pengukuran Dasar 15 83 Kepala Subdirektorat TeknologiPengukuran, Pemetaan 12 dan Peralatan 84 Kepala Seksi TeknologiPengukuran dan Pemetaan 9 85 Kepala Seksi Peralatan Teknis 9 86 Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pengukuran Dasar 12 87 Kepala Seksi Penyiapan Pengukuran Dasar 9 88 Kepala Seksi Kerangka Dasar 9 89 Kepala Subdirektorat Surveyor Pemetaan dan Surveyor 12 Berlisensi 90 Kepala Seksi Penyiapan Pejabat Fungsional Surveyor 9 Pemetaan 91 Kepala Seksi Surveyor Berlisensi 9 92 Direktur Pemetaan Dasar 15 93 Kepala Subdirektorat Monitoring dan Kendali Mutu 12 94 Kepala Seksi Kendali Mutu 9 95 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 96 Kepala Subdirektorat Terestris Dan Citra Penginderaan 12 Jauh 97 Kepala Seksi Terestris 9 98 Kepala Seksi Citra Penginderaan Jauh 9 99 Kepala Subdirektorat Informasi Geospasial Pertanahan 12 100 Kepala Seksi Penyiapan Basis Data Pemetaan 9 101 Kepala Seksi Informasi Data Geospasial 9 102 Direktur Penetapan Batas 15 103 Kepala Subdirektorat Pengukuran Batas 12 104 Kepala Seksi Pengukuran Bidang 9 105 Kepala Seksi Pengukuran Kawasan, Ruang dan Perairan 9 106 Kepala Subdirektorat Pemetaan Batas 12 107 Kepala Seksi Pemetaan Bidang 9 108 Kepala Seksi Pemetaan Kawasan, Ruang dan Perairan 9 109 Kepala Subdirektorat Basis Data dan Informasi Batas 12 NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 110 Kepala Seksi Basis Data Bidang, Ruang dan Perairan 9 III Kepala Seksi Informasi Bidang, Ruang dan Perairan 9 112 Direktur Survei dan Pernetaan Tematik 15 113 Kepala Subdirektorat Survei Ternatik 12 114 Kepala Seksi Survei Ternatik Bidang 9 115 Kepala Seksi Survei Tematik Kawasan 9 116 Kepala Subdirektorat Pemetaan Ternatik 12 117 Kepala Seksi Pemetaan Tematik Bidang 9 118 Kepala Seksi Pernetaan Tematik Kawasan 9 119 Kepala Subdirektorat Inforrnasi Geospasial Tematik 12 120 Kepala Seksi Perneliharaan Sistern Informasi 9 121 Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Geospasial 9 Tematik 122 Deputi Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan 17 Pemberdayaan Masyarakat 123 Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah 15 124 Kepala Subdirektorat Pengaturan dan Evaluasi Hak 12 Tanah 125 Kepala Seksi Pengaturan dan Evaluasi Wilayah I 9 126 Kepala Seksi Pengaturan dan Evaluasi Wilayah II 9 127 Kepala Subdirektorat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, 12 dan Hak Pakai 128 Kepala Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan 9 dan Hak Pakai Wilayah I 129 Kepala Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan 9 dan Hak Pakai Wilayah II 130 Kepala Su bdirektorat Hak Guna Usaha 12 131 Kepala Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah I 9 132 Kepala Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah II 9 133 Direktur Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang 15 134 Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah 12 135 Kepala Seksi Pendaftaran Hak Atas Tanah 9 136 Kepala Seksi Pengelolaan Dokurnen Pendaftaran Hak 9 Tanah 137 Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak Guna Ruang dan 12 Perairan NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 138 Kepala Seksi Pendaftaran Hak Guna Ruang Atas dan 9 Bawah Tanah 139 Kepala Seksi Pendaftaran Hak Guna Ruang Perairan 9 140 Kepala Subdirektorat Peralihan, Pembebanan Hak dan 12 Pejabat Pembuat Akta Tanah 141 Kepala Seksi Peralihan dan Pembebanan Hak 9 142 Kepala Seksi Pejabat Pembuat Akta Tanah 9 143 Direktur Landreform 15 144 Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Basis Data 12 Landreform 145 Kepala Seksi Inventarisasi Data Landreform 9 146 Kepala Seksi Basis Data Landreform 9 147 Kepala Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek 12 Landreform dan Ganti Kerugian 148 Kepala Seksi Penguasaan Tanah 0 byek Landreform 9 149 Kepala Seksi Penertiban Tanah Objek Landreform dan 9 Ganti Kerugian 150 Kepala Subdirektorat Redistribusi dan Pemanfaatan 12 Bersarna Atas Tanah 151 Kepala Seksi Redistribusi Tanah Obyek Landreform 9 152 Kepala Seksi Peralihan Tanah Obyek Landreform dan 9 Pemanfaatan Bersarna Atas Tanah 153 Direktur Pemberdayaan Masyarakat 15 154 Kepala Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan 12 Pendarnpingan Pemberdayaan 155 Kepala Seksi Inventarisasi Potensi 9 156 Kepala Seksi Pendampingan Pemberdayaan 9 157 Kepala Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sarna 12 Pemberdayaan 158 Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sarna Lembaga 9 Pemerintah 159 Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sarna Lembaga Non 9 Pemerintah 160 Kepala Subdirektorat Informasi dan Pengembangan Model 12 Pemberdayaan 161 Kepala Seksi Informasi Pemberdayaan Masyarakat 9 NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 162 Kepala Seksi Pengembangan Model Pernberdayaan 9 Masyarakat 163 Deputi Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan 17 164 Direktur Penatagunaan Tanah 15 165 Kepala Subdirektorat Perencanaan Penatagunaan Tanah 12 166 Kepala Seksi Perencanaan Regional 9 167 Kepala Seksi Perencanaan Sektoral 9 168 Kepala Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan 12 Tanah 169 Kepala Seksi Pengolahan Data Penatagunaan Tanah 9 170 Kepala Seksi Neraca Penatagunaan Tanah 9 171 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penatagunaan Tanah 12 172 Kepala Seksi Tanah Negara dan Tanah Kritis 9 173 Kepala Seksi Pertirnbangan Penatagunaan Tanah 9 174 Direktur Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, 15 Perbatasan dan Wilayah Tertentu 175 Kepala Subdirektorat Prograrn dan Kerja Sarna 12 176 Kepala Seksi Program dan Data 9 177 Kepala Seksi Kerja Sarna 9 178 Kepala Subdirektorat Penataan Kawasan 12 179 Kepala Seksi Penataan Wilayah Pesisir dan Wilayah 9 Tertentu 180 Kepala Seksi Penataan Pulau-Pulau Kecil dan Wilayah 9 Perbatasan 181 Kepala Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi 12 182 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Wilayah Pesisir dan 9 Wilayah Tertentu 183 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pulau-Pulau Kecil 9 dan Wilayah Perbatasan 184 Direktur Pemantauan dan Pernbinaan Pertanahan 15 185 Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Evaluasi Tanah 12 Pertanian Pangan Berkelanjutan 186 Kepala Seksi Inventarisasi Tanah Pertanian Pangan 9 Berkelanjutan 187 Kepala Seksi Evaluasi Tanah Pertanian Pangan 9 Berkelanjutan 188 Kepala Subdirektorat Pernantauan dan Evaluasi Tanah 12 Pertanian NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 189 Kepala Seksi Data Tanah Pertanian 9 190 Kepala Seksi Evaluasi Tanah Pertanian 9 191 Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah 12 Non Pertanian 192 Kepala Seksi Data Tanah Non Pertanian 9 193 Kepala Seksi Evaluasi Tanah Non Pertanian 9 194 Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 15 195 Kepala Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar 12 196 Kepala Seksi Identifikasi Tanah Terlantar 9 197 Kepala Seksi Pengelolaan Basis Data Tanah Terlantar 9 198 Kepala Subdirektorat Penertiban Tanah Terlantar 12 199 Kepala Seksi Evaluasi dan Verifikasi Tanah Terlantar 9 200 Kepala Seksi Penetapan Tanah Terlantar 9 201 Kepala Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar 12 202 Kepala Seksi Penyediaan Tanah Terlantar 9 203 Kepala Seksi Pengaturan Peruntukan Tanah Terlantar 9 204 Deputi Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 17 Umum 205 Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I 15 206 Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi 12 Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah I 207 Kepala Seksi Bimbingan Pengadaan Tanah 9 208 Kepala Seksi Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah 9 209 Kepala Su bdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah 12 Wilayah I 210 Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi 9 211 Kepala Seksi Ganti Rugi dan Penyerahan Hasil 9 212 Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah I 12 213 Kepala Seksi Penetapan Hak Pengelolaan 9 214 Kepala Seksi Penetapan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, 9 Hak Milik dan Hak Guna Usaha Instansi 215 Direktur Pengadaan Tanah Wilayah II 15 216 Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Fasilitasi 12 Penanganan Pengadaan Tanah Wilayah II 217 Kepala Seksi Bimbingan Pengadaan Tanah 9 218 Kepala Seksi Fasilitasi Penanganan Pengadaan Tanah 9 NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 219 Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pengadaan Tanah 12 Wilayah II 220 Kepala Seksi Inventarisasi dan Identifikasi 9 221 Kepala Seksi Ganti Rugi dan Penyerahan Hasil 9 222 Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Instansi Wilayah II 12 223 Kepala Seksi Penetapan Hak Pengelolaan 9 224 Kepala Seksi Penetapan Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, 9 Hak Milik dan Hak Guna Usaha Instansi 225 Direktur Penilaian Tanah 15 226 Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Kerja 12 Sarna Penilaian Tanah 227 Kepala Seksi Pengembangan Metodologi, Model dan 9 Aplikasi 228 Kepala Seksi Kerja Sarna dan Promosi 9 229 Kepala Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah dan 12 Kawasan 230 Kepala Seksi Penilaian Bidang Tanah 9 231 Kepala Seksi Penilaian Kawasan 9 232 Kepala Subdirektorat Bimbingan Teknis Penilai Tanah 12 dan Penilai Pertanahan 233 Kepala Seksi Bimbingan Penilai Tanah 9 234 Kepala Seksi Bimbingan Penilai Pertanahan 9 235 Direktur Konsolidasi Tanah 15 236 Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pengembangan 12 237 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Teknis 9 238 Kepala Seksi Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi 9 Tanah 239 Kepala Subdirektorat Penataan Tanah dan Bimbingan 12 Teknis 240 Kepala Seksi Penataan Tanah 9 241 Kepala Seksi Bimbingan Teknis 9 242 Kepala Subdirektorat Kerja Sarna dan Evaluasi 12 243 Kepala Seksi Kerja Sarna 9 244 Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan 9 245 Deputi Bidang Penanganan Sengketa dan Perkara 17 Pertanahan 246 Direktur Sengketa dan Konflik Pertanahan 15 NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 247 Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa 12 248 Kepala Seksi Penanganan Sengketa Wilayah I 9 249 Kepala Seksi Penanganan Sengketa Wilayah II 9 250 Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik 12 251 Kepala Seksi Penanganan Konflik Wilayah I 9 252 Kepala Seksi Penanganan Konflik Wilayah II 9 253 Kepala Subdirektorat Analisis dan Pembatalan 12 254 Kepala Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah I 9 255 Kepala Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah II 9 256 Direktur Perkara Pertanahan 15 257 Kepala Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah I 12 258 Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah I 9 259 Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I 9 260 Kepala Subdirektorat Perkara Pertanahan Wilayah II 12 261 Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah II 9 262 Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II 9 263 Kepala Subdirektorat Analisis dan Pembatalan 12 264 Kepala Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah I 9 265 Kepala Seksi Analisis dan Pembatalan Wilayah II 9 266 Direktur Informasi Strategis dan Bantuan Hukum 15 267 Kepala Subdirektorat Informasi Strategis Pertanahan 12 268 Kepala Seksi Informasi Strategis Wilayah I 9 269 Kepala Seksi Informasi Strategis Wilayah II 9 270 Kepala Subdirektorat Identifikasi dan Analisis Informasi 12 271 Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis Informasi Wilayah I 9 272 Kepala Seksi Identifikasi dan Analisis Informasi Wilayah II 9 273 Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum 12 274 Kepala Seksi Bantuan Hukum Wilayah I 9 275 Kepala Seksi Bantuan Hukum Wilayah II 9 276 Inspektur Utama 17 277 Inspektur Wilayah I 15 278 Inspektur Wilayah II 15 279 Inspektur Wilayah III 15 280 Inspektur Wilayah IV 15 NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 281 Inspektur Wilayah V 15 282 Kepala Bagian Tata Usaha 12 283 Kepala Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program 9 284 Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi 9 285 Kepala Subbagian Persuratan dan Rumah Tangga 9 286 Kepala Subbagian Informasi dan Pelaporan 9 287 Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat 15 288 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 289 Kepala Bidang Perundang-Undangan 12 290 Kepala Subbidang Penyusunan dan Evaluasi 9 291 Kepala Subbidang Penyiapan dan Pertimbangan Hukum 9 292 Kepala Bidang Hubungan Masyarakat 12 293 Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Media 9 Center 294 Kepala Subbidang Penerangan dan Penyuluhan 9 Masyarakat 295 Kepala Bidang Publikasi, Jaringan Dokumentasi, dan 12 Informasi Hukum 296 Kepala Subbidang Publikasi, Distribusi dan Dokumentasi 9 297 Kepala Subbidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 9 Hukum 298 Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Lahan 15 Pertanian Pangan Berkelanjutan 299 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 300 Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi 12 Pertanahan 301 Kepala Subbidang Pengembangan Teknologi dan 9 Informasi Pertanahan 302 Kepala Subbidang Standarisasi Teknologi Informasi 9 Pertanahan 303 Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penerapan Teknologi 12 Informasi Pertanahan 304 Kepala Subbidang Pengelolaan Data Pertanahan 9 305 Kepala Subbidang Penerapan Teknologi Informasi 9 Pertanahan 306 Kepala Bidang Sistem Informasi dan Administrasi Lahan 12 Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 307 Kepala Subbidang Sistem Informasi Lahan Pertanian 9 Pangan Berkelanjutan (LP2B) 308 Kepala Subbidang Administrasi Lahan Pertanian Pangan 9 Berkelanjutan (LP2B) 309 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 15 310 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 311 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 15 312 Kepala Subbagian Tata Usaha 9 313 Kepala Bidang Penyelenggaraan 12 314 Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat Struktural 9 315 Kepala Subbidang Penyelenggaraan Diklat Teknis dan 9 Fungsional 316 Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan 12 317 Kepala Subbidang Perencanaan Diklat 9 318 Kepala Subbidang Evaluasi Dan Pelaporan Diklat 9 319 Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 15 320 Kepala Bagian Administrasi Umum 11 321 Kepala Subbagian Keuangan 9 322 Kepala Subbagian Kepegawaian 9 323 Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum 9 324 Kepala Bagian Administrasi Akademik dan 11 Kemahasiswaan 325 Kepala Subbagian Pendidikan dan Kerjasama 9 326 Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni 9 327 Kepala Subbagian Akademik dan Pengajaran 9 KANTORWILAYAHBPN PROVINSI 328 Kepala Kantor Wilayah 15 329 Kepala Bagian Tata Usaha 12 330 Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan 12 331 Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 12 332 Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan 12 333 Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan 12 Pemberdayaan Masyarakat 334 Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 12 Konflik Pertanahan NO NAMAJABATANSTRUKTURAL KELASJABATAN 335 Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 9 336 Kepala Subbagian Kepegawaian 9 337 Kepala Subbagian Umum dan Informasi 9 338 Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar 9 339 Kepala Seksi Pemetaan Tematik 9 340 Kepala Seksi Pengukuran Bidang 9 341 Kepala Seksi Survei Potensi Tanah 9 342 Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan 9 343 Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum 9 344 Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah 9 345 Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak 9 Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 346 Kepala Seksi Penatagunaan Tanah 9 347 Kepala Seksi Penataan Kawasan Tertentu 9 348 Kepala Seksi Landreform 9 349 Kepala Seksi Konsolidasi Tanah 9 350 Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan 9 351 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 9 352 Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 9 Konflik Pertanahan 353 Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara 9 Pertanahan KANTORPERTANAHANKABUPATEN/ KOTA 354 Kepala Kantor Pertanahan 13 355 Kepala Subbagian Tata Usaha I 9 356 Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan 9 357 Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah 9 358 Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan 9 359 Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan 9 Pemberdayaan Masyarakat 360 Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara 9 361 Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan 8 362 Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 8 363 Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan 8 BIDANG PJDrn - PUSAT HUKUM DAN HUMAS DANTATARUANGI ANAHANNASIONAL NO NAMA JABATAN STRUKTURAL KELASJABATAN 364 Kepala Subseksi Tematik Dan Potensi Tanah 8 365 Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah 8 366 Kepala Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah 8 367 Kepala Subseksi Pendaftaran Hak 8 368 Kepala Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak Dan Pejabat 8 Pembuat Akta.Tanah 369 Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah Dan Kawasan 8 Tertentu 370 Kepala Subseksi Landreform Dan Konsolidasi Tanah 8 r---...- 371 Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan 8 372 Kepala Subseksi Pemberdayaan Masyarakat 8 373 Kepala Subseksi Sengketa Dan KonflikPertanahan 8 374 Kepala Subseksi Perkara Pertanahan 8 NO. NAMA JABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

1.Pembina Karakter 8
2.Analis Bantuan Hukum 7
3.Analis Barang Milik Negara 7
4.Analis Data Keuangan 7
5.Analis Data Pengadaan Tanah 7
6.Analis Data Pertanahan 7
7.Analis Data Tanah Non Pertanian 7
8.Analis Data Tanah Pertanian 7
9.Analis Data Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan 7
10.Analis Dokumentasi dan Informasi Hukum 7
11.Analis Dokumentasi dan Informasi 7
12.Analis Hukum dan Perundang-Undangan 7
13.Analis Hukum Pertanahan 7
14.Analis Informasi Strategis 7
15.Analis Instrumen Evaluasi Diklat 7
16.Analis Jabatan dan Kinerja Organisasi 7
17.Analis Kendali Mutu Survei, Pengukuran dan 7 Pemetaan
18.Analis Kerjasama dan Publikasi Hasil Litbang dan 7 Pengembangan Perpustakaan
19.Analis Kinerja 7
20.Analis Konsolidasi Tanah 7
21.Analis Kurikulum dan Pembelajaran 7
22.Analis Landreform 7
23.Analis Laporan Keuangan 7
24.Analis Organisasi 7 DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN DJ LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGj BADAN PERTANAHAN NASIONAL LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGj KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANGjBADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. NAMAJABATANFUNGSIONAL KELASJABATAN
25.Analis Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan 7
26.Analis Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas 7
27.Analis Pemberdayaan Masyarakat 7
28.Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu 7
29.Analis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang 7
30.Analis Penegakan Integritas SDM Aparatur 7
31.Analis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 7 Terlantar
32.Analis Penetapan Hak Atas Tanah 7
33.Analis Pengadaan Barang dan Jasa 7
34.Analis Pengaduan Masyarakat 7
35.Analis Pengaturan Pertanahan 7
36.Analis Pengembangan SDM 7
37.Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan 7
38.Analis Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 7
39.Analis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah 7
40.Analis Penilaian Tanah dan Kawasan 7
41.Analis Penyelenggaraan Diklat 7
42.Analis Perencanaan dan Kerjasama 7
43.Analis Permasalahan Pertanahan 7
44.Analis Permohonan Hak Tanah dan pendaftaran 7 Tanah
45.Analis PNBP 7
46.Analis Program Diklat 7
47.Analis Sarana dan Prasarana 7
48.Analis SDM Pengawasan 7
49.Analis Seleksi Surveyor Berlisensi 7
50.Analis Sengketa Konflik Pertanahan 7
51.Analis Sistem Informasi Pertanahan 7
52.Analis Tata Laksana 7
53.Analis Tuntutan Ganti Rugi 7
54.Bendahara Penerimaan 7
55.Bendahara Pengeluaran 7
56.Evaluator Program Kerja dan Anggaran 7
57.Evaluator Tanah Non Pertanian 7
58.Evaluator Tanah Pertanian 7
59.Evaluator Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan 7
60.Konselor 7 NO. NAMAJABATANFUNGSIONAL KELASJABATAN
61.Kuasa Hukum Pertanahan 7
62.Mediator Pertanahan 7
63.Penyuluh dan Fasilitator Hukum Pertanahan 7
64.Penyuluh dan Fasilitator Pertanahan 7
65.Penyusun Bahan Keprotokolan 7
66.Penyusun Bahan Ketatausahaan 7
67.Penyusun Bahan Pengamanan Pimpinan 7
68.Penyusun Bahan Pengangkatan, Mutasi dan 7 Pemberhentian Pegawai
69.Penyusun Bahan Tata Usaha Pelayanan 7 Pertanahan
70.Penyusun Bidang Pemeliharaan dan Fasilitas 7 Gedung
71.Penyusun Bidang Pengelolaan Kendaraan dan 7 Perjalanan Dinas
72.Penyusun Informasi Pertanahan 7
73.Penyusun Laporan Persuratan 7
74.Penyusun Laporan Kegiatan Diklat 7
75.Penyusun Laporan Keuangan 7
76.Penyusun Laporan Pengawasan 7
77.Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 7
78.Penyusun Rencana Pendidikan dan Kerjasama 7
79.Petugas Promosi Konsolidasi Tanah 6
80.Administrator Komputer 6
81.Penerima Layanan Pengaduan 6
82.Pengelola Bidang Pemeliharaan dan Fasilitas 6 Gedung
83.Pengelola Administrasi Barang MilikNegara 6
84.Pengelola Alat Pengukuran dan Pemetaan 6
85.Pengelola Anggaran 6
86.Pengelola Aset BMN 6
87.Pengelola Bidang Hukum 6
88.Pengelola Data Akademik dan Pengajaran 6
89.Pengelola Data Anggaran 6
90.Pengelola Data Evaluasi dan Pelaporan 6
91.Pengelola Data Geospasial 6
92.Pengelola Data Hak Atas Tanah 6
93.Pengelola Data Informasi Strategis 6
94.Pengelola Data Keuangan 6 NO. NAMAJABATAN FUNGSIONAL KELASJABATAN
95.Pengelola Data Konsolidasi Tanah 6
96.Pengelola Data Landreform 6
97.Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat 6
98.Pengelola Data Penatagunaan Tanah 6
99.Pengelola Data Pengendalian Pertanahan 6
100.Pengelola Data Surveyor Berlisensi 6
101.Pengelola Data Tanah Non Pertanian 6
102.Pengelola Data Tanah Pertanian 6
103.Pengelola Data Tanah Pertanian Pangan 6 Berkelanjutan
104.Pengelola Data Tanah Terlantar 6
105.Pengelola Data WP3WT 6
106.Pengelola Dokumen dan Alat Pengukuran dan 6 Pemetaan
107.Pengelola Dokumen tasi dan Informasi Hukum 6
108.Pengelola Informasi Pertanahan 6
109.Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas 6
110.Pengelola Laboratorium 6
111.Pengelola Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah 6 Pertama
112.Pengelola Penyelenggaraan Diklat 6
113.Pengelola Perpustakaan 6
114.Pengelola SAl 6
115.Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor 6
116.Pengelola Sistem Informasi Pengawasan 6
117.Pengolah Penatagunaan Tanah 6
118.Pengolah Bahan Organisasi 6
119.Pengolah Data Bahan Pembinaan Teknis Surveyor 6 Berlisensi
120.Pengolah Data Akuntabilitas 6
121.Pengolah Data Bantuan Hukum 6
122.Pengolah Data dan Informasi NilaiTanah 6
123.Pengolah Data Evaluasi 6
124.Pengolah Data Evaluasi dan Laporan 6
125.Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni 6
126.Pengolah data Kepegawaian 6
127.Pengolah Data Kerugian Negara 6
128.Pengolah Data Keuangan 6 NO. NAMAJABATANFUNGSIONAL KELASJABATAN
129.Pengolah Data Laporan Keuangan 6
130.Pengolah Data Pejabat Pembuat Akta Tanah 6 13I. Pengolah Data Pemantauan 6
132.Pengolah Data Pendaftaran Hak Tanah dan Guna 6 Ruang
133.Pengolah Data Pengadaan Tanah 6
134.Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan 6
135.Pengolah Data Penyusunan Bahan Pembinaan 6 Teknis Pengukuran dan Pemetaan
136.Pengolah Data Perencanaan dan Kerjasama 6
137.Pengolah Data Perkara Pertanahan 6
138.Pengolah Data Permohonan Hak Tanah dan 6 Pendaftaran Tanah
139.Pengolah Data PNBP 6
140.Pengolah Data Sengketa KonflikPertanahan 6 14I. Pengolah Data Tata Laksana 6
142.Pengolah Jabatan dan Kinerja Organisasi 6
143.Pelaksana Pengadaan Barang dan J asa 6
144.Sekretaris Pimpinan 6
145.Verifikator Berkas Permohonan Hak 6
146.Petugas Penggandaan 6
147.Pembuat Daftar Gaji 5
148.Pengadministrasi Gaji 5
149.Pengadministrasi Keuangan 5
150.Pengadministrasi Umum 5 15I. Pengumpul Data Kegiatan Diklat 5
152.Pengumpul Data Pertanahan 5
153.Pengumpul Data Survei, Pengukuran dan 5 Pemetaan
154.Pengumpul Data Tekstual dan Spasial 5
155.Petugas CCTV 5
156.Petugas Protokol 5
157.Pranata Fotografi 5
158.Teknisi Listrik dan J aringan 5
159.Pengamanan dan Pengawalan 3
160.Pengelola Urusan Rumah Tangga 3 16I. Pengemudi 3
162.Petugas Keamanan 3 NO. NAMAJABATANFUNGSIONAL KELASJABATAN JABATANFUNGSIONALTERTENTU
1.Analis Kepegawaian Pelaksana 6
2.Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 7
3.Analis Kepegawaian Pertama 8
4.Analis Kepegawaian Muda 9
5.Arsiparis Madya 11
6.Arsiparis Muda 9
7.Arsiparis Pertama 8
8.Arsiparis Pelaksana 6
9.Arsiparis Pelaksana Lanjutan 7
10.Arsiparis Penyelia 8
11.Arsiparis Pelaksana Pemula 5
12.Assessor SDM Pertama 9
13.Auditor Pertama 8
14.Auditor Muda 9
15.Auditor Madya 11
16.Dosen Asisten Ahli 9
17.Dosen Lektor 11
18.Dosen Lektor Kepala 13
19.Dosen Guru Besar 15
20.Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama 8
21.Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda 9
22.Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Madya 11
23.Perancang Peraturan Perundang-undangan 8 Pertama
24.Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda 9
25.Perencana Pertama 8
26.Perencana Muda 9
27.Perencana Madya 11
28.Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6
29.Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 7
30.Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8
31.Pranata Hubungan Masyarakat Pertama 8
32.Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 9
33.Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 11
34.Pranata Komputer Pelaksana 7
35.Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 7 BlDANG PJDIH - PUSAT HUKUM DAN HUMAS NO. NAMAJABATAN FUNGSIONAL KELAS JABATAN
36.Pranata Komputer Pertama 8
37.Pustakawan Pelaksana 6
38.Pustakawan Pertama 8
39.Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula 5
40.Surveyor Pemetaan Pelaksana 6
41.Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan 7
42.Surveyor Pemetaan Penyelia 8
43.Surveyor Pemetaan Pertama 8
44.Surveyor Pemetaan Madya 11
45.Surveyor Pemetaan Muda 9 46 Widyaiswara Pertama 8
47.Widyaiswara Muda 9
48.Widyaiswara Madya 11
49.Widyaiswara Utama 13
50.Analis Kepegawaian Penyelia 8
51.Peneliti Pertama 8
52.Peneliti Muda 9
53.Peneliti Madya 11

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013