DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara telah dibentuk Perwakilan Kantor Pertanahan pada daerah tersebut;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan peningkatan volume pelayanan pertanahan serta kesiapan sarana dan prasarana, Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana pada huruf a perlu ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pertanahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO PROVINSI SULAWESI UTARA Menimbang MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2017/M.PANRB/6/2015 Tanggal15 Juni 2015;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
5.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 ten tang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
7.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang -Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694); Memperhatikan Mengingat Pasa14 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasa13 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Pasa12 Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah sesuai dengan wilayah Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten yang bersangkutan. Pasal 1 Membentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara. PERATURANMENTERIAGRARIADANTATARUANG/KEPALA BADANPERTANAHANNASIONALTENTANGPEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANGBIAROPROVINSISULAWESIUTARA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan Pasal 7 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini mulai berlaku.

(2)Sebelum pelaksanaan operasional tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dilaksanakan oleh Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kantor Pertanahan Tagulandang Biaro (enam) bulan sejak Pasa16 Operasional tugas dan fungsi Kabupaten Kepulauan Siau dilaksanakan paling lambat 6
(1)Pasa15 Dengan disahkannya Peraturan ini, maka dalam lingkungan Kementerian Agraria dan Tata RuangJBadan Pertanahan Nasional terdapat 450 (empat ratus lima puluh) Kantor Pertanahan. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .2015 NOMOR 1852 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanggal 15 Desember 2015 FERRY URSYIDAN BALDAN MENTERI AGR A DAN TATA RUANG! KEPALA BADAN RTANAHAN NASIONAL, Disahkan di Jakarta pada tanggal 2.1 Okt o ber 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasa18 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I- -;i .. ,;. . ~\. I. ; I i . .. .... . ~- ~ ~ ... ';l. ::J .... ... ., :-.!. ... - ~ .. (:: :') !':- ;.. ;~... ~~ :;I ~ ...
1. c.~-li~· ;~i ;~~ ,!':>."r.. ~, '.~: . ., Q. :,.!, ...... eo. It ! t ,~ ;;. 1:;1';: S ~~ ..t.!!I . '.... }sro '>4;!:l. c.-c ;Il ... ~, .:!'i:1 :; :;j • ::: u " ~) -~ ~ e- :.. :J Jl :J ., ~ ~ i ~ ;: , , ... ~ ... _ ..... ' . .. "+ ..... ""'~ • T~' \ 1 \ \i \ : T '_. : », 'f .... .. .. _.$.,. ...

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2015