DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 75 Tahun 2018

Nomor: 75
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Gorontalo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pendelegasian kewenagan dan pelaksanaan kewenangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan ayat (3) Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerlntah dengan Badan Usaha Dalam Peyediaan Infrastruktur serta ketentuan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Menterl Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerlntah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perIu membentuk Peraturan Gubemur tentang Pendelegasian Kewenangan Kepala Daerah Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemerlntah dengan Badan Usaha kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerlntah Provinsi Gorontalo; Menimbang 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaljKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KEPADA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI GORONTALO. BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo. 3
2.Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3.Pendelegasian adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
4.Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya dan badan us aha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
5.Penaggung jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disebut PJPK adalah menteri, kepala lembaga, kepala daerah dan direksi badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. BABII PENDELEGASIANKEWENANGAN, Pasa12 (l) Gubernur mendelegasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab selaku PJPK dalam pelaksanaan KPBU kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

(2)Pejabat Pimpinan Tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas/Badan. BABIII PELAKSANMN KEWENANQAN Pasal 3
(1)Pendelegasian kewenangan, tugas dan tanggungjawab PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: 4
1. a.menyusun rencana anggaran dalam penyiapan KPBU yang meliputi: 1) penyiapan pra studi kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; 2) pengajuan dukungan Pemerintah dan Iatau Jamman pemerintah;dan 3) pengajuan penetapan lokasi KPBU.
2. b.menetapkan Tim KPBUdan panitia pengadaan;
3. c.memfasilitasi tahap transaksi KPBUyang terdiri atas kegiatan: 1) penjajakan minat pasar; 2) penetapan lokasi KPBU; 3) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; 4) penandatanganan kontrak/peIjanjian KPBU; 5) pemenuhan pembiayaan;dan
4. d.melakukan proses pengadaan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri sampai dengan penandatanganan perjanjian KPBU.

Pasal 4

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk setiap pelaksanaan kegiatan KPBU pada masing- masing Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penanggung jawab proyek kerjasama dalam pelaksanaan keIjasama pemerintah dengan badan usaha kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaporkan pelaksanaan KPBU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. f itetaPkan ada tangg UBERNU Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 15 Agustu 8

11.SEKRETARI8 DAERA-" -R6VINSI d6R6NTAL6, PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR7S"

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 75 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2015

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015