Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 75 Tahun 2018
- Nomor
- 75
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pendelegasian kewenagan dan pelaksanaan kewenangan.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pendelegasian kewenagan dan pelaksanaan kewenangan.
Menimbang 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 2
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KEPADA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINSI GORONTALO. BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
3
BABII PENDELEGASIANKEWENANGAN, Pasa12 (l) Gubernur mendelegasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab selaku PJPK dalam pelaksanaan KPBU kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
BABIII PELAKSANMN KEWENANQAN Pasal 3
4
1) penyiapan pra studi kelayakan termasuk kajian pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; 2) pengajuan dukungan Pemerintah dan Iatau Jamman pemerintah;dan 3) pengajuan penetapan lokasi KPBU.
1) penjajakan minat pasar; 2) penetapan lokasi KPBU; 3) pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana; 4) penandatanganan kontrak/peIjanjian KPBU; 5) pemenuhan pembiayaan;dan
Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk setiap pelaksanaan kegiatan KPBU pada masing- masing Perangkat Daerah.
Penanggung jawab proyek kerjasama dalam pelaksanaan keIjasama pemerintah dengan badan usaha kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaporkan pelaksanaan KPBU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BABIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. f itetaPkan ada tangg UBERNU Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 15 Agustu 8
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)