DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Desember 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, serta Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
5.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
7.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
8.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA, KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DI PROVINSI LAMPUNG, SERTA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Membentuk Perwakilan Kantor Pertanahan sebagai berikut:

1.Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Kantor Pertanahan Induk;
2.Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Kantor Pertanahan Induk;
3.Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji, dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kantor Pertanahan Induk; dan
4.Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kantor Pertanahan Induk; dan
5.Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas sebagai Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 2

Perwakilan Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang selanjutnya disebut Perwakilan Kantor Pertanahan merupakan bagian dari Kantor Pertanahan Induknya dan merupakan satu kesatuan organisasi, administrasi dan keuangan yang tidak terpisahkan keberadaannya dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Perwakilan Kantor Pertanahan dipimpin oleh Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dan dibantu oleh beberapa koordinator.
(2)Pejabat Perwakilan, Koordinator dan Staf Perwakilan Kantor Pertanahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan.

Pasal 4

(1)Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa koordinator yang menangani urusan:
1. a.Tata Usaha;
2. b.Infrastruktur Pertanahan;
3. c.Hubungan Hukum Pertanahan;
4. d.Penataan Pertanahan;
5. e.Pengadaan Tanah; dan
6. f.Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Perwakilan adalah pejabat struktural serendah- rendahnya Pejabat Pengawas (Pejabat Eselon IV) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
(2)Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki dedikasi, kemampuan dan pengalaman yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 6

Wilayah Kerja masing-masing Perwakilan Kantor Pertanahan adalah sesuai dengan wilayah Kabupaten sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten yang bersangkutan.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 7

Perwakilan Kantor Pertanahan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Induk dalam lingkungan wilayah kerjanya, kecuali untuk urusan keuangan dan kepegawaian.

Pasal 8

Tugas dan fungsi di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, serta tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan kepegawaian, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan Induk.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Induk dan wajib menggunakan stempel Kantor Pertanahan Induk dan membuat laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Perwakilan Kantor Pertanahan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Induk paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…