DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tahun 2016

Nomor: PER-03/MBU/12/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Ringkasan

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, Badan Usaha Milik Negara selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara hams memperhatikan pula ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya bagi Badan Usaha Milik Negara. yang berbentuk Perusahaan Perseroan; DISTRIBUSI II
c.bahwa seiring dengan perkembangan regulasi di bidang perseroan terbatas, setiap perseroan terbatas sebagai subyek hukum diberikan tanggung jawab sosial dan Lingkungan yang harus di &Iggarkan. (dibiayakan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
d.bahwa selain regulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dalam siaran pers tanggal 4 Maret 2016 terkait akuntansi penyaluran dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara telah menegaskan bahwa penyaluran dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan tetap diakui sebagai beban dalam laba rugi, karena penyaluran dana program tersebut bukan merupakan transaksi ekuitas antara Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang sahamnya;
e.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Perkgurusa.n, Pengawasan. dan Pembubaran Badan Usaha. Negara, laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/ MBU/ 07/2015 tentanL, Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; -3- DISTRIBUSI II Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan. Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/ MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. -4- DISiRIBUSI II Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09 /MBU/07/ 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Apabila diperlukan, BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain danlatau anak perusahaan BUMN untuk. penyaluran Program Kemitraan dan Program BL BUMN Pembina tersebut.
(2)Kerjasama tersebut, harus dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak.
(3)BUMN Pembina harus tetap memonitor pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dilaksanakan oleh BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN lain yang membantu penyaluran tersebut, untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program-program yang ditugaskan.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dana Program Kemitraan dan Program BL bersumber dari:
1. a.Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/ atau
2. b.anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN. -5- DISTRIBUSI II
(2)Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Program Kemitraan juga bersumber dari:
1. a.saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
2. b.jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau
3. c.pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
(3)Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Program BL juga bersumber dari:
1. a.saldo dana Program BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
2. b.hasil bunga deposito; dan/ atau
3. c.jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada..
(4)Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.
(5)Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL tahun sebelumnya.
(6)Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ditetapkan oleh:
1. a.Menteri untuk Perum; atau
2. b.RUPS untuk Persero. DISTRIBUSI II
(7)Besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk Persero terbuka.
(8)Besarnya dana Program Kemitraan yang bersumber dari laba bersih dan/ataU biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan pada unit Program Kemitraan dan Program BL selambat- lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran dana.
(9)Pembukuan dana Program Kemitraan dan dana Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk :
1. a.pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
2. b.pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
3. c.Beban Pembinaan: 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian / penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; 2) Beban Pembinaan. bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan DISTRIBUSI II 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
(2)Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:
1. a.bantuan korban bencana alam;
2. b.bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
3. c.bantuan peningkatan kesehatan;
4. d.bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum;
5. e.bantuan sarana ibadah;
6. f.bantuan pelestarian alam;
7. g.bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk: 1) elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik; 2) penyediaan sarana air bersih; 3) penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus; 4) bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan; 5) perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu; 6) bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau 7) bantuan peralatan usaha. -8- DISTRIBUSI II Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangka.n dengan daya laku surut terhitung sejak tab. un buku 2016, kecuali ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c yang mulai diberlakukan mulai tahun buku 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, meineriritahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta ' pada tanggal 16 Desember 2016 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA ttd. RINI M. SOEMARNO t)iundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BEIZITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1928 Salinan sesuai dengan aslinya iro Hukum, NIP 197202131999.031001

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tahun 2016

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012