Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 Tahun 2016
- Nomor
- PER-03/MBU/12/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah;
Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah;
DISTRIBUSI II
dan Pembubaran Badan Usaha. Negara, laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;
menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/ MBU/ 07/2015 tentanL, Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; -3- DISTRIBUSI II Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-09/ MBU/07/2015 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. -4- DISiRIBUSI II Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09 /MBU/07/ 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut:
dan/ atau
-5- DISTRIBUSI II
(1), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.
(4), ditetapkan oleh:
DISTRIBUSI II
1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian / penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; 2) Beban Pembinaan. bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan DISTRIBUSI II 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
1) elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik; 2) penyediaan sarana air bersih; 3) penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus; 4) bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan; 5) perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu; 6) bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau 7) bantuan peralatan usaha. -8- DISTRIBUSI II Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak diundangka.n dengan daya laku surut terhitung sejak tab. un buku 2016, kecuali ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c yang mulai diberlakukan mulai tahun buku 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, meineriritahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta ' pada tanggal 16 Desember 2016 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA ttd. RINI M. SOEMARNO t)iundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BEIZITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1928 Salinan sesuai dengan aslinya iro Hukum, NIP 197202131999.031001
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)