MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU /02/2015 TENTANG PERSYARATANDAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWASBADAN USAHA MILIK NEGARA.
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
7.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 ten tang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
8.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 283);
9.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 01/MBU/03/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 340);
Menetapkan Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 0 'rj 0 :,::: '"Cl [ ..... ::0 t_'l:j ....... c :E: t_'l:j t_'l:j ~ ::0 Pl ~ to '"Cl ~ t_'l:j rt- p... ....... q Pl t_'l:j 0 c::: t_'l:j Pl ~ ~ >- (/) ::0 0 to z c::: ~ (1~ c::: (1Q ~- ~ ....... 0 ~ >"'j ~ ~ >- ~ t_'l:j ::0 Pl p... 'rj (/) ~ 0 :,::: ~ e. (1) (1Q ~ Pl ~ z c, ~ Pl ~ ~ z t_'l:j ....... t_'l:j 1--' o, s (1~ "'i t_'l:j ~ z >- '"Cl z o- ..... 0 (/) 0 z t_'l:j c...., (1)
(1)s2
0 ::0 0 0 ~ to ~ -0 (/) ::r:: t_'l:j :,:;-' p... (/) c c ~ c, z c::: c::: ~ rt-
(1)§
(1)>-
t_'l:j z 0 Pl "'i rt- c-. ~- :,::: er "'i ..... ..... ::r:: in 0 rt- rt- (1& Pl to p... ::0 c...., ....... c::: >- r-
(1)Pl Pl
'rj >- ~ "'i z ~ Pl .... .
(1)t_'l:j >- ~
p... ~ ~ ~ z t0
(1)'"Cl §
§ (1Q 0 0 0 (1Q rt- t0
(1)0 (1Q
§ rt- >- I ~ "'i to p... c::: 0 Pl "'i z Pl § '"Cl Pl ~ ::r:: z ::0 2" (fl 1--' •• (1) (/) :,::: 0 'rj 0 "'i (1Q 0 "'i :::-'. >- >- ::0 ~ [ .....
(1)§ 0 z- ~
....... rt- 'rj z :,::: z t_'l:j t_'l:j
(1)1--' Pl
rt- c 0 >- s2 ~ ~ Pl er ~ s § ~ 0 (/) rt- 'rj ....... to t_'l:j § :,:;-' ..... (1)
(1)z >-
z :,:;-' ~ ~ t_'l:j o: e- ~ (1Q § ....... rt- (1Q ....... ....... (1Q ~ (1)
(1)co ~ :,:::
to e. p... p... "'i rt- s;: ..... ~ ....... >- ..... 0 >- z ..... 0 c, ~ ~ ~ z 0 0 I.O ~ (1) ..... c >- (/) ..... ::r:: c::: t_'l:j 0 z 0 ..... p... ~ tr: z ~ Pl (1) '-<: c s;: ::0 c::: ~ ~ Jl' ....... t_'l:j rt- (1Q z o ::i: 0 Pl co to er Pl :,::: p... ....... >- t0 >-
(1)~ 0 >"'j ::r::
"'i s t0 >- t0 'rj 0 ::r:: (1)
(1)0 ~
0 ~ s z t0
(1)::r::
....... 0 s
(1)0 .......
t""' "'i ~ ::0 ...... 'rj ..... :,::: Pl ~ 0 rt- z rt- Pl ::0 t_'l:j § ::r':,:;-' 1--' s2 ~ Pl t0 ~ ~ 0 ~ ---.1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
2.Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3.Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4.Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan/ atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5.Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II, yang selanjutnya disebut Wakil Menteri, adalah pejabat di bawah Menteri yang mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian BUMN.
6.Sekretaris Kementerian adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi fungsi administrasi di Kementerian BUMN.
7.Deputi adalah pejabat Eselon I di bawah Menteri yang membidangi sumber daya manusia BUMN.
D. PENGERTIAN BAB I PENDAHULUAN LAMPIRAN PERATURAN MENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-10/MBU/10/2020 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-02/MBU/02/2015 TENT ANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA MILIK NEGARA
8.Asisten Deputi Sektor adalah pejabat Eselon II di bawah Wakil Menteri yang membidangi portofolio BUMN.
9.Asisten Deputi adalah pejabat Eselon II di bawah Deputi yang membidangi manajemen sumber daya manusia BUMN.
10.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Umum (Perum).
12.Perusahaan adalah badan usaha selain BUMN.
13.Penilaian bakal calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas untuk selanjutnya disebut Penilaian adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu:
a.bukan pengurus Partai Politik dan/ atau calon anggota legislatif dan/ a tau anggota legislatif. Calon anggota legislatif a tau anggota legislatif terdiri dari calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
b.bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
c.tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
d.sehatjasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
e.bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangku tan; dan
f.bagi bakal calon anggota Dewan Komi saris/ Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Lapor LHKPNkepada institusi yang berwenang.
C. PERSYARATAN LAIN BAB II PERSYARATAN C. PENILAIAN
1.Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
2.Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pemyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh bakal calon yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
3.Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.
5.Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara:
a.menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
b.khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan/ a tau
c.wawancara.
6.Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria "Disarankan" a tau "Tidak Disarankan".
B. PENJARINGAN
1.Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/ atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
2.Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.
BAB III TATA CARAPENGANGKATAN
1.Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria "Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas.
2.Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Penilaian sesuai ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku di bidang usaha BUMN yang bersangkutan). Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka dalam keputusan pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian.
3.Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat dilakukan melalui cara:
a.Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;
b.Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
D. USULANPENGANGKATAN
7.Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat ex officio dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.
8.Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundang- undangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memerlukan penilaian oleh regulator, Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, tidak diwajibkan, selanjutnya pemenuhan persyaratan materiil sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian regulator.
9.Dihapus.
10.Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMNyang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputi atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.
11.Dihapus.
12.Dihapus.
4.Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris.
5.Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas (jika ada). Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMNberakhir pada batas waktu tersebut.
6.Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas terpilih. Dalam proses penyerahan, Deputi dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi yang membidangi manajemen sumber daya manusia, dan Asisten Deputi Sektor.
7.Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
8.Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
9.Deputi mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan Penilaian.
10.Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana Lampiran III Peraturan Menteri ini.
11.Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
A. ALASANPEMBERHENTIAN
1.Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya.
2.Pemberhentian sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang bersangkutan:
a.tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
b.melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
c.terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/ atau negara;
d.melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
e.telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/ atau keuangan negara;
f.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
g.mengundurkan diri.
3.Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Menteri atau RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Menteri atau RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, diantaranya:
a.dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
b.memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, bagi anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.
BAB IV ALASANDANTATACARAPEMBERHENTIANANGGOTADEWAN KOMISARIS/DEWANPENGAWAS B. TATACARAPEMBERHENTIAN
1.Menteri/Wakil Menteri dapat melakukan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
2.Hasil evaluasi Menteri/Wakil Menteri terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diproses lebih lanjut oleh Deputi dengan menyampaikan konsep keputusan Menteri/RUPS ten tang pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendapatkan penetapan.
3.Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum berakhir masa jabatannya, wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
4.Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan, maka Menteri dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
5.Deputi dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor dan Asisten Deputi untuk melakukan pemberitahuan dimaksud.
6.Keputusan pemberhentian dengan alasan selain dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
7.Dalam hal pemberitahuan dilakukan di luar forum RUPS, maka pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk Persero atau Menteri untuk Perum dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu.
8.Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
9.Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan telah melakukan pembelaan diri atau menyatakan keberatan atau tidak berkeberatan atas rencana pemberhentiannya pada saat diberitahukan, maka ketentuan waktu 14 (empat belas) hari dianggap telah terpenuhi.
10.Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan, maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas dilakukan dalam RUPS secara fisik, dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS, maka Menteri memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Wakil Menteri untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
19.Wakil Menteri dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi Sektor untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
Dewananggota Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka Deputi memproses rancangan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
18.Dalam hal penetapan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
11.Apabila anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani notulen atau berita acara, maka disebutkan alasannya dalam notulen atau berita acara terse but.
12.Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS, maka pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
13.Semua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri, disiapkan oleh Asisten Deputi Sektor dengan dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, yang selanjutnya seluruh dokumen terkait disampaikan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
14.Dalam proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Menteri dapat meminta pertimbangan Wakil Menteri, Deputi dan/ atau Sekretaris Kementerian.
15.Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Menteri.
16.Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan keputusan Menteri selaku RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
17.Dalam hal penetapan pemberhentian anggota
20.Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/atau Sekretaris Kementerian untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS dimaksud.
21.Selama pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
22.Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diproses bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMNyang bersangkutan.
23.Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
1.Anggota Dewan Komisaris dan/ a tau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
2.Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, a tau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebutjika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
3.Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya atau Anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.
B. LARANGAN RANGKAPJABATAN A. RANGKAPJABATAN
1.Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
2.Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi presentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama satu tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan.
BABV RANGKAP JABATANDAN BERAKHIRNYAJABATAN C. ALASAN BERAKHIRNYAJABATAN
1.Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir apabila:
a.meninggal dunia;
b.masajabatannya berakhir;
c.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
d.diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri/RUPS.
2.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, diantaranya pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.
3.Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, dan c, maka:
a.Deputi menyampaikan informasi mengenai keadaan tersebut kepada Menteri dan sekaligus memproses pemberhentian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
4.Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, atau anggota Direksi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian.
5.Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.
6.Ketentuan se bagaimana dimaksud pada angka 5, tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan a tau kelalaian anggota Dewan Komisaris / Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya, apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ini, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Salinan sesuai dengan aslinya, Asisten Deputi Bi.::d~~~~ ERICK THOHIR ttd. MENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA
b.Berakhirnya jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut dikukuhkan dengan keputusan Menteri atau RUPS.