DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tahun 2012

Nomor: PER-12/MBU/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 24 Agustus 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Ringkasan

Ketentuan Umum; Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; KOmite-Komite; Lain-lain; Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit dan komite lain telah ditetapkan, terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
c.bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan peran organ pendukung Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai Komite Audit dan Komite Lain serta Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN lainnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, serta memperhatikan ketentuan Pasal 70 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 73 dan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, serta Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 6. Peraturan.../4 \1UNTITI \IVJARAli\DN\ 1.1 SAIIA \111.1K NBIARA RI.Ptlit 1K 1NDONI-SI
6.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; •7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dan kekayaan negara yang dipisahkan.
2.Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3.Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4.Perusahaan adalah BUMN yang bersangkutan.
5.Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero dan Pemilik Modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
7.Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.
8.Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum (Perum) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
9.Direksi \ if RI Ni(I\ HA ► A\ L5 \ HA \1►1.IK NEGARA RFPUBLIK \
9.Direksi adalah organ Persero atau Organ Perum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Persero atau Perum untuk kepentingan Persero atau Perum, sesuai dengan maksud dan tujuan Persero atau Perum serta mewakili Persero atau Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10.Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berfungsi membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

(1)Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dapat terdiri dari:
1. a.Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan;
2. b.Komite Audit;
3. c.Satu komite lain, jika diperlukan.
(2)Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
(3)Anggota Komite Audit dan komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, maksimal berjumlah 2 (dua) orang.
(4)Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain lebih dari satu dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) orang, apabila :
1. a.diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
2. b.disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di BUMN yang bersangkutan.

BAB III

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BUMN

Pasal 3

(1)Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
(2)Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
(3)Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berasal dari luar Perusahaan.

Pasal 4

(1)Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berupa:
1. a.mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet)Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
2. b.membuat risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
3. c.mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. d.menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
5. e.menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
6. f.melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
(2)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:
1. a.memastikan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang- undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. b.memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. c.mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. d.sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan pihak lain.
(3)Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan dengan baik di Perusahaan.

Pasal 5

Masa jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Pasal 6

Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a.Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
b.Memiliki integritas yang baik;
c.Memahami fungsi kesekretariatan;
d.Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Pasal 7

(1)Penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
(2)Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
1. a.honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
2. b.fasilitas;
3. c.tunjangan; dan/atau
4. d.tantiem atau insentif kinerja. (3 ) Besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya.
(4)Pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas ditanggung Perusahaan, kecuali tantiem/insentif kinerja bagi Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan bonus bagi Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 8

(1)Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
(2)Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Pasal 9

Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metoda yang ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2005