DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/02/2022 Tahun 2022

Nomor: PER-2/MBU/02/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4 /MBU /03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LingkungandiHukumBantuanten tang pertanggungjawaban dalam penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara a tau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut menteri/mantan menteri, mantan wakil menteri, pejabat, pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai serta unit di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/04/2016 danakun ta bili tasuntuka. bahwaMenimbang MENTER! BADANUSAHA MILIKNEGARAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA SALINAN PERATURANMENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-2/MBU /02/2022 TENTANG· BANTUAN HOKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADANUSAHA MILIKNEGARA MENTER! BADA1 ,,_, .. , • .,\ 'J11LII\ NF.CiARA R~l'Ul3LIK INDUNI.<.:SIA .. , .. o.;1• •• .., /. . ·, ( l ' !'!" z

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badari Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
6.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4 / MBU / 03 / 2021 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251); Badan Usaha Milik Negara dan dinamika proses beracara di peradilan serta lebih meningkatkan efektivitas penanganan, perlu untuk mengatur kembali terkait bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian dalam menangani Masalah Hukum yang dialami oleh Penerima Bantuan Hukum.
2.Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
5.Wakil Menteri adalah wakil menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi perneriritah.
7.Pensiunan adalah ASN yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang- undangan atau jangka waktu perjanjian kerja telah MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIANBADANUSAHA MILIKNEGARA. Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian secara tertulis, baik fisik atau elektronik yang berisi:
1. a.uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum; atau
2. b.melampirkan dokumen yang berkenaan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak hukum Penerima Bantuan Hukum dalam pelaksanaan tugas dari fungsi Kementerian. berakhir dan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN.

8.Pegawai adalah ASN dan pegawai selain ASN yang diangkat berdasarkan keputusan atau kontrak dan dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah Menteri, mantan Menteri, Wakil Menteri, mantan Wakil Menteri, Pegawai, Pensiunan, man tan Pegawai, dan/ a tau Unit.
10.Unit adalah satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian.
11.Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap adalah putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik/ penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, atau

BAB II

PENANGANANBANTUANHUKUM YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN

Pasal 4

(1)Penanganan Bantuan Hukum terdiri atas:
1. a.Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
2. b.Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan
3. c.Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.
(2)Penanganan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian. dengan Masalah Hukum.
(2)Dalam hal tidak terdapat cukup waktu untuk melakukan permohonan secara tertulis, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan, dengan biaya perjalanan dinas dinas se bagaimana ( 1) berpedoman pada Pembiayaan perjalanan dimaksud pada ayat
(2)

Pasal 7

(1)Dalam hal Penerima Bantuan Hukum dimintai keterangan/kesaksian dan berada di luar domisilinya, Kementerian dapat membiayai perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyelidik/ penyidik.
1. b.konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
2. c.pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka;
3. d.pendampingan kepada saksi, ahli, atau tersangka di hadapan penyelidik/ penyidik;
4. e.mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/atau
5. f.hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. se bagaimana

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/ penyidik; Pegawai. dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak yang dimintai saksi atau ahli

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum keterangan / kesaksian se bagai

(1)BABIII PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG SEDANG DALAM PROSES BADAN PERADILAN

Pasal 10

Dalam permasalahan perpajakan yang melibatkan badan usaha milik negara, Bantuan Hukum dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam pemberian keterangan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4 /MBU /03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LingkungandiHukumBantuanten tang pertanggungjawaban dalam penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara a tau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut menteri/mantan menteri, mantan wakil menteri, pejabat, pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai serta unit di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/04/2016 danakun ta bili tasuntuka. bahwaMenimbang MENTER! BADANUSAHA MILIKNEGARAREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA SALINAN PERATURANMENTER! BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-2/MBU /02/2022 TENTANG· BANTUAN HOKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADANUSAHA MILIKNEGARA MENTER! BADA1 ,,_, .. , • .,\ 'J11LII\ NF.CiARA R~l'Ul3LIK INDUNI.<.:SIA .. , .. o.;1• •• .., /. . ·, ( l ' !'!" z

Mengingat

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badari Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
6.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-4 / MBU / 03 / 2021 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251); Badan Usaha Milik Negara dan dinamika proses beracara di peradilan serta lebih meningkatkan efektivitas penanganan, perlu untuk mengatur kembali terkait bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Mengingat

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Kementerian dalam menangani Masalah Hukum yang dialami oleh Penerima Bantuan Hukum.
2.Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan maupun setelah adanya putusan pengadilan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
5.Wakil Menteri adalah wakil menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi perneriritah.
7.Pensiunan adalah ASN yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang- undangan atau jangka waktu perjanjian kerja telah MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIANBADANUSAHA MILIKNEGARA. Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian secara tertulis, baik fisik atau elektronik yang berisi:
1. a.uraian singkat pokok Masalah Hukum yang dimohonkan pemberian Bantuan Hukum; atau
2. b.melampirkan dokumen yang berkenaan

Pasal 2

8.Pegawai adalah ASN dan pegawai selain ASN yang diangkat berdasarkan keputusan atau kontrak dan dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah Menteri, mantan Menteri, Wakil Menteri, mantan Wakil Menteri, Pegawai, Pensiunan, man tan Pegawai, dan/ a tau Unit.
10.Unit adalah satuan organisasi kerja di lingkungan Kementerian.
11.Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap adalah putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Pasal 5

(1)Penerima Bantuan Hukum yang diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi atau ahli dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik/ penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dalam hal keterangan/kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan di Kementerian dan dilakukan pada waktu yang bersangkutan masih berstatus sebagai Menteri, Wakil Menteri, atau

BAB II

PENANGANANBANTUANHUKUM YANG MENGARAH PADA PROSES PENGADILAN

Pasal 4

(1)Penanganan Bantuan Hukum terdiri atas:
1. a.Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;
2. b.Penanganan Bantuan Hukum yang sedang dalam proses pengadilan; dan
3. c.Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan.
(2)Penanganan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit yang menjalankan tugas dan fungsi advokasi hukum internal Kementerian. dengan Masalah Hukum.
(2)Dalam hal tidak terdapat cukup waktu untuk melakukan permohonan secara tertulis, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan, dengan biaya perjalanan dinas dinas se bagaimana ( 1) berpedoman pada Pembiayaan perjalanan dimaksud pada ayat
(2)

Pasal 7

(1)Dalam hal Penerima Bantuan Hukum dimintai keterangan/kesaksian dan berada di luar domisilinya, Kementerian dapat membiayai perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyelidik/ penyidik.
1. b.konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
2. c.pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka;
3. d.pendampingan kepada saksi, ahli, atau tersangka di hadapan penyelidik/ penyidik;
4. e.mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/atau
5. f.hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. se bagaimana

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/ penyidik; Pegawai. dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak yang dimintai saksi atau ahli

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum keterangan / kesaksian se bagai

(1)BABIII PENANGANAN BANTUAN HUKUM YANG SEDANG DALAM PROSES BADAN PERADILAN

Pasal 10

Dalam permasalahan perpajakan yang melibatkan badan usaha milik negara, Bantuan Hukum dapat diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum dalam pemberian keterangan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2019