Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-5/MBU/09/2022 Tahun 2022
- Nomor
- PER-5/MBU/09/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 36
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dcngan Peratu.ran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan aras Peraruran Badan Usaha Milik Negara Nomor PER· Ol /!l,fBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusehaan Yang Baik ( Good Corporate Governance) pada Bad.an Usaha Millie Negara;
MEMUTUSKAN: PERATlJRAN MENTER! B!\DAN USAHA M!LIK NEGARA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN R!SJKO PADA SADAN US.o\HA MILIK NEGARA. BAB! KETENTUAN UMUM
Dalam Peraruran Menteri ini, yang dimaksud dengan:
. 5.
Pasa.J 2 (!) BUMN wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melindungi dan meneiptakan nilai hagj BUMN.
Ruang lingkup Peraturan Mcnteri ini meLiputi:
BAB IT KEBlJAKAN MAi'lAJEMEN RISI!<O
{l) Dalam penerapan Manajemen Risiko, Menteri berwenang melalrukan:
Oalam rangka penerapan Manajemen Risiko, BUM N dikelompokk.an berdasarkan:
( t) Kategori BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pase] 6 huruf a tcrdiri dari:
dan/acau
(2i Fungsi dan peran masing-masing lini dalam model tata kelola Risiko tiga lini (three li,,es modeij sebaga.imana dimaksud pada ayat {l) sebagai berikut
14) Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat. {3) dilaksanakan oleh Dekom atau Dewas dan Direksi BUMN Konglomerasi.
Anak Pcrusahaan yang merupakan Perscroan 'I'erbatas yang dikcndalikan oleh BUMN mencakup:
. 9.
Pesa! 10 (!) Menceri mcnetapkan klasifikasi Risiko BUMN sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 6 huruf b berdasarkan tingkat lntcnsitas Risiko, dengan rnempertimbangkan uk'uran dan kompleksitas BUMN.
Perusahaan tidak tinggi
dan
(!) Kategori BUMN sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (l) dan klasifikasi Risiko BUMN clan Anak Perusahaan berdasarkan Intcnsitas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal JO ayat (6) mcnenrukan persyaratan organ dan pelaporan Rlsiko minimum yang harus diterapkan oleh BUMN dan Anak Perusahaan.
huruf c dan huruf d dapat menerapkan persyaratan organ pengelola Risiko dan pclaporan Risiko yang Jcbih tinggi dengan persetuiuan Menteri.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)