DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAJ--IUN2025. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6841); 4. Peraturan. Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 286); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten-tang Tara Cara Perencanaan, Pengendalian dan. Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negata Republik Indonesia Tahun 2(}17Nomor 1312); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pernbangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1447; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433). Menetapkan BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri mengharmcnisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. S. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis an tara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapal target pem bangunan nasional. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalab dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah _yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2'O_~4serta daerah otonom baru. 8. Rencana Strategie Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat.Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Kerja Pernerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal S) Desember. . 10. Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rcoja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asurnsi yang rnendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah .program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah urrtuk setiap program sebagai acuan dalarn penYUS1Jn~ rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 14. Pera turan Gubernur yang selanjutnya disingkat Pergub adalab peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh gubernur. 15. Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat Perbup /Perwati adalah peraturan perundang- undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan dalam negeri. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasa13

(1)Ranc_angan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai. bahan penyusunan rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 202$ dan rancangan Perbup /Perwali tentang RKPD kabupaterr/Icota 'rahun 2025.
(2)Rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025 se bagaimana dimaksud pacta ayat
(1)disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
(3)Rancangan Perbupj Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tal'lUI1 2025 sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)disarnpaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat rnelalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
(4)Fasilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)dan
(3)dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.
(5)Rancangan Pergub dan Perbupj Perwali ten lang RKPD provinsi dan RI{PD kabupateu Zkota sebagaimana Pasal 2
(1)RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arab kebijakan, kinerja, program, serta penjabaran Renstra Perangkat Daerah.
(2)Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud pada .ayat
(1)rneliputi kegiatan, dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah dan pendanaan un tuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)RKPD Tahun 2025 sebagairnana dimaksud pada ayat
(1), memuat:a. raneangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
(4)Hasil Rakortekbang sebagairnana dirnaksud pad a ayat
(3)huruf d menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
(5)Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rnengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pernbangunan dan keuangan daerah.
(6)Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan rnemanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.
(7)RKPD provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(8)RKPD kabupatenykota Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi,BAB II RENCANA KERJA PEMERrNTAH DAERAH TAHUN 2025 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 6
(1)Dalam hal RKP Tahun 2025 belum ditetapkan sarnpai dengan JUl1.i 2024, gubernur dapat rnenetapkan rancangan Pergub tentang RKPDprovinsi Tahun 2025.
(2)Penetapan rancangan Perbup/ Perwali tentang RKPD kabupaterr/kota Tahun 2025 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pergub tentang RKPD provinsi tahun 2025 ditetapkan. Pasa15
(1)Dalam hal RKPTahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(7)dan ayat
(8)belum ditetapkan, penyusunan Rl(FDTahun 2025 mengacu pada rancangan R1{P Tahun 2025 yang memuat arab kebijakan pernbangunan. nasional Tahun 2025.
(2)Arah kebijakan pembangunan nasional Tahuri 2025 sebagairnana dimaksud pada ayat (11, format gambaran konsistensi program antara RPJ MD/ RPD dan RKPD sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(5).huruf e, daftar isian Iasilitasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf g, dan matriks hasil penyempurnaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 aya.t
(2)tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Pasal 4
(1)Hasil (asilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)disampaikan dalam bentuk surat Direktur JenderaL Bina Pembarrgunan Daerah atas nama Merrteri bagi provinsi dan surat kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur bagi kabupaten/kota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali ten tang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025.
(2)Penyernpurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali ten tang RKPD provinsi clan RKPD kabupaten / kota Tahun2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disajikan rnelalui matriks haail penyernpurnaan. dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokurnen yang terdiri atas: a. surat perrnohonan fasilitasi dati gubernur kepacla Merrteri melalui Direktur Jenderai 8ina Pernbangunan Daerah atau dari bupati /wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinai; b. rancangan akhir RKPDTahun 2025; c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPDTahun 2025; d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tabunan; e. gambaran koneistensi program antara RPJMD/RPD dan RKPD; f. basil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan g. daftar 1s1a11, fasilitasi RKPD'Talrun 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 9 (I) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian, meliputi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan.' atau b. keadaan yang menyebabkan sal do sisa lebih pembiayaan -anggaran tahun sebelurnrrya, harus digunakan untuk tahun berj alan 1 yang menimbulkan penarnbahan dan I atau pengurangan program, kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2'025.
(2)Perurnusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu mernperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan mernperhatikan hasil kesepakatan bersarna antara kepala daerah dan ketua DPRD ten tang penarnbahan kegiatan darr/ atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
(3)Penambahan dan Zatau pcngurangan kegiatan danj atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan mem perhatikan. visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)dalam BAB nr PERUBAl-lAN RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2025 Pasal 7
(1)Gubernur rnenyampaikan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025 beserta matriks basil penyem purnaan sebagaimana c1imaksud dalarn

Pasal 4

ayat

(2)kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub tentang RKPDprovinsi Tahun 2025 ditetapkan.
(2)RKPD provinsi Tahun 2025 scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2025. PasalB
(1)Bupatijwali kota menyampaikan PerbupjPerwali tentang RKPD kabupaten rkota, Talrun 2Q25 beserta matriks hasil penyempurnaan se bagaimana dimaksud dalam. Pasal 4 ayat
(2)kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) ban kerja terhitung sejak Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaterr/Jcota Tahun 2Q25 ditetapkan.
(2)RKPD kabupaten/kota Tab-LID 2025 sebagaimana climaksud pada ayat
(1)digunakan, sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah ten tang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 12
(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 dituangkan dalam Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 dan Rancangan PerbupjPerwali lentang perubahan RKPD kabupaten /kcta Tahun 2025.
(2)Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri rnelalui Direktur .Jerideral Bina Pembangunan Daerah untuk difasili tasi.
(3)Rancangan Perbup/ Perwali tentang perubahan RKPD kabupatenjkota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan oleh bupatijwali kota kepada gubernur sebagai wakil Pernerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan
(3)dilakukan sejak dokurnen diterirna secara Iengkap,
(5)Rancangan Pergub dan PerbupjPerwali ten tang perubahan RKPD sebagaimana dirnaksud pada ayal
(2)dan ayat
(3)disarnpaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas: a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur .Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupatijwali kota Pasal 10
(1)Dalam hal Peraturan ten tang RKP Tahun 2025 danjatau pemutakhiran RKP Tahun 2025 telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan program baru ..
(2)Penarnbahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapal dilakukan tanpa melakukan perubahan RPJMD Tahun 2021-'20'26 atau RPD yang berlaku. Pasalll Penarnbahan dan Zatau pengurangan kegiatan darr/atau sub kegiatan baru sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 9Pasal 9 ayat
(1), dapat dilaksanakan dengan kriteria: ~. kebutuhari daerah dalam rangka gelay_~an dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggaran berjalan; b. belanja daerah yang bersifat meugikat; c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pernerintah InaUpUI1masyarakat; d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan I atau Renstra Perangkat Daerah; e. adanya kebijakan pernerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pernbangunan daerah; dan f. dilakukan jika kegiatan danjatau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelurnnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program. perubahan RKPJ) Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan Zatau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasa115
(1)Guberriur rnenyampaikan Pergub mengenai perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 beserta matriks hasil penyernpurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(7)kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja lerhitung sejak Pergub ditetapkan.
(2)Perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 sebagairnana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran semen tara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Pasal 14
(1)Gubernur rnenetapkan rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum RKPD Tahun 2026 di tetapkan.
(2)Bupati/wali leota rnenetapkan rancangan Perbup/Perwali ten tang perubahan RKPD kabupateny.kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 ditetapkan atau paling lambat akhir bulan Junl Tahun 2025 sebeJum RKPD kabupatenJkota Tahun 2026 ditetapkan.
(3)Penetapan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat
(2), paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Pasal 13

(1)Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 12 ayat
(4)disampaikan dalam bentuk Sill-at Direktur Jenderal Bina Pernbangunan Daerah atas nama Menteri bagi provinsi dan surat kepala Bappeda provinsi atas nama gubemur bagi kabupaten Zkota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan rancangan Pergu b dan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Penyempurnaan rarrcangan Pergub dan Perbup/Perwali Tentang perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana climaksud pada ayat (I) disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.
(3)Ketentuan mengenai format rnatriks hasil penyempurnaan sebagimana dimaskud pada ayat
(2)dan daftar isian Iasilitasi perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 12

ayat

(5)huruf e tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menter! ini. kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi; b. rancangan perubahan RKPD Tahun 2025; c. hasil reviu aparat pengawasan in tern a} Pernerintah Daerah; d. hasil evaluasi RKPD tahun berjalan; dan e. daftar isian Jasilltasi perubahan RKPD Tahun 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri tanggal berlaku pada

Pasal 17

iru mulai Peraturan Men ted diundangkan. BABN KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

(1)Bupatijwali kota menyampaikan Perbup/ Perwali mengenai perubahan RKPD kabupateri/ kota Tahun 2025 bcserta rnatriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud daJam

Pasal 12

ayat

(7)kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh] hari kerja terhitung sejak Perbup / Perwal i ditetapkan.
(2)Peru bah an RKPD kabupatenJkota Tahun 2025 sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan peru bahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sernentara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun. anggaran 2025. ten tang anggaran pendapatan dan belanja daerah peru bah an tahun anggaran 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri BERITA NEGARA REPUBLll( INDONESIA TAl-lUN 2024 NOMOR 543 ASEP N. MULYANA ttd PLT. DlREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERlAN HUKUM DAN HAK ASASJ MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di J akarta pada tanggal12 September 2024 MUHAMMAD TITO KARNAVIAN ttd MENTERI DALAM NEGERl REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan d.i Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. /I_ BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri L ARAB KEBJJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAWN 2025 BERDASARKAN ARAH KEB1JAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TABUN 2025 A. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pernbangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKFD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonorni daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2025 disusun cLengan berpedoman RPJMD atau RPD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, rnisi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran RPD . Dengan dernikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonorni dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan rnaju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pernerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2. Secara normatif, rnenjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah unruk disepakati bersama dengan DPRD .sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD); 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam rnelaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan 4. Secara faktual, rnenjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah rnerealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPP berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan ARAB KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH TAHUN 2025 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, FORMAT OAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM RPJMD jRPD dan RI{PD, DAFTARrSIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025, FORMAT DAFrAR ISrAN FASILITASl RANPERJ<ADA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH TAlflJN 2025, E?-ERTAFORMAT MATRIKS J?ENYE:M?URNAAN BASIL FASILITASI LAMPIRANPERATURAN MENTERl DALAM NEGERl REPUBUK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH TAl-fUN 2025 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arab kebijakan pembangunan nasional rnerupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pernbangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberbasilan pernbangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian sernua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pernbangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 "Akselerasi Perturnbuhan Ekonorni yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka sasaran yang harus dicapai pad a tahun akhir 2025 rrielalui kerangka ekcnomi rnakro, yaitu:1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ([PE) : 5,3-5 J6%; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0%; 3. Rasio Gini : 0,379-0,382; 4. Indeks Modal Manusia (lMM) : 0,56; 5. Tingkat Kemiskinan : 7,8-8 JO%; dan 6. Penurunan Intensitas Emisi GRR: : 38,6%. Untuk menciptakan Iondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pernbangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut: 1. Prioritas Nasiooal 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Priortas NasionaL 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kernandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonorni syariah, ekonomi digital, ekouomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Prioritas NasionaL 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Iapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan, industri kreatif serta rnengembangkan agromaritirn industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4. Prioritas Nasional 4:. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perem puan, pemuda (generasi rnilenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; 5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis surnber daya alam untuk rneriingkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Prioritas Nasional 6: Membarrgun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemeralaan ekonorni, dan pemberantasan kerniskinan; 7. Prioritas Nasional 7: Mernperkuat reforrnasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan; 8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta lata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri c. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DANPROVfNSI Target kontribusi PORB dalam rancangan RKP pada tahun 2025 terdiri atas Kontribusi Kawasan Barat Indonesia (KB1)sebesar 78,6%; Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 21,4%; Indeks Williamson (TW)sebesar 0,712; serta Stok Infrastruktur (SI) terhadap POB rncnggunakan perkiraan semen tara sebesar 46,8%. Target kontribusi PDRB yang terdiri atas Kontribusi Barat Indonesia (KBf) dan Kontribusi Timur Indonesia (KTI) mengadopsi masing-masing tema pada tahun 2025, yakni: peningkatan toleransi antarumat beragama unluk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Laju Tingkat Tingkat Indeks Modal Inlensitas Emisi No. Provinsi Pertu rnbu han Kerniskinan (,%) Pengangguran Manusia Rasia Gini GRK ("I..) Keterangan Ekonornl (%I) Terbu ka (%.) 1 Aceh 4,28- 4,51 12,0-13,0 4,60 - 5,28 0,55 0,290- 0,293 36,08 2 Sumatra U~ra 5,2 - 5,4 6,96 -7.46 5.27-5,56 0,53 0,303 - 0,305 1,00 3 Su matra Barat 4,69 - 5,19 4,50 - 5,10 5.37 -5,76 0,57 0,274 - 0,279 52,62 4 Riau 3,90 - 4,23 5.19-6,19 3,55 -3,66 0,56 0,318 - 0,324 46,88 5 Jamb! 4,81-5,11 6.30 - 6,80 4,27 -4,38 0,55 O,337- 0,341 78.5 6 Sumatra Selatan 5,3 - 5,5 9,37 - 10,7 3,82 - 3.93 0,53 0.316 - 0,320 69,97 7 Bengkulu 4,55 - 4,86 13,1-13,6 3.30- 3,41 0,53 0,327 - 0,332 57,74 8 Lampung 4.90 - 5.30 9,50 - 10,00 3.86-4,00 0,54 0,318 - 0,321 62,79 9 Kepulauan 4,46 - 5,10 2,92 - 3,92 3,98-4,33 0,54 0,239- 0,242 54,55 Bangka Belitung to Kepulauan Rlau 5.25 - 5,33 4,4 - 4,9 6.08 -6,47 0,60 0,321 - 0,334 1,00 Target lndikator Kerangka Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatra

1.Sumatra dengan tema "Mata Rantai Utarna Bioindustri dan Kemaritirnan 8erdaya Saing dan Berkelanjutan", dilaksanakan dengan target:

a.Laju Pcrturnbuhan Ekonorni (LPE)Tahun 2025: 4,8 - 5,1%.
b.Tingkat Peengganguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 4,2,-4,7%. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Laju Tingkat TingkaL lndeks Modal lntensitas Emisi No. Provinsi Perturnbuhan Pengangguran Raslo Gini Kcierangan Ekcnomi (%) Kcmiskinan (%) Terbuka (0/<1) Manusia GRK(%1 I Bali 5,30- 6,30 3.57 - 3,93 L.B7-2,35 0.59 0;355 - 0.,359 5,36 2 Nusa Tenggara 6,00 - 6,50 I L.68-12,IB 2,19 - 2,79 O,S4 0,369 - 0,373 25,99 Barat 3 Nusa Tenggara "1,75-5,65 15,32- 15,82 2,49-2.99 0,47 0,3'19- 0,324 61,82 Tirnur Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara
1. 3.Bali-Nusa Tenggara dengan tema "Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional", clilaksanakan dengan target:
a.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 5,4 - 6,2%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 2,2-2,7%. Laju Tingkat Tingkat lndcks Modal lntensiras Emisi No. Provinsi Perturnbuhan Pengangguran Rasio Glni Ketcra ngEln Ekonorni (''!oj Kernlskinan (%) Terbuka (%) Manusia GRI( (%) 1 DKI Jakarta 4.98 - 5,23 3.55- 3,85 5,54- 6,40 0,62 O,425- 0,430 14,65 2 Jawa Barat 4,96- 5,37 5.85 - 6.46 6,42- 6.99 0,55 0.,383- 0,390 6,61 3 Jawa Tengah 4,90 - 5,60 9,00 -9,66 4,42 - 4,81 0,59 0.362 - 0.367 0,32 4 D1Yogyakarta 5,3'0- 5,80 10,00- 10,50 3,12 - 3,51 0,70 0,4il3 -'0,447 62,14 5 Jawa Tirnur 5,10-5,41 7,58 - 8,08 3,90- 4.49 0,61 0,381 - 0,386 1,00 6 Banten 5,28 - 5,33 4,SO- 5,50 6,87-7,24 0,54 0,344 - 0,365 43,56 Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa
1. 2.Jawa dengan tema "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif', Terintegrasi, dan Berkelanjutan", dilaksanakan dengan target:
a.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 5,0 - 5,4%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 5,1-5,6%. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Laju Tingkat Tingkat lndeks Modal lntensitas Emisi No. Provinsi Perturnbuhan Pcngangguran Raslo Oini Keterangan J3konomi ~ Kemiskinan (%) Terbuka (%) Manusia (iRK(%) 1 Kalimantan Barat 5,30- 5,65 5,65 - 6.15 4,73-4,86 0,50 0,315-0.,321 67,73 '2 Kalimantan 5,6 4.1] - 4,6] 3.32- 3,91 0,54 Q,311 ....:-0,3]5 76,00 Tengah 3 Kalimantan 4,9'7 - 5,28 3,60 - 3,94 3,86 - 4,25 0,55 0,307 - 0,31 1 75.97 Selatan 4 Kalimantan 6.28~.6,58 4,24- 5,05 4,50 - 5.14 0,57 0,,310,- 0.32j 40,82 Timur 5 Kalimantan Utara 5.31 ~"5.60 4.33 - 5.07 3,90- 3,94- 0.54 0.263 5'5.7'7 Target Inclikator Kerangka Ekonorni Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Kalimantan
1. 4.Kalimantan dengan tema "Superhub Ekonomi Nusantara", dilaksanakan dengan target:
a.Laju Perrumbuhan Ekorromi (LPE) Tahun 2025: 5,8 - 6,1 %.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 4,0-4,5%. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Laju Tingkat Tingkat Indeks Modal lntensitas Emisi No. Provinsi Pertu mbu han Pengangguran Rasio Gini Ketera ngan Ekonomi '(Q!.ij Kemiskinan (%) Tcrbuka(%) Manusia GRl< (%) J Maluku 5,26- 5,51 l3,01 -13,51 5,55 - 6,03 0,49 0';282 - 0,287 42,88 2 Malukl1 Utara 14,90 - 16,00 4,95 - 5,15 3,80 -4,00 0,49 , 0,297 -'O,280 86,35
1. 6.Maluku dengan tema "Hub Kernaritiman Wilayah Timur Indonesia", dilaksanakan. dengan target:
a.Laju Pertumbuhan Ekonorni (LPE) Tahun 2025: 11,2 - 11,9%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka '(TPT)Tahun 2025: 4,6-5,1 %. Target Indikator Kerangka Ekonorni Makro Sasaran Pem bangunan Wilayah Maluku Lajlu Tingkat Tlngkat Indeks Modal lntensitas Emisi No. Provinsi Perturnbuhan Pcngangguran Rasia Gini Kcterangan Ekonorni (%) Kerniskinan ~%) Tcrbuka (%) Manusia GRK(%) 1 Sulawesi Utara 5,43 - 5,.85 5,59 - 6.19 5.01 - 5.56 0.5.1 0.339 - 0.352 54,9 2 Sulawesi Tengah 12.72 - 13,.28 1 L,06- 11,56 2,25-2,94 0,51 0,298 - 0.302 77,96 3 Sulawesi Selatan 5,50 - 6,30 7,30 - 7,89 3,80 -4,10 0152 0,371 - 0,376 37,00 4 Sulawesi 5,96 ~ 6,46 10,04 - 10,54 2,54-3,04 0,54 0,365'-0.371 28,93 1'cnggara 5 Gorontalo 5,23 - 5,46 14,21 - 14,50 2,8-7 - 3.08 0,50 0';394 - 0.,400 59j58 6 Sulawesi Barat 5:.23- 5;19 9,00 -9;73 l,4l-2,00 0,50 0;34-5-:0,349 61,65 Target Indikator Kerangka Ekonorni Makro Sasa.:ran Pernbangunan Wilayah Sulawesi
1. 5.Sulawesi dengan tema "Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan lndustri Bet-basis, SDN', dilaksanakan dengan target:
a.Laju Perturnbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 7,3 -7,9%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 3,2-3,7%, BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Laju Tingkat Tingkat I ndeks M0c1aJ Inlensitas Emisi No. Provinsi Pertu mbuhan Penganggursn Rasio Gini Kc reran gan Ekonomi J(%) Kemiskinan (0/(,) Terbuka (%) Manusia GRK(%) 1 Papua 4,4 - 4,9 16,0- 16,5 6,3 -6.8 0,45 0,380 - 0,383 59,28 2 Papua Barat 5.19 - 5.48 19.26-20,1'2 3,75-4,06 0,46 0,370 - 0,380 1.08 3 Papua Tengah e,17 - 0,87 26.50 - 27,00 1,75 - 2,10 0;43 0,380 - 0,383 59,28 4 Papua 4,87- 5,38 30.00 - 31,00 0,84-' 1,00 0,42 O~377- 0,383 59,28 Peaununaan. 5 Papua Selatan 4,91-5,3 16,50 - 17,00 2.65-3,12 0,-44 0,37,2 59:06 6 Papua Barat 3,7 - 4,$ 17,60 - 18,00 6,00 ~6,40 0,47 0,300 1.08 IDaya Target lndikator Kerangka Ekonorni Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Papua
1. 7.Papua dengan tema "Percepatan Pembangunan Wilayah Papua Menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif", dilaksanakan dengan target:
a.Laju Perturnbuhan Ekonorni (LPE) Tahun 2025: 5,3 - 5,9%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 2,5-3,0%. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Implementasi prioritas nasiorial didukung dengan penerapan kebijakan untuk setiap wilayah yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan lnfrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam rnempercepat pertumbuhan ekonorni dan pernerataan pembangunan. 1. Penguatan Ekosistem Percepatan Pernbangunan Daerah a. Penuntasan Rencana 'rata Ruang Wilayah di sernua hierarki [Nasicnal, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaterr/Kota) serta. integrasi Rencana. Detil Tata Ruang dengan sistem Online Single Submission b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan c. Penataan otonorni daerah menyasar pada pcnguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sarna multi-aktor; peningkatan kapasitas dan rata kelola surnber daya manusia Pemerintah Daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimctris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, .kapasitas, dan kinerja daerah)
d.Penyediaan data dan informasi geospasiaJ dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk rneningkatkan akses -dan pernanfaatannya e. Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah f. Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah rnenuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital 2. Infrastruktur dan Layanan Dasar a. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA), SMP/MTs/sederajat, dan SMA/MA/sederajat diutamakan pada provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah b. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Pernbudayaan Hidup Sehat, dan Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola c. Perringkatan akses rumah tangga terhadap human layak, terjangkau, dan berkelanjutan
d.Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran
e.Pengernbangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Trans portasi f. Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (nature- based solution) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak alI g. Mernperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
h.Periuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan kornunikasi, dan pen ingkatan literasi digital BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Upaya mengurangi kesenjangan di wilayah yang rnerniliki keterbatasan kuantitas dan kualitas akses sumber daya pembangunan diarahkan pada prioritas intervensi yang berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perko ta an , dan pusan perturnbuhan menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonorni regional dan nasional. Intervensi yang dilakukan 1.Jnt1J]< mencapai haJ terse but, yakni: 1. Pernbangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi
a.Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengernbangan SDM. penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan b. Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola, dan menjaga keberlanjutan lirrgkungan. c. Pengembangan kawasan transrnigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan. d. Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh yang terdiri dari daerah tertinggal dan sangat lerLinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, rnaju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengernbangan ekonomi lokal, peningkatan akses infraatruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, rnitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. e. Pemerintah daerah agar memberikan perhatian ataupun dukungan kepada daerah afirmasi misalnya Kawasan perbatasan maupun daerah tertinggal/Kawasan lam bat tumbuh rnelalui strategi kewilayahan skala daerah yaitu antaranya pusat pertumbuhan dan daerah afirmasi dan kebijakan kewilayahan 1 ainnya, 2. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan a. Pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat perturnbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung dengan konektivitas yangmemadai dan kelernbagaan yang adaptif b. Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan SDA, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting c. Penuntansan dan pemanIaatan Proyek Stralegis Nasional yang bersifat kawasan rnelalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi .dan penyiapan cany over proyek strategis nasional serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional. 1. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari bulu ke hilir menuju ekonomi sirkular J. Pernenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja lndikator Saruan Provinsi Keterangan 2025 JUOl1ahWarga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalarn pendidikan % 100 menengah (APS) Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalarn °16 100 pendidikan khusus (APS) Rata-rata. kompetensi Literasi SMA NiJ>ai 70,34 berdasarkan Asesmen Nasional Terpenuhinya Kebutuhan Rata-rata kompetensi Numerasi SMA Nilai 59,96 berdasarkan Asesmen Nasional 1 Dasar Standar Pelayanan Rata-rata Kornpetensi Literasi SMK Minimal (SPM) Pendidikan berdasarkan Asesrnen Nasional Nilai 66,04 Rata-rata Kornpetensi Numerasi SMK Nilai 55,65 berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SOLB Nilai 68175 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB Njlai 72,07 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kornpeterisi Literasi SMALB Nilai 64/31 berdasarkan Asesmen Nasional. 0.1. URUSAN PEMERTNTAHAN WAJIB yANG BERKATTAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. 1.URUSANPENbIOlKAN D. ARAHKEBIJAKANPER URUSAN Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RI<PDTahun 2025 didasari pada arah kebijakan pernbangunan daerah derrgan mernperhatikan prioritas dan sasaran kinerja pernbangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pernbangunan sesuai urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024, sebagai berikut: BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Rata-rata kompetensi Nurnerasi SOLS 'Nilai 55,43 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Nurnerasi SMPLB Nilai 63,67 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Nurnerasi SMALB Nilai 58,2 berdasarkan Asesmen Nasional. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Nitai 90,18 Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap Nilai 82,68 budava kerja Iulusan SMK Iklim keamanan SMA Nilai 77,76 Iklim keamanan SMK Nilai 74,3 Iklim keamanan SOLS Nilai 7.8,74 Iklim kearnanan SMPLB Nilai 77,49 Iklim kearnanan SMi\LB Nitai 76,37 Iklim kebinekaan SMA Nilai 82,04 Iklim kebinekaan SMK Nilai 77,82 Iklirn kebinekaan SOLB Nilai 75,44 Iklim kebinekaan SMPLB Nilai 71,01 Iklirn kebinekaan SMALB Nilai 70,77 lklim Inklusivitas SMA Nilai 63,01 Iklim Inklusivitas SMK Nilai 58,83 Iklirn Inklusivitas SD LB Nilai 61 57 Iklim inklusivitas SMPLB NUai 70,2 Iklirn inklusivitas SMALB Nilai 68,87 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 PcrsenLase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdarnpak Krisis Kesehatan % 100 Terpenuhinya Standar Akibat Bencana danJatau Berpotensi 1 Pelayanan Minimal (SPM) Bencana Bidang Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdam pak dan Berisiko % 100 Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Per 2 Penurunan Angka Angka Kematian lbu (AKI) 100.000, 180 KemaLian Ibu (AXI) Kelahiran Hidup 3 Penurunan Prevalensi Prevalensi Stunting (pendek/ sangat % 13,5 Stuntin_g_{Lintas K/ L) pendek pad a balita) Rumab Sakit dan 4 Puskesmas dengan jenis Persentase RS Pernerintah dengan jenis % 75 tenaga medis dan tenaga tenaga medis sesuai standar. kesehatan sesuai standar Rumah Sakit dan Persentase Rumah Sakit Terakreditasi 5 Puskesmas Terakreditasi Paripurna % 78 Paripurna 6 Keberhasilan Pengobatan Penemuan Kasus TBe % 90 TBC (TBC Success Rate) Ketersediaan obat Persentase fasyankcs dengan 7 esensial dan vaksin rutin ketersediaan 0bat esensial dan vaksin O/c, 95 rutin
2. 2.URUSANKESEHATAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Rumah ta:ngga dengan akses air rninurn %' 28 jaringan perpipaan (%) Rumah tangga dengan akses air minum % 33 aman (%) Luas Layanan Irigasi. yang direhabilitasi Ha 350.000 Mewujudkan Ketahanan dan I atau dimodemisasi Luas layanan irigasi multikomoditas yang 1 Energi, Air dan dibangun dan Zatau ditingkatkan padi dan Ha 50.000 Kemandirian Pangan non padi Kapasitas layanan prasarana air baku m3/detik 5 yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengarnan Km 200 Pan tal yang dibangun Persentase rumah tangga yang menernpati % 12,5 hunian dengan akses sanitasi aman (%) 2 Lingkungan Hidup Persentase angka BABS di tempat terbuka % 3 Berkualitas Persentase timbulan sampah yang terolah % 24 eli fasilitas 2engolahan sampah Jumlah tenaga kerja konstruksi Orang 7.925 kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi Terselenggaranya Jasa .Jumlah tenaga kerja konstruksi 3 kualifikasi analisj teknisi operator terlatih Orang 45.300 Konstruksi di Daerah dan tersertifikasi Persentase ketersediaan data dan % 70 Iinformasi jasa konstruksi
3. 3.URUSANPEKERJAANUMUM BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Jumlah mated teknis RTRW Kabupaten/Kota yang diberikan Materi 106 Terselesaikannya rekomendasi dalam rangka persetujuan Teknis 1 rencana tata ruang substansi daerah J urn lah rancangan Perda RTRW Kabupaterr/Kota yan.g dilakukan evaJuasi Perda 114 daJam rangka penetapan Perda Terlaksananya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan Kasus 127 ruang yang dikenakan sanksi administratif 2 pengendalian .Jumlah Iaporan kebutuhan PPNS Penataan pernanfaa tan ruang Ruang di Daerah Laporan 34
4. 4.URUSAN PENATAANRUANG Persentase pengawasan tertib usahajasa % 60 konstruksi Persentase pengawasan tertib % 70 _Q_enyelenggaraanjasa konstruksi Persentase pengawasan tertib % 50 pernanfaatan jasa konstruksi 4 Meningkatnya Persentase kondisi man tap jalan provinsi % 75 koriektivitas wilayah Terselenggaranya Persentase Kabupaten / Kota yang 5 Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan % 100 Tertib dan Andal Penyelenggaraan Bangunan Gedung BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2Q25 Persen tase pendampingan penanganan 0/0, 100 pasca bencana Persentase pendampingan penanganan 0/0, 100 tanggap darurat bencana Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikernbangkan teknis %, 30 dan rnanajerialnya Meningkatnya Terverifikasinya data penduduk yang 1 pelayanan bencana berhak menerima SPM, data agregat yang terintegrasi periduduk yang telah menerirna KJ~}dan Dokumen 1 data penduduk yang rnengikuti pelatihan pencegahan / gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub Dokurnen 1 urusan bencana ke pusat Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan % 100 sampai dengan dinvatakan sahj legal
5. 6.URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN No Kin erja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Terpenuhinya akses Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, 1 terjangkau, dan hunian layak, terjangkau, dan % 67 berkelanjuta berkelanjutan
6. 5.URUSAN PERUMAHAN RAKYNf DAN KAWASAN PERMUKlMAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Presentase (%) lanjut usia terlantar yang Persentase 100 Terpenuhinya Kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarrrva 1 Dasar Standar Pelayanan Persentase (%) korban bencana yang Persentase 100 Minimal (SPM)Bidang terpenuhi kebutuhan dasarnva Sosial Persentase (%) anak terlanta.:ryang Persentase 100 terpenuhi kebutuhan dasarnva
7. 7.DRUSANSOSIAL Target No Kinerja lndikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Persentase pemenuhan capaian kebutuhan Daerah 100 dasar SPM sub urusan bencana .Jurnlah Daerah yang meningkatkan manaj emen pengin tegrasian dan Provi I1Jsi 38 pengarusutamaan pengurangan risiko bencana Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan Provirssi 38 pelayanan pernerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana Terperruhinya capaian mutu layanan SPM daerah 552 sub urusan trantibum Meningkatnya Tercapainya indeks penyelenggaraan sub 2 pelayanan trantibum urusan trantibum kategori "baik" daerah 552 yang terintegrasi Terpenuhinya Kebutuhan SPMsub urusan daerah 552 Kebakaran yang sesuai standar* BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Sat.uan Provinsi Keterangan 2025 Persentase (%) gelandangan pengemis Persentase 100 yang terperruhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabllitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan Persentase 100 dasarnya Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Meningkatnya Kualitas Soaial yang melaksanakan pelayanan Persentase 73 2 Pelayanan Sosial oleh sosial sesuai standar Pelaku Kesejahteraan Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial Persentase 83 sesuai standar Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Persentase (%) KPMyang Terpenuhi 3 Miskin dan Rentan dalarn Persentase 100 Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan Dasarnya Dasar Meningkatnya Pendapatan Jumlah Penerima Manfaat yang 4 Masyarakat Miskin dan Meningkat Pendapatannya OFang 100.000 Rentan Meningkatnya Persentase (%) daerah yang aktif Pemanfaatan DTKSdalam 5 Program Pengentasan melakukan pemutakhiran data terpadu Persentase 70 Kerniskinan penanggulangan kemiskinan BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja lndikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 JumJah Calon Pekerja Migran Meningkatnya jumlah Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia yang 1 tenaga kerja yang rnendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Orang 250.000 diternpatkan Pelindungan Calon Pekerja Migran IndonesiajPekerja Migran Indonesia Meningkatkan SDM yang Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan % 2 berkualitas dan berdaya komgetensinya dan ditempatkan 75 Persentase lenaga kerja di sektor prioritas samg yang meningkat produktivitasnya % 70 Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak- Orang hak dasamya 2.100.000 non kab/kota Meningkatnya jumlah Jumlah pekerja pada perusahaan yang 3 tenaga kerja yang menerapkan perlindungan hak-hak Orang 6.648.453 terlindungi hak-haknya pekerja dan dialog sosial Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Perusahaan Online 570.000 non kab/kota Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di Orang dalam negeri 55.000 Meningkatnya jurnlah Persentase tenaga kerja yang ditempatkan % dalam negeri hasil pelatihan kerja 75 4 tenaga kerja yang diternpatkan Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja Laporan 2 Jumlah orang yang mendapatkan layanan Orang 2.315.250 inforrnasi pasar kerja 0.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJTS YANGTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
i.URUSAN TENAGA KERJA BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Kelerangan 2025 Menurunnya ketimpangan Persentase Perempuan Korban Kekerasan gender, rneningkatnya dan TPPO yang Mendapatkan Layanan % 95 kualitas hidup dan peran Komprehensif perempuan di berbagai Indeks Pernbanzunan Gender (IPG) Indeks 91,95 1 bidang pem bangunan, serta meningkatnya layanan terhadap Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,43 perempuan korban kekerasan dan TPPO Meningkatnya kualitas dan Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Nilai 601 2 efektifitas penyelenggaraan Provinsi Layak Anak (Provila) Persentase 100 PUG dan SPA dalam Persen tase Anggaran Responsif Gender ':Yo 10,0 pembangunan di daerah Meningkatnya Pemenuhan lndeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 6503 3 Hak dan Perlindungau Persentase anak korban kekerasan Khus us Anak yang O!<) 95 mendapatkan layanan komprehensif
1. 2.URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLfNDUNGAN ANAK Target No Kinerja lndikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya pernanfaatan Dokumen Persentase Perangkat Daerah Rencana Tenaga Kerja yang o Daerah (RTKD) dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD % 60 penyusunan Renstra dan mengacu pada dokumen RTKD Renja SKPD BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja lndikator Satuan Provinsi Keteran gan 2025 Mengurangi ketimpangan Jumlah 307.254 1 penguasaan dan Jumlah bidang tanah yang diredistribusi bidang bidang pernilikan tanah tanah Mernperbaiki akses .Jurnlah Kepala Keluarga penerima akses .Jumlah 223.400 2 masyarakat terhadap Kepala Kepala sumber ekonorni Reforma Agraria Keluarga keluarga
2. 4.URUSAN PERTANAHAN Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Terwujudnya Stabilisasi Inflasi pangan bergejolak ± 1 dari target 1 Pasokan dan Harga yang ditetapkan '% 5 ±l Pangan Terentaskannya 2 kerawanan pangan dan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 11 gizi Meningkatnya Rasio jurnlah cadangan beras pemerintab 3 ketersediaan pangan daerah (CBPD) terhadap target jurnlah % 50 strategis dalarn negeri CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 Meningkatnya Kearnanan Persentase pangan segar asal tumbuhan 4 yang memenuhi persyaratan mutu dan % 90 dan Mutu Pangan keamanan pangan 5 Meningkatnya Konsurnsi Skor Pola Pangan Harapan 9~,4 Pangan
3. 3.URUSAN PANGAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satua.m. Provinsi Keterangan 2025 Meningkatknya Cakupan 1 Kepernilikan Identitas Persentase kepemilikan Identitas % 30 Kependudukan Digital Kependudukan Digital (IKDJ (IKD) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah Zakta perkawinan pada sernua % 100 Meningkatnya Cakupan pasangan yang perkawinannya 2 Kepemilikan Dokurnen dilaporkan Kependudukan Persenrase cakupan kepernilikan akta perceraian pada semua individu % 100 pasangan yang perceraiannya dilaporkan
4. 6.URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Peningkatan Indeks 1 Kualitas Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup poin 72,94 Hidup 2 Peningkatan Pengelolaan lndeks Pengelolaan Keanekaragarnan poin 0,44 Keanekaragaman Hayati Hayati 3 Peningkatan Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah poin 72 Pengelolaan Sarnpah 4 Peningkatan Penurunan Persentase Penurunan Emisi GRK % 28,15 Emisi GRK
5. 5.URUSAN LINGKUNGAN HID'!':JP BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri -- Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 .Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Desa 3.000 Regsosek Jumlah BPD yang Mengim plemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Lembaga 1000 Meningkatnya Tara Kelola Perencanaan Pernbangunan Desa 1 Penye lenggaraan Secara Partisipatif Pemerintahan Desa -Jumlah Aparatur dan Pengurus dengan kategori "balk" Kelernbagaan Desa yang Mengikuti Orang 4350 Pelatihan Manajernen Pemdes Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Oesa Berbasis Desa 1500 Digital 7 URUSANPEMBERDAYAANtvIASYARAKAT DAN DESA Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Persentase cakupan akta kematian dari %, 100 peristiwa kernatian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 % 99,5 tahun Persentase Kartu ldentitas Anak (KIA) % 62 yang diterbitkan Terpenuhinya Data .Jurnlah data profil kependudukan yang 3 Kependudukan yang disusun Dokumen 2 terintegrasi antar Lembaga BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Previnsi Keterangan 2025 1 Meningkatnya Indeks Indeks Pem bangunan Keluarga Indeks 61 Pembangunan Keluarga (liBangga) Angka kelahiran remaja umur 15-19 Kelahiran per 1000 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR WUS 15-19 18 Terkendalinya laju 15-19) tahun perturnbuhan penduduk Rata-rata 2 dengan rneningkatkan Angka kelahiran total (Total Fertility Anak per 2,1 akses dan kualitas Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Wanita pelayanan keluarga Angka prevalensi kontrasepsi berencana modern/ modern Con traceptive (mCPR) O;() 63,41 Persentase kebutuhan ber- KB yang % 7,1 tidak terpen uhi (unrnet need)
6. 8.URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Jumlah Desa yang Menginisiasi Desa 800 Pengernbangan Kerja Sama Desa 2 Meningkatnya Jumlah Persentase Desa Mandiri Persentase 19,64 Desa Mandiri 3 Menurunnya Kerniskinan Persentase Kemiskinan di Perdesaan Persentase 10,88 eli Perdesaan 4 Meningkatnya Daya saing Persentase BUM Desa Maju Persentase 8,28 Ekonorni Desa BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan % 20 Meningkatkan literasi literasi dan /atau sosialisasi SPBE yang digital dan kernampuan difasilitasi oleh Dinas 1 digital mulai dari level Persentase ASN pengelola SPBE di pengguna hingga inovator tingkat Pernerintah Provinsi yang secara menyel uruh mendapatkan pelatihan / b.imbingan % 100 teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas
7. 10.URUSANKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 1 'I'erwujudnya Konektivitas Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Rasio 0,763 Nasional Provinsi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi % 29 Ideal Pada J alan Provinsi 2 Meningkatnya .Jumlah perlintasan Kereta Api yang Unit 100 Keselamatan Transportasi Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Unit 120 Keselarnatan 3 Meningkatnya Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Nilai 8g,5 Pelayanan Perhubungan Pelayanan Publik $ektor Transportasi
8. 9.URUSAN PERHUBUNGAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Persentase tingkal kepuasan rnasyarakat terhadap akses dan kualitas % 74 informasi publik pemerintah daerah Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai % 100 peraturan perundangan Persentase ASN pengelola Inforrnasi dan Kornunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan I bimbingan e 85 teknis penge 10laan Informasi dan Meningkatnya Penguatan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh 2 tata kelola Inforrnasi dan Dinas Komunikasi Publik (IKP) di Persentase kbalayak yang terpapar Daerah inIormasi terkait program dan kebijakan pernerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional % 85 dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dlI) sesuai stralegi komunikasi Persentase Kornunitas InIormasi Masyarakat (KIM)yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas % 85 Kominfo Provinsi (misal rnengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan) Persentase aplikasi urnurn SPBE yang % 100 Mendorong adopsi digital digunakan oleh Pemda 3 dalam seluruh Iayanan Persentase Perangkat Daerah yang publik dan pernerintahan mernanlaatkan akses internel yang % 100 disediakan oleh Dinas BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Pcrsentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra % 90 Pemerin tah Daerah Persentase Kabu paten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra % 50 Pernerintah Daerah Persen tase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang % 100 mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan % 30 Pemerintah Daerah Persentase area publik yang rnemanfaatkan akses intemetA yang % 20 disediakari oleh Dinas Persentase ASN pengelola SPBE' ditingkat pemerintah provmsi yang rnendapatankan pelatihari/ bimbingan % 100 teknis pengelola SPBE yang di Iasilitasi oleh dinas BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Peningkatan partisipasi Tingkat Partisipasi Pemuda dalam 1 organisasi kepernudaan Organisasi Kepemudaan dan Organ isasi % 75,79 dan organisasi sosial Sosial Kernasyarakatan kernasyarakatan Peningkatan Partisipasi Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam 2 Pemuda Dalam Kegiatan Kegiatan Kepemudaan % 67,32 Kepemudaan 3 Peningkatan pre stasi Peningkatan Prestasi Olahraga Indeks 40,00 olahraga
9. 13.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Tercapainya Target triliun 1 RealisamPenanarnan Nilai Realisasi Penanarnan Modal rupiah 5 ±l Modal
10. 12.URUSAN PENANAMAN MODAL No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Terwujudnya Koperasi 1 Yang Berkualitas dan Perturnbuhan Volume Usaba Koperasi Persentase 80,51 Modern Jumlah Usaha Mikro yang Persentase 98,00 Terwujudnya UMKM dan Bertranslormasi dari Informal ke Formal 2 Wirausaha yang Berdaya Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Persentase 93,10 Saing dan Produktif Ekspor Pertumbuhan Wirausaha Persentase 2,90
11. 11.URUSAN KOPERASl, USAHA KECIL, DAN MENENGAH BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Orang 325 Kearnanan Siber dan Sandi Menguatnya Keamanan Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Orang 275 Keamanan Siber dan Sandi 1 Siber dan Sandi Persentase Tingkat Kematangan Lingkungan Pemerintah Kearnanan Siber dan Sandi Pernerintah % 45 Daerah Daerah .Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Kearnanan Sistem Pemerintah Berbasis Orang 300 Elektronik (SPBEl
12. 15.URUSAN PERSANDfAN No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan 1 standardisasi dalam lndeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin 2,6 penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
13. 14.URUSAN STATISTIK No Kinerj a Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Peningkatan partisipasi Tingkat Partisipasi pemuda dalam 4 pemuda dalam kegiatan kegiatan ekonorni mandiri Nilru 1,30 ekonomi rnandiri BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satu an Target Keterangan. Provinsi 2025 1 Pembangunan literasi lndeks Pembangunan Literasi Index 70,5 masvarakat rneningkat 'Masyaraka t 2 Peningkatan kegernaran Nilai tingkat kegemaran rnembaca Nllal 71,5 rnembaca rnasyarakat masyarakat
14. 17.URUSAN PERPUSTAKAAN No Kinerja lndikator Saluan Target Keterangan Provinsi 2025 Persentase penduduk usia 10 tahun ke alas yang menonton secara langsung %) 71,63 pertunjukan seni Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan o/<) 8,6 sejarah 1 Kelestarian Cagar Budaya Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai % 1,67 pelakuj pendukung pertunjukan seni Persentase rumah tangga yang % 19,91 rnenyelenggarakan upacara adat Persentase Cagar Budaya dan Warisan % 65,50 Budaya Tak Benda Yang dilestarikan Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan % 0,66 2 Pemajuan Kebudayaan kebudayaan Persentase penduduk yang merniliki sumber penghasilan sebagai % 0,3 pelakujpendukung kegiatan seni
15. 16.URUSAN KEBUDAYAAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Sumber daya kelautan Kawasan konservasi daerah yang 1 dan perikanan operasional Ha 19.500.000 berkelanjutan Penyelesaian penataan ruang laut dan Tata Kelola Surnber Daya zonas! pesisir (Materi teknis muatan 2 Kelautan dan Perikanan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan Provinsi 10 yang bertanggung jawab dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRWProvinsi lndustrialisasi Kelautan Produksi Garam Ton 2.250.000 3 dan Perikanan berdaya Produksi Perikanan Tangkap Ton 6.000.000 saing Produksi Perikanan Budidaya Ton 19.539.705 Ekonomi sektor kelautan 4 dan perikanan yang Angka Konsumsi Ikan Kg/KAP!,rH 43>30 rneningkat 5 Pengawasan dan Persentase kepatuhan pelaku usaha % 98 Penegakan Hukum 8 idang kelautan dan perikan D.3 URUSANPEMERlNTAHAN P1LIHAN
16. 1.URUSANKELAUTANDANPERIKANAN No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan 1 akuntabilitas kincrja, alat Indeks l-Iasil Pengawasan Kearsipan di Nilai 60 bukti yang sab dan lingkup Pernerintahan Daerah pertanggungjawaban nasional
17. 18.URUSAN KEARSIPAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 J umJah Produksi Padi Ton 56.046.664 Jumlah. Produksi Jagung Ton 22.591.512 Jumlah Produksi Kedelai Ton 334.308 Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Ton 17.037.783 Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) Men.ingkatnya Produksi Jumlah Procluksi Tanaman Hortikultura Ton 3.070.000 1 Pertanian .Jenis Cabal .Jumlah Produksi Tanarnan Hortikultura Ton 2.000.000 jenis bawang merah . Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 2.893.808 I.Jenis Kelapa Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Ton 641.207 Jenis Kakao
18. 3.URUSANPERTANIANDANPANGAN No Kinerja Indikator Satllan Target Provinsi Kelerangan 2025
19. 1.Meningkatnya Jumlah Perjalanan Wisatawan Perjalanan 1.250.000.000 Kontribusi Pariwisata Nusantara dan Ekonomi Kreatif Nilai Tarnbah Ekonorni Kreatif Rp 1.347.000.000.000 terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional Rasio PDB Pariwisata % 4,5
20. 2.URUSANPARfWISATA No Kinerja Lndikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Kelautan dan Perikanan yang efektif BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri No Kinerja lndikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Ton 772.058 Jenis Kopi Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 135.448 Jenis Cenzkeh Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 34.227.490 Jenis Tebu Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 2.702.421 Jenis Karet .Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 43.877 Jenis Pala Jumlah Produksi Tanarnan Perkeburian Ton 70.520 Jenis Lada Jumlah Produksi Susu Ton 855.569 Jumlah Produksi Telur Ton 7.446.401 Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, Ton 4.966.247 domba, karnbing, ayarn, itik, babi) Persentase wilayah yang terkendali dari % 80,50 penyakit hewan menular strategis Rasia luas serangan OPT tanaman Terkendalinya hortikultura yang dapat ditangani % 99,60 terhadap luas serangan OPT 2 penyebaran OPT dan OPT Rasia luas serangan OPT tanaman pada tanaman serta pangan yang dapat ditangani terhadap % 98 penyakit pada hewan luas serangan OPT 'Rasia luas serangan OPT lanaman perkebunan yang dapat ditangani %, 47 terhadap luas serangan OPT - 43-.. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Peningkatan Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Rp 1 kemandirian usaha Sosial Unit Orang 1.500.000.000. KUPS 000 Peningkatan Rp Nilai transaksi ekonomi KTH 700.000.000.00 2 kemandirian usaha KTH Kelornpok 0 Distribusi akses kelola Luas kawasan hutan yang dikelola oleh 3 kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema HO, HKm, Hektar 1.000.000 Ha masyarakat HTR dan KemiLraan Kehutanan Rehabilitasi hutan clan Luas hu.tan dan lahan yang 40.000 Ha 4 lahan secara vegetatif di rehabili tasi Hektar
21. 4.URUSAN KEHUTANAN No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPI tanarnan % 93,10 hortikultura Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPf tanaman % 71 pangan Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI lanaman % 40 perkebunan BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja lndikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya 1 Penggunaan Energi Porsi EBT dalam Bauran Energi % 23 yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan Meningkatnya Rumah 2 Tangga yang TeraJiri Rasio elektrifikasi % 100 Listrik Meningkatanya Jumlah 3 Desa yang Teraliri Rasio Desa berlistrik % 100 Listrik
22. 5.URUSAN ESDM No Kinerja lndikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Luas rehabilitasi hutan dan laban dengan pemanfaatan bibit oleh 210.000 Ha masyarakat dan penanaman oLeh Hektar stakeholder lainnya Rehabili tasi hutan dan Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang 3675 Unit,... lahan seeara sipil teknis terbangun Unito Rehabilitasi hutan Luas hutan mangrove yang 6 mangrove direhabilitasi Hektar 16.000 Ha BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Nol Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Tercapainya 1 Pertum buhan Sektor Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor % 6,62 Industri Pengolahan Ind u stri Pengo lahan Non migas Nonrnigas Meningkatnya kontribusi sektor Persenlase Kontribusi Sektor Industri 2 ind ustri pengolahan Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB %1 18,15 nonmigas terhadap PDRB Meningkatnya Tenaga .Jurnlah Tenaga Kerja Sektor Industri 3 Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) Orang 21,21 Pengoiahan Nonmigas Tercapainya Nilai Investasi Sektor lndustri 4 Pertum buhan NiJai Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) Rp 882 lnvestasi Sektor
23. 7.URUSAN PERTNDUSTRIAN No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya 1 perturnbuhan ekspor Pertumbuhan nilai ekspor non migas % 7,86 bemilai tarnbah tinggi Meningkatnya Persen tase penanganan pengaduan 2 perlindungan korisumen konsumen % 92 di daerah 3 Terwujudnya lklim Persentase kepatuhan berusaha Persentase 90 Usaha yang Kondusif
24. 6.URUSAN PERDAGANGAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya 1 kebebasan sipil dan lndeks Kinerja Ormas Nllai 75 hak-hak bernegara bagi masyarakat 2 Meningkatnya kualitas Indeks Demokrasi Indonesia % 79,58 dernokrasi Indonesia Menurunnya peristiwa .Jumlah Daerah yang melaksanakan 3 konflik sosial sesuai Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi 38 Penanganan Konflik SosiaJ yang efektif
25. 9.URUSAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya status Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transrnigrasi Prioritas Index 57,50 perkernbangan kawasan Nasional yang direvitalisasi 1 lransmigrasi yang Nilai rata-rata indeks perkembangan clirevitalisasi 100 kawasan transmigrasi Prioritas Index 46,10 Kementerian yang direvitalisasi
26. 8.URUSANTRANSMIGRAS[ No Kinerja [ndikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Industri Pengolahan Nonmigas Tercapainya 5 Pertumbuhan Nilai Nilai Ekspor Prod uk Industri Rupiah 244,79 Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonrnigas (USD Miliar] Pengolahan Nonmigas BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan 'Target Provinsi ketentuan peraturan 2025 Keterangan perundang-undangan Meningkatnya 4 kesiapsiagaan daerah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam melaksa nakan Nilai 64 kewaspadaan nasional: Meningkatnya JUl1111ah Daerah yang melaksanakan 5 lmplernentasi Nilai-nilai Ideologi Dan Wawasan Nilai-nilai fdeologi dan Wawasan Provinsi 38 Kebangsaan Kebangsaan BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri E. HAL KHUSUS LAfNNYA 1. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tah un 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang- Undang, maka Pernerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pernilihan Urnum dan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, pelaksanaan Pernilu Kepala Dacab (Pilkada) serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November
27. 2024.Pada tahun 2025 pernerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik.
28. 2.Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan semen tara, wakil kepala daerah bertugas untuk. rnenetapkan Perkada tentang RKPDTahun 2025. 3. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang bcrwenang selaku penjabatj pejabat sementaray pelaksana tugas kepala daerah, bertugas untuk merietapkan Perkada tentang RKPD Talrun 2025. 4. Pernerintah Daerah dalam perumusan RKPD tahun 2025 agar memperhatikan prinsip-prinsip pengaturan risiko pernbangunan berdasarkan Peraturan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. 5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan kabupatenjkotanya dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 memuat form perbandingan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus dengan Rancangan Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................... , 2024 Kepala BAPPEDA Provin si/ Kabupaterr/Kota XXX *) RPD Tahun 2023-202 ,RPD Tahun 2024-2026, dan RPD Tahun 2025-2026

(6)(5)(3) INDllV\TOR KETERANGANINDII{ATOR TARGE·I' DAN SATUAN URUSAN/ PROGRAM RKPD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNO ,JAWAB KOTA: KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 Il. FORMAT GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD*) DAN RKPD TAHUN 2025 FORM 1 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:

1.Kolom ini memuat keterangan Nornor yang dicanturnkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusarr/nomenklatur program pada tahun 2025 (lihat BAB VB RPJMO atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3.Kolom ini memuat indikator program (lihat BAB VII RPJMO atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4.Kolom ini rnemuat besaran target dan satuan outcome/ program pada tahun 2025 (lihat BAB Vll RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5.Kolom ini memuat uraian urusarr/ nornenklatur program RKPD Tahun 2025 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V RKPD Kabupatenj Kota tahun 2025);
6.Kolom ini mernuat indikator otltcame/program (lihat BAB VI RKPD Provinsi T'ahun 2025/ BAB V RKPD Kabupaterr/Kota tahun 2025);
7.Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome/program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V RKPD Kabupaterr/Kota tahun 2025); ~. Kolorn ini mernuat keteranganj penjelasan, terhadap ketidakkonsistenan program/target outcome program antara RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025 dengan RKPO 2025; dan
9.Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( J ................... , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaterr/Kota XXX TOTAL Program•. Urusan Pendidikan .. NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/RPO·, Urusan Pendidlkan .. ~I) PERANOI<AT OAERAH PENANGGUNG JAWAB lCE'TeRANGAN TARGET DAN SNrUA~' lNDIKATOR URUSAN/ PROGRAM PERUBAHAN RKPD TARG.E:'r DAN SATUAN INOIKATOR KONSIST.ENSI PROGRAM ANTARA RPJMD j RPD ·k) TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERfNTAH DAERAH TAHUN 2025 PROVINSI KABUPATEN' KOTA: FORM 2 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
1.Kolom ini rnemuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusan Znomenklatur program pada tahun 20Q,5 (lihat BAB VII RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3.Kolom ini memuat indikator program (Iihat BAB VTIRPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4.Kolom ini mernuat besaran target dan satuan outcome program pada tahun 2025 [lihat BAB VIIRPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5.Kolom ini memuat uraian urusanJnomenklatur program perubahan RKPD Tahun 2025 (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025);
6.Kolorn ini mernuat indikator outcome program (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 atau BAB V perubahan RKPD Kabupaterr/Kota tahun 2025);
7.Kolom UTIrnernuat besaran 'tal-get dan satuan outcome program (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 atau BAB V perubahan RKPD Kabupaterr/Kota tahun 2025);
8.Kolom ini memuat keteranganj penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/farget outcome program. antara RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan '2025 dengan perubahan RKPD 2025; dan
9.KolOlTIini memuat nama Perangkat Daerah penanggungjawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................... , 2024 Kepala BAPPEDAProvinsi/ Kabupateri/ Kota XXX *) RPD Tahun 2023-2026, RPD Tahun 2024-2026, dan RPD Tahun 202~-2026 RPJMDjRPD*) TAHUN PELAKSANAAN2025 RKPD TAHUN 2025 NO. TUJUANj rNDlKATOR TUJUANj INDlKATOR KETERANGAN TUJUANj SATUAN TARGET TUJUANj SATUAN TARGET SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tujuan ... Indikater Tujuan Tujuan ... rndikator Tuj ll9J1. .... .... Sasaran... Indikator Sasaran ... Indikator Sasaran ... Sasaran... Tujuan dst ... Indikator Tujuan Tujuan dst ... Indikator Tuj uan dst .... dst .... Sasaran dst .... Indikator Sasaran Indikator Sasaran dst ... dst .... Sasaran dst ... KONsrSTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN2025 DAN RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 III. FORMAT lSlAN FASlLlTASI RANPERKADA TENTANG RKP DAERAH TAHUN 2025 F'ORM 1 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:

1.Kolom ini rnernuat keterangan NOlTI0r yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian tujuan dan sa saran RPJMDjRPD Tahun 2023-2024" RPD tahun 2025-2026, RPD tahun 2024- 2026 (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3.Kolom ini mernuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4.Kolom ini memuat satuan lndikator tujuan dan sasaran [lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5.Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
6.Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RKPD 2025 (Iihat BAB N RKPD 2025).;
7.Kolom ini me.muat indikator tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB rv RKPD 2025);
8.Kolom ini mernuat satuan indikator tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB 1VRKPD 2025);
9.Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025); dan
10.Kolornini memuat keterangan Zpenjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri PROVlNSI/KABUPATEN/KOTA NO. INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 HASIL TARGET RKPD KETERANGAN RAKORTEKBANG 2025

(1)_ (2) (3) (4) (5) (6)

1.IGNERJA PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANDAERAH 1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.1.1. Pendidikan 1.1.1.1 Indikator ..... 1.1.1.2 Indikator dst ... 1.1.2. Kesehatan 1.1.2.1 Indikator .... 1.1.2.2 lndikator dst. ... 1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.1.3.1 Indikator. .. 1.1.3.2 Indikator cist... 1.1.3. Dst .... 1.2. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar 1.2.l. Tenaga Ke_rja 1.2.1.1 Indikator .... I 1.2.1.2 Indikator dst. .. 1.2.2. Pemberdayaan Perernpuan clan Perlindungan Anak 1.2.2.1 Indikator .... 1.2.2.2 Indikator dst... 1.2.3. Pangan DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAH DAERAH RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 202'.5 FORM 2 - 56 _ BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri ( ) . , 2024 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX 1.2.3.1 lndikator ... 1.2.3.2 Indikator dst... 1.2.4. Dst ... 1.3 Urusan Pili han 1.3.1. Kelautan dan Perikanan 1.3.1.1 lndikator. ... 1.3.1.2 lndikator dst .... 1.3.2. Pariwisata 1.3.2.1 lndikator ... 1.3.2.2 Indikator dst. .. 1.3.3. Kehutanan 1.3.3.1 Indikator ... 1.3.3.2 Indikator dst ... 1.3.4 Dst ...
2.INDIKATOR AKVNTABILITAS KINERJA PEMERlNTAH DAERAH 2.1. Indikator .... 2.2. Indikator ... 2.3. lndikator dst .... BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat hasil kesepakatan Rakortekbang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintah Daerah serta Indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (lKU);
3.Kolom ini memuat satuan indikator kinerja hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024;
4.Kolom ini memuat target 2025 hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024;
5.Kolom ini memuat target 2025 yang terdapat dalam dalam lndikator Kinerja Daerah pada RKPD Tahun 2025; dan
6.Kolom ini memuat keterangari/ penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) .................. , 2024 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten /Kota XXX Ket: *) Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua **) Rencana Anggaran dan Program (RAP) PROVINsr / KABUPATEN J KOTA: RAP"1 TAlIUN 2025 Rh:PDTAHUN J(I~5 ~RUS"Nf SELISIH 1'F.RANClKAT NO t;WUSANI TAROET SUMI)F.I~PENEI<IMMN I'ROOAAM TAROET (a~RTAMBAJII Iilin;IMNUAN OJ\1!RAl! PROGRAM INDllV\TOR DAN !',\GU DA1..l\MRi\N01V'l I,OKASI KEGl·\T,\N, INDIKATOR OAN P/\OU LOKASI 13EI~KUIMNO) PENANGGUNO ,,&011\11"'1/ sua S"TUAN PROORAM orosovuorusus SUB SArlMl'/ PflOCR/\MJ JI\WAB KEOIATAJII I\EOIATAN 131 16) II) f2l HI 15) In) Ihl '01 Cd) ('I'J (81 19/ (101 11 I) (Ill) (13) 1141 (IS) leI ~:~.~:~~ .n ~n:.~~... Program. Rp. K.'<lI Program Rp.~~ Kc¢nUlll... Rp. xxx K~gitllDJ1..• RJl.~ Suh I<clllll.lln .... I~p. xxx ~~!....n Rp xx.~ Progmm w.1. Rp.1<.'<l< Pro~ram cbl HI'. ~'<X lJruS3n dst ... UruSlln dsl. .. TOTAl. FORM 3*) PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN. DAN SUB I<EGlATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS DENGAN RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH 01 WILAYAH PAPUA BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan
1.Kolom ini memuat keterangan Nornor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusan Znotnenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RAP.pcmerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
3.Kolom ini memuat indikator programykegiatan/ sub kegiatanpada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
4.Kolom ini memuat besaran target dan satuan program Zkegiatanysub kegiatan pada RAP,pemetintah daerah eli wilayah Papua Tahuri 2025;
5.Kolom ini memuat pagu program Zkegiatan.r sub- kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
6.Kolom ini memuat sumber penerirnaan dalam rangka otonomi khusus program j'kegiatany sub kegiatan pada RAP pemerintah daerab di wilayah Papua Tab un 2025;

a.Centang apabila perierimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBB sumber claya alam pertambangan minyak bumi;
b.Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersurnber dari DBH sumber daya alarn pertambangan gas alam;
c.Ceo tang apabila penerimaan dalam rangka otonomi kbusus bersum ber dan otonomi khusus yang bersifat umum (1%);
d.Centang apabila penerimaan dalarn rangka otonomi khusus bersumber dari otonorni khusus yang telah ditentukan penggunannya (1.25%); dan
e.Centang apabila penerirnaan .dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana 'tambahan infrastruktnr (DTI).
1. 7.Kolom ini memuat lokasi prograrnykegiatanj'sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
2. 8.Kolorn ini memuat urusanyrromenklatur programykegiatanj'sub kegiatan pada RKPD pemerirrtah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
3. 9.Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator program Zkegiatanysub kegiatan pada RKPD pemerinrah daerah di wilayah Papua Tal1.UD 2025;
4. 10.Kolom uti memuat besaran target dan.satuan prcgrarrr/kegiatanysub kegiatan pada RKPD pemerintah daerah eli wilayah Papua TahUD 2025.;
5. 11.Kolorn ini memuat memuat pagu program Zkegiatanysub kegiatan pada, RKPD pernerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
6. 12.Kolom ini memuat memuat lokasi program nkegiatan /eub kegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
7. 13.Kolom ini memuat selisih (bertambahr berkurang] antara pagu RAP Tahun 2025 dengan RKPD Talrun 2025;
8. 14.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan perbedaan program/kegiatan/sub kegiatan Zpagu antana RAP Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025; dan
9. 15.Kolom ini mernuat nama Perangkat Daerah penanggungjawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
10. 1.Kolom ini memuat keterangan Nemer yang dicantumkan dengan angka;
11. 2.Kolorn ini rnernuat kerangka ekonomi makro;
12. 3.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan RKPTahun 2025 untuk provinsi;
13. 4.Kolornini mernuat target kerangka ekonorni makro RKPD provinsi tahun 2025; dan
14. 5.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. ( ) ................. , 2024 Kepala BAPPEDA Provinsi XXX NAMA PROVINSI NO INDIKATOR KERANGKA TARG ET PROVlNSI SESUAI RKP TARGET RKPD PROVTNSI 2025 KETERANGAN EKONOMJ MAKRO TAHUN 2025

(1)(2) (3) (4) (5)
1. l.Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
  1. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
  2. 3.Rasio Gini
  3. 4.Indeks Modal Manusia (IMM)
  4. 5.Tingkat Kemiskinan (%)
  5. 6.Penurunan Intesitas Emisi GR1<(%) UNTUK PROVTNsr DAFTAR KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSl PORM 4 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
  6. 1.Kolom ini memuat keterangan Nornor yang dicantumkan dengan angka;
  7. 2.Kolom ini mernuat kerangka ekonomi rnakro;
  8. 3.Kolorn ini memuat target kerangka ekonomi makro yang terdapat pada RKPD provinsi tahun 2025;
  9. 4.Kolomini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota pada RKPD Tahun 2025; dan
  10. 5.Kolornini memuat keterangan zpenjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. ( ) NAMA KABUPATEN/KOTA ol") uniuk: indikatar Indeks Modal Manusi (fMMJ,penetopari indikaior/ proxynya dapat disesuikan. dengan kebijakan: Prouinsi ................. , 2024 Kepala BAPPEDA Kabupaten/ Kota XXX NO INDlKATOR KERANGKA TARGET KABUPATENjKOTA SESUAI TARGET RKPD KETERANGAN EKONOMl MAKRO RKPD PROVTNSITAHUN 2025 KABUPATENjKOTA 2025
(1)(2) (3) (4) (5)
1. l.Laju Perturnbuhan Ekonomi (%)
  1. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
  2. 3.Rasio Gini
  3. 4.Indeks ModaJ Man-usia (IMM)'N)
  4. 5.Tingkat Kemiskinan (oAl)
  5. 6.Penurunan Intesitas Emisi GRK (%l DAFTAR KESELARASAN TARO ET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK KABUPATEN/KOTA FORM 5 BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Keterangan:
  6. 1.Kolom ini memuat Nomor yang clicantumkan dengan angka;
  7. 2.Kolom ini memuat prioritas nasiorial;
  8. 3.Kolom ini memuat program/kegiatanj sub kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2025, yang mendukung arah kebijakan tran sformasi;
  9. 4.Kolom ini mernuat indikator kinerja prograrny kegiatan Zsub kegiatan yang ada dalarn RKPD Tahun 2025;
  10. 5.Kolom ini memuat Pagu anggaran prograrnj'kegiatany sub kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2025; dan
  11. 6.Kolorn ini memuat keteranganj'penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan. NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : PROGRAM/KEGlATAN/ INDlKATOR KINERJA NO PRlORITAS NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PAGU ANGGARAN KETERANGAN SUB KEGIATAN KEGIATAN
(1)(2) (4) (4) (5) (6) DAFTAR TINDAK LANJUT DUKUNGAN PEMERlNTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASrONAL TAHUN 2025 FORM 6 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) . , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten/ Kota XXX NO DASAR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5)

1.KERANGKA EKONOMI
2.KEUANGAN DAERAH:

a.PENDAPATAN
b.BELANJA
c.PEMELAYAAN
1. 3.PRlORITAS PEMBANGUNAN DASAR PERtJBAHAN RENCANA KERJA PEMERLNTAH DAERAH TAHUN 2025 rv. FORMAT lSlAN FASlLITASl RANPERKADA TENTANG PERUBAHAN RKP DAERAH TAHUN 2025 FORM 1 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
2. 1.Kolom ini memuat keterangan Nemer yang dicantumkan dengan angka;
3. 2.Kolom ini memuat dasar perubahan yang di uraian sebagai dasar perubahan RKPD 2025, dasar perubahan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuarigan daerah di uraikan pada Bab III perubahan RKPD2025 dan dasar perubahan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah di uraikan pada Bab TV perubahan RKPD2025;
4. 3.Kolomini memuat kerangka ekonorni daerah, keuangan daerah, dan prioritas pernbangunan pada RKPDTahun 2025;
5. 4.Kolomini mernuat kerangka ekonorni daerah, keuangan daerah, dan prioritas pembangunan pada perubahan RKPDTahun 2025
6. 5.Kolomini memuat keterangan, jika di perlukan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................... , 2025 Kepala BAPPEDAProvinsi/ Kabupaten/ Kola XXX *) RPDTahun 2023-2026~ RPDTahun 2024-2026, dan RPDTahun 2024-2026 RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 NO. TUJUAN/ tNDtKATOR TUJUAN/ INDIKATOR KETERANGAN TUJUAN/ SATUAN TARGET TUJUANj SATUAN TARGET SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tujuan... lndikator Tujuan Tujuan ... Indikator Tujuan .... .. ... Sasaran... Indikator Sasaran... Indikator Sasaran ... Sasaran ... Tujuan dst. .. lndikator Tujuan Tujuan dst... Inclikator Tujuan dst.... dst .... Sasaran dst .... Indikator Sasaran Indikator Sasaran dst. .. dst.... Sasaran dst ... KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 FORM 2 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:

1.Kolom ini rnemuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD Tahun 2023-2024, RPD tahun 2024-2026, dan RPD tahun 2025- 2026 (lihat BABV RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3.Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAS V RPJMD atau RPDtahun pelaksanaan 2025);
4.Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5.Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
6.Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran perubahan RKPD2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
7.Kolom ini rnemuat indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2(25);
8.Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
9.Kolom ini rnemuat besaran target indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD2024 (lihat BAB IV RKPD 2025); dan
10.Kolom ini memuat keteranganypenjelasan Iebih Ianjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) .................. , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten/ Kota XXX PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA: RKPD TAHUN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 PERANGKAT URUSAN/ SELISIH DAERAH NO. TARGET TARGET (B8RTAMBAH/ KETERANGAN PROGRAM/ PAGU URUSAN/ PAOU PENANGGUNOINDIKATOR DAN INDIKATOR DAN B ERKU RANG) I(EGIATAN/ PROGRAM PROGRAM PROGRAM) JAWAB SUB KEGIATAN SATUAN SATUAN 11) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ( L2) Urusan UI n Pendidikan .. Pcndidikan .. Program .. Rp. Program. 'Rp. Kcgiata Rp. xxx Kcgialan ... Rp. xxx Sllb Rp. xxx Sub Rp. xxx !(per;:"'"n ... I(PI71,:Hl'In Program dst Rp. xxx Program dsr Rp. Urusan dst, Urusan dst ... TOTAL PERBANDINGAN PROGRAM, KEG1ATAN, DAN SUB f<EGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 FORM 3 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Kelerangan:
1.Kolom ini memuat keierangan Nornor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusarr/riomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
3.Kolom ini mernuat indikator program/kegiatany sub kegiatanpada RKPD Tahun 2025;
4.K010m ini rnemuat besaran target dan satuan prograrn /kegiatanysub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
5.Kolom ini memuat pagu program zkegiatanysub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
6.K010m ini memuat urusarr/ nornenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
7.Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator programjkegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
8.Kolom ini memuat besaran target dan satuan programykegiatanj sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
9.Kolorn ini memuat Kolom ini mernuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pacta perubahan RKPD Tahun 2025;
10.Kolorn ini memuat selisih [bertambah Zberkurang] antara pagu RKPD Tahun 2025 dengan perubahan RKPD Tahun 2025;
11.K010m ini memuat keterangan Zpenjelasan perbedaanjselis.ih programjkegiatan/sub kegiatarr/target kinerja/pagu antara RKPD Tahun 2025 dengan perubahan RKPD Tahun 2025; dan
12.Kolorn ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) .................. , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaterr/Kota XXX Ket: *) Khusus untuk provinsij'kabupatenykota di wilayah Papua **) Rencana Anggaran dan Program (RAP) PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA: RM' •• ) TAHUN 20:.15 PERlfBAIlAN RKPO TAIIU~ :lO;!:; P~~~~~I SELlSIlI PE.RJ\NOKAT NO. UI<USM1t l'ARCET SUM I3~R I'~NIi:RIMAAN rARCll::r (BF;RT,\lIIBAlIl KETF.RANOAN 0/\£ R.o\ H PROGRAM I INDIKi\TOR DAN f'J\OtJ 1)/11.1\/11 RAN(lKA LOKi\SI KEOIATMII INDIKATOi'< [)i\N PAGU 1.0I\l\SI l3F.RKURiU'IIO) I'ENANOGUNG KIi:OIATAN/ SUB SATUMI I'ROGRM>! 0'I'ClNUMI KI·IUSUS sua SA'fUAN PROCilMM) .'''WAS KEGIJ\TA;'ol KECIAT r\N

(3)(6) It) (21 1'1) '(5) ,tal fIJI (~l 17) (8) (9) ,(101 PI! (1(/) (13) (141 (lSI I~'I (u) ~:U:::':'~L Uru!l(lll -es- Rp.=~ Program .. I~p,x~ KegiRUJn. • I~p,=~ L', I~I"xxx Sub KcgJ3tm1.... Rp.l<lC<. ~~: .."n Rf". l<.U Program USl Rp. xxx Program !hI Rpv xxx Uru>kllldst .. Uru..."IIJldst, .. TCYrAL PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGlATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Dr WILAYAH PAPUA FORM 4*) BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Keterangan

1.Kolom ini memual keterangan Nornor yang dicanturnkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusan/riomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pacta l~P pemerintah daerah di wilayab Papua Tahun 2025;
3.Kolom ini mernuat lndikator programj kegiatarr/ sub kegiatanpada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
4.Kolom ini memuat besaran target dan satuan programykegiatanysub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
5.Kolom ini memuat pagu program Zkegiatan/ sub kegiatan pada RAP pernerirrtah daerah d.i wilayah Papua Tahun 2025;
6.Kolom:ini memuat sumber penerimaan clalam rangka otonomi khusus programj kegiatanj sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;

a.Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dad DBH Slumber daya alam pertambangan minyak bumi;
b.Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBR surnber daya alam pertambangan gas alam.;
c.Centangapabila penerirnaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dati otonomi khusu s yang bersifat umum (1%);
d.Centang apabila penerirnaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang telah ditentukan penggunannya (1,25%); dan
e.Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana tambahan .infrastruktur (l)TI).
1. 7.Kolom in) mernuat lokasi program Zkegiatany sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun. 2025;
2. 8.Kolom inimemuat urusan/riomenklarur prograrnykegiatarr/ sub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua 'rabun 2025;
3. 9.Kolom ini mernuat Kolom ini mem 11at indikator program/kegiatan/ sub kegiatan pada Peru bahan RKPD pemerintah daerah eli wilayah Papua Tahun 2025;
4. 10.Kolorn ini memuat besaran target clan satuan programy kegiatanysub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah eli wilayah. Papua Tahun 2025;
5. 11.Kolom ini memuat memuat pagu programykegiatanysub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah eli wilayah Papua Tahun 2025;
6. 12.Kolom ini roemuat memuat lokasi program z'kegiatarr/eub kegiatan pada Perubahan RKPD pernerintah daerah di wi1ayah Papua Tahun 2025;
7. 13.Kolom ini memuat selisih (bertambahJberkurang) antara pagu RAP Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;
8. 14.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan perbedaan prograrrr/kegiatan/eub kegiatarr/pagu antara RAP Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tabun 2025; dan
9. 15.Kolom inl memuat nama Perangkat Daerah penanggungjawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( , ) ................. , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi XXX TNDIKATOR KERANGKA TARGET PROVINSI SESVAI TARGET RKPD TARGET PERUBAHAN NO EKONOMTMAKRO PEMUTAKHIRAN RKP PROVINSl2025 RICPDPROVlNSJ 2025 KETERANGAN TAHUN 2025

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Laju Pertumbu han Ekonomi (%) 2. Tingkar Pengangguran Terbuka (%)
3.Rasio Gini 4. Indeks Modal Manusia (IMM)
5.Tingkat Kemiskinan (%) 6. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) UNTUK PROVlNS[ NAMA PROVlNSI DAFTAR KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI FORM 5 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri KeLerangan:
1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang clicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat kerangka ekonomi rnakro;
3.Kolom ini mernuat target kerangka ekonomi makro provinsi yang tertuang dalam pernutakhiran RKPTahun 2025;
4.Kolorn ini memuat target kerangka ekonoml rnakro pada RKPDprovinsi tahun 2025
5.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro pada Perubahan RKPDprovinsi tahun 2025; dan
6.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan lebih Janjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................. , 2025 Kepala BAPPEDA Kabupaten/ Kota XXX It, untuk indikator lndeks Modal Manusi (IMM),penetopori indikator/ proxynya dapat disesuikan. dengan kebijakan Prouinsi INDfKATOR KERANGKA TARGET KABUPATEN/KOTA TARGET RKPD TARGET PERUBAHAN RKPD NO EKONOMlMAKRO SESUAI PERUBAHAN RKPD KABUPA'PEN/K01'A 20Q5 KABUPATEN/KOTA 2025 KETERANGAN PROVINSI TAHUN 2025 (I) (2) (3) (4) (5) (6)
1.Laju Perturnbuhan Ekonomi (%) 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3.Rasio Gini 4. Indeks Modal Manusia (IMM) *)
5.Tingkat Kemiskinan (%) 6. Penurunan Intensitas Ernisi GRK (%) UNTUK KABUPATEN/KOTA NAMA KABUPATEN/KOTA DAFTAR KESELARASAN TARG8T KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMr MAKRO PROVINSl, DAN KABUPATEN/KOTA PORM 6 BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Keteranga n:
1.Kolom ini memuat keterangan .Nornoryang dicanturnkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat kerangka ekonorni rnakro;
3.Kolom ini mernuat target kerangka ekonorni makro kabupaten/kota yang terdapat pada Perubahan RKPD provinsi Tahun 2025;
4.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota pada RKPDTahun 2025;
5.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten Zkota pada Perubahan RKPDTahun 2025; dan
6.Kolom ini mernuat keterangany penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. - 1'5- BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
1.Kolom ini memuat Nornor yang dicanturnkan dengan angka;
2.Kolom ini mernuat prioritas nasional;
3.Kolom ini memuat program/kegia.tan/sub kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, yang berkontrubusi dalam pencaiapaian prioritas nasional;
4.Kolorn ini memuat indikator kinerja program/kegialan/sub kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
5.Kolom ini memuat pagu anggaran program/Icegiatan Zsub kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
6.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan lebih lanjut, jika diperlukan. NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA NO PRlORITAS NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PAGU ANGGARAN KETERANGAN SUB KEGlATAN KEGIATAN

(1)(2) ('4) (4) (5) (6) DAFTAR TINDAK LANJUT DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORlTAS NASIONAL TAHUN 2025 FORM 6 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri PROVJNSI/KABUPATEN/ KOTA.....*) TINDAK LANJUT NO NARASr MASUKAN PERBAlKAN HALAMAN KETERANGAN VA TIDAK (l) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. Dst. .. MATR[KS PENYEMPURNAAN HAS1LFASILITASI RKPD 2025 DAN PERUBAHAN RKPD 2025 *) V. FORMAT MATRfKS PENYEMPURNAANPERBAlKAN HASIL FASILITASI RKPD 2025 DAN PERUBAHAN RKPD 2025 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Wahyu Chandr.a Purwo11eg01"o.M.Hum. Pernbina'Tk.,']' (rvjb) NfP. 19800708 200812 1 001 MUHAMIvlAD 1'11'0 KARNAVIAN ttd MENTERI DALAM NEGERl REPl)BLIK [NDONESIA, ( ~ ) . , 202 .. Gubernur j Bupati/Wali kota Keterangan :

1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyernpurnaan RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025 pada saat pelaksanaan Iasili tasi;
3.Kolom ini diisi dengan tanda cek (-J,) I<YN',jika masukan hasil Iasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025;
4.Kolom ini diisi dengan tanda cek (.,f) ItTIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAl( ditindaklanjuti dalarn dokurnen RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025,;
5.Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025; dan
6.Kolorn ini memuat keterangan/ penjelasars lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TlDAK ditindaklanjuti oleh Pernerintah Daerah dalarn RKPDTahun 2025 atau perubahan RKPD 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(1)Ranc_angan akhir RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai. bahan penyusunan rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 202$ dan rancangan Perbup /Perwali tentang RKPD kabupaterr/Icota 'rahun 2025.
(2)Rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025 se bagaimana dimaksud pacta ayat
(1)disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
(3)Rancangan Perbupj Perwali tentang RKPD kabupaten/kota Tal'lUI1 2025 sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)disarnpaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat rnelalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
(4)Fasilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)dan
(3)dilakukan sejak dokumen diterima secara lengkap.
(5)Rancangan Pergub dan Perbupj Perwali ten lang RKPD provinsi dan RI{PD kabupateu Zkota sebagaimana Pasal 2
(1)RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arab kebijakan, kinerja, program, serta penjabaran Renstra Perangkat Daerah.
(2)Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagairnana dimaksud pada .ayat
(1)rneliputi kegiatan, dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah dan pendanaan un tuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)RKPD Tahun 2025 sebagairnana dimaksud pada ayat
(1), memuat:a. raneangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
(4)Hasil Rakortekbang sebagairnana dirnaksud pad a ayat
(3)huruf d menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.
(5)Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rnengenai pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pernbangunan dan keuangan daerah.
(6)Tahapan penyusunan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan dengan rnemanfaatkan sistem informasi pemerintahan daerah.
(7)RKPD provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(8)RKPD kabupatenykota Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi,BAB II RENCANA KERJA PEMERrNTAH DAERAH TAHUN 2025 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 6
(1)Dalam hal RKP Tahun 2025 belum ditetapkan sarnpai dengan JUl1.i 2024, gubernur dapat rnenetapkan rancangan Pergub tentang RKPDprovinsi Tahun 2025.
(2)Penetapan rancangan Perbup/ Perwali tentang RKPD kabupaterr/kota Tahun 2025 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Pergub tentang RKPD provinsi tahun 2025 ditetapkan. Pasa15
(1)Dalam hal RKPTahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(7)dan ayat
(8)belum ditetapkan, penyusunan Rl(FDTahun 2025 mengacu pada rancangan R1{P Tahun 2025 yang memuat arab kebijakan pernbangunan. nasional Tahun 2025.
(2)Arah kebijakan pembangunan nasional Tahuri 2025 sebagairnana dimaksud pada ayat (11, format gambaran konsistensi program antara RPJ MD/ RPD dan RKPD sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(5).huruf e, daftar isian Iasilitasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf g, dan matriks hasil penyempurnaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 aya.t
(2)tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Pasal 4
(1)Hasil (asilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)disampaikan dalam bentuk surat Direktur JenderaL Bina Pembarrgunan Daerah atas nama Merrteri bagi provinsi dan surat kepala Bappeda provinsi atas nama gubernur bagi kabupaten/kota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali ten tang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota Tahun 2025.
(2)Penyernpurnaan rancangan Pergub dan Perbup/Perwali ten tang RKPD provinsi clan RKPD kabupaten / kota Tahun2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disajikan rnelalui matriks haail penyernpurnaan. dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokurnen yang terdiri atas: a. surat perrnohonan fasilitasi dati gubernur kepacla Merrteri melalui Direktur Jenderai 8ina Pernbangunan Daerah atau dari bupati /wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinai; b. rancangan akhir RKPDTahun 2025; c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPDTahun 2025; d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tabunan; e. gambaran koneistensi program antara RPJMD/RPD dan RKPD; f. basil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan g. daftar 1s1a11, fasilitasi RKPD'Talrun 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 9 (I) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian, meliputi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan.' atau b. keadaan yang menyebabkan sal do sisa lebih pembiayaan -anggaran tahun sebelurnrrya, harus digunakan untuk tahun berj alan 1 yang menimbulkan penarnbahan dan I atau pengurangan program, kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2'025.
(2)Perurnusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu mernperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan mernperhatikan hasil kesepakatan bersarna antara kepala daerah dan ketua DPRD ten tang penarnbahan kegiatan darr/ atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
(3)Penambahan dan Zatau pcngurangan kegiatan danj atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan mem perhatikan. visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat
(2)dalam BAB nr PERUBAl-lAN RENCANA KERJA PEMERINTAHDAERAH TAHUN 2025 Pasal 7
(1)Gubernur rnenyampaikan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 2025 beserta matriks basil penyem purnaan sebagaimana c1imaksud dalarn

Pasal 4

ayat

(2)kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Pergub tentang RKPDprovinsi Tahun 2025 ditetapkan.
(2)RKPD provinsi Tahun 2025 scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2025. PasalB
(1)Bupatijwali kota menyampaikan PerbupjPerwali tentang RKPD kabupaten rkota, Talrun 2Q25 beserta matriks hasil penyempurnaan se bagaimana dimaksud dalam. Pasal 4 ayat
(2)kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) ban kerja terhitung sejak Perbup/Perwali tentang RKPD kabupaterr/Jcota Tahun 2Q25 ditetapkan.
(2)RKPD kabupaten/kota Tab-LID 2025 sebagaimana climaksud pada ayat
(1)digunakan, sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah ten tang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 12
(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 dituangkan dalam Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 dan Rancangan PerbupjPerwali lentang perubahan RKPD kabupaten /kcta Tahun 2025.
(2)Rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri rnelalui Direktur .Jerideral Bina Pembangunan Daerah untuk difasili tasi.
(3)Rancangan Perbup/ Perwali tentang perubahan RKPD kabupatenjkota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan oleh bupatijwali kota kepada gubernur sebagai wakil Pernerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi untuk difasilitasi.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan
(3)dilakukan sejak dokurnen diterirna secara Iengkap,
(5)Rancangan Pergub dan PerbupjPerwali ten tang perubahan RKPD sebagaimana dirnaksud pada ayal
(2)dan ayat
(3)disarnpaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas: a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur .Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupatijwali kota Pasal 10
(1)Dalam hal Peraturan ten tang RKP Tahun 2025 danjatau pemutakhiran RKP Tahun 2025 telah ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan program baru ..
(2)Penarnbahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapal dilakukan tanpa melakukan perubahan RPJMD Tahun 2021-'20'26 atau RPD yang berlaku. Pasalll Penarnbahan dan Zatau pengurangan kegiatan darr/atau sub kegiatan baru sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 9Pasal 9 ayat
(1), dapat dilaksanakan dengan kriteria: ~. kebutuhari daerah dalam rangka gelay_~an dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggaran berjalan; b. belanja daerah yang bersifat meugikat; c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pernerintah InaUpUI1masyarakat; d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan I atau Renstra Perangkat Daerah; e. adanya kebijakan pernerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pernbangunan daerah; dan f. dilakukan jika kegiatan danjatau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelurnnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program. perubahan RKPJ) Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan Zatau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasa115
(1)Guberriur rnenyampaikan Pergub mengenai perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 beserta matriks hasil penyernpurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(7)kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja lerhitung sejak Pergub ditetapkan.
(2)Perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 sebagairnana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran semen tara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Pasal 14
(1)Gubernur rnenetapkan rancangan Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum RKPD Tahun 2026 di tetapkan.
(2)Bupati/wali leota rnenetapkan rancangan Perbup/Perwali ten tang perubahan RKPD kabupateny.kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Pergub tentang perubahan RKPD provinsi Tahun 2025 ditetapkan atau paling lambat akhir bulan Junl Tahun 2025 sebeJum RKPD kabupatenJkota Tahun 2026 ditetapkan.
(3)Penetapan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat
(2), paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.

Pasal 13

(1)Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 12 ayat
(4)disampaikan dalam bentuk Sill-at Direktur Jenderal Bina Pernbangunan Daerah atas nama Menteri bagi provinsi dan surat kepala Bappeda provinsi atas nama gubemur bagi kabupaten Zkota, yang kemudian akan menjadi bahan dasar penyempurnaan rancangan Pergu b dan Perbup/Perwali tentang perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Penyempurnaan rarrcangan Pergub dan Perbup/Perwali Tentang perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana climaksud pada ayat (I) disajikan melalui matriks hasil penyempurnaan.
(3)Ketentuan mengenai format rnatriks hasil penyempurnaan sebagimana dimaskud pada ayat
(2)dan daftar isian Iasilitasi perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 12

ayat

(5)huruf e tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Menter! ini. kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi; b. rancangan perubahan RKPD Tahun 2025; c. hasil reviu aparat pengawasan in tern a} Pernerintah Daerah; d. hasil evaluasi RKPD tahun berjalan; dan e. daftar isian Jasilltasi perubahan RKPD Tahun 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri tanggal berlaku pada

Pasal 17

iru mulai Peraturan Men ted diundangkan. BABN KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

(1)Bupatijwali kota menyampaikan Perbup/ Perwali mengenai perubahan RKPD kabupateri/ kota Tahun 2025 bcserta rnatriks hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud daJam

Pasal 12

ayat

(7)kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh] hari kerja terhitung sejak Perbup / Perwal i ditetapkan.
(2)Peru bah an RKPD kabupatenJkota Tahun 2025 sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan peru bahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sernentara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun. anggaran 2025. ten tang anggaran pendapatan dan belanja daerah peru bah an tahun anggaran 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri BERITA NEGARA REPUBLll( INDONESIA TAl-lUN 2024 NOMOR 543 ASEP N. MULYANA ttd PLT. DlREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERlAN HUKUM DAN HAK ASASJ MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di J akarta pada tanggal12 September 2024 MUHAMMAD TITO KARNAVIAN ttd MENTERI DALAM NEGERl REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan d.i Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. /I_ BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri L ARAB KEBJJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAWN 2025 BERDASARKAN ARAH KEB1JAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TABUN 2025 A. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pernbangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKFD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonorni daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2025 disusun cLengan berpedoman RPJMD atau RPD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, rnisi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran RPD . Dengan dernikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonorni dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan rnaju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pernerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2. Secara normatif, rnenjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah unruk disepakati bersama dengan DPRD .sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD); 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam rnelaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan 4. Secara faktual, rnenjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah rnerealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPP berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan ARAB KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH TAHUN 2025 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, FORMAT OAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM RPJMD jRPD dan RI{PD, DAFTARrSIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025, FORMAT DAFrAR ISrAN FASILITASl RANPERJ<ADA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH OAERAH TAlflJN 2025, E?-ERTAFORMAT MATRIKS J?ENYE:M?URNAAN BASIL FASILITASI LAMPIRANPERATURAN MENTERl DALAM NEGERl REPUBUK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH TAl-fUN 2025 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arab kebijakan pembangunan nasional rnerupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pernbangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberbasilan pernbangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian sernua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pernbangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 "Akselerasi Perturnbuhan Ekonorni yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka sasaran yang harus dicapai pad a tahun akhir 2025 rrielalui kerangka ekcnomi rnakro, yaitu:1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ([PE) : 5,3-5 J6%; 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0%; 3. Rasio Gini : 0,379-0,382; 4. Indeks Modal Manusia (lMM) : 0,56; 5. Tingkat Kemiskinan : 7,8-8 JO%; dan 6. Penurunan Intensitas Emisi GRR: : 38,6%. Untuk menciptakan Iondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pernbangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut: 1. Prioritas Nasiooal 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Priortas NasionaL 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kernandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonorni syariah, ekonomi digital, ekouomi hijau, dan ekonomi biru; 3. Prioritas NasionaL 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Iapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan, industri kreatif serta rnengembangkan agromaritirn industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4. Prioritas Nasional 4:. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perem puan, pemuda (generasi rnilenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; 5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis surnber daya alam untuk rneriingkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Prioritas Nasional 6: Membarrgun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemeralaan ekonorni, dan pemberantasan kerniskinan; 7. Prioritas Nasional 7: Mernperkuat reforrnasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan; 8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta lata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri c. ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DANPROVfNSI Target kontribusi PORB dalam rancangan RKP pada tahun 2025 terdiri atas Kontribusi Kawasan Barat Indonesia (KB1)sebesar 78,6%; Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 21,4%; Indeks Williamson (TW)sebesar 0,712; serta Stok Infrastruktur (SI) terhadap POB rncnggunakan perkiraan semen tara sebesar 46,8%. Target kontribusi PDRB yang terdiri atas Kontribusi Barat Indonesia (KBf) dan Kontribusi Timur Indonesia (KTI) mengadopsi masing-masing tema pada tahun 2025, yakni: peningkatan toleransi antarumat beragama unluk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Laju Tingkat Tingkat Indeks Modal Inlensitas Emisi No. Provinsi Pertu rnbu han Kerniskinan (,%) Pengangguran Manusia Rasia Gini GRK ("I..) Keterangan Ekonornl (%I) Terbu ka (%.) 1 Aceh 4,28- 4,51 12,0-13,0 4,60 - 5,28 0,55 0,290- 0,293 36,08 2 Sumatra U~ra 5,2 - 5,4 6,96 -7.46 5.27-5,56 0,53 0,303 - 0,305 1,00 3 Su matra Barat 4,69 - 5,19 4,50 - 5,10 5.37 -5,76 0,57 0,274 - 0,279 52,62 4 Riau 3,90 - 4,23 5.19-6,19 3,55 -3,66 0,56 0,318 - 0,324 46,88 5 Jamb! 4,81-5,11 6.30 - 6,80 4,27 -4,38 0,55 O,337- 0,341 78.5 6 Sumatra Selatan 5,3 - 5,5 9,37 - 10,7 3,82 - 3.93 0,53 0.316 - 0,320 69,97 7 Bengkulu 4,55 - 4,86 13,1-13,6 3.30- 3,41 0,53 0,327 - 0,332 57,74 8 Lampung 4.90 - 5.30 9,50 - 10,00 3.86-4,00 0,54 0,318 - 0,321 62,79 9 Kepulauan 4,46 - 5,10 2,92 - 3,92 3,98-4,33 0,54 0,239- 0,242 54,55 Bangka Belitung to Kepulauan Rlau 5.25 - 5,33 4,4 - 4,9 6.08 -6,47 0,60 0,321 - 0,334 1,00 Target lndikator Kerangka Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Sumatra

1.Sumatra dengan tema "Mata Rantai Utarna Bioindustri dan Kemaritirnan 8erdaya Saing dan Berkelanjutan", dilaksanakan dengan target:

a.Laju Pcrturnbuhan Ekonorni (LPE)Tahun 2025: 4,8 - 5,1%.
b.Tingkat Peengganguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 4,2,-4,7%. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Laju Tingkat TingkaL lndeks Modal lntensitas Emisi No. Provinsi Perturnbuhan Pengangguran Raslo Gini Kcierangan Ekcnomi (%) Kcmiskinan (%) Terbuka (0/<1) Manusia GRK(%1 I Bali 5,30- 6,30 3.57 - 3,93 L.B7-2,35 0.59 0;355 - 0.,359 5,36 2 Nusa Tenggara 6,00 - 6,50 I L.68-12,IB 2,19 - 2,79 O,S4 0,369 - 0,373 25,99 Barat 3 Nusa Tenggara "1,75-5,65 15,32- 15,82 2,49-2.99 0,47 0,3'19- 0,324 61,82 Tirnur Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Bali-Nusa Tenggara
1. 3.Bali-Nusa Tenggara dengan tema "Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional", clilaksanakan dengan target:
a.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 5,4 - 6,2%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 2,2-2,7%. Laju Tingkat Tingkat lndcks Modal lntensiras Emisi No. Provinsi Perturnbuhan Pengangguran Rasio Glni Ketcra ngEln Ekonorni (''!oj Kernlskinan (%) Terbuka (%) Manusia GRI( (%) 1 DKI Jakarta 4.98 - 5,23 3.55- 3,85 5,54- 6,40 0,62 O,425- 0,430 14,65 2 Jawa Barat 4,96- 5,37 5.85 - 6.46 6,42- 6.99 0,55 0.,383- 0,390 6,61 3 Jawa Tengah 4,90 - 5,60 9,00 -9,66 4,42 - 4,81 0,59 0.362 - 0.367 0,32 4 D1Yogyakarta 5,3'0- 5,80 10,00- 10,50 3,12 - 3,51 0,70 0,4il3 -'0,447 62,14 5 Jawa Tirnur 5,10-5,41 7,58 - 8,08 3,90- 4.49 0,61 0,381 - 0,386 1,00 6 Banten 5,28 - 5,33 4,SO- 5,50 6,87-7,24 0,54 0,344 - 0,365 43,56 Target Indikator Kerangka Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa
1. 2.Jawa dengan tema "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif', Terintegrasi, dan Berkelanjutan", dilaksanakan dengan target:
a.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 5,0 - 5,4%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 5,1-5,6%. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Laju Tingkat Tingkat lndeks Modal lntensitas Emisi No. Provinsi Perturnbuhan Pcngangguran Raslo Oini Keterangan J3konomi ~ Kemiskinan (%) Terbuka (%) Manusia (iRK(%) 1 Kalimantan Barat 5,30- 5,65 5,65 - 6.15 4,73-4,86 0,50 0,315-0.,321 67,73 '2 Kalimantan 5,6 4.1] - 4,6] 3.32- 3,91 0,54 Q,311 ....:-0,3]5 76,00 Tengah 3 Kalimantan 4,9'7 - 5,28 3,60 - 3,94 3,86 - 4,25 0,55 0,307 - 0,31 1 75.97 Selatan 4 Kalimantan 6.28~.6,58 4,24- 5,05 4,50 - 5.14 0,57 0,,310,- 0.32j 40,82 Timur 5 Kalimantan Utara 5.31 ~"5.60 4.33 - 5.07 3,90- 3,94- 0.54 0.263 5'5.7'7 Target Inclikator Kerangka Ekonorni Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Kalimantan
1. 4.Kalimantan dengan tema "Superhub Ekonomi Nusantara", dilaksanakan dengan target:
a.Laju Perrumbuhan Ekorromi (LPE) Tahun 2025: 5,8 - 6,1 %.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 4,0-4,5%. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Laju Tingkat Tingkat Indeks Modal lntensitas Emisi No. Provinsi Pertu mbu han Pengangguran Rasio Gini Ketera ngan Ekonomi '(Q!.ij Kemiskinan (%) Tcrbuka(%) Manusia GRl< (%) J Maluku 5,26- 5,51 l3,01 -13,51 5,55 - 6,03 0,49 0';282 - 0,287 42,88 2 Malukl1 Utara 14,90 - 16,00 4,95 - 5,15 3,80 -4,00 0,49 , 0,297 -'O,280 86,35
1. 6.Maluku dengan tema "Hub Kernaritiman Wilayah Timur Indonesia", dilaksanakan. dengan target:
a.Laju Pertumbuhan Ekonorni (LPE) Tahun 2025: 11,2 - 11,9%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka '(TPT)Tahun 2025: 4,6-5,1 %. Target Indikator Kerangka Ekonorni Makro Sasaran Pem bangunan Wilayah Maluku Lajlu Tingkat Tlngkat Indeks Modal lntensitas Emisi No. Provinsi Perturnbuhan Pcngangguran Rasia Gini Kcterangan Ekonorni (%) Kerniskinan ~%) Tcrbuka (%) Manusia GRK(%) 1 Sulawesi Utara 5,43 - 5,.85 5,59 - 6.19 5.01 - 5.56 0.5.1 0.339 - 0.352 54,9 2 Sulawesi Tengah 12.72 - 13,.28 1 L,06- 11,56 2,25-2,94 0,51 0,298 - 0.302 77,96 3 Sulawesi Selatan 5,50 - 6,30 7,30 - 7,89 3,80 -4,10 0152 0,371 - 0,376 37,00 4 Sulawesi 5,96 ~ 6,46 10,04 - 10,54 2,54-3,04 0,54 0,365'-0.371 28,93 1'cnggara 5 Gorontalo 5,23 - 5,46 14,21 - 14,50 2,8-7 - 3.08 0,50 0';394 - 0.,400 59j58 6 Sulawesi Barat 5:.23- 5;19 9,00 -9;73 l,4l-2,00 0,50 0;34-5-:0,349 61,65 Target Indikator Kerangka Ekonorni Makro Sasa.:ran Pernbangunan Wilayah Sulawesi
1. 5.Sulawesi dengan tema "Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan lndustri Bet-basis, SDN', dilaksanakan dengan target:
a.Laju Perturnbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2025: 7,3 -7,9%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)Tahun 2025: 3,2-3,7%, BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Laju Tingkat Tingkat I ndeks M0c1aJ Inlensitas Emisi No. Provinsi Pertu mbuhan Penganggursn Rasio Gini Kc reran gan Ekonomi J(%) Kemiskinan (0/(,) Terbuka (%) Manusia GRK(%) 1 Papua 4,4 - 4,9 16,0- 16,5 6,3 -6.8 0,45 0,380 - 0,383 59,28 2 Papua Barat 5.19 - 5.48 19.26-20,1'2 3,75-4,06 0,46 0,370 - 0,380 1.08 3 Papua Tengah e,17 - 0,87 26.50 - 27,00 1,75 - 2,10 0;43 0,380 - 0,383 59,28 4 Papua 4,87- 5,38 30.00 - 31,00 0,84-' 1,00 0,42 O~377- 0,383 59,28 Peaununaan. 5 Papua Selatan 4,91-5,3 16,50 - 17,00 2.65-3,12 0,-44 0,37,2 59:06 6 Papua Barat 3,7 - 4,$ 17,60 - 18,00 6,00 ~6,40 0,47 0,300 1.08 IDaya Target lndikator Kerangka Ekonorni Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Papua
1. 7.Papua dengan tema "Percepatan Pembangunan Wilayah Papua Menuju Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif", dilaksanakan dengan target:
a.Laju Perturnbuhan Ekonorni (LPE) Tahun 2025: 5,3 - 5,9%.
b.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025: 2,5-3,0%. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Implementasi prioritas nasiorial didukung dengan penerapan kebijakan untuk setiap wilayah yang berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan lnfrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam rnempercepat pertumbuhan ekonorni dan pernerataan pembangunan. 1. Penguatan Ekosistem Percepatan Pernbangunan Daerah a. Penuntasan Rencana 'rata Ruang Wilayah di sernua hierarki [Nasicnal, Kawasan Strategis Nasional, Provinsi, dan Kabupaterr/Kota) serta. integrasi Rencana. Detil Tata Ruang dengan sistem Online Single Submission b. Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan c. Penataan otonorni daerah menyasar pada pcnguatan harmonisasi regulasi pusat-daerah dan kebijakan kerja sarna multi-aktor; peningkatan kapasitas dan rata kelola surnber daya manusia Pemerintah Daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan desentralisasi asimctris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, .kapasitas, dan kinerja daerah)
d.Penyediaan data dan informasi geospasiaJ dasar dan tematik yang lengkap, akurat, serta didukung dengan penguatan tata kelola untuk rneningkatkan akses -dan pernanfaatannya e. Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah f. Percepatan reforma agraria, penuntasan sertipikasi tanah rnenuju sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dan percepatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital 2. Infrastruktur dan Layanan Dasar a. Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA), SMP/MTs/sederajat, dan SMA/MA/sederajat diutamakan pada provinsi dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah b. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Pengendalian Penyakit dan Pernbudayaan Hidup Sehat, dan Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola c. Perringkatan akses rumah tangga terhadap human layak, terjangkau, dan berkelanjutan
d.Menuntaskan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan termasuk melalui penyediaan bantuan dan subsidi tenaga listrik tepat sasaran
e.Pengernbangan konektivitas dasar (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Trans portasi f. Peningkatan ketahanan sumber daya air berbasis alam (nature- based solution) melalui peningkatan infrastruktur tampungan air, penyediaan pasokan air, dan pengelolaan risiko daya rusak alI g. Mernperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
h.Periuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan kornunikasi, dan pen ingkatan literasi digital BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Upaya mengurangi kesenjangan di wilayah yang rnerniliki keterbatasan kuantitas dan kualitas akses sumber daya pembangunan diarahkan pada prioritas intervensi yang berbasis pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut. Selain itu, peningkatan pengelolaan urbanisasi, perko ta an , dan pusan perturnbuhan menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonorni regional dan nasional. Intervensi yang dilakukan 1.Jnt1J]< mencapai haJ terse but, yakni: 1. Pernbangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi
a.Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengernbangan SDM. penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan b. Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola, dan menjaga keberlanjutan lirrgkungan. c. Pengembangan kawasan transrnigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan. d. Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh yang terdiri dari daerah tertinggal dan sangat lerLinggal yang didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, rnaju, hingga mandiri, dengan fokus pada peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pengernbangan ekonomi lokal, peningkatan akses infraatruktur dasar dan konektivitas, penguatan tata kelola pembangunan, serta peningkatan ketahanan pangan, rnitigasi bencana, dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. e. Pemerintah daerah agar memberikan perhatian ataupun dukungan kepada daerah afirmasi misalnya Kawasan perbatasan maupun daerah tertinggal/Kawasan lam bat tumbuh rnelalui strategi kewilayahan skala daerah yaitu antaranya pusat pertumbuhan dan daerah afirmasi dan kebijakan kewilayahan 1 ainnya, 2. Pengelolaan Pusat Pertumbuhan a. Pengelolaan urbanisasi melalui pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat perturnbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung dengan konektivitas yangmemadai dan kelernbagaan yang adaptif b. Pengembangan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi keunggulan daerah (industri pengolahan SDA, agropolitan, wisata alam dan budaya) serta penguatan dan optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting c. Penuntansan dan pemanIaatan Proyek Stralegis Nasional yang bersifat kawasan rnelalui percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, evaluasi .dan penyiapan cany over proyek strategis nasional serta penguatan kerja sama pengelolaan proyek strategis nasional. 1. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari bulu ke hilir menuju ekonomi sirkular J. Pernenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja lndikator Saruan Provinsi Keterangan 2025 JUOl1ahWarga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalarn pendidikan % 100 menengah (APS) Jumlah Warga Negara Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalarn °16 100 pendidikan khusus (APS) Rata-rata. kompetensi Literasi SMA NiJ>ai 70,34 berdasarkan Asesmen Nasional Terpenuhinya Kebutuhan Rata-rata kompetensi Numerasi SMA Nilai 59,96 berdasarkan Asesmen Nasional 1 Dasar Standar Pelayanan Rata-rata Kornpetensi Literasi SMK Minimal (SPM) Pendidikan berdasarkan Asesrnen Nasional Nilai 66,04 Rata-rata Kornpetensi Numerasi SMK Nilai 55,65 berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SOLB Nilai 68175 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB Njlai 72,07 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kornpeterisi Literasi SMALB Nilai 64/31 berdasarkan Asesmen Nasional. 0.1. URUSAN PEMERTNTAHAN WAJIB yANG BERKATTAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. 1.URUSANPENbIOlKAN D. ARAHKEBIJAKANPER URUSAN Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RI<PDTahun 2025 didasari pada arah kebijakan pernbangunan daerah derrgan mernperhatikan prioritas dan sasaran kinerja pernbangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pernbangunan sesuai urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024, sebagai berikut: BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Rata-rata kompetensi Nurnerasi SOLS 'Nilai 55,43 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Nurnerasi SMPLB Nilai 63,67 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Nurnerasi SMALB Nilai 58,2 berdasarkan Asesmen Nasional. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Nitai 90,18 Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap Nilai 82,68 budava kerja Iulusan SMK Iklim keamanan SMA Nilai 77,76 Iklim keamanan SMK Nilai 74,3 Iklim keamanan SOLS Nilai 7.8,74 Iklim kearnanan SMPLB Nilai 77,49 Iklim kearnanan SMi\LB Nitai 76,37 Iklim kebinekaan SMA Nilai 82,04 Iklim kebinekaan SMK Nilai 77,82 Iklirn kebinekaan SOLB Nilai 75,44 Iklim kebinekaan SMPLB Nilai 71,01 Iklirn kebinekaan SMALB Nilai 70,77 lklim Inklusivitas SMA Nilai 63,01 Iklim Inklusivitas SMK Nilai 58,83 Iklirn Inklusivitas SD LB Nilai 61 57 Iklim inklusivitas SMPLB NUai 70,2 Iklirn inklusivitas SMALB Nilai 68,87 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 PcrsenLase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdarnpak Krisis Kesehatan % 100 Terpenuhinya Standar Akibat Bencana danJatau Berpotensi 1 Pelayanan Minimal (SPM) Bencana Bidang Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdam pak dan Berisiko % 100 Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Per 2 Penurunan Angka Angka Kematian lbu (AKI) 100.000, 180 KemaLian Ibu (AXI) Kelahiran Hidup 3 Penurunan Prevalensi Prevalensi Stunting (pendek/ sangat % 13,5 Stuntin_g_{Lintas K/ L) pendek pad a balita) Rumab Sakit dan 4 Puskesmas dengan jenis Persentase RS Pernerintah dengan jenis % 75 tenaga medis dan tenaga tenaga medis sesuai standar. kesehatan sesuai standar Rumah Sakit dan Persentase Rumah Sakit Terakreditasi 5 Puskesmas Terakreditasi Paripurna % 78 Paripurna 6 Keberhasilan Pengobatan Penemuan Kasus TBe % 90 TBC (TBC Success Rate) Ketersediaan obat Persentase fasyankcs dengan 7 esensial dan vaksin rutin ketersediaan 0bat esensial dan vaksin O/c, 95 rutin
2. 2.URUSANKESEHATAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Rumah ta:ngga dengan akses air rninurn %' 28 jaringan perpipaan (%) Rumah tangga dengan akses air minum % 33 aman (%) Luas Layanan Irigasi. yang direhabilitasi Ha 350.000 Mewujudkan Ketahanan dan I atau dimodemisasi Luas layanan irigasi multikomoditas yang 1 Energi, Air dan dibangun dan Zatau ditingkatkan padi dan Ha 50.000 Kemandirian Pangan non padi Kapasitas layanan prasarana air baku m3/detik 5 yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengarnan Km 200 Pan tal yang dibangun Persentase rumah tangga yang menernpati % 12,5 hunian dengan akses sanitasi aman (%) 2 Lingkungan Hidup Persentase angka BABS di tempat terbuka % 3 Berkualitas Persentase timbulan sampah yang terolah % 24 eli fasilitas 2engolahan sampah Jumlah tenaga kerja konstruksi Orang 7.925 kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi Terselenggaranya Jasa .Jumlah tenaga kerja konstruksi 3 kualifikasi analisj teknisi operator terlatih Orang 45.300 Konstruksi di Daerah dan tersertifikasi Persentase ketersediaan data dan % 70 Iinformasi jasa konstruksi
3. 3.URUSANPEKERJAANUMUM BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Jumlah mated teknis RTRW Kabupaten/Kota yang diberikan Materi 106 Terselesaikannya rekomendasi dalam rangka persetujuan Teknis 1 rencana tata ruang substansi daerah J urn lah rancangan Perda RTRW Kabupaterr/Kota yan.g dilakukan evaJuasi Perda 114 daJam rangka penetapan Perda Terlaksananya Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan Kasus 127 ruang yang dikenakan sanksi administratif 2 pengendalian .Jumlah Iaporan kebutuhan PPNS Penataan pernanfaa tan ruang Ruang di Daerah Laporan 34
4. 4.URUSAN PENATAANRUANG Persentase pengawasan tertib usahajasa % 60 konstruksi Persentase pengawasan tertib % 70 _Q_enyelenggaraanjasa konstruksi Persentase pengawasan tertib % 50 pernanfaatan jasa konstruksi 4 Meningkatnya Persentase kondisi man tap jalan provinsi % 75 koriektivitas wilayah Terselenggaranya Persentase Kabupaten / Kota yang 5 Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan % 100 Tertib dan Andal Penyelenggaraan Bangunan Gedung BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2Q25 Persen tase pendampingan penanganan 0/0, 100 pasca bencana Persentase pendampingan penanganan 0/0, 100 tanggap darurat bencana Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikernbangkan teknis %, 30 dan rnanajerialnya Meningkatnya Terverifikasinya data penduduk yang 1 pelayanan bencana berhak menerima SPM, data agregat yang terintegrasi periduduk yang telah menerirna KJ~}dan Dokumen 1 data penduduk yang rnengikuti pelatihan pencegahan / gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub Dokurnen 1 urusan bencana ke pusat Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan % 100 sampai dengan dinvatakan sahj legal
5. 6.URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN No Kin erja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Terpenuhinya akses Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, 1 terjangkau, dan hunian layak, terjangkau, dan % 67 berkelanjuta berkelanjutan
6. 5.URUSAN PERUMAHAN RAKYNf DAN KAWASAN PERMUKlMAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Presentase (%) lanjut usia terlantar yang Persentase 100 Terpenuhinya Kebutuhan terpenuhi kebutuhan dasarrrva 1 Dasar Standar Pelayanan Persentase (%) korban bencana yang Persentase 100 Minimal (SPM)Bidang terpenuhi kebutuhan dasarnva Sosial Persentase (%) anak terlanta.:ryang Persentase 100 terpenuhi kebutuhan dasarnva
7. 7.DRUSANSOSIAL Target No Kinerja lndikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Persentase pemenuhan capaian kebutuhan Daerah 100 dasar SPM sub urusan bencana .Jurnlah Daerah yang meningkatkan manaj emen pengin tegrasian dan Provi I1Jsi 38 pengarusutamaan pengurangan risiko bencana Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan Provirssi 38 pelayanan pernerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana Terperruhinya capaian mutu layanan SPM daerah 552 sub urusan trantibum Meningkatnya Tercapainya indeks penyelenggaraan sub 2 pelayanan trantibum urusan trantibum kategori "baik" daerah 552 yang terintegrasi Terpenuhinya Kebutuhan SPMsub urusan daerah 552 Kebakaran yang sesuai standar* BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Sat.uan Provinsi Keterangan 2025 Persentase (%) gelandangan pengemis Persentase 100 yang terperruhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabllitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan Persentase 100 dasarnya Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Meningkatnya Kualitas Soaial yang melaksanakan pelayanan Persentase 73 2 Pelayanan Sosial oleh sosial sesuai standar Pelaku Kesejahteraan Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial Persentase 83 sesuai standar Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Persentase (%) KPMyang Terpenuhi 3 Miskin dan Rentan dalarn Persentase 100 Pemenuhan Kebutuhan Kebutuhan Dasarnya Dasar Meningkatnya Pendapatan Jumlah Penerima Manfaat yang 4 Masyarakat Miskin dan Meningkat Pendapatannya OFang 100.000 Rentan Meningkatnya Persentase (%) daerah yang aktif Pemanfaatan DTKSdalam 5 Program Pengentasan melakukan pemutakhiran data terpadu Persentase 70 Kerniskinan penanggulangan kemiskinan BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja lndikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 JumJah Calon Pekerja Migran Meningkatnya jumlah Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia yang 1 tenaga kerja yang rnendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Orang 250.000 diternpatkan Pelindungan Calon Pekerja Migran IndonesiajPekerja Migran Indonesia Meningkatkan SDM yang Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan % 2 berkualitas dan berdaya komgetensinya dan ditempatkan 75 Persentase lenaga kerja di sektor prioritas samg yang meningkat produktivitasnya % 70 Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak- Orang hak dasamya 2.100.000 non kab/kota Meningkatnya jumlah Jumlah pekerja pada perusahaan yang 3 tenaga kerja yang menerapkan perlindungan hak-hak Orang 6.648.453 terlindungi hak-haknya pekerja dan dialog sosial Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Perusahaan Online 570.000 non kab/kota Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di Orang dalam negeri 55.000 Meningkatnya jurnlah Persentase tenaga kerja yang ditempatkan % dalam negeri hasil pelatihan kerja 75 4 tenaga kerja yang diternpatkan Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja Laporan 2 Jumlah orang yang mendapatkan layanan Orang 2.315.250 inforrnasi pasar kerja 0.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJTS YANGTIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
i.URUSAN TENAGA KERJA BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Kelerangan 2025 Menurunnya ketimpangan Persentase Perempuan Korban Kekerasan gender, rneningkatnya dan TPPO yang Mendapatkan Layanan % 95 kualitas hidup dan peran Komprehensif perempuan di berbagai Indeks Pernbanzunan Gender (IPG) Indeks 91,95 1 bidang pem bangunan, serta meningkatnya layanan terhadap Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,43 perempuan korban kekerasan dan TPPO Meningkatnya kualitas dan Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Nilai 601 2 efektifitas penyelenggaraan Provinsi Layak Anak (Provila) Persentase 100 PUG dan SPA dalam Persen tase Anggaran Responsif Gender ':Yo 10,0 pembangunan di daerah Meningkatnya Pemenuhan lndeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 6503 3 Hak dan Perlindungau Persentase anak korban kekerasan Khus us Anak yang O!<) 95 mendapatkan layanan komprehensif
1. 2.URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLfNDUNGAN ANAK Target No Kinerja lndikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya pernanfaatan Dokumen Persentase Perangkat Daerah Rencana Tenaga Kerja yang o Daerah (RTKD) dalam menyusun Renstra dan Renja SKPD % 60 penyusunan Renstra dan mengacu pada dokumen RTKD Renja SKPD BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja lndikator Satuan Provinsi Keteran gan 2025 Mengurangi ketimpangan Jumlah 307.254 1 penguasaan dan Jumlah bidang tanah yang diredistribusi bidang bidang pernilikan tanah tanah Mernperbaiki akses .Jurnlah Kepala Keluarga penerima akses .Jumlah 223.400 2 masyarakat terhadap Kepala Kepala sumber ekonorni Reforma Agraria Keluarga keluarga
2. 4.URUSAN PERTANAHAN Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Terwujudnya Stabilisasi Inflasi pangan bergejolak ± 1 dari target 1 Pasokan dan Harga yang ditetapkan '% 5 ±l Pangan Terentaskannya 2 kerawanan pangan dan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 11 gizi Meningkatnya Rasio jurnlah cadangan beras pemerintab 3 ketersediaan pangan daerah (CBPD) terhadap target jurnlah % 50 strategis dalarn negeri CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 Meningkatnya Kearnanan Persentase pangan segar asal tumbuhan 4 yang memenuhi persyaratan mutu dan % 90 dan Mutu Pangan keamanan pangan 5 Meningkatnya Konsurnsi Skor Pola Pangan Harapan 9~,4 Pangan
3. 3.URUSAN PANGAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satua.m. Provinsi Keterangan 2025 Meningkatknya Cakupan 1 Kepernilikan Identitas Persentase kepemilikan Identitas % 30 Kependudukan Digital Kependudukan Digital (IKDJ (IKD) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah Zakta perkawinan pada sernua % 100 Meningkatnya Cakupan pasangan yang perkawinannya 2 Kepemilikan Dokurnen dilaporkan Kependudukan Persenrase cakupan kepernilikan akta perceraian pada semua individu % 100 pasangan yang perceraiannya dilaporkan
4. 6.URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Peningkatan Indeks 1 Kualitas Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup poin 72,94 Hidup 2 Peningkatan Pengelolaan lndeks Pengelolaan Keanekaragarnan poin 0,44 Keanekaragaman Hayati Hayati 3 Peningkatan Kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah poin 72 Pengelolaan Sarnpah 4 Peningkatan Penurunan Persentase Penurunan Emisi GRK % 28,15 Emisi GRK
5. 5.URUSAN LINGKUNGAN HID'!':JP BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri -- Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 .Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Desa 3.000 Regsosek Jumlah BPD yang Mengim plemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Lembaga 1000 Meningkatnya Tara Kelola Perencanaan Pernbangunan Desa 1 Penye lenggaraan Secara Partisipatif Pemerintahan Desa -Jumlah Aparatur dan Pengurus dengan kategori "balk" Kelernbagaan Desa yang Mengikuti Orang 4350 Pelatihan Manajernen Pemdes Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Oesa Berbasis Desa 1500 Digital 7 URUSANPEMBERDAYAANtvIASYARAKAT DAN DESA Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Persentase cakupan akta kematian dari %, 100 peristiwa kernatian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 % 99,5 tahun Persentase Kartu ldentitas Anak (KIA) % 62 yang diterbitkan Terpenuhinya Data .Jurnlah data profil kependudukan yang 3 Kependudukan yang disusun Dokumen 2 terintegrasi antar Lembaga BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Target No Kinerja Indikator Satuan Previnsi Keterangan 2025 1 Meningkatnya Indeks Indeks Pem bangunan Keluarga Indeks 61 Pembangunan Keluarga (liBangga) Angka kelahiran remaja umur 15-19 Kelahiran per 1000 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR WUS 15-19 18 Terkendalinya laju 15-19) tahun perturnbuhan penduduk Rata-rata 2 dengan rneningkatkan Angka kelahiran total (Total Fertility Anak per 2,1 akses dan kualitas Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Wanita pelayanan keluarga Angka prevalensi kontrasepsi berencana modern/ modern Con traceptive (mCPR) O;() 63,41 Persentase kebutuhan ber- KB yang % 7,1 tidak terpen uhi (unrnet need)
6. 8.URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 Jumlah Desa yang Menginisiasi Desa 800 Pengernbangan Kerja Sama Desa 2 Meningkatnya Jumlah Persentase Desa Mandiri Persentase 19,64 Desa Mandiri 3 Menurunnya Kerniskinan Persentase Kemiskinan di Perdesaan Persentase 10,88 eli Perdesaan 4 Meningkatnya Daya saing Persentase BUM Desa Maju Persentase 8,28 Ekonorni Desa BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan % 20 Meningkatkan literasi literasi dan /atau sosialisasi SPBE yang digital dan kernampuan difasilitasi oleh Dinas 1 digital mulai dari level Persentase ASN pengelola SPBE di pengguna hingga inovator tingkat Pernerintah Provinsi yang secara menyel uruh mendapatkan pelatihan / b.imbingan % 100 teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas
7. 10.URUSANKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Target No Kinerja Indikator Satuan Provinsi Keterangan 2025 1 'I'erwujudnya Konektivitas Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Rasio 0,763 Nasional Provinsi Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi % 29 Ideal Pada J alan Provinsi 2 Meningkatnya .Jumlah perlintasan Kereta Api yang Unit 100 Keselamatan Transportasi Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Unit 120 Keselarnatan 3 Meningkatnya Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Nilai 8g,5 Pelayanan Perhubungan Pelayanan Publik $ektor Transportasi
8. 9.URUSAN PERHUBUNGAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Persentase tingkal kepuasan rnasyarakat terhadap akses dan kualitas % 74 informasi publik pemerintah daerah Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai % 100 peraturan perundangan Persentase ASN pengelola Inforrnasi dan Kornunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan I bimbingan e 85 teknis penge 10laan Informasi dan Meningkatnya Penguatan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh 2 tata kelola Inforrnasi dan Dinas Komunikasi Publik (IKP) di Persentase kbalayak yang terpapar Daerah inIormasi terkait program dan kebijakan pernerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional % 85 dalam RKP (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dlI) sesuai stralegi komunikasi Persentase Kornunitas InIormasi Masyarakat (KIM)yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas % 85 Kominfo Provinsi (misal rnengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan) Persentase aplikasi urnurn SPBE yang % 100 Mendorong adopsi digital digunakan oleh Pemda 3 dalam seluruh Iayanan Persentase Perangkat Daerah yang publik dan pernerintahan mernanlaatkan akses internel yang % 100 disediakan oleh Dinas BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Pcrsentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra % 90 Pemerin tah Daerah Persentase Kabu paten/ Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra % 50 Pernerintah Daerah Persen tase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang % 100 mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan % 30 Pemerintah Daerah Persentase area publik yang rnemanfaatkan akses intemetA yang % 20 disediakari oleh Dinas Persentase ASN pengelola SPBE' ditingkat pemerintah provmsi yang rnendapatankan pelatihari/ bimbingan % 100 teknis pengelola SPBE yang di Iasilitasi oleh dinas BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Peningkatan partisipasi Tingkat Partisipasi Pemuda dalam 1 organisasi kepernudaan Organisasi Kepemudaan dan Organ isasi % 75,79 dan organisasi sosial Sosial Kernasyarakatan kernasyarakatan Peningkatan Partisipasi Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam 2 Pemuda Dalam Kegiatan Kegiatan Kepemudaan % 67,32 Kepemudaan 3 Peningkatan pre stasi Peningkatan Prestasi Olahraga Indeks 40,00 olahraga
9. 13.URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Tercapainya Target triliun 1 RealisamPenanarnan Nilai Realisasi Penanarnan Modal rupiah 5 ±l Modal
10. 12.URUSAN PENANAMAN MODAL No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Terwujudnya Koperasi 1 Yang Berkualitas dan Perturnbuhan Volume Usaba Koperasi Persentase 80,51 Modern Jumlah Usaha Mikro yang Persentase 98,00 Terwujudnya UMKM dan Bertranslormasi dari Informal ke Formal 2 Wirausaha yang Berdaya Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Persentase 93,10 Saing dan Produktif Ekspor Pertumbuhan Wirausaha Persentase 2,90
11. 11.URUSAN KOPERASl, USAHA KECIL, DAN MENENGAH BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Orang 325 Kearnanan Siber dan Sandi Menguatnya Keamanan Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Orang 275 Keamanan Siber dan Sandi 1 Siber dan Sandi Persentase Tingkat Kematangan Lingkungan Pemerintah Kearnanan Siber dan Sandi Pernerintah % 45 Daerah Daerah .Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Kearnanan Sistem Pemerintah Berbasis Orang 300 Elektronik (SPBEl
12. 15.URUSAN PERSANDfAN No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan 1 standardisasi dalam lndeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin 2,6 penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
13. 14.URUSAN STATISTIK No Kinerj a Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Peningkatan partisipasi Tingkat Partisipasi pemuda dalam 4 pemuda dalam kegiatan kegiatan ekonorni mandiri Nilru 1,30 ekonomi rnandiri BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satu an Target Keterangan. Provinsi 2025 1 Pembangunan literasi lndeks Pembangunan Literasi Index 70,5 masvarakat rneningkat 'Masyaraka t 2 Peningkatan kegernaran Nilai tingkat kegemaran rnembaca Nllal 71,5 rnembaca rnasyarakat masyarakat
14. 17.URUSAN PERPUSTAKAAN No Kinerja lndikator Saluan Target Keterangan Provinsi 2025 Persentase penduduk usia 10 tahun ke alas yang menonton secara langsung %) 71,63 pertunjukan seni Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan o/<) 8,6 sejarah 1 Kelestarian Cagar Budaya Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai % 1,67 pelakuj pendukung pertunjukan seni Persentase rumah tangga yang % 19,91 rnenyelenggarakan upacara adat Persentase Cagar Budaya dan Warisan % 65,50 Budaya Tak Benda Yang dilestarikan Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan % 0,66 2 Pemajuan Kebudayaan kebudayaan Persentase penduduk yang merniliki sumber penghasilan sebagai % 0,3 pelakujpendukung kegiatan seni
15. 16.URUSAN KEBUDAYAAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Sumber daya kelautan Kawasan konservasi daerah yang 1 dan perikanan operasional Ha 19.500.000 berkelanjutan Penyelesaian penataan ruang laut dan Tata Kelola Surnber Daya zonas! pesisir (Materi teknis muatan 2 Kelautan dan Perikanan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan Provinsi 10 yang bertanggung jawab dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRWProvinsi lndustrialisasi Kelautan Produksi Garam Ton 2.250.000 3 dan Perikanan berdaya Produksi Perikanan Tangkap Ton 6.000.000 saing Produksi Perikanan Budidaya Ton 19.539.705 Ekonomi sektor kelautan 4 dan perikanan yang Angka Konsumsi Ikan Kg/KAP!,rH 43>30 rneningkat 5 Pengawasan dan Persentase kepatuhan pelaku usaha % 98 Penegakan Hukum 8 idang kelautan dan perikan D.3 URUSANPEMERlNTAHAN P1LIHAN
16. 1.URUSANKELAUTANDANPERIKANAN No Kinerja Indikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan 1 akuntabilitas kincrja, alat Indeks l-Iasil Pengawasan Kearsipan di Nilai 60 bukti yang sab dan lingkup Pernerintahan Daerah pertanggungjawaban nasional
17. 18.URUSAN KEARSIPAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 J umJah Produksi Padi Ton 56.046.664 Jumlah. Produksi Jagung Ton 22.591.512 Jumlah Produksi Kedelai Ton 334.308 Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Ton 17.037.783 Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) Men.ingkatnya Produksi Jumlah Procluksi Tanaman Hortikultura Ton 3.070.000 1 Pertanian .Jenis Cabal .Jumlah Produksi Tanarnan Hortikultura Ton 2.000.000 jenis bawang merah . Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 2.893.808 I.Jenis Kelapa Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Ton 641.207 Jenis Kakao
18. 3.URUSANPERTANIANDANPANGAN No Kinerja Indikator Satllan Target Provinsi Kelerangan 2025
19. 1.Meningkatnya Jumlah Perjalanan Wisatawan Perjalanan 1.250.000.000 Kontribusi Pariwisata Nusantara dan Ekonomi Kreatif Nilai Tarnbah Ekonorni Kreatif Rp 1.347.000.000.000 terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional Rasio PDB Pariwisata % 4,5
20. 2.URUSANPARfWISATA No Kinerja Lndikator Satuan Target Keterangan Provinsi 2025 Kelautan dan Perikanan yang efektif BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri No Kinerja lndikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Ton 772.058 Jenis Kopi Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 135.448 Jenis Cenzkeh Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 34.227.490 Jenis Tebu Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 2.702.421 Jenis Karet .Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 43.877 Jenis Pala Jumlah Produksi Tanarnan Perkeburian Ton 70.520 Jenis Lada Jumlah Produksi Susu Ton 855.569 Jumlah Produksi Telur Ton 7.446.401 Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, Ton 4.966.247 domba, karnbing, ayarn, itik, babi) Persentase wilayah yang terkendali dari % 80,50 penyakit hewan menular strategis Rasia luas serangan OPT tanaman Terkendalinya hortikultura yang dapat ditangani % 99,60 terhadap luas serangan OPT 2 penyebaran OPT dan OPT Rasia luas serangan OPT tanaman pada tanaman serta pangan yang dapat ditangani terhadap % 98 penyakit pada hewan luas serangan OPT 'Rasia luas serangan OPT lanaman perkebunan yang dapat ditangani %, 47 terhadap luas serangan OPT - 43-.. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Peningkatan Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Rp 1 kemandirian usaha Sosial Unit Orang 1.500.000.000. KUPS 000 Peningkatan Rp Nilai transaksi ekonomi KTH 700.000.000.00 2 kemandirian usaha KTH Kelornpok 0 Distribusi akses kelola Luas kawasan hutan yang dikelola oleh 3 kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema HO, HKm, Hektar 1.000.000 Ha masyarakat HTR dan KemiLraan Kehutanan Rehabilitasi hutan clan Luas hu.tan dan lahan yang 40.000 Ha 4 lahan secara vegetatif di rehabili tasi Hektar
21. 4.URUSAN KEHUTANAN No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPI tanarnan % 93,10 hortikultura Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPf tanaman % 71 pangan Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI lanaman % 40 perkebunan BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja lndikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya 1 Penggunaan Energi Porsi EBT dalam Bauran Energi % 23 yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan Meningkatnya Rumah 2 Tangga yang TeraJiri Rasio elektrifikasi % 100 Listrik Meningkatanya Jumlah 3 Desa yang Teraliri Rasio Desa berlistrik % 100 Listrik
22. 5.URUSAN ESDM No Kinerja lndikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Luas rehabilitasi hutan dan laban dengan pemanfaatan bibit oleh 210.000 Ha masyarakat dan penanaman oLeh Hektar stakeholder lainnya Rehabili tasi hutan dan Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang 3675 Unit,... lahan seeara sipil teknis terbangun Unito Rehabilitasi hutan Luas hutan mangrove yang 6 mangrove direhabilitasi Hektar 16.000 Ha BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Nol Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Tercapainya 1 Pertum buhan Sektor Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor % 6,62 Industri Pengolahan Ind u stri Pengo lahan Non migas Nonrnigas Meningkatnya kontribusi sektor Persenlase Kontribusi Sektor Industri 2 ind ustri pengolahan Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB %1 18,15 nonmigas terhadap PDRB Meningkatnya Tenaga .Jurnlah Tenaga Kerja Sektor Industri 3 Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) Orang 21,21 Pengoiahan Nonmigas Tercapainya Nilai Investasi Sektor lndustri 4 Pertum buhan NiJai Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) Rp 882 lnvestasi Sektor
23. 7.URUSAN PERTNDUSTRIAN No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya 1 perturnbuhan ekspor Pertumbuhan nilai ekspor non migas % 7,86 bemilai tarnbah tinggi Meningkatnya Persen tase penanganan pengaduan 2 perlindungan korisumen konsumen % 92 di daerah 3 Terwujudnya lklim Persentase kepatuhan berusaha Persentase 90 Usaha yang Kondusif
24. 6.URUSAN PERDAGANGAN BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya 1 kebebasan sipil dan lndeks Kinerja Ormas Nllai 75 hak-hak bernegara bagi masyarakat 2 Meningkatnya kualitas Indeks Demokrasi Indonesia % 79,58 dernokrasi Indonesia Menurunnya peristiwa .Jumlah Daerah yang melaksanakan 3 konflik sosial sesuai Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi 38 Penanganan Konflik SosiaJ yang efektif
25. 9.URUSAN KESATUANBANGSA DAN POLITIK No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Meningkatnya status Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transrnigrasi Prioritas Index 57,50 perkernbangan kawasan Nasional yang direvitalisasi 1 lransmigrasi yang Nilai rata-rata indeks perkembangan clirevitalisasi 100 kawasan transmigrasi Prioritas Index 46,10 Kementerian yang direvitalisasi
26. 8.URUSANTRANSMIGRAS[ No Kinerja [ndikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Industri Pengolahan Nonmigas Tercapainya 5 Pertumbuhan Nilai Nilai Ekspor Prod uk Industri Rupiah 244,79 Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonrnigas (USD Miliar] Pengolahan Nonmigas BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan 'Target Provinsi ketentuan peraturan 2025 Keterangan perundang-undangan Meningkatnya 4 kesiapsiagaan daerah Indeks Kewaspadaan Nasional dalam melaksa nakan Nilai 64 kewaspadaan nasional: Meningkatnya JUl1111ah Daerah yang melaksanakan 5 lmplernentasi Nilai-nilai Ideologi Dan Wawasan Nilai-nilai fdeologi dan Wawasan Provinsi 38 Kebangsaan Kebangsaan BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri E. HAL KHUSUS LAfNNYA 1. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tah un 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang- Undang, maka Pernerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pernilihan Urnum dan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, pelaksanaan Pernilu Kepala Dacab (Pilkada) serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November
27. 2024.Pada tahun 2025 pernerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik.
28. 2.Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan semen tara, wakil kepala daerah bertugas untuk. rnenetapkan Perkada tentang RKPDTahun 2025. 3. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang bcrwenang selaku penjabatj pejabat sementaray pelaksana tugas kepala daerah, bertugas untuk merietapkan Perkada tentang RKPD Talrun 2025. 4. Pernerintah Daerah dalam perumusan RKPD tahun 2025 agar memperhatikan prinsip-prinsip pengaturan risiko pernbangunan berdasarkan Peraturan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. 5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan kabupatenjkotanya dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 memuat form perbandingan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus dengan Rancangan Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................... , 2024 Kepala BAPPEDA Provin si/ Kabupaterr/Kota XXX *) RPD Tahun 2023-202 ,RPD Tahun 2024-2026, dan RPD Tahun 2025-2026

(6)(5)(3) INDllV\TOR KETERANGANINDII{ATOR TARGE·I' DAN SATUAN URUSAN/ PROGRAM RKPD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNO ,JAWAB KOTA: KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 Il. FORMAT GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD*) DAN RKPD TAHUN 2025 FORM 1 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:

1.Kolom ini memuat keterangan Nornor yang dicanturnkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusarr/nomenklatur program pada tahun 2025 (lihat BAB VB RPJMO atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3.Kolom ini memuat indikator program (lihat BAB VII RPJMO atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4.Kolom ini rnemuat besaran target dan satuan outcome/ program pada tahun 2025 (lihat BAB Vll RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5.Kolom ini memuat uraian urusarr/ nornenklatur program RKPD Tahun 2025 (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V RKPD Kabupatenj Kota tahun 2025);
6.Kolom ini mernuat indikator otltcame/program (lihat BAB VI RKPD Provinsi T'ahun 2025/ BAB V RKPD Kabupaterr/Kota tahun 2025);
7.Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome/program (lihat BAB VI RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V RKPD Kabupaterr/Kota tahun 2025); ~. Kolorn ini mernuat keteranganj penjelasan, terhadap ketidakkonsistenan program/target outcome program antara RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025 dengan RKPO 2025; dan
9.Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( J ................... , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaterr/Kota XXX TOTAL Program•. Urusan Pendidikan .. NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/RPO·, Urusan Pendidlkan .. ~I) PERANOI<AT OAERAH PENANGGUNG JAWAB lCE'TeRANGAN TARGET DAN SNrUA~' lNDIKATOR URUSAN/ PROGRAM PERUBAHAN RKPD TARG.E:'r DAN SATUAN INOIKATOR KONSIST.ENSI PROGRAM ANTARA RPJMD j RPD ·k) TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERfNTAH DAERAH TAHUN 2025 PROVINSI KABUPATEN' KOTA: FORM 2 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
1.Kolom ini rnemuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusan Znomenklatur program pada tahun 20Q,5 (lihat BAB VII RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3.Kolom ini memuat indikator program (Iihat BAB VTIRPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4.Kolom ini mernuat besaran target dan satuan outcome program pada tahun 2025 [lihat BAB VIIRPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5.Kolom ini memuat uraian urusanJnomenklatur program perubahan RKPD Tahun 2025 (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025/ BAB V perubahan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2025);
6.Kolorn ini mernuat indikator outcome program (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 atau BAB V perubahan RKPD Kabupaterr/Kota tahun 2025);
7.Kolom UTIrnernuat besaran 'tal-get dan satuan outcome program (lihat BAB VI perubahan RKPD Provinsi Tahun 2025 atau BAB V perubahan RKPD Kabupaterr/Kota tahun 2025);
8.Kolom ini memuat keteranganj penjelasan terhadap ketidakkonsistenan program/farget outcome program. antara RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan '2025 dengan perubahan RKPD 2025; dan
9.KolOlTIini memuat nama Perangkat Daerah penanggungjawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................... , 2024 Kepala BAPPEDAProvinsi/ Kabupateri/ Kota XXX *) RPD Tahun 2023-2026, RPD Tahun 2024-2026, dan RPD Tahun 202~-2026 RPJMDjRPD*) TAHUN PELAKSANAAN2025 RKPD TAHUN 2025 NO. TUJUANj rNDlKATOR TUJUANj INDlKATOR KETERANGAN TUJUANj SATUAN TARGET TUJUANj SATUAN TARGET SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tujuan ... Indikater Tujuan Tujuan ... rndikator Tuj ll9J1. .... .... Sasaran... Indikator Sasaran ... Indikator Sasaran ... Sasaran... Tujuan dst ... Indikator Tujuan Tujuan dst ... Indikator Tuj uan dst .... dst .... Sasaran dst .... Indikator Sasaran Indikator Sasaran dst ... dst .... Sasaran dst ... KONsrSTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN2025 DAN RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 III. FORMAT lSlAN FASlLlTASI RANPERKADA TENTANG RKP DAERAH TAHUN 2025 F'ORM 1 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:

1.Kolom ini rnernuat keterangan NOlTI0r yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian tujuan dan sa saran RPJMDjRPD Tahun 2023-2024" RPD tahun 2025-2026, RPD tahun 2024- 2026 (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3.Kolom ini mernuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
4.Kolom ini memuat satuan lndikator tujuan dan sasaran [lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5.Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
6.Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RKPD 2025 (Iihat BAB N RKPD 2025).;
7.Kolom ini me.muat indikator tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB rv RKPD 2025);
8.Kolom ini mernuat satuan indikator tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB 1VRKPD 2025);
9.Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025); dan
10.Kolornini memuat keterangan Zpenjelasan lebih lanjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri PROVlNSI/KABUPATEN/KOTA NO. INDIKATOR SATUAN TARGET 2025 HASIL TARGET RKPD KETERANGAN RAKORTEKBANG 2025

(1)_ (2) (3) (4) (5) (6)

1.IGNERJA PENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANDAERAH 1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.1.1. Pendidikan 1.1.1.1 Indikator ..... 1.1.1.2 Indikator dst ... 1.1.2. Kesehatan 1.1.2.1 Indikator .... 1.1.2.2 lndikator dst. ... 1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.1.3.1 Indikator. .. 1.1.3.2 Indikator cist... 1.1.3. Dst .... 1.2. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar 1.2.l. Tenaga Ke_rja 1.2.1.1 Indikator .... I 1.2.1.2 Indikator dst. .. 1.2.2. Pemberdayaan Perernpuan clan Perlindungan Anak 1.2.2.1 Indikator .... 1.2.2.2 Indikator dst... 1.2.3. Pangan DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAH DAERAH RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 202'.5 FORM 2 - 56 _ BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri ( ) . , 2024 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten/Kota XXX 1.2.3.1 lndikator ... 1.2.3.2 Indikator dst... 1.2.4. Dst ... 1.3 Urusan Pili han 1.3.1. Kelautan dan Perikanan 1.3.1.1 lndikator. ... 1.3.1.2 lndikator dst .... 1.3.2. Pariwisata 1.3.2.1 lndikator ... 1.3.2.2 Indikator dst. .. 1.3.3. Kehutanan 1.3.3.1 Indikator ... 1.3.3.2 Indikator dst ... 1.3.4 Dst ...
2.INDIKATOR AKVNTABILITAS KINERJA PEMERlNTAH DAERAH 2.1. Indikator .... 2.2. Indikator ... 2.3. lndikator dst .... BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat hasil kesepakatan Rakortekbang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pernerintah Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pernerintah Daerah serta Indikator Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (lKU);
3.Kolom ini memuat satuan indikator kinerja hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024;
4.Kolom ini memuat target 2025 hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024;
5.Kolom ini memuat target 2025 yang terdapat dalam dalam lndikator Kinerja Daerah pada RKPD Tahun 2025; dan
6.Kolom ini memuat keterangari/ penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) .................. , 2024 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten /Kota XXX Ket: *) Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua **) Rencana Anggaran dan Program (RAP) PROVINsr / KABUPATEN J KOTA: RAP"1 TAlIUN 2025 Rh:PDTAHUN J(I~5 ~RUS"Nf SELISIH 1'F.RANClKAT NO t;WUSANI TAROET SUMI)F.I~PENEI<IMMN I'ROOAAM TAROET (a~RTAMBAJII Iilin;IMNUAN OJ\1!RAl! PROGRAM INDllV\TOR DAN !',\GU DA1..l\MRi\N01V'l I,OKASI KEGl·\T,\N, INDIKATOR OAN P/\OU LOKASI 13EI~KUIMNO) PENANGGUNO ,,&011\11"'1/ sua S"TUAN PROORAM orosovuorusus SUB SArlMl'/ PflOCR/\MJ JI\WAB KEOIATAJII I\EOIATAN 131 16) II) f2l HI 15) In) Ihl '01 Cd) ('I'J (81 19/ (101 11 I) (Ill) (13) 1141 (IS) leI ~:~.~:~~ .n ~n:.~~... Program. Rp. K.'<lI Program Rp.~~ Kc¢nUlll... Rp. xxx K~gitllDJ1..• RJl.~ Suh I<clllll.lln .... I~p. xxx ~~!....n Rp xx.~ Progmm w.1. Rp.1<.'<l< Pro~ram cbl HI'. ~'<X lJruS3n dst ... UruSlln dsl. .. TOTAl. FORM 3*) PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN. DAN SUB I<EGlATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS DENGAN RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH 01 WILAYAH PAPUA BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan
1.Kolom ini memuat keterangan Nornor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusan Znotnenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RAP.pcmerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
3.Kolom ini memuat indikator programykegiatan/ sub kegiatanpada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
4.Kolom ini memuat besaran target dan satuan program Zkegiatanysub kegiatan pada RAP,pemetintah daerah eli wilayah Papua Tahuri 2025;
5.Kolom ini memuat pagu program Zkegiatan.r sub- kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
6.Kolom ini memuat sumber penerirnaan dalam rangka otonomi khusus program j'kegiatany sub kegiatan pada RAP pemerintah daerab di wilayah Papua Tab un 2025;

a.Centang apabila perierimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBB sumber claya alam pertambangan minyak bumi;
b.Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersurnber dari DBH sumber daya alarn pertambangan gas alam;
c.Ceo tang apabila penerimaan dalam rangka otonomi kbusus bersum ber dan otonomi khusus yang bersifat umum (1%);
d.Centang apabila penerimaan dalarn rangka otonomi khusus bersumber dari otonorni khusus yang telah ditentukan penggunannya (1.25%); dan
e.Centang apabila penerirnaan .dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana 'tambahan infrastruktnr (DTI).
1. 7.Kolom ini memuat lokasi prograrnykegiatanj'sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
2. 8.Kolorn ini memuat urusanyrromenklatur programykegiatanj'sub kegiatan pada RKPD pemerirrtah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
3. 9.Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator program Zkegiatanysub kegiatan pada RKPD pemerinrah daerah di wilayah Papua Tal1.UD 2025;
4. 10.Kolom uti memuat besaran target dan.satuan prcgrarrr/kegiatanysub kegiatan pada RKPD pemerintah daerah eli wilayah Papua TahUD 2025.;
5. 11.Kolorn ini memuat memuat pagu program Zkegiatanysub kegiatan pada, RKPD pernerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
6. 12.Kolom ini memuat memuat lokasi program nkegiatan /eub kegiatan pada RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
7. 13.Kolom ini memuat selisih (bertambahr berkurang] antara pagu RAP Tahun 2025 dengan RKPD Talrun 2025;
8. 14.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan perbedaan program/kegiatan/sub kegiatan Zpagu antana RAP Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025; dan
9. 15.Kolom ini mernuat nama Perangkat Daerah penanggungjawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
10. 1.Kolom ini memuat keterangan Nemer yang dicantumkan dengan angka;
11. 2.Kolorn ini rnernuat kerangka ekonomi makro;
12. 3.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan RKPTahun 2025 untuk provinsi;
13. 4.Kolornini mernuat target kerangka ekonorni makro RKPD provinsi tahun 2025; dan
14. 5.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. ( ) ................. , 2024 Kepala BAPPEDA Provinsi XXX NAMA PROVINSI NO INDIKATOR KERANGKA TARG ET PROVlNSI SESUAI RKP TARGET RKPD PROVTNSI 2025 KETERANGAN EKONOMJ MAKRO TAHUN 2025

(1)(2) (3) (4) (5)
1. l.Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
  1. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
  2. 3.Rasio Gini
  3. 4.Indeks Modal Manusia (IMM)
  4. 5.Tingkat Kemiskinan (%)
  5. 6.Penurunan Intesitas Emisi GR1<(%) UNTUK PROVTNsr DAFTAR KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSl PORM 4 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
  6. 1.Kolom ini memuat keterangan Nornor yang dicantumkan dengan angka;
  7. 2.Kolom ini mernuat kerangka ekonomi rnakro;
  8. 3.Kolorn ini memuat target kerangka ekonomi makro yang terdapat pada RKPD provinsi tahun 2025;
  9. 4.Kolomini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota pada RKPD Tahun 2025; dan
  10. 5.Kolornini memuat keterangan zpenjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. ( ) NAMA KABUPATEN/KOTA ol") uniuk: indikatar Indeks Modal Manusi (fMMJ,penetopari indikaior/ proxynya dapat disesuikan. dengan kebijakan: Prouinsi ................. , 2024 Kepala BAPPEDA Kabupaten/ Kota XXX NO INDlKATOR KERANGKA TARGET KABUPATENjKOTA SESUAI TARGET RKPD KETERANGAN EKONOMl MAKRO RKPD PROVTNSITAHUN 2025 KABUPATENjKOTA 2025
(1)(2) (3) (4) (5)
1. l.Laju Perturnbuhan Ekonomi (%)
  1. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
  2. 3.Rasio Gini
  3. 4.Indeks ModaJ Man-usia (IMM)'N)
  4. 5.Tingkat Kemiskinan (oAl)
  5. 6.Penurunan Intesitas Emisi GRK (%l DAFTAR KESELARASAN TARO ET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA UNTUK KABUPATEN/KOTA FORM 5 BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Keterangan:
  6. 1.Kolom ini memuat Nomor yang clicantumkan dengan angka;
  7. 2.Kolom ini memuat prioritas nasiorial;
  8. 3.Kolom ini memuat program/kegiatanj sub kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2025, yang mendukung arah kebijakan tran sformasi;
  9. 4.Kolom ini mernuat indikator kinerja prograrny kegiatan Zsub kegiatan yang ada dalarn RKPD Tahun 2025;
  10. 5.Kolom ini memuat Pagu anggaran prograrnj'kegiatany sub kegiatan yang ada dalam RKPD Tahun 2025; dan
  11. 6.Kolorn ini memuat keteranganj'penjelasan lebih lanjut, jika diperlukan. NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : PROGRAM/KEGlATAN/ INDlKATOR KINERJA NO PRlORITAS NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PAGU ANGGARAN KETERANGAN SUB KEGIATAN KEGIATAN
(1)(2) (4) (4) (5) (6) DAFTAR TINDAK LANJUT DUKUNGAN PEMERlNTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASrONAL TAHUN 2025 FORM 6 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) . , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten/ Kota XXX NO DASAR PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 PERUBAHAN RKPD 2025 KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5)

1.KERANGKA EKONOMI
2.KEUANGAN DAERAH:

a.PENDAPATAN
b.BELANJA
c.PEMELAYAAN
1. 3.PRlORITAS PEMBANGUNAN DASAR PERtJBAHAN RENCANA KERJA PEMERLNTAH DAERAH TAHUN 2025 rv. FORMAT lSlAN FASlLITASl RANPERKADA TENTANG PERUBAHAN RKP DAERAH TAHUN 2025 FORM 1 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
2. 1.Kolom ini memuat keterangan Nemer yang dicantumkan dengan angka;
3. 2.Kolom ini memuat dasar perubahan yang di uraian sebagai dasar perubahan RKPD 2025, dasar perubahan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan keuarigan daerah di uraikan pada Bab III perubahan RKPD2025 dan dasar perubahan dikarenakan perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah di uraikan pada Bab TV perubahan RKPD2025;
4. 3.Kolomini memuat kerangka ekonorni daerah, keuangan daerah, dan prioritas pernbangunan pada RKPDTahun 2025;
5. 4.Kolomini mernuat kerangka ekonorni daerah, keuangan daerah, dan prioritas pembangunan pada perubahan RKPDTahun 2025
6. 5.Kolomini memuat keterangan, jika di perlukan. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................... , 2025 Kepala BAPPEDAProvinsi/ Kabupaten/ Kola XXX *) RPDTahun 2023-2026~ RPDTahun 2024-2026, dan RPDTahun 2024-2026 RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 NO. TUJUAN/ tNDtKATOR TUJUAN/ INDIKATOR KETERANGAN TUJUAN/ SATUAN TARGET TUJUANj SATUAN TARGET SASARAN SASARAN SASARAN SASARAN

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tujuan... lndikator Tujuan Tujuan ... Indikator Tujuan .... .. ... Sasaran... Indikator Sasaran... Indikator Sasaran ... Sasaran ... Tujuan dst. .. lndikator Tujuan Tujuan dst... Inclikator Tujuan dst.... dst .... Sasaran dst .... Indikator Sasaran Indikator Sasaran dst. .. dst.... Sasaran dst ... KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 FORM 2 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:

1.Kolom ini rnemuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD Tahun 2023-2024, RPD tahun 2024-2026, dan RPD tahun 2025- 2026 (lihat BABV RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
3.Kolom ini memuat indikator tujuan dan sasaran (lihat BAS V RPJMD atau RPDtahun pelaksanaan 2025);
4.Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
5.Kolom ini memuat besaran target indikator tujuan dan sasaran (lihat BAB V RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025);
6.Kolom ini memuat uraian tujuan dan sasaran perubahan RKPD2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
7.Kolom ini rnemuat indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2(25);
8.Kolom ini memuat satuan indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD 2025 (lihat BAB IV RKPD 2025);
9.Kolom ini rnemuat besaran target indikator tujuan dan sasaran perubahan RKPD2024 (lihat BAB IV RKPD 2025); dan
10.Kolom ini memuat keteranganypenjelasan Iebih Ianjut, jika terdapat substansi yang tidak sesuai. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) .................. , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaten/ Kota XXX PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA: RKPD TAHUN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 PERANGKAT URUSAN/ SELISIH DAERAH NO. TARGET TARGET (B8RTAMBAH/ KETERANGAN PROGRAM/ PAGU URUSAN/ PAOU PENANGGUNOINDIKATOR DAN INDIKATOR DAN B ERKU RANG) I(EGIATAN/ PROGRAM PROGRAM PROGRAM) JAWAB SUB KEGIATAN SATUAN SATUAN 11) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ( L2) Urusan UI n Pendidikan .. Pcndidikan .. Program .. Rp. Program. 'Rp. Kcgiata Rp. xxx Kcgialan ... Rp. xxx Sllb Rp. xxx Sub Rp. xxx !(per;:"'"n ... I(PI71,:Hl'In Program dst Rp. xxx Program dsr Rp. Urusan dst, Urusan dst ... TOTAL PERBANDINGAN PROGRAM, KEG1ATAN, DAN SUB f<EGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 FORM 3 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Kelerangan:
1.Kolom ini memuat keierangan Nornor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusarr/riomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
3.Kolom ini mernuat indikator program/kegiatany sub kegiatanpada RKPD Tahun 2025;
4.K010m ini rnemuat besaran target dan satuan prograrn /kegiatanysub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
5.Kolom ini memuat pagu program zkegiatanysub kegiatan pada RKPD Tahun 2025;
6.K010m ini memuat urusarr/ nornenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
7.Kolom ini memuat Kolom ini memuat indikator programjkegiatan/sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
8.Kolom ini memuat besaran target dan satuan programykegiatanj sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2025;
9.Kolorn ini memuat Kolom ini mernuat pagu program/kegiatan/sub kegiatan pacta perubahan RKPD Tahun 2025;
10.Kolorn ini memuat selisih [bertambah Zberkurang] antara pagu RKPD Tahun 2025 dengan perubahan RKPD Tahun 2025;
11.K010m ini memuat keterangan Zpenjelasan perbedaanjselis.ih programjkegiatan/sub kegiatarr/target kinerja/pagu antara RKPD Tahun 2025 dengan perubahan RKPD Tahun 2025; dan
12.Kolorn ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) .................. , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaterr/Kota XXX Ket: *) Khusus untuk provinsij'kabupatenykota di wilayah Papua **) Rencana Anggaran dan Program (RAP) PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA: RM' •• ) TAHUN 20:.15 PERlfBAIlAN RKPO TAIIU~ :lO;!:; P~~~~~I SELlSIlI PE.RJ\NOKAT NO. UI<USM1t l'ARCET SUM I3~R I'~NIi:RIMAAN rARCll::r (BF;RT,\lIIBAlIl KETF.RANOAN 0/\£ R.o\ H PROGRAM I INDIKi\TOR DAN f'J\OtJ 1)/11.1\/11 RAN(lKA LOKi\SI KEOIATMII INDIKATOi'< [)i\N PAGU 1.0I\l\SI l3F.RKURiU'IIO) I'ENANOGUNG KIi:OIATAN/ SUB SATUMI I'ROGRM>! 0'I'ClNUMI KI·IUSUS sua SA'fUAN PROCilMM) .'''WAS KEGIJ\TA;'ol KECIAT r\N

(3)(6) It) (21 1'1) '(5) ,tal fIJI (~l 17) (8) (9) ,(101 PI! (1(/) (13) (141 (lSI I~'I (u) ~:U:::':'~L Uru!l(lll -es- Rp.=~ Program .. I~p,x~ KegiRUJn. • I~p,=~ L', I~I"xxx Sub KcgJ3tm1.... Rp.l<lC<. ~~: .."n Rf". l<.U Program USl Rp. xxx Program !hI Rpv xxx Uru>kllldst .. Uru..."IIJldst, .. TCYrAL PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGlATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Dr WILAYAH PAPUA FORM 4*) BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Keterangan

1.Kolom ini memual keterangan Nornor yang dicanturnkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat uraian urusan/riomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pacta l~P pemerintah daerah di wilayab Papua Tahun 2025;
3.Kolom ini mernuat lndikator programj kegiatarr/ sub kegiatanpada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
4.Kolom ini memuat besaran target dan satuan programykegiatanysub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;
5.Kolom ini memuat pagu program Zkegiatan/ sub kegiatan pada RAP pernerirrtah daerah d.i wilayah Papua Tahun 2025;
6.Kolom:ini memuat sumber penerimaan clalam rangka otonomi khusus programj kegiatanj sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun 2025;

a.Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dad DBH Slumber daya alam pertambangan minyak bumi;
b.Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari DBR surnber daya alam pertambangan gas alam.;
c.Centangapabila penerirnaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dati otonomi khusu s yang bersifat umum (1%);
d.Centang apabila penerirnaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari otonomi khusus yang telah ditentukan penggunannya (1,25%); dan
e.Centang apabila penerimaan dalam rangka otonomi khusus bersumber dari dana tambahan .infrastruktur (l)TI).
1. 7.Kolom in) mernuat lokasi program Zkegiatany sub kegiatan pada RAP pemerintah daerah di wilayah Papua Tahun. 2025;
2. 8.Kolom inimemuat urusan/riomenklarur prograrnykegiatarr/ sub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah di wilayah Papua 'rabun 2025;
3. 9.Kolom ini mernuat Kolom ini mem 11at indikator program/kegiatan/ sub kegiatan pada Peru bahan RKPD pemerintah daerah eli wilayah Papua Tahun 2025;
4. 10.Kolorn ini memuat besaran target clan satuan programy kegiatanysub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah eli wilayah. Papua Tahun 2025;
5. 11.Kolom ini memuat memuat pagu programykegiatanysub kegiatan pada Perubahan RKPD pemerintah daerah eli wilayah Papua Tahun 2025;
6. 12.Kolom ini roemuat memuat lokasi program z'kegiatarr/eub kegiatan pada Perubahan RKPD pernerintah daerah di wi1ayah Papua Tahun 2025;
7. 13.Kolom ini memuat selisih (bertambahJberkurang) antara pagu RAP Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;
8. 14.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan perbedaan prograrrr/kegiatan/eub kegiatarr/pagu antara RAP Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Tabun 2025; dan
9. 15.Kolom inl memuat nama Perangkat Daerah penanggungjawab. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( , ) ................. , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi XXX TNDIKATOR KERANGKA TARGET PROVINSI SESVAI TARGET RKPD TARGET PERUBAHAN NO EKONOMTMAKRO PEMUTAKHIRAN RKP PROVINSl2025 RICPDPROVlNSJ 2025 KETERANGAN TAHUN 2025

(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.Laju Pertumbu han Ekonomi (%) 2. Tingkar Pengangguran Terbuka (%)
3.Rasio Gini 4. Indeks Modal Manusia (IMM)
5.Tingkat Kemiskinan (%) 6. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) UNTUK PROVlNS[ NAMA PROVlNSI DAFTAR KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI FORM 5 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri KeLerangan:
1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang clicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat kerangka ekonomi rnakro;
3.Kolom ini mernuat target kerangka ekonomi makro provinsi yang tertuang dalam pernutakhiran RKPTahun 2025;
4.Kolorn ini memuat target kerangka ekonoml rnakro pada RKPDprovinsi tahun 2025
5.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro pada Perubahan RKPDprovinsi tahun 2025; dan
6.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan lebih Janjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................. , 2025 Kepala BAPPEDA Kabupaten/ Kota XXX It, untuk indikator lndeks Modal Manusi (IMM),penetopori indikator/ proxynya dapat disesuikan. dengan kebijakan Prouinsi INDfKATOR KERANGKA TARGET KABUPATEN/KOTA TARGET RKPD TARGET PERUBAHAN RKPD NO EKONOMlMAKRO SESUAI PERUBAHAN RKPD KABUPA'PEN/K01'A 20Q5 KABUPATEN/KOTA 2025 KETERANGAN PROVINSI TAHUN 2025 (I) (2) (3) (4) (5) (6)
1.Laju Perturnbuhan Ekonomi (%) 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3.Rasio Gini 4. Indeks Modal Manusia (IMM) *)
5.Tingkat Kemiskinan (%) 6. Penurunan Intensitas Ernisi GRK (%) UNTUK KABUPATEN/KOTA NAMA KABUPATEN/KOTA DAFTAR KESELARASAN TARG8T KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMr MAKRO PROVINSl, DAN KABUPATEN/KOTA PORM 6 BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Keteranga n:
1.Kolom ini memuat keterangan .Nornoryang dicanturnkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat kerangka ekonorni rnakro;
3.Kolom ini mernuat target kerangka ekonorni makro kabupaten/kota yang terdapat pada Perubahan RKPD provinsi Tahun 2025;
4.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota pada RKPDTahun 2025;
5.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten Zkota pada Perubahan RKPDTahun 2025; dan
6.Kolom ini mernuat keterangany penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. - 1'5- BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
1.Kolom ini memuat Nornor yang dicanturnkan dengan angka;
2.Kolom ini mernuat prioritas nasional;
3.Kolom ini memuat program/kegia.tan/sub kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, yang berkontrubusi dalam pencaiapaian prioritas nasional;
4.Kolorn ini memuat indikator kinerja program/kegialan/sub kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
5.Kolom ini memuat pagu anggaran program/Icegiatan Zsub kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
6.Kolom ini memuat keterangan Zpenjelasan lebih lanjut, jika diperlukan. NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA NO PRlORITAS NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PAGU ANGGARAN KETERANGAN SUB KEGlATAN KEGIATAN

(1)(2) ('4) (4) (5) (6) DAFTAR TINDAK LANJUT DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORlTAS NASIONAL TAHUN 2025 FORM 6 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri PROVJNSI/KABUPATEN/ KOTA.....*) TINDAK LANJUT NO NARASr MASUKAN PERBAlKAN HALAMAN KETERANGAN VA TIDAK (l) (2) (3) (4) (5) (6) 1. 2. Dst. .. MATR[KS PENYEMPURNAAN HAS1LFASILITASI RKPD 2025 DAN PERUBAHAN RKPD 2025 *) V. FORMAT MATRfKS PENYEMPURNAANPERBAlKAN HASIL FASILITASI RKPD 2025 DAN PERUBAHAN RKPD 2025 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Wahyu Chandr.a Purwo11eg01"o.M.Hum. Pernbina'Tk.,']' (rvjb) NfP. 19800708 200812 1 001 MUHAMIvlAD 1'11'0 KARNAVIAN ttd MENTERI DALAM NEGERl REPl)BLIK [NDONESIA, ( ~ ) . , 202 .. Gubernur j Bupati/Wali kota Keterangan :

1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2.Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyernpurnaan RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025 pada saat pelaksanaan Iasili tasi;
3.Kolom ini diisi dengan tanda cek (-J,) I<YN',jika masukan hasil Iasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025;
4.Kolom ini diisi dengan tanda cek (.,f) ItTIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAl( ditindaklanjuti dalarn dokurnen RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025,;
5.Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2025 atau perubahan RKPD 2025; dan
6.Kolorn ini memuat keterangan/ penjelasars lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TlDAK ditindaklanjuti oleh Pernerintah Daerah dalarn RKPDTahun 2025 atau perubahan RKPD 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 12

Peraturan turunan (2)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 33 Tahun 2025