Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2024
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAJ--IUN2025. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6841); 4. Peraturan. Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 286); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten-tang Tara Cara Perencanaan, Pengendalian dan. Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pernbangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah (Berita Negata Republik Indonesia Tahun 2(}17Nomor 1312); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pernbangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 1447; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433). Menetapkan BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri mengharmcnisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. S. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis an tara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapal target pem bangunan nasional. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. 7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalab dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah bagi daerah _yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2'O_~4serta daerah otonom baru. 8. Rencana Strategie Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat.Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Kerja Pernerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal S) Desember. . 10. Rencana Kerja Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rcoja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asurnsi yang rnendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah .program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah urrtuk setiap program sebagai acuan dalarn penYUS1Jn~ rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 14. Pera turan Gubernur yang selanjutnya disingkat Pergub adalab peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh gubernur. 15. Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat Perbup /Perwati adalah peraturan perundang- undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan dalam negeri. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasa13
bahan penyusunan rancangan Pergub tentang RKPD provinsi Tahun 202$ dan rancangan Perbup /Perwali tentang RKPD kabupaterr/Icota 'rahun 2025.
(1), memuat:a. raneangan kerangka ekonomi daerah; b. prioritas pembangunan daerah; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan d. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
Pasa15
nasional Tahun 2025.
ayat
dimaksud pada ayat (2) dan ayat
a. surat perrnohonan fasilitasi dati gubernur kepacla Merrteri melalui Direktur Jenderai 8ina Pernbangunan Daerah atau dari bupati /wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinai; b. rancangan akhir RKPDTahun 2025; c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPDTahun 2025; d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tabunan; e. gambaran koneistensi program antara RPJMD/RPD dan RKPD; f. basil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan g. daftar 1s1a11, fasilitasi RKPD'Talrun 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 9 (I) Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian, meliputi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asurnsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan.' atau b. keadaan yang menyebabkan sal do sisa lebih pembiayaan -anggaran tahun sebelurnrrya, harus digunakan untuk tahun berj alan 1 yang menimbulkan penarnbahan dan I atau pengurangan program, kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2'025.
visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat
ayat
PasalB
Pasal 4 ayat
BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasal 12
(1), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri rnelalui Direktur .Jerideral Bina Pembangunan Daerah untuk difasili tasi.
a. surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur .Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupatijwali kota Pasal 10
Pasalll Penarnbahan dan Zatau pengurangan kegiatan darr/atau sub kegiatan baru sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 9Pasal 9 ayat (1), dapat dilaksanakan dengan kriteria: ~. kebutuhari daerah dalam rangka gelay_~an dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggaran berjalan; b. belanja daerah yang bersifat meugikat; c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pernerintah InaUpUI1masyarakat; d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan I atau Renstra Perangkat Daerah; e. adanya kebijakan pernerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pernbangunan daerah; dan f. dilakukan jika kegiatan danjatau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelurnnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program. perubahan RKPJ) Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan Zatau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Pasa115
(2), paling sedikit memuat hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan.
ayat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi; b. rancangan perubahan RKPD Tahun 2025; c. hasil reviu aparat pengawasan in tern a} Pernerintah Daerah; d. hasil evaluasi RKPD tahun berjalan; dan e. daftar isian Jasilltasi perubahan RKPD Tahun 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri tanggal berlaku pada
iru mulai Peraturan Men ted diundangkan. BABN KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
ayat
ten tang anggaran pendapatan dan belanja daerah peru bah an tahun anggaran 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri BERITA NEGARA REPUBLll( INDONESIA TAl-lUN 2024 NOMOR 543 ASEP N. MULYANA ttd PLT. DlREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERlAN HUKUM DAN HAK ASASJ MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di J akarta pada tanggal12 September 2024 MUHAMMAD TITO KARNAVIAN ttd MENTERI DALAM NEGERl REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan d.i Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2024 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. /I_ BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri L ARAB KEBJJAKAN PENYUSUNAN RKPD TAWN 2025 BERDASARKAN ARAH KEB1JAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TABUN 2025 A. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah dan untuk mendukung perencanaan pernbangunan dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun RKFD yang merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonorni daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2025 disusun cLengan berpedoman RPJMD atau RPD dan RKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelayanan dasar, visi, rnisi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran RPD . Dengan dernikian RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonorni dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan rnaju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pernerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2. Secara normatif, rnenjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah unruk disepakati bersama dengan DPRD .sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD); 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing kepala Perangkat Daerah dalam rnelaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan 4. Secara faktual, rnenjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah rnerealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RKPP berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah, tahapan dan ARAB KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERlNTAH DAERAH TAHUN 2025 BERDASARKAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, FORMAT OAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM RPJMD jRPD dan RI{PD, DAFTARrSIAN FASILITASI RANPERKADA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025, FORMAT DAFrAR ISrAN FASILITASl RANPERJ ai 70,34 berdasarkan Asesmen Nasional Terpenuhinya Kebutuhan Rata-rata kompetensi Numerasi SMA Nilai 59,96 berdasarkan Asesmen Nasional 1 Dasar Standar Pelayanan Rata-rata Kornpetensi Literasi SMK Minimal (SPM) Pendidikan berdasarkan Asesrnen Nasional Nilai 66,04 Rata-rata Kornpetensi Numerasi SMK Nilai 55,65 berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SOLB Nilai 68175 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB Njlai 72,07 berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kornpeterisi Literasi SMALB Nilai 64/31 berdasarkan Asesmen Nasional. 0.1. URUSAN PEMERTNTAHAN WAJIB yANG BERKATTAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Jumlah Produksi Tanarnan Perkebunan Ton 2.893.808 I.Jenis Kelapa Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Ton 641.207 Jenis Kakao
BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri No Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Peningkatan Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Rp 1 kemandirian usaha Sosial Unit Orang 1.500.000.000. KUPS 000 Peningkatan Rp Nilai transaksi ekonomi KTH 700.000.000.00 2 kemandirian usaha KTH Kelornpok 0 Distribusi akses kelola Luas kawasan hutan yang dikelola oleh 3 kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema HO, HKm, Hektar 1.000.000 Ha masyarakat HTR dan KemiLraan Kehutanan Rehabilitasi hutan clan Luas hu.tan dan lahan yang 40.000 Ha 4 lahan secara vegetatif di rehabili tasi Hektar
lahan seeara sipil teknis terbangun Unito Rehabilitasi hutan Luas hutan mangrove yang 6 mangrove direhabilitasi Hektar 16.000 Ha BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Nol Kinerja Indikator Satuan Target Provinsi Keterangan 2025 Tercapainya 1 Pertum buhan Sektor Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor % 6,62 Industri Pengolahan Ind u stri Pengo lahan Non migas Nonrnigas Meningkatnya kontribusi sektor Persenlase Kontribusi Sektor Industri 2 ind ustri pengolahan Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB %1 18,15 nonmigas terhadap PDRB Meningkatnya Tenaga .Jurnlah Tenaga Kerja Sektor Industri 3 Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) Orang 21,21 Pengoiahan Nonmigas Tercapainya Nilai Investasi Sektor lndustri 4 Pertum buhan NiJai Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) Rp 882 lnvestasi Sektor
Meningkatnya JUl1111ah Daerah yang melaksanakan 5 lmplernentasi Nilai-nilai Ideologi Dan Wawasan Nilai-nilai fdeologi dan Wawasan Provinsi 38 Kebangsaan Kebangsaan BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri E. HAL KHUSUS LAfNNYA 1. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tenlang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tah un 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang- Undang, maka Pernerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pernilihan Urnum dan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, pelaksanaan Pernilu Kepala Dacab (Pilkada) serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pada tahun 2025 pernerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik.
rnenetapkan Perkada tentang RKPDTahun 2025. 3. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang bcrwenang selaku penjabatj pejabat sementaray pelaksana tugas kepala daerah, bertugas untuk merietapkan Perkada tentang RKPD Talrun 2025. 4. Pernerintah Daerah dalam perumusan RKPD tahun 2025 agar memperhatikan prinsip-prinsip pengaturan risiko pernbangunan berdasarkan Peraturan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. 5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan kabupatenjkotanya dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 memuat form perbandingan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus dengan Rancangan Kerja Pernerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................... , 2024 Kepala BAPPEDA Provin si/ Kabupaterr/Kota XXX *) RPD Tahun 2023-202 ,RPD Tahun 2024-2026, dan RPD Tahun 2025-2026 (6)(5)(3) INDllV\TOR KETERANGANINDII{ATOR TARGE·I' DAN SATUAN URUSAN/ PROGRAM RKPD PERANGKAT DAERAH PENANGGUNO ,JAWAB KOTA: KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD *) TAHUN PELAKSANAAN2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 Il. FORMAT GAMBARAN KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD*) DAN RKPD TAHUN 2025 FORM 1 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
~. Kolorn ini mernuat keteranganj penjelasan, terhadap ketidakkonsistenan program/target outcome program antara RPJMD atau RPD tahun pelaksanaan 2025 dengan RKPO 2025; dan
BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( J ................... , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi/ Kabupaterr/Kota XXX TOTAL Program•. Urusan Pendidikan .. NO. URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/RPO·, Urusan Pendidlkan .. ~I) PERANOI ! 0'I'ClNUMI KI·IUSUS sua SA'fUAN PROCilMM) .'''WAS KEGIJ\TA;'ol KECIAT r\N
17) (8) (9) ,(101 PI! (1(/) (13) (141 (lSI I~'I (u) ~:U:::':'~L Uru!l(lll -es- Rp.=~ Program .. I~p,x~ KegiRUJn. • I~p,=~ L', I~I"xxx Sub KcgJ3tm1.... Rp.l kllldst .. Uru..."IIJldst, .. TCYrAL PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGlATAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM DANA OTONOMI KHUSUS DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH Dr WILAYAH PAPUA FORM 4*) BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Keterangan
BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( , ) ................. , 2025 Kepala BAPPEDA Provinsi XXX TNDIKATOR KERANGKA TARGET PROVINSI SESVAI TARGET RKPD TARGET PERUBAHAN NO EKONOMTMAKRO PEMUTAKHIRAN RKP PROVINSl2025 RICPDPROVlNSJ 2025 KETERANGAN TAHUN 2025
Tingkar Pengangguran Terbuka (%)
Indeks Modal Manusia (IMM)
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) UNTUK PROVlNS[ NAMA PROVlNSI DAFTAR KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN PROVINSI FORM 5 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri KeLerangan:
BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri ( ) ................. , 2025 Kepala BAPPEDA Kabupaten/ Kota XXX It, untuk indikator lndeks Modal Manusi (IMM),penetopori indikator/ proxynya dapat disesuikan. dengan kebijakan Prouinsi INDfKATOR KERANGKA TARGET KABUPATEN/KOTA TARGET RKPD TARGET PERUBAHAN RKPD NO EKONOMlMAKRO SESUAI PERUBAHAN RKPD KABUPA'PEN/K01'A 20Q5 KABUPATEN/KOTA 2025 KETERANGAN PROVINSI TAHUN 2025 (I) (2) (3) (4) (5) (6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Indeks Modal Manusia (IMM) *)
Penurunan Intensitas Ernisi GRK (%) UNTUK KABUPATEN/KOTA NAMA KABUPATEN/KOTA DAFTAR KESELARASAN TARG8T KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMr MAKRO PROVINSl, DAN KABUPATEN/KOTA PORM 6 BIRO HUKUM KEMENDAGRI iro Hukum Kemendagri Keteranga n:
- 1'5- BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Keterangan:
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA NO PRlORITAS NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN/ SUB PAGU ANGGARAN KETERANGAN SUB KEGlATAN KEGIATAN
2. Dst. .. MATR[KS PENYEMPURNAAN HAS1LFASILITASI RKPD 2025 DAN PERUBAHAN RKPD 2025 *) V. FORMAT MATRfKS PENYEMPURNAANPERBAlKAN HASIL FASILITASI RKPD 2025 DAN PERUBAHAN RKPD 2025 BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri Wahyu Chandr.a Purwo11eg01"o.M.Hum. Pernbina'Tk.,']' (rvjb) NfP. 19800708 200812 1 001 MUHAMIvlAD 1'11'0 KARNAVIAN ttd MENTERI DALAM NEGERl REPl)BLIK [NDONESIA, ( ~ ) . , 202 .. Gubernur j Bupati/Wali kota Keterangan :
BIRO HUKUM KEMENDAGRI Biro Hukum Kemendagri
Membuka PDF…