DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024

Nomor: 21
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Ringkasan

Permendagri ini mengatur mengenai Kegiatan usaha BPR milik Pemerintah Daerah yang meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK. Sedangkan Kegiatan usaha BPR Syariah milik Pemerintah Daerah meliputi antara lain: menghimpun dana dari masyarakat; menyalurkan dana kepada masyarakat; menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
2.Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
3.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada badan usaha milik daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
4.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6.Komisaris adalah organ BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
7.Direksi adalah organ BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan tujuan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah, serta mewakili BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah atau anggaran dasar.
8.Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah agar sesuai dengan prinsip syariah.
9.Pegawai adalah pegawai BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
10.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
12.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK.
13.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

Kegiatan usaha BPR milik Pemerintah Daerah meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Pasal 3

(1)Kegiatan usaha BPR Syariah milik Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat;
2. b.menyalurkan dana kepada masyarakat;
3. c.menempatkan dana dan menerima penempatan dana dari bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. d.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
5. e.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
6. f.menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan OJK.
(2)Kegiatan usaha BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.simpanan berupa tabungan, deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
2. b.investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
(3)Kegiatan usaha BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
1. a.pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah;
2. b.pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna;
3. c.pembiayaan berdasarkan akad qardh;
4. d.pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
5. e.pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

Pasal 4

BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, juga dapat:

a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

BADAN HUKUM DAN PENDIRIAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat mendirikan BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.
(2)BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas.
(3)Pendirian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
(4)Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri; dan
5. e.besarnya modal dasar.
(5)Pendirian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas.
(6)BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang telah didirikan dapat melakukan penggabungan dengan lembaga keuangan mikro dengan terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan.
(7)Dalam hal terjadi hasil penggabungan antara BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6), entitasnya berupa penggabungan wajib menjadi BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jasa keuangan.

Pasal 6

Pendirian BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3)bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 7

Nama BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(4)huruf a meliputi:
1. a.belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, dan Perseroda;
2. b.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
3. c.berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
4. d.berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
5. e.sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah saja tanpa nama diri;
6. f.terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
7. g.tidak mempunyai arti sebagai badan usaha milik daerah, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau
8. h.tidak mengandung bahasa asing.

Pasal 8

Tempat kedudukan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan kantor pusat BPR milik Pemerintah Daerah atau BPR Syariah milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang sudah didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperoleh sumber modal dari:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham, yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Jumlah modal atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat struktur permodalan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah setelah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penambahan modal guna memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penambahan modal selain untuk memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan untuk pengembangan usaha dan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah.
(4)Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan juga untuk upaya penyehatan.
(5)Bagi BPR milik Pemerintah Daerah dan BPR Syariah milik Pemerintah Daerah yang belum memperkuat struktur permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), deviden yang telah disetorkan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dikembalikan sebagai penyertaan modal sampai dengan terpenuhinya kewajiban modal minimum.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2025