DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini terdiri dari: Bab I tentang Ketentuan Umum; Bab II tentang Bentuk Badan Usaha; Bab III tentang Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Jangka Waktu Berdiri, dan Kegiatan Usaha; Bab IV tentang Modal dan Saham; Bab V tentang Ketentuan Lain-lain; Bab VI tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab VII tentang Ketentuan Penutup. Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun. Penetapan ini dilakukan tanpa likuidasi. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun atau yang disingkat PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah. Merek Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah “Bank Madiun” yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS, berkedudukan hukum dan berkantor Pusat di Kabupaten Madiun dan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki kegiatan usaha bidang perbankan harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan petani;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a, dan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); sebagaimana beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153););
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
15.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN dan BUPATI MADIUN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3.Bupati adalah Bupati Madiun.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disingkat PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini serta peraturan pelaksanaannya
7.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
8.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun atau yang disingkat PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
10.Direksi adalah organ PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda).
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum

BAB II

BENTUK BADAN USAHA

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun, diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.
(2)Dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
1. a.Aktiva dan pasiva;
2. b.Perikatan-perikatan antara Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan Pihak Lain;
3. c.Kegiatan usaha dan izin usaha; dan
4. d.Pegawai, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun beralih karena hukum ke Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun.
(3)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa likuidasi.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN, JANGKA WAKTU BERDIRI, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 3

(1)Nama Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
(2)Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebut PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) atau sebutan lain yang ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
(3)Merek Jasa PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah “Bank Madiun” yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 4

(1)PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) berkedudukan hukum dan berkantor Pusat di Kabupaten Madiun.
(2)PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, kas keliling, dan bentuk kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Tujuan pendirian PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba atau keuntungan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum

Pasal 7

PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 8

(1)PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 64131 yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
(2)Kegiatan usaha PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
9. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
(3)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) juga dapat:
1. a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
4. d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Sumber modal PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.hibah; dan/atau
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal BPR milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham. yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Direktur Utama BPR Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kepala Bagian Hukum

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Modal PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terbagi atas saham dengan nilai nominal per saham yang akan ditetapkan dalam anggaran dasar.
(3)Perubahan nilai nominal saham dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
(4)Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, modal disetor dari Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun (Perseroda) adalah sebesar Rp39.370.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2019