DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018

Nomor: 101
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang www.peraturan.go.id 2018, No.1541 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
2.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
3.Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
4.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan www.peraturan.go.id 2018, No.1541 dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan bencana.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai standar teknis pelayanan dasar sub-urusan bencana meliputi:

a.jenis pelayanan dasar;
b.mutu pelayanan dasar;
c.kriteria penerima; dan
d.tata cara pemenuhan standar teknis.

BAB II

STANDAR PELAYANAN SUB-URUSAN BENCANA

Pasal 3

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

a.pelayanan informasi rawan bencana; www.peraturan.go.id 2018, No.1541
b.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
c.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 4

(1)Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:
1. a.penyusunan kajian risiko bencana; dan
2. b.Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
(2)Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:
1. a.penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. b.pembuatan rencana kontinjensi;
3. c.pelatihan pencegahan dan mitigasi;
4. d.gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. e.pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
6. f.penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
(3)Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:
1. a.respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
2. b.respon cepat darurat bencana;
3. c.aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
4. d.pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
5. e.pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
(4)Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No.1541

Pasal 5

(1)Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi standar:
1. a.prosedur operasional penanggulangan bencana;
2. b.sarana prasarana penanggulangan bencana;
3. c.peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
4. d.pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
(2)Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan standar pelayanan pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Tata cara penerapan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan:

a.pengumpulan data;
b.penghitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan www.peraturan.go.id 2018, No.1541 pelayanan dasar;
c.penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
d.pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 8

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
(3)Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

(1)Pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar sub-urusan bencana dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran daerah.
(2)Dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(3)Dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
(4)Dokumen anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk APBD.

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD.
(2)Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan SPM jenis www.peraturan.go.id 2018, No.1541 pelayanan dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengalokasikan dalam belanja tidak terduga.
(3)Dalam hal alokasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pemerintah Daerah kabupaten/kota, dapat:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(4)Tata cara pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang www.peraturan.go.id 2018, No.1541 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
2.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
3.Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub- Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
4.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan www.peraturan.go.id 2018, No.1541 dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub-urusan bencana.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai standar teknis pelayanan dasar sub-urusan bencana meliputi:

a.jenis pelayanan dasar;
b.mutu pelayanan dasar;
c.kriteria penerima; dan
d.tata cara pemenuhan standar teknis.

BAB II

STANDAR PELAYANAN SUB-URUSAN BENCANA

Pasal 3

Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota meliputi:

a.pelayanan informasi rawan bencana; www.peraturan.go.id 2018, No.1541
b.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
c.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 4

(1)Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit memuat:
1. a.penyusunan kajian risiko bencana; dan
2. b.Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.
(2)Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit memuat:
1. a.penyusunan rencana penanggulangan bencana;
2. b.pembuatan rencana kontinjensi;
3. c.pelatihan pencegahan dan mitigasi;
4. d.gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. e.pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
6. f.penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
(3)Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:
1. a.respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
2. b.respon cepat darurat bencana;
3. c.aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
4. d.pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
5. e.pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
(4)Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No.1541

Pasal 5

(1)Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi standar:
1. a.prosedur operasional penanggulangan bencana;
2. b.sarana prasarana penanggulangan bencana;
3. c.peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
4. d.pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
(2)Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan standar pelayanan pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana Daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Tata cara penerapan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan:

a.pengumpulan data;
b.penghitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan www.peraturan.go.id 2018, No.1541 pelayanan dasar;
c.penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
d.pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pasal 8

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
(3)Tim Anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

(1)Pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar sub-urusan bencana dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran daerah.
(2)Dokumen perencanaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(3)Dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
(4)Dokumen anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk APBD.

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD.
(2)Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan SPM jenis www.peraturan.go.id 2018, No.1541 pelayanan dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengalokasikan dalam belanja tidak terduga.
(3)Dalam hal alokasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pemerintah Daerah kabupaten/kota, dapat:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(4)Tata cara pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

STANDAR PELAYANAN SUB-URUSAN BENCANA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

STANDAR PELAYANAN SUB-URUSAN BENCANA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2023