DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017

Nomor: 141
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam proses percepatan penyelesaian penegasan batas daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penegasan Batas Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Nomor 5214);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Daerah adalah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3.Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4.Batas Daerah di Laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5.Batas Daerah secara Pasti di Lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
6.Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas daerah.
7.Tim Penegasan Batas Daerah Pusat yang selanjutnya disebut Tim PBD Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri.
8.Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim PBD Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
9.Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim PBD Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.
10.Para Pihak adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan/atau Tim PBD Provinsi yang berbatasan dan/atau Tim PBD Pusat.
11.Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12.Peta Dasar adalah peta yang berupa Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disingkat RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang selanjutnya disingkat LPI, dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang selanjutnya disingkat LLN.
13.Peta Batas Daerah di Darat adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 10 cm dari garis batas di atas peta yang memuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar.
14.Peta Batas Kewenangan Pengelolaan Daerah Wilayah Laut adalah peta tematik yang menggambarkan tempat kedudukan titik-titik koordinat garis batas dan garis pantai serta unsur-unsur peta dasar minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 15 cm dari garis batas di atas peta.
15.Garis Pantai adalah garis pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang tersedia pada peta dasar.

Pasal 2

(1)Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
(2)Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

BAB II

PENEGASAN BATAS DAERAH

Pasal 3

(1)Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas.
(2)Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;
2. b.peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan batas daerah;
3. c.Peta rupa bumi indonesia;
4. d.Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
5. e.citra/foto hasil penginderaan jauh (remote sensing);
6. f.kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan
7. g.dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.
(3)Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan kartometrik dan/atau survey lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah.
(4)Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.batas daerah di darat; dan
2. b.batas daerah di laut
(5)Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1)Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
1. a.penyiapan dokumen;
2. b.pelacakan batas;
3. c.pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
4. d.pembuatan Peta batas.
(2)Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan memiliki kekuatan hukum.
(3)Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan prinsip geodesi.

Pasal 5

Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

(1)Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode kartometrik.
(2)Pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan.
(3)Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara;
2. b.pemasangan pilar batas;
3. c.pengukuran posisi pilar batas; dan
4. d.pembuatan Peta batas.
(4)Hasil pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) berupa daftar titik-titik koordinat batas.
(5)Pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(6)Pemeliharaan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Pasal 7

Pengukuran dan penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengambilan/ekstraksi titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu pada peta kerja dan/atau hasil survei lapangan.

Pasal 8

Pembuatan peta batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.pembuatan kerangka peta batas dengan skala dan interval tertentu yang memuat minimal 1 (satu) segmen batas;
b.melakukan kompilasi dan generalisasi dari peta RBI dan/atau hasil survei lapangan, dan/atau data citra dalam format digital; dan
c.penambahan informasi isi dan tepi peta batas.

Pasal 9

Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 10

Penegasan batas daerah di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan penentuan titik-titik batas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam proses percepatan penyelesaian penegasan batas daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Nomor 5214);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
5.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Daerah adalah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3.Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4.Batas Daerah di Laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5.Batas Daerah secara Pasti di Lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
6.Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan titik- titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas daerah.
7.Tim Penegasan Batas Daerah Pusat yang selanjutnya disebut Tim PBD Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri.
8.Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim PBD Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
9.Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim PBD Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota.
10.Para Pihak adalah Tim PBD Kabupaten/Kota dan/atau Tim PBD Provinsi yang berbatasan dan/atau Tim PBD Pusat.
11.Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12.Peta Dasar adalah peta yang berupa Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disingkat RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang selanjutnya disingkat LPI, dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang selanjutnya disingkat LLN.
13.Peta Batas Daerah di Darat adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 10 cm dari garis batas di atas peta yang memuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar.
14.Peta Batas Kewenangan Pengelolaan Daerah Wilayah Laut adalah peta tematik yang menggambarkan tempat kedudukan titik-titik koordinat garis batas dan garis pantai serta unsur-unsur peta dasar minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 15 cm dari garis batas di atas peta.
15.Garis Pantai adalah garis pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang tersedia pada peta dasar.

Pasal 2

(1)Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
(2)Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

BAB II

PENEGASAN BATAS DAERAH

Pasal 3

(1)Penegasan Batas Daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas.
(2)Dokumen penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Undang-Undang mengenai Pembentukan Daerah dan Peta Lampirannya;
2. b.peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a terkait dengan batas daerah;
3. c.Peta rupa bumi indonesia;
4. d.Peta topografi angkatan darat, Peta badan pertanahan nasional, peta minutes dan peta-peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan penegasan batas;
5. e.citra/foto hasil penginderaan jauh (remote sensing);
6. f.kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan; dan
7. g.dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati para pihak.
(3)Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan kartometrik dan/atau survey lapangan berdasarkan kesepakatan Tim Penegasan Batas Daerah.
(4)Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.batas daerah di darat; dan
2. b.batas daerah di laut
(5)Batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1)Penegasan batas daerah di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui tahapan:
1. a.penyiapan dokumen;
2. b.pelacakan batas;
3. c.pengukuran dan penentuan posisi batas; dan
4. d.pembuatan Peta batas.
(2)Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan memiliki kekuatan hukum.
(3)Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan dengan prinsip geodesi.

Pasal 5

Penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

(1)Pelacakan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan metode kartometrik.
(2)Pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan survei lapangan.
(3)Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara;
2. b.pemasangan pilar batas;
3. c.pengukuran posisi pilar batas; dan
4. d.pembuatan Peta batas.
(4)Hasil pelacakan batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) berupa daftar titik-titik koordinat batas.
(5)Pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(6)Pemeliharaan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Pasal 7

Pasal 8

Pembuatan peta batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.pembuatan kerangka peta batas dengan skala dan interval tertentu yang memuat minimal 1 (satu) segmen batas;
b.melakukan kompilasi dan generalisasi dari peta RBI dan/atau hasil survei lapangan, dan/atau data citra dalam format digital; dan
c.penambahan informasi isi dan tepi peta batas.

Pasal 9

Tahapan penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2019

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2019

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2025