DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020

Nomor: 21
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemerataan akses air minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2020, No.406

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 11 dan angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.406

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Wali Kota.
2.Air Minum adalah air minum yang diproduksi BUMD.
3.Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara sistem penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4.Direksi adalah Direksi BUMD.
5.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
6.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
7.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8.Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
9.Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
10.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
11.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap www.peraturan.go.id 2020, No.406 meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
12.Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13.Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14.Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15.Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD dan pelanggan.
16.Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
(2)Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-rata sama dengan biaya dasar.

3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Gubernur menetapkan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah BUMD yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan cara:
1. a.menetapkan Tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari www.peraturan.go.id 2020, No.406 pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
2. b.menetapkan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
3. c.menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
(2)Penetapan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam penetapan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Gubernur mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga professional.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pelanggan BUMD dikelompokkan:
1. a.kelompok I;
2. b.kelompok II;
3. c.kelompok III; dan
4. d.kelompok Khusus.
(2)Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
(3)Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar. www.peraturan.go.id 2020, No.406
(4)Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
(5)Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
(6)Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
(7)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
(8)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

5.Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
1. a.nonkomersial;dan
2. b.komersial.
(2)Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
(2a)Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BUMD, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif www.peraturan.go.id 2020, No.406 Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
(3)Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.

6.Ketentuan Pasal 14 huruf e dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:

a.biaya operasi dan pemeliharaan;
b.biaya depresiasi atau amortisasi;
c.biaya bunga pinjaman;
d.biaya lain; dan
e.dihapus.
1. 7.Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
(2)Biaya depresiasi atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
(3)Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda, dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman. www.peraturan.go.id 2020, No.406
(4)Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional BUMD Air Minum.
(5)dihapus.

8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BUMD Air Minum dikalikan volume air terproduksi.
(2)Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
(1a)Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Daerah memedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.
(2)Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2020, No.406
(3)Kepala Daerah dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d kepada Direksi.
(4)Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.

10.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan BUMD Air Minum Direksi berpedoman pada Rencana Bisnis BUMD Air Minum dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD Air Minum dengan memperhatikan dokumen:

a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait program Sistem Penyediaan Air Minum;
b.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum; dan
c.Kebijakan strategi daerah.
1. 11.Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap pemerataan akses air minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4, angka 11 dan angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2020, No.406

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Wali Kota.
2.Air Minum adalah air minum yang diproduksi BUMD.
3.Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara sistem penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4.Direksi adalah Direksi BUMD.
5.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
6.Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
7.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8.Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
9.Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
10.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
11.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap www.peraturan.go.id 2020, No.406 meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
12.Tarif Rendah adalah Tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
13.Tarif Dasar adalah Tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
14.Tarif Penuh adalah Tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
15.Tarif Kesepakatan adalah Tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD dan pelanggan.
16.Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
(2)Pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-rata sama dengan biaya dasar.

3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Gubernur menetapkan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah BUMD yang dimiliki Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan cara:
1. a.menetapkan Tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari www.peraturan.go.id 2020, No.406 pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
2. b.menetapkan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
3. c.menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
(2)Penetapan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam penetapan Tarif batas atas dan Tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. Gubernur mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga professional.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pelanggan BUMD dikelompokkan:
1. a.kelompok I;
2. b.kelompok II;
3. c.kelompok III; dan
4. d.kelompok Khusus.
(2)Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
(3)Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar. www.peraturan.go.id 2020, No.406
(4)Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
(5)Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
(6)Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
(7)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
(8)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

5.Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) terdiri atas:
1. a.nonkomersial;dan
2. b.komersial.
(2)Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
(2a)Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BUMD, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif www.peraturan.go.id 2020, No.406 Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
(3)Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Penuh.

6.Ketentuan Pasal 14 huruf e dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Biaya usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM yang meliputi:

a.biaya operasi dan pemeliharaan;
b.biaya depresiasi atau amortisasi;
c.biaya bunga pinjaman;
d.biaya lain; dan
e.dihapus.
1. 7.Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi sampai dengan distribusi.
(2)Biaya depresiasi atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan semua beban penyusutan terhadap aset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
(3)Biaya bunga pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda, dan beban keuangan lainnya terkait dengan pinjaman. www.peraturan.go.id 2020, No.406
(4)Biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan biaya tidak terduga yang mendukung operasional BUMD Air Minum.
(5)dihapus.

8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Volume kehilangan air standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dihitung berdasarkan rata-rata volume kehilangan air hasil audit penilaian kinerja tahun sebelumnya dan kegiatan pengurangan kehilangan air di tahun berjalan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BUMD Air Minum dikalikan volume air terproduksi.
(2)Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Kepala Daerah menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
(1a)Dalam perhitungan dan penetapan Tarif berdasarkan keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Daerah memedomani Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.
(2)Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2020, No.406
(3)Kepala Daerah dapat mendelegasikan penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d kepada Direksi.
(4)Penetapan Tarif Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.

10.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk perencanaan Tarif dan pengembangan BUMD Air Minum Direksi berpedoman pada Rencana Bisnis BUMD Air Minum dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD Air Minum dengan memperhatikan dokumen:

a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terkait program Sistem Penyediaan Air Minum;
b.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum; dan
c.Kebijakan strategi daerah.
1. 11.Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7A

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 25

Pasal 28

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 7A

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 25

Pasal 28

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2023