DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 251

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan; 3. Kegiatan Usaha, Tugas Dan Fungsi; 4. Modal; 5. Pegawai; 6. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan; 7. Penggunaan Laba; 8. Dana Pensiun; 9. Asosiasi; 10. Pembubaran; 11. Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, telah dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
c.bahwa untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan penyesuain bentuk hukum sesuai ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 SALINAN - 2 – Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 11.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406); - 3 – 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS dan BUPATI GUNUNG MAS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MARUANG DUHUNG KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekusaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Maruang Duhung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pegurusan Perumda Air Minum Gunung Mas.
10.Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas serta mewakili Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Uji Kelayakan dan Kepatuian yang selanjutnya disingkat UKK adatah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas. - 4 –

Pasal 2

Maksud Pendirian Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas adalah untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

Pasal 3

Tujuan Pendirian Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi perkembangan perekonomian daerah berupa pelayanan air minum yang mempunyai persyaratan kesehatan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.terwujudnya peningkatan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas; dan
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan yang layak.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk badan hukum dan Nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum, diubah menjadi Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 5

Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas merupakan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 6

Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas melakukan kegiataan usaha di bidang usaha air minum. - 5 –

Pasal 8

Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih dan air minum serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Perumda Air Minum Maruang Duhung Kabupaten Gunung Mas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.menyelenggarakan pelayaanan umum dibidang penyediaan atau penggunaan air bersih;
b.melakukan pengembangan unit usaha lain dibidang penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat;
c.menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
d.menyelenggarakan pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.mengatur pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum;
f.melakukan pengkajian tarif air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
g.melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan dan penanganan air minum.

Isi peraturan

Teks251PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007