DokumenQanunBerlaku

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Qanun ini mengatur 43 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Nama dan Tempat Kedudukan, BAB III Maksud dan Tujuan, BAB IV Kegiatan Usaha, BAB V Jangka Waktu Berdiri, BAB VI Modal Dasar dan Modal Disetor, BAB VII Sumber Penerimaan, BAB VIII Organ Perusahaan, BAB IX Pegawai, BAB X Kerjasama, BAB XI Pengawasan Internal. BAB XII Tahun Buku dan Pelaporan, BAB XIII Penggunaan Laba, BAB XIV Ketentuan Peralihan, BAB XV Ketentuan Lain-lain, BAB XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam pengelolaan air minum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); I
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesian Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang -Qipta Keija Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); f J . tiAT M .T".v ' llL liL •1 , 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Keija dan Anggaran, Keija Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR dan BUPATI ACEH TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PEUSADA KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal 1

Dalam Qanun iniyang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3.Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. f
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Peusada adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham » Kabupaten Aceh Timur.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
8.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada. 10.Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada 11.Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada. 12.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Peusada yang wajib dibayar oleh pelanggan.
13.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Pasal 2

Ruang lingkup qanun ini, terdiri atas:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan;
c.kegiatan usaha;
d.jangka waktu berdiri;
e.modal dasar dan modal disetor;
f.sumber penerimaan;
g.organ perusahaan;
h.pegawai;
i.keija sama;
j.pengawasan internal;
k.tahun buku dan pelaporan; dan
1. 1.penggunaan laba. f -SH".'. I

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Dengan qanun ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada yang didirikan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada.
(2)Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada menjadi Perumda Tirta Peusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peralihan kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Peusada menjadi kepemilikan Perumda Tirta Peusada.
(3)Atas perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tirta Peusada berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan qanun ini.
(4)Perumda Tirta Peusada sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 4

(1)Perumda Tirta Peusada berkedudukan di kabupaten.
(2)Wilayah keija Perumda Tirta Peusada berada di kabupaten - dan dapat melakukan usaha di luar kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Perumda Tirta Peusada didirikan dengan maksud:
1. a.untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh wilayah kabupaten; dan
2. b.untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat.
(2)Tujuan pendirian Perumda Tirta Peusada adalah:
1. a.tersedianya pelayanan air minum guna memenuhi hak rakyat atas air minum;
2. b.meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
3. c.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; dan
4. d.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi kabupaten berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. . i_ . i ÿ — .. - i ~

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda Tirta Peusada melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi: »
1. a.membangun, mengelola dan mengembangkan SPAM melalui perpipaan dan non-perpipaan; i
2. b.menyelenggarakan usaha-usaha di bidang perairminuman;
3. c.menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama; dan
4. d.bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
(2)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tirta Peusada dapat melakukan:
1. a.keija sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Hukum lainnya, dan badan usaha lainnya;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
4. d.pemanfaatan dan pengelolaan aset perusahaan baik berupa tanah atau bangunan dan aset lainnya.
(3)Pelaksanaan keija sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan studi kelayakan dengan persetujuan Bupati selaku KPM dengan pertimbangan dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Tirta Peusada didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya. I_ I

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumda Tirta Peusada ditetapkan sebesar Rp.8.002.080.364 (delapan milyar dua juta delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
(2)Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Kabupaten kepada Perumda Tirta Peusada - sebesar Rp.7.700.375.364 (tujuh milyar tujuh ratus juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
(3)Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dari laba bersih perusahaan alokasi dana cadangan umum dan penyertaan modal daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai.
(4)Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *

Pasal 9

Modal dan sumber dana Perumda Tirta Peusada diperoleh dari:

a.penyertaan modal daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011