Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2021
- Nomor
- 26
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
581);
1781);
19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) diubah sebagai berikut:
Aparat pengawasan internal pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2021 MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 910 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEDOMAN PENDANAAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 A. Pendanaan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan/subkegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.
dan/atau
1) dukungan layanan operasional kesehatan: a) penyediaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, antara lain tempat cuci tangan di ruang publik, masker, hand sanitizer, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya; b) penyebarluasan informasi/sosialisasi/promosi kesehatan terkait sadar hidup sehat dan penanganan pandemi COVID-19; c) Peningkatan sistem kewaspadaan dini penanganan pandemi COVID-19; d) penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain alat pelindung diri (APD), kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, PCR kit, ventilator, HFNC dan alat uji deteksi COVID-19, oksigen, tabung oksigen, oksigen consentrator dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya; e) merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien COVID-19; f) pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator)/tracer korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan; g) penyemprotan disinfektan; h) penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP); i) penyedian tempat isolasi terpusat (isoter); j) pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19; k) pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif pandemi COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya; l) penanganan jenazah korban positif pandemi COVID- 19; dan m) penanganan kesehatan lainnya. 2) dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, antara lain: a) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19; b) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19; c) distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 ke fasilitas kesehatan; dan d) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk untuk pembayaran insentif atau honorarium kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi dari unsur TNI/Polri, bidan, serta tenaga yang diperbantukan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. 3) insentif tenaga kesehatan daerah untuk penanganan pandemi COVID-19; meliputi: a) menganggarkan kembali sisa Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) tahun anggaran 2020 pada tahun anggaran 2021; b) menggunakan sisa dana BOKT tahun anggaran 2020 untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah kinerja tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021; c) menggunakan anggaran insentif tenaga kesehatan daerah yang bersumber dari refocusing 8% (delapan persen) Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) dalam hal anggaran sisa dana BOKT tahun anggaran 2020 tidak mencukupi untuk pembayaran insentif kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan; d) mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:
e) melakukan upaya yang diperlukan guna mempercepat pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah; dan f) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah, bekerja sama dengan BPKP, melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan percepatan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani Corona Virus Disease (COVID-19) selama kegiatan berlangsung dan/atau melakukan reviu/audit setelah kegiatan/subkegiatan selesai dilaksanakan. 4) belanja kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, meliputi: a) kegiatan/subkegiatan vaksinasi COVID-19 di provinsi;
b) kegiatan/subkegiatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten/Kota;
c) kegiatan/subkegiatan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas atau fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya.
5) Belanja kegiatan/subkegiatan prioritas lainnya untuk mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan/subkegiatan pos komando (posko tingkat kelurahan), meliputi; a) pemberlakuan pembatasan kegiatan/subkegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan pandemi COVID-19 di tingkat kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; atau b) pemberlakuan pembatasan kegiatan/subkegiatan masyarakat darurat COVID-19, sesuai kebijakan pemerintah pusat.
1) pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying; 2) dukungan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 melalui restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit, rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi, bantuan modal antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan, dan/atau bantuan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) penanganan dampak ekonomi lainnya.
1) individu/Keluarga Peneriman Manfaat (KPM) dan masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi COVID-19; 2) fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau 3) instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dukungan percepatan penyelesaian program vaksinasi COVID-19.
Pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat pemberian hibah yang sudah disalurkan dengan pembebanan langsung BTT, maka dalam pelaporan keuangan dilakukan reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD. Pemberian bantuan sosial kepada individu/Keluarga Penerima Manfaat/masyarakat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat pandemi COVID-19, seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan invidu/ masyarakat lainnya.
Pemberian hibah/bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
B. Pendanaan untuk penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis.
Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah. Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 3, digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani pandemi COVID-19.
1) dalam rangka menyelenggarakan fungsi perbendaharaan atas sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, gubernur/bupati/wali kota menetapkan bendahara sumbangan penanganan pandemi COVID-19 atas usul kepala SKPD melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 2) bendahara sumbangan penanganan pandemi COVID-19 melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran sumbangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. bendahara sumbangan penanganan pandemi COVID-19 dimaksud berasal dari pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Wali Kota; 3) kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3, membuka rekening sumbangan penanganan pandemi COVID-19 melalui BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa dana penanganan pandemi COVID-19 yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, maka sisa dana dimaksud disetor ke RKUD provinsi dan kabupaten/kota; 6) tata cara pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja, sebagai berikut: a) bendahara sumbangan penanganan pandemi COVID- 19 mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas umum dan buku pembantu sekurang-kurangnya: buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu rincian objek belanja; b) berdasarkan buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud dalam huruf a), bendahara sumbangan penanganan pandemi COVID-19 mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala perangkat daerah dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; c) kepala SKPD berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dari bendahara sumbangan penanganan pandemi COVID-19, menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b) kepada BUD setiap semester paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir; d) penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf c), dilampiri:
e) berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf c), kepala SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sumbangan penanganan pandemi COVID-19 kepada PPKD; f) berdasarkan SP3B sumbangan penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam huruf e), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sumbangan penanganan pandemi COVID-19; dan g) PPK-SKPD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja sumbangan penanganan pandemi COVID- 19 berdasarkan SP2B. 7) tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja, sebagai berikut: a) kepala SKPD bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja sumbangan penanganan pandemi COVID-19 yang diterima langsung oleh SKPD; b) pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf g), disajikan pada masing-masing pos dalam laporan keuangan SKPD dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK; c) tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan d) dalam rangka penyusunan laporan keuangan, penerimaan sumbangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam bentuk uang diformulasikan dalam program dan kegiatan/subkegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional menangani pandemi COVID-19 pada provinsi dan kabupaten/kota. 8) contoh format laporan realisasi pendapatan dan belanja, SPTJM, SP3B, dan SP2B, sebagai berikut: a) contoh format laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepada Yth. PPKD selaku BUD Bersama ini kami laporkan daftar realisasi belanja atas penggunaan langsung sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang untuk bulan … (1) Tahun … (2), sebagai berikut: No. Uraian Realisasi s/d Bulan sebelumnya (Rp) Realisasi Bulan ini (Rp) Jumlah Realisasi s/d Bulan Ini (Rp) Pendapatan … (3) Pengeluaran:
… (4) Jumlah Laporan realisasi pendapatan atas sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada Provinsi dan Kabupaten/Kota … (5) yang disampaikan telah sesuai dengan bukti-bukti penerimaan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. ............., tanggal .............(6) Kepala ......... (7) .............................. (8) NIP. .................. (9) Keterangan: Tata cara pengisian format laporan realisasi pendapatan atas sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang;
b) contoh format surat pernyataan tanggung jawab mutlak SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: ........................(1)
A. Saldo Awal … (7) Rp. .............................. B. Belanja ...
Jumlah Rp........................ C. Sisa Sumbangan (A-B) Rp................................ Terdiri atas:
Bukti-bukti atas belanja tersebut dalam huruf B disimpan pada SKPD ... (8) untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ........, ................(9) Kepala .................(10) ……................. (11) NIP......................... (12) Keterangan: Tata cara pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak:
c) contoh format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) SKPD ... (1) SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) Tanggal: ....... (2) Nomor: ......... (3) Yth. Kepala SKPKD Bersama ini disampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan sumbangan yang diterima berupa uang pada SKPD ... (04) dengan uraian sebagai berikut:
a) Belanja Pegawai Rp......................... b) Belanja Barang dan Jasa Rp............................ c) Belanja Modal Rp............................
(18)…..., tanggal seperti di atas Kepala SKPD …………….. (19) ........................................ (20) NIP................................... (21) Keterangan: Tata cara pengisian format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja:
d) contoh format surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) Nama BUD :.........(1) Tanggal :.........(2) Nomor :.........(3) Tahun Anggaran :.........(4) Berdasarkan SP3B perangkat daerah … (5), nomor … (6) dan tanggal … (7), telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah:
Tata cara pengisian format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja:
1) penerimaan hibah termasuk sumbangan dalam bentuk barang yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dapat berupa: a) aset tetap; dan b) aset lancar berupa persediaan. 2) penerimaan hibah termasuk sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar pencatatan penerimaan barang; 3) mekanisme pencatatan dan pengesahan terhadap penerimaan hibah termasuk sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka 2), sebagai berikut: a) aset tetap
dan
b) aset lancar berupa persediaan
(1);
4) Contoh format SP2SB dan SPSB sebagai berikut: a) contoh format Surat Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang (SP2SB) (Kop Surat) Perangkat Daerah … (1) SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN SUMBANGAN BARANG (SP2SB) Tanggal, … (2) Nomor: … (3) Yth. Kepala SKPKD Bersama ini disampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Sumbangan Barang sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan sumbangan yang diterima berupa aset tetap/barang pakai habis … (4) dengan rincian sebagai berikut: Penerima Sumbangan Perangkat Daerah : … (5) Kode Organisasi : … (6) Pemberi Sumbangan Nama Pemberi Sumbangan : … (7) Nomor & Tanggal Dokumen : … (8) Nilai Sumbangan : … (9) ........, ................(10) Kepala .................(11) ……................. (12) NIP......................... (13) Keterangan: Tata Cara Pengisian Surat Perintah Pengesahan Sumbangan Barang:
b) contoh format Surat Pengesahan Sumbangan Barang (SPSB) SURAT PENGESAHAN SUMBANGAN BARANG (SPSB) Nama BUD :.........(1) Tanggal :.........(2) Nomor :.........(3) Tahun Anggaran :.........(4) Berdasarkan SP2SB perangkat daerah … (5), nomor … (6) dan tanggal … (7), telah disahkan sumbangan barang berupa ….
Pemberi Sumbangan Nama Pemberi Sumbangan : … (9) Nomor & Tanggal Dokumen : … (10) Nilai Sumbangan : … (11) ......., tanggal .......... (12) ............................... (13) .............................. (14) NIP......................... (15) Keterangan: Tata cara pengisian format Surat Pengesahan Sumbangan Barang:
C. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID- 19 mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa termasuk kebijakan yang secara khusus dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dalam hal terdapat kelangkaan barang/jasa, dan/atau pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan pokok dan alat-alat kesehatan melebihi standar satuan harga, maka Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada LKPP. D. Format laporan penggunaan APBD untuk penanganan pandemi COVID-19 Laporan penggunaan APBD untuk penanganan pandemi COVID-19 disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan ditembuskan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Laporan dimaksud sudah bertanda tangan basah dan diberi stempel dikirim dalam bentuk Portable Document Format (PDF) ke dalam akun surat elektronik (email) covid19@kemendagri.go.id. Volume Satuan
dst…. Sub Total .... (b) B Belanja Tidak Terduga 1. RKB ....(c)
dst…. Sub Total .... (d) Total Prioritas I (e)=(b)+(d) II Penanganan Dampak Ekonomi Kegiatan …. A Program/Kegiatan 1. Kegiatan ….(a)
dst…. Sub Total .... (b) B Belanja Tidak Terduga 1. RKB ....(c)
dst…. Sub Total .... (d) Total Prioritas II (e)=(b)+(d) III Penyediaan social safety net /jaring pengaman sosial Kegiatan …. A Program/Kegiatan 1. Kegiatan ….(a)
dst…. Sub Total .... (b) B Belanja Tidak Terduga 1. RKB ....(c)
dst…. Sub Total .... (d) Total Prioritas III (e)=(b)+(d) Total .... (f) .... (g) .... (h) KOP DAERAH LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGANAN COVID-19 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan ini dan bukti-bukti realisasi yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. No Prioritas Capaian Output Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Penyerapan (% ) Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk... .......... (i) KOP DAERAH LAPORAN PENGGUNAAN APBD UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1001 Keterangan:
MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)