DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2012

Nomor: 74
Tahun: 2012
Ditetapkan: 14 November 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
8.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN SWASTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerjasama pemerintah daerah dengan badan swasta asing yang selanjutnya disebut kerjasama adalah perikatan formal antara pemerintah daerah dengan badan swasta asing untuk bersama-sama mengelola suatu kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
6.Badan Swasta Asing yang selanjutnya disingkat BSA adalah badan usaha/lembaga berbadan hukum yang berdomisili dan didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan usaha di bidang tertentu, yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh pihak swasta di luar negeri.
7.Prakarsa kerjasama adalah usulan awal mengenai program/kegiatan yang akan dikerjasamakan.
8.Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan pemberi hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
10.Perjanjian penerusan hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan penerima penerusan hibah.
11.Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
12.Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama dengan BSA.

Pasal 3

Subjek kerjasama terdiri atas:

a.pemerintah daerah; dan
b.BSA.

Pasal 4

(1)Objek kerjasama Peraturan Menteri ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
(2)Sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.kepemudaan dan olah raga;
5. e.koperasi dan usaha kecil dan menengah;
6. f.komunikasi dan informatika;
7. g.sosial;
8. h.perpustakaan;
9. i.pertanian; dan
10. j.kehutanan.

Pasal 5

Sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk:

a.peningkatan pelayanan dasar;
b.peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
c.peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui alih pengetahuan/teknologi dan pengalaman di bidang tertentu;
d.tindaklanjut komitmen internasional; dan/atau
e.keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya harus segera dilakukan, termasuk:
1. 1.akibat bencana alam;
2. 2.bencana buatan manusia;
3. 3.bencana sosial; dan/atau
4. 4.akibat kerusakan sarana prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang:

a.melanggar peruntukan tata ruang;
b.mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c.menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mengakibatkan kerugian pada negara dan/atau daerah;
d.menyebabkan praktek monopoli atas bidang yang dikerjasamakan;
e.melakukan penetapan harga atas suatu barang yang harus dibayar;
f.melakukan tindak pidana pencucian uang; dan/atau
g.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 7

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan persyaratan:

a.sesuai dengan RPJMN dan RPJMD;
b.tidak menimbulkan ketergantungan;
c.adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan;
d.memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
e.memiliki pembagian kerja yang proporsional dalam pelaksanaannya;
f.melibatkan unsur aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaannya; dan
g.memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

(1)BSA yang bekerjasama dengan pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan:
1. a.berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia;
2. b.telah terdaftar secara sah pada instansi pemerintah di negara asal BSA paling sedikit 5 (lima) tahun;
3. c.memiliki kegiatan usaha yang jelas, sah, dan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
4. d.menjamin ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama yang berasal dari sumber yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.diutamakan memiliki pengalaman bekerjasama dengan pemerintah di negara asal BSA dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
1. a.surat keterangan yang menyatakan kebenaran keberadaan BSA dari kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal BSA ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama;
2. b.akta dan/atau dokumen yang dipersamakan perihal pendirian BSA di negara asal;
3. c.profil yang dilengkapi uraian bidang usaha dan struktur organisasi BSA;
4. d.surat keterangan yang menyatakan bahwa badan swasta asing memiliki kegiatan usaha yang jelas, sah, serta sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dari kedutaan besar negara asal BSA di Indonesia ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama;
5. e.referensi bank negara asal BSA mengenai ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama hingga berakhirnya kerjasama, yang ditandatangani pejabat bank yang berwenang dan ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama; dan
6. f.salinan naskah kerjasama BSA dengan pemerintah di negara asal dan/atau Pemerintah Republik Indonesia bagi BSA yang telah berpengalaman bekerjasama dengan pemerintah di negara asal dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
(3)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan dilegalisir oleh kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal dokumen diterbitkan.

Pasal 9

(1)Kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang melibatkan lebih dari 1 (satu) provinsi dikoordinasikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2)Kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang melibatkan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur.

BAB IV

TIM KOORDINASI

Pasal 10

(1)Menteri membentuk Tim Koordinasi untuk pengendalian kerjasama pemerintah daerah dengan BSA.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.menilai kerangka acuan kerjasama, studi kelayakan, dan rencana kerjasama;
2. b.membahas dan menyempurnakan rancangan naskah kerjasama yang disusun pemerintah daerah bersama BSA;
3. c.memberikan saran terhadap proses seleksi BSA dalam hal prakarsa kerjasama diajukan oleh pemerintah daerah;
4. d.melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
5. e.memberikan rekomendasi BSA yang layak bekerjasama dengan pemerintah daerah;
6. f.membahas dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahunan yang disusun pemerintah daerah bersama BSA;
7. g.melakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama; dan
8. h.melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
(3)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua : Sekretaris Jenderal
2. b.Sekretaris : Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
3. c.Anggota : Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait
(4)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
8.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN SWASTA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerjasama pemerintah daerah dengan badan swasta asing yang selanjutnya disebut kerjasama adalah perikatan formal antara pemerintah daerah dengan badan swasta asing untuk bersama-sama mengelola suatu kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
2.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
6.Badan Swasta Asing yang selanjutnya disingkat BSA adalah badan usaha/lembaga berbadan hukum yang berdomisili dan didirikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjalankan usaha di bidang tertentu, yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh pihak swasta di luar negeri.
7.Prakarsa kerjasama adalah usulan awal mengenai program/kegiatan yang akan dikerjasamakan.
8.Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali.
9.Perjanjian hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan pemberi hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
10.Perjanjian penerusan hibah adalah dokumen perjanjian untuk penerusan hibah atau dokumen lain yang dipersamakan antara Pemerintah dan penerima penerusan hibah.
11.Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
12.Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Pasal 2

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama dengan BSA.

Pasal 3

Subjek kerjasama terdiri atas:

a.pemerintah daerah; dan
b.BSA.

Pasal 4

(1)Objek kerjasama Peraturan Menteri ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.
(2)Sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.kepemudaan dan olah raga;
5. e.koperasi dan usaha kecil dan menengah;
6. f.komunikasi dan informatika;
7. g.sosial;
8. h.perpustakaan;
9. i.pertanian; dan
10. j.kehutanan.

Pasal 5

Sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk:

a.peningkatan pelayanan dasar;
b.peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah;
c.peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui alih pengetahuan/teknologi dan pengalaman di bidang tertentu;
d.tindaklanjut komitmen internasional; dan/atau
e.keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaannya harus segera dilakukan, termasuk:
1. 1.akibat bencana alam;
2. 2.bencana buatan manusia;
3. 3.bencana sosial; dan/atau
4. 4.akibat kerusakan sarana prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang:

a.melanggar peruntukan tata ruang;
b.mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
c.menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mengakibatkan kerugian pada negara dan/atau daerah;
d.menyebabkan praktek monopoli atas bidang yang dikerjasamakan;
e.melakukan penetapan harga atas suatu barang yang harus dibayar;
f.melakukan tindak pidana pencucian uang; dan/atau
g.bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN KERJASAMA

Pasal 7

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan persyaratan:

a.sesuai dengan RPJMN dan RPJMD;
b.tidak menimbulkan ketergantungan;
c.adanya alih teknologi dan/atau pengetahuan;
d.memiliki perencanaan dan sumber pembiayaan yang jelas;
e.memiliki pembagian kerja yang proporsional dalam pelaksanaannya;
f.melibatkan unsur aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaannya; dan
g.memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

(1)BSA yang bekerjasama dengan pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan:
1. a.berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia;
2. b.telah terdaftar secara sah pada instansi pemerintah di negara asal BSA paling sedikit 5 (lima) tahun;
3. c.memiliki kegiatan usaha yang jelas, sah, dan sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan;
4. d.menjamin ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama yang berasal dari sumber yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.diutamakan memiliki pengalaman bekerjasama dengan pemerintah di negara asal BSA dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
1. a.surat keterangan yang menyatakan kebenaran keberadaan BSA dari kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal BSA ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama;
2. b.akta dan/atau dokumen yang dipersamakan perihal pendirian BSA di negara asal;
3. c.profil yang dilengkapi uraian bidang usaha dan struktur organisasi BSA;
4. d.surat keterangan yang menyatakan bahwa badan swasta asing memiliki kegiatan usaha yang jelas, sah, serta sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dari kedutaan besar negara asal BSA di Indonesia ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama;
5. e.referensi bank negara asal BSA mengenai ketersediaan dana untuk pembiayaan kerjasama hingga berakhirnya kerjasama, yang ditandatangani pejabat bank yang berwenang dan ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota dari daerah yang akan bekerjasama; dan
6. f.salinan naskah kerjasama BSA dengan pemerintah di negara asal dan/atau Pemerintah Republik Indonesia bagi BSA yang telah berpengalaman bekerjasama dengan pemerintah di negara asal dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
(3)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dalam Bahasa Inggris diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dan dilegalisir oleh kedutaan besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di negara asal dokumen diterbitkan.

Pasal 9

(1)Kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang melibatkan lebih dari 1 (satu) provinsi dikoordinasikan oleh Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2)Kerjasama pemerintah daerah dengan BSA yang melibatkan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur.

BAB IV

TIM KOORDINASI

Pasal 10

(1)Menteri membentuk Tim Koordinasi untuk pengendalian kerjasama pemerintah daerah dengan BSA.
(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.menilai kerangka acuan kerjasama, studi kelayakan, dan rencana kerjasama;
2. b.membahas dan menyempurnakan rancangan naskah kerjasama yang disusun pemerintah daerah bersama BSA;
3. c.memberikan saran terhadap proses seleksi BSA dalam hal prakarsa kerjasama diajukan oleh pemerintah daerah;
4. d.melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
5. e.memberikan rekomendasi BSA yang layak bekerjasama dengan pemerintah daerah;
6. f.membahas dan menyempurnakan Rencana Kerja Tahunan yang disusun pemerintah daerah bersama BSA;
7. g.melakukan pembinaan dan pengawasan kerjasama; dan
8. h.melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
(3)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua : Sekretaris Jenderal
2. b.Sekretaris : Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri
3. c.Anggota : Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait
(4)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014