DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1143);
9.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1350); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.
2.Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan.
3.Penggerakan Swadaya Masyarakat adalah kegiatan menyuluh, melatih, dan mendampingi masyarakat untuk pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat, dan pemantapan kemandirian masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif, sejahtera, dan berdaya saing.
4.Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5.Standar Kompetensi adalah rumusan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
7.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
8.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
9.Kompetensi Inti adalah Kompetensi Teknis yang terdiri dari kumpulan unit Kompetensi yang harus/wajib dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentu.
10.Kompetensi Pilihan adalah Kompetensi Teknis yang terdiri dari kumpulan unit Kompetensi yang bersifat pilihan untuk mendukung kompetensi inti.
11.Pengemasan Kompetensi Jabatan adalah pengelompokan unit Kompetensi Inti dan pilihan yang harus dikuasai sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
12.Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi tertentu.
13.Materi Uji adalah instrumen untuk menggali kompetensi antara lain berupa panduan penilaian portofolio, panduan wawancara, panduan demonstrasi, panduan simulasi, panduan uji lisan, dan naskah uji tulis.
14.Tempat Uji Kompetensi adalah tempat yang memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji Kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji Kompetensi yang akan dilaksanakan.
15.Lembaga Uji Kompetensi adalah unit yang dibentuk di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang bertugas untuk menangani Uji Kompetensi bagi Penggerak Swadaya Masyarakat di Pusat dan Daerah.
16.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
17.Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja.
18.Asesor Kompetensi adalah pelaksana pengujian kompetensi teknis yang telah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikat Profesi.
19.Kepala Badan adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa.
20.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
21.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

(1)Penetapan Standar Kompetensi dan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan kesesuaian kompetensi dengan jabatannya.
(2)Penetapan Standar Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Standar Kompetensi dan Uji Kompetensi ini meliputi:

a.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
b.Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagai dasar dilakukan Pengemasan Kompetensi disesuaikan dengan jenjang jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat tingkat keahlian.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat tingkat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama/Pertama;
2. b.Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/Muda;
3. c.Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya/Madya; dan
4. d.Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama.

Pasal 5

(1)Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat digunakan sebagai pedoman:
1. a.penyusunan skema sertifikasi dan materi Uji Kompetensi untuk pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan promosi, pengangkatan penyesuaian pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, dan kenaikan jenjang Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. b.penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan
3. c.pembinaan dan peningkatan kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat.
(2)Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Kompetensi Manajerial;
2. b.Kompetensi Sosial Kultural; dan
3. c.Kompetensi Teknis.

Pasal 6

(1)Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.integritas;
2. b.kerjasama;
3. c.komunikasi;
4. d.orientasi pada hasil;
5. e.pelayanan publik;
6. f.pengembangan diri dan orang lain;
7. g.mengelola perubahan; dan
8. h.pengambilan keputusan.
(2)Standar Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan perekat bangsa.
(3)Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Standar Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.Kompetensi Inti; dan
2. b.Kompetensi Pilihan.
(2)Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
(3)Kompetensi Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih sesuai dengan minat dan keahliannya pada jenjang jabatan yang akan diduduki dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) unit Kompetensi Pilihan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.
(4)Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat meliputi:
1. a.pegawai negeri sipil yang akan diangkat pertama kali pada Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. b.pegawai negeri sipil yang akan diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
3. c.Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang akan diangkat melalui promosi;
4. d.Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi; dan
5. e.pegawai negeri sipil dari jabatan lain yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui penyesuaian.
(2)Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berasal dari:
1. a.Kementerian;
2. b.kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian; dan
3. c.perangkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
(2)Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d harus:
1. a.memiliki angka kredit paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan di atasnya; dan
2. b.melakukan kegiatan pada standar Kompetensi Teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki.
(3)Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), peserta Uji Kompetensi harus memenuhi persyaratan lain untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Kementerian dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diusulkan oleh pimpinan unit kerja calon peserta kepada sekretaris direktorat jenderal atau sekretaris badan masing-masing.
(2)Sekretaris direktorat jenderal atau sekretaris badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap usulan calon peserta Uji Kompetensi.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia pada Kementerian sebagai dasar penetapan calon peserta Uji Kompetensi.
(4)Penetapan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi pelatihan masyarakat.
(5)Penetapan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Pasal 11

(1)Calon peserta Uji Kompetensi yang berasal dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian lainnya, perangkat daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah memenuhi persyaratan mengajukan usulan kepada pimpinan unit kerja calon peserta.
(2)Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat tingkat ahli pertama, tingkat ahli muda, tingkat ahli madya, dan tingkat ahli utama diverifikasi oleh pimpinan unit kerja.
(3)Usulan calon peserta Uji Kompetensi yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kepegawaian Kementerian melalui pimpinan tinggi pratama pengembangan sumber daya manusia pada Kementerian.
(4)Usulan calon peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Kementerian.
(5)Penetapan peserta Uji Kompetensi oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa.
(6)Penetapan peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian untuk dilakukan Uji Kompetensi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…