DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengisi kekosongan hukum di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2017 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Pasal 3 ayat

(2);
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
4.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.
5.Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara.
6.Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, atau diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
7.Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau ke luar negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji, atau alasan lain yang serupa dengan itu.
8.Pejabat adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pada Kementerian.
10.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
11.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrasi pada Kementerian.
13.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14.Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Kementerian.
15.Pejabat Definitif adalah pegawai aparatur sipil negara/pejabat pemerintahan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dan administrasi yang telah secara resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan untuk menduduki jabatan negeri.
16.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
17.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

(1)Pengaturan mengenai tata cara penunjukkan dan pengangkatan Plt. dan Plh. di lingkungan Kementerian dimaksudkan untuk ketertiban administrasi kepegawaian dan memberikan pedoman bagi pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang.
(2)Pengaturan mengenai tata cara penunjukkan dan pengangkatan Plt. dan Plh. di lingkungan Kementerian bertujuan untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta memberikan motivasi pengembangan diri pegawai agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam organisasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.persyaratan dan tata cara penunjukan;
b.kewenangan;
c.surat perintah;
d.masa berlaku; dan
e.tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

Pasal 4

(1)Jabatan di Kementerian terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrasi; dan
3. c.Jabatan Fungsional.
(2)Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, meliputi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan dan Staf Ahli; dan
2. b.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, meliputi Kepala Biro, Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Balai Besar.
(3)Jabatan Administrasi terdiri atas:
1. a.Jabatan Administrator, meliputi Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Kepala Balai; dan
2. b.Jabatan Pengawas, meliputi Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENUNJUKAN

Pasal 5

(1)Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang kosong karena pejabatnya berhalangan tetap ditunjuk Pejabat sebagai Plt.
(2)Pejabat sebagai Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.untuk jabatan:
  1. 1.Pimpinan Tinggi Madya, setara atau menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan fungsional Ahli Utama;
  2. 2.Pimpinan Tinggi Pratama, setara atau menduduki Jabatan Administrator atau jabatan fungsional Ahli Utama atau Ahli Madya;
  3. 3.Administrator, setara atau menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional Ahli Muda dan/atau Penyelia; dan
  4. 4.Pengawas, setara atau menduduki jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan/atau Mahir.
2. b.cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas;
3. c.memiliki penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
4. d.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 6

(1)Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. ditetapkan dengan surat perintah:
1. a.Menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Administrator dan Pengawas.
(2)Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pejabat definitif dinyatakan berhalangan tetap sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt.:

a.tidak dilantik;
b.tidak diambil sumpah jabatan; dan
b.tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya.

Pasal 9

(1)Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang kosong karena pejabatnya berhalangan hadir sementara paling kurang 7 (tujuh) hari kerja, ditunjuk pejabat lain dalam unit kerjanya sebagai Plh.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.untuk jabatan:
  1. 1.Pimpinan Tinggi Madya, setara atau menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan fungsional Ahli Utama;
  2. 2.Pimpinan Tinggi Pratama, setara atau menduduki Jabatan Administrator atau jabatan fungsional Ahli Madya;
  3. 3.Administrator, setara atau menduduki Jabatan Pengawas atau jabatan fungsional Ahli Muda dan/atau Penyelia; dan
  4. 4.Pengawas, setara atau menduduki jabatan pelaksana atau Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan/atau Mahir.
2. b.cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas; dan
3. c.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 10

(1)Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. ditetapkan dengan surat perintah:
1. a.Menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Jabatan Administrator dan Pengawas.
(2)Dalam hal berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mendadak/tidak direncanakan, atasan langsung dapat menunjuk Plh. pejabat secara langsung.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…