DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 980);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN ADMINISTRASI DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 980) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Jabatan di Kementerian terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrasi; dan
3. c.Jabatan Fungsional.
(2)Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi madya, meliputi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan dan Staf Ahli; dan
2. b.Jabatan Pimpinan Tinggi pratama, meliputi kepala biro, direktur, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris badan, kepala pusat, inspektur, dan kepala balai besar.
(3)Jabatan Administrasi terdiri atas:
1. a.Jabatan Administrator, meliputi kepala bagian dan kepala balai; dan
2. b.Jabatan Pengawas, meliputi kepala subbagian.
  1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang kosong karena pejabatnya berhalangan tetap ditunjuk Pejabat sebagai Plt.
(2)Pejabat sebagai Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.untuk Jabatan:
  1. 1.Pimpinan Tinggi madya dapat ditunjuk dari jabatan yang setara, menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama, atau jabatan fungsional ahli utama;
  2. 2.Pimpinan Tinggi pratama dapat ditunjuk dari jabatan yang setara, menduduki Jabatan Administrator, jabatan fungsional ahli utama, atau jabatan fungsional ahli madya;
  3. 3.Administrator dapat ditunjuk dari jabatan yang setara, menduduki Jabatan Pengawas, jabatan fungsional ahli madya, atau jabatan fungsional ahli muda; dan
  4. 4.Pengawas dapat ditunjuk dari jabatan yang setara atau menduduki jabatan fungsional ahli pertama.
2. b.cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas;
3. c.memiliki penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik; dan
4. d.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang kosong karena pejabatnya berhalangan hadir sementara ditunjuk pejabat lain dalam unit kerjanya sebagai Plh.
(2)Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.untuk jabatan:
  1. 1.Pimpinan Tinggi madya dapat ditunjuk dari jabatan yang setara, menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pratama, atau jabatan fungsional ahli utama;
  2. 2.Pimpinan Tinggi pratama dapat ditunjuk dari jabatan yang setara, menduduki Jabatan Administrator, jabatan fungsional ahli utama, atau jabatan fungsional ahli madya;
  3. 3.Administrator dapat ditunjuk dari jabatan yang setara, menduduki Jabatan Pengawas, jabatan fungsional ahli madya, atau jabatan fungsional ahli muda; dan
  4. 4.Pengawas dapat ditunjuk dari jabatan yang setara atau menduduki jabatan fungsional ahli pertama.
2. b.cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas; dan
3. c.tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin.
  1. 5.Ketentuan ayat (2) Pasal 10 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pejabat yang ditunjuk sebagai Plh. ditetapkan dengan surat perintah:
1. a.Menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
2. b.pejabat pimpinan tinggi pratama untuk Jabatan Administrator dan Pengawas.
(2)Dihapus.

6.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pejabat Plt. atau Plh. melaksanakan tugas dan fungsi yang sama dengan kewenangan pejabat definitif, kecuali:
1. a.mengambil kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada anggaran; dan/atau
2. b.menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi dan kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai, dan mutasi lainnya.
(2)Kewenangan Plt. dan Plh. meliputi:
1. a.Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
3. c.menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
4. d.menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
5. e.menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
6. f.menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
7. g.menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
8. h.memberikan tugas/izin belajar;
9. i.memberikan izin mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi; dan
10. j.mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
(3)Pejabat Plt. untuk jabatan yang sedang diduduki tidak berwenang melimpahkan jabatannya sebagai Plt.
(4)Dalam hal Plt. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi, pelaksanaan tugas dan fungsi Plt. dilakukan oleh atasan langsung.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Surat Perintah penunjukan sebagai Plt. berlaku sampai dengan:
1. a.Pejabat definitif telah ditetapkan;
2. b.Pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. untuk waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta dapat diperpanjang paling banyak untuk 1 (satu) kali penugasan;
3. c.Pejabat sebagai Plt. dipromosikan atau dimutasikan ke jabatan lain;
4. d.Pejabat sebagai Plt. tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
5. e.Pejabat sebagai Plt. dijatuhi hukuman disiplin; atau
6. f.Pejabat sebagai Plt. ditetapkan sebagai tersangka.
(2)Surat Perintah penunjukan sebagai Plh. berlaku sampai dengan:
1. a.Pejabat definitif aktif bekerja kembali;
2. b.Pejabat yang tunjuk sebagai Plh. ditetapkan untuk waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
3. c.Pejabat sebagai Plh. dipromosikan atau dimutasikan ke jabatan lain;
4. d.Pejabat sebagai Plh. tidak dapat melaksanakan tugas karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
5. e.Pejabat sebagai Plh. dijatuhi hukuman disiplin; atau
6. f.Pejabat sebagai Plh. ditetapkan sebagai tersangka.
(3)Dalam hal terjadi perubahan organisasi yang berakibat perubahan nomenklatur jabatan, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif yang baru berdasarkan nomenklatur jabatan yang baru tersebut. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2024 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Œ ABDUL HALIM ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…