DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian 2020, No.1028 Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020, No.1028 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
7.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1279); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1279) diubah sebagai berikut: 2020, No.1028
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
(2)Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan cara:
1. a.penerbitan SKTJM;
2. b.penerbitan SKP2KS; dan
3. c.penerbitan SKP2K.
  1. 2.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti Kerugian Negara. 2020, No.1028

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 membentuk TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua dan anggota TPKN.
(2a)TPKN yang dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja harus ada unsur dari satuan kerja dan dapat melibatkan dari satuan kerja lain di Kementerian.
(2b)TPKN yang dibentuk oleh Atasan Kepala Satuan Kerja minimal setingkat di bawah unit utama bersangkutan, dan dapat melibatkan dari satuan kerja lain di Kementerian.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggota TPKN harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
1. a.pejabat/pegawai yang jabatannya setingkat atau lebih tinggi dengan Pihak Yang Merugikan; dan/atau
2. b.memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang penyelesaian Kerugian Negara.
(2)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan Kerugian Negara yang terjadi dengan 2020, No.1028 mempertimbangkan besaran Kerugian Negara, waktu, dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.
(3)Pembentukan TPKN oleh Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja yang ditandatangani atas nama Menteri selaku PPKN.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja harus menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut:
1. a.menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan formulir 11; atau
2. b.tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan formulir 12.
(2)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
(3)Untuk melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara hanya yang berhubungan erat dengan materi pemeriksaan yang tidak disetujui.
(4)Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPKN memperbaiki materi atas laporan hasil pemeriksaan sebelumnya dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukung 2020, No.1028 dari pemeriksaan ulang kepada pejabat yang membentuknya.
(5)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pejabat yang membentuk TPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang dilaksanakan sesuai dengan formulir 13.
(6)Format formulir 11, formulir 12, dan formulir 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disetujui, Kepala Satuan Kerja, atau Atasan Kepala Satuan Kerja segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
(2)Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(3)Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM. 2020, No.1028
(4)SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan formulir 14 atau formulir 15.
(5)SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
2. b.jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
3. c.cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
4. d.pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
5. e.pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
(6)Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilaksanakan sesuai dengan formulir 16 disertai dengan:
1. a.daftar barang yang menjadi jaminan;
2. b.bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
3. c.surat kuasa menjual/melelang yang dilaksanakan sesuai dengan formulir 17.
(7)Format formulir 14, formulir 15, formulir 16, dan formulir 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2020, No.1028 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2020 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…