Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2019
- Nomor
- 20
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 62
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Tuntutan ganti kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian diselesaikan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara dan TPKN. BAB II INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA
BAB II
Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Kementerian bersumber dari:
Kepala Satuan Kerja atau Atasan Kepala Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajiban verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ringan teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB III PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara
BAB III
Berdasarkan Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Menteri selaku PPKN bertanggung jawab menyelesaikan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Kementerian dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Negara
dan/atau
Membuka PDF…