DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794); MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN
5.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Urusan Pemerintahan adalah kekuasan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2.Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
6.Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GWPP

Pasal 2

(1)Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi tahun anggaran 2024 kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi.
(2)Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:
  1. 1.penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
  2. 2.Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
2. b.pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dalam bentuk dukungan manajemen terhadap kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 GWPP melakukan:

a.sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
b.penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; dan
c.koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 5

(1)Dalam menyelenggarakan dukungan manajemen terhadap kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi GWPP berwenang menetapkan pengelola keuangan Dekonsentrasi.
(2)Pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; dan
2. b.bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.

Pasal 6

Penetapan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada:

a.Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
b.menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat penggantian pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, GWPP menetapkan penggantian pengelola keuangan dan disampaikan kepada:

a.Menteri melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
b.menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP, Menteri menyelenggarakan koordinasi dengan melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya dan GWPP yang mendapat pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi dengan kegiatan penyampaian:
1. a.arah kebijakan; dan
2. b.rencana program, kegiatan, dan anggaran, penyelenggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP.

Pasal 9

Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP berpedoman pada norma, standar prosedur, kriteria, dan kebijakan Pemerintah Pusat serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 10

Petunjuk teknis penyelenggaraan Dekonsentrasi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2024 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Rincian daerah penerima pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…