DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192); MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN
6.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4.Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
6.Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GWPP

Pasal 2

(1)Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi tahun anggaran 2023 kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi.
(2)Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:
  1. 1.penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota; dan
  2. 2.Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
2. b.pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
(2)Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dukungan manajemen.

Pasal 4

(1)GWPP dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melakukan:
1. a.sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
2. b.penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi;
3. c.koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
4. d.penetapan pengelola keuangan dekonsentrasi meliputi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, dan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
(2)GWPP memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi mengenai penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.

Pasal 5

(1)Penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai kewenangan untuk menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
(2)Penetapan pengelola keuangan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d disampaikan kepada:
1. a.Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
2. b.menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
(3)Dalam hal terdapat penggantian pengelola keuangan, GWPP menetapkan penggantian pengelola keuangan dan disampaikan kepada:
1. a.Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
2. b.menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 6

Petunjuk teknis penyelenggaraan dekonsentrasi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran 2023 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

Ketentuan mengenai rincian daerah penerima pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

(1)Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
(2)Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup antardaerah kabupaten/kota.
(3)Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)Penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
(2)Kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
2. b.perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
3. c.pembangunan kawasan transmigrasi;
4. d.fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
5. e.pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
6. f.pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 10

(1)Gubernur dan/atau bupati/wali kota dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan:
1. a.sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
2. b.penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; dan
3. c.koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
4. d.mengusulkan pengelola keuangan dekonsentrasi meliputi kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, dan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
(2)Gubernur dan/atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi mengenai penyelenggaraan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.
(3)Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.

Pasal 11

(1)Usulan pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2)Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai kewenangan untuk menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan surat perintah membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
(3)Penetapan pengelola keuangan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada:
1. a.Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
2. b.menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
(4)Dalam hal terdapat penggantian pengelola keuangan, GWPP menetapkan penggantian pengelola keuangan dan disampaikan kepada:
1. a.Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
2. b.menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…