Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2017
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 53
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah DRAFTED 02082017 SALINAN http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_17_tahun_2017 Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. .Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4890);
5533); http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_17_tahun_2017
630);
463);
43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_17_tahun_2017 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 763); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_17_tahun_2017
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_17_tahun_2017
Adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_17_tahun_2017 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
BAB IV SUMBER INFORMASI DAN TIMBULNYA KERUGIAN NEGARA
BAB IV
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_17_tahun_2017
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_17_tahun_2017
Dalam hal melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang dilakukan oleh Bendahara atau Pegawai Negeri bukan Bendahara yang sedang melaksanakan tugas belajar dan mengalami kegagalan tugas belajar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Kementerian. BAB V TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
BAB V
Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
1) Keputusan Pengangkatan Bendahara; 2) laporan dan kronologis dari Bendahara atau hasil pemeriksaan terjadinya Kerugian Negara; 3) Berita Acara Pemeriksaan Kas; 4) Register Penutupan Buku Kas; 5) surat keterangan sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari KPA; 6) rekening koran bank; 7) foto kopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; 8) surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; 9) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; 10) surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau pengadilan; 11) menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan 12) lain-lain keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara.
1) Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Lain; 2) laporan dan kronologis terjadinya Kerugian Negara Bendahara Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain atau hasil pemeriksaan terjadinya Kerugian Negara; 3) kapan terjadinya Kerugian Negara; http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_17_tahun_2017 4) identitas Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lain yang mengakibatkan Kerugian Negara; 5) jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, tahun perolehan, sumber perolehan barang inventaris BMN dan hal yang diperlukan lainnya. 6) surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; 7) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisan dalam hal Kerugian Negara terjadi karena pencurian atau perampokan; 8) surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau pengadilan; 9) menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; dan 10) lain-lain keterangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuktikan adanya Kerugian Negara.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)