DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan sertaperencanaan,penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
4.Unit Kerja Mandiri adalah Unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan entitas akuntansi sebagai unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang yang wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi.
5.Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasiyang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
6.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7.Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
8.Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertujuan untuk mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri dan Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif, efisien sehingga tercapai tujuan organisasi.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1)Menteri berwenang melakukan pengendalian penyelenggaraan program KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilaksanakan melalui SPIP.
(2)Unitkerjamandiri bertanggung jawab menyelenggarakan SPIP sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 4

(1)SPIP terdiri atas unsur:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.pemantauan pengendalian intern.
(2)Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris JenderalKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2)Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Untuk penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas SPIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri dan Satuan Tugas pada masing-masing unit kerja mandiri yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja mandiri.

Pasal 7

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkoordinasi dengan BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka mewujudkan SPI di lingkungan Kementerian yang efektif, efisien, dan handal diperlukan pembinaan secara berkelanjutan.
(2)Pembinaan terhadap penyelenggaraan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
(3)Pembinaan terhadap penyelenggaraan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPI;
2. b.sosialisasi SPI;
3. c.pendidikan dan pelatihan SPI;
4. d.pembimbingan dan konsultasi SPI; dan
5. b.peningkatan kompetensi auditor APIP.

Pasal 9

(1)Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPI di lingkungan Kementerian dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPI.
(2)Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Jenderal.
(3)Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.audit;
2. b.reviu;
3. c.evaluasi;
4. d.pemantauan; dan
5. e.kegiatan pengawasan lainnya.
(4)Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPI oleh Inspektur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala terhadap seluruh unit eselon I dan jajarannya.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pimpinan unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP.
(2)Penyelenggaraan SPIP pada unit kerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
(3)Pimpinan unit kerja mandiri wajib melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal pada setiap awal bulan Desember.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008