Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks Desa Membangun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ranc. 070116 0948 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN SALINAN http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB II
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 BAB III Komponen Indeks Desa Membangun Bagian Kesatu Komponen Indeks Desa Membangun
BAB III
1) Kebiasaan gotong royong di desa; 2) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar; 3) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan 4) Terdapat kelompok kegiatan olahraga. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
1) Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis; 2) Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan 3) Terdapat keragaman agama di Desa.
1) Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan; 2) Partisipasi warga mengadakan siskamling; 3) Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa; 4) Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan 5) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
1) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa; 2) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan 3) Terdapat penduduk yang bunuh diri.
1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit; 2) Tersedia tenaga kesehatan bidan; 3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan 4) Tersedia tenaga kesehatan lain.
1) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan 2) Tingkat aktivitas posyandu. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
1) Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer; 2) Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan 3) Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
1) Kegiatan pemberantasan buta aksara; 2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini; 3) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC; dan 4) Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
1) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan 2) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
1) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan 2) Terdapat tempat pembuangan sampah. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
1) Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat; 2) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan 3) Terdapat akses internet.
1) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen); 2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
1) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta); 2) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan 3) Akses penduduk ke kredit. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
dan
1) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum); 2) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan 3) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).
1) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan 2) Terdapat sungai yang terkena limbah.
1) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan 2) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Bagian Kedua Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun
IDM = 𝟏 𝟑 ( IKS + IKE + IKL ) http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 BAB IV STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA
BAB IV
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 BAB V PENGELOLAAN INDEKS DESA MEMBANGUN Bagian kesatu Pembaharuan Data Indeks Desa Membangun
BAB V
Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama kali bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Bagian kedua Pengelolaan Indeks Desa Membangun
BAB VI PEMBIAYAAN
BAB VI
Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. MARWAN JAFAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 300 http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN PEDOMAN INDEKS DESA MEMBANGUN A. LATAR BELAKANG Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status tersebut akan mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri, dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Maka dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan Desa itu. Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik Desa yang senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Undang-Undang Desa memberi jalan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan mandiri. Kewenangan Desa ditegaskan di dalam Undang-Undang Desa untuk memperkuat posisi Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat menjadi pendorong kuat bagi Desa untuk maju dan mandiri. Di sini, paradigmatik Desa Membangun diteguhkan dengan cara mewujudkan pernyataan Desa sebagai subyek pembangunan ke dalam praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyebutan nama Indeks Desa Membangun ditujukan untuk memperkuat semangat ini. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasar konsepsi bahwa Desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam konteks dinamika Desa, perubahan sosial, ekonomi dan ekologi Desa yang terjadi tidaklah berdiri sendiri. Proses perubahan melibatkan banyak dimensi (multidimensi), tidak hanya Desa sebagai “unit wilayah” tetapi juga keterkaitan antar Desa, maupun pengaruh dari kluster yang lebih luas seperti kawasan, regional, nasional bahkan global. Perubahan demografi, peningkatan ataupun penurunan jumlah penduduk tidaklah semata mata aspek ekonomi (faktor urbanisasi, misalnya) melainkan juga melibatkan aspek aspek sosial, seperti nilai nilai budaya, atau situasi ekologi (lingkungan) yang sulit menopang kehidupan sehari hari bagi penduduk. Kenyataan ini membutuhkan pemahaman yang tepat sebagai salah satu basis untuk merumuskan isu isu desa dan pilihan pilihan kebijakan/program/kegiatan. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. Data http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Indeks Desa Membangun untuk pertama kali, dan berlaku sebagai Data Dasar Pembangunan Desa (baseline) adalah sesuai dengan jumlah Desa berdasar Podes Tahun 2014 tersebut. Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Desa sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi intrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian Desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain. Melalui Indeks Desa Membangun status kemajuan dan kemandirian Desa tergambar dengan status Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Sembada), Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada), Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa Madya), Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya) dan Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pratama). Klasifikasi yang lebih luas dalam 5 jenis status Desa diperlukan untuk mengakomodir keragaman dan kedalaman isu isu yang melekat di Desa. Seperti diketahui bersama, isu-isu Desa sejauh ini merupakan isu yang kompleks. Tantangannya adalah merepresentasikan kompleksitas itu ke dalam status, sehingga perumusan isu dan targeting (fokus dan lokus) lebih terarah dan terpusat. Alasan lain adalah menghindari moral hazard dalam mencapai sasaran sasaran pembangunan desa sehingga tidak mengulangi praktek-praktek pembangunan yang serba bias dan merugikan kehidupan Desa. B. TUJUAN
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
C. METODE PENYUSUNAN INDEKS DESA MEMBANGUN Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator. Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.
Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) : Keterangan : IDM = Indeks Desa Membangun IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKS = Indeks Ketahanan Sosial Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1. Y = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑋 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 (𝑋) Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) X = Indikator (X) IDM = 𝟏 𝟑 ( IKL + IKE + IKS ) http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:
http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
D. PENUTUP Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun yang mencakup 73.709 Desa berdasar data Potensi Desa Tahun 2014 telah dipublikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk pertama kali pada 19 Oktober 2015, yakni bersamaan dengan launching Indeks Desa Membangun. Hasil penghitungan IDM dikelompokkan berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Pulau Pulau Besar, dan kawasan atau kecamatan. Setiap unit pengelompokan dapat diperoleh rata rata Indeks Desa Membangun (IDM). Pembagian kelompok dilakukan sesuai dengan kepentingan penggunaan IDM. Penghitungan Indeks Desa Membangunan secara nasional diperoleh dari indeks rata rata nasional adalah 0,5662. Indeks ini menandakan status kemajuan dan kemandirian Desa secara nasional dalam status Desa Tertinggal bila dibandingkan dengan batas ambang batas status tertinggal (≤ 0,5989). Hal ini juga berarti mayoritas Desa di Indonesia didominasi oleh Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya). Untuk Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) berjumlah 33.592 Desa (46%) dan Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) berjumlah 13.453 Desa (18%). Sedangkan jumlah Desa memiliki status Desa Mandiri (Desa Sembada) terdapat 174 Desa (0,24%), sementara Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah 3.608 Desa (5%) dan Desa Berkembang (Desa Madya) 31% atau 22.882 desa. Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun tersebut memberi pesan penting akan pentingnya kerja strategis dan tindakan yang cepat dan tepat dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Demikian Pedoman Indeks Desa Membangun ini disusun untuk kepentingan memaksimalkan upaya dan sumber daya dalam meningkatkan martabat kehidupan Desa di dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 INDIKATOR DESA MEMBANGUN NO INDEKS DESA MEMBANGUN DIMENSI INDIKATOR 1 KETAHANAN SOSIAL KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan 1 Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit 2 Tersedia tenaga kesehatan bidan 3 Tersedia tenaga kesehatan dokter 4 Tersedia tenaga kesehatan lain 2 Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan 5 Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu 6 Tingkat aktivitas posyandu 3 Jaminan Kesehatan 7 Tingkat kepesertaan BPJS PENDIDIKAN 4 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah 8 Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM 9 Akses ke SMP/MTS < 6 km 10 Akses ke SMU/SMK < 6 km http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 5 Akses Pendidikan Non Formal 11 Kegiatan pemberantasan buta aksara 12 kegiatan PAUD 13 Kegiatan PKBM/Paket ABC 14 Akses ke pusat keterampilan/ kursus 6 Akses ke Pengetahuan 15 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa MODAL SOSIAL 7 Memiliki Solidaritas Sosial 16 Kebiasaan gotong royong di desa 17 Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar 18 Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga 19 Terdapat kelompok kegiatan olahraga 8 Memiliki Toleransi 20 Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis 21 Warga desa berkomunikasi http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda 22 Terdapat keragaman agama di Desa 9 Rasa Aman Penduduk 23 Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan 24 Partisipasi warga mengadakan siskamling 25 Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa 26 Tingkat konflik yang terjadi di Desa 27 Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa 10 Kesejahteraan Sosial 28 Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa 29 Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis) http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 30 Terdapat Penduduk yang bunuh diri PERMUKIMAN 11 Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak 31 Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak. 32 Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci 12 Akses ke Sanitasi 33 Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban. 34 Terdapat tempat pembuangan sampah. 13 Akses ke Listrik 35 Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik. 14 Akses Informasi dan Komunikasi 36 Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat. 37 Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing 38 Terdapat akses internet http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 2 KETAHANAN EKONOMI EKONOMI 15 Keragaman Produksi Masyarakat Desa 39 Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk 16 Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan 40 Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) 41 Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) 42 Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan 17 Akses Distribusi/Logistik 43 Terdapat kantor pos dan jasa logistik 18 Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan 44 Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta) 45 Tersedianya BPR 46 Akses penduduk ke kredit 19 Lembaga Ekonomi 47 Tersedianya lembaga http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 ekonomi rakyat (koperasi) 20 Keterbukaan Wilayah 48 Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum) 49 Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu) 50 Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah) 3 KETAHANAN EKOLOGI EKOLOGI 21 Kualitas Lingkungan 51 Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara 52 Terdapat sungai yg terkena limbah http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi 22 Potensi rawan bencana dan tanggap bencana 53 kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan) 54 Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. MARWAN JAFAR http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)