DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks Desa Membangun; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ranc. 070116 0948 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN SALINAN http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
4.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5.Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
6.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7.Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
8.Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
9.Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Potensi Desa, atau disingkat Podes, adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11.Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
12.Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
13.Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
14.Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15.Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
16.Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.
17.Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
18.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.
(2)Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah:
1. a.menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
2. b.menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.
(3)Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi:
1. a.komponen Indeks Desa Membangun;
2. b.status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
3. c.penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016

BAB III

Komponen Indeks Desa Membangun

Pasal 3

(1)Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari:
1. a.Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
2. b.Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
3. c.Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
(2)Indeks Ketahanan Sosial yang dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari dimensi:
1. a.modal sosial;
2. b.kesehatan;
3. c.pendidikan; dan
4. d.permukiman.
(3)Indeks Ketahanan Ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.
(4)Indeks Ketahanan Ekologi yang dimaksud pada ayat
(1)huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi.
(5)Dimensi Modal Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
1. a.memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator: 1) Kebiasaan gotong royong di desa; 2) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar; 3) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan 4) Terdapat kelompok kegiatan olahraga. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
2. b.Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator: 1) Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis; 2) Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan 3) Terdapat keragaman agama di Desa.
3. c.Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator: 1) Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan; 2) Partisipasi warga mengadakan siskamling; 3) Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa; 4) Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan 5) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
4. d.Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator: 1) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa; 2) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan 3) Terdapat penduduk yang bunuh diri.
(6)Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
1. a.Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator: 1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit; 2) Tersedia tenaga kesehatan bidan; 3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan 4) Tersedia tenaga kesehatan lain.
2. b.Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator: 1) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan 2) Tingkat aktivitas posyandu. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
3. c.Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.
(7)Dimensi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
1. a.Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator: 1) Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer; 2) Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan 3) Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
2. b.Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator: 1) Kegiatan pemberantasan buta aksara; 2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini; 3) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC; dan 4) Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
3. c.Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.
(8)Dimensi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
1. a.Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator: 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan 2) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
2. b.Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator: 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan 2) Terdapat tempat pembuangan sampah. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
3. c.Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
4. d.Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator: 1) Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat; 2) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan 3) Terdapat akses internet.
(9)Dimensi Ekonomi di dalam Indeks Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
1. a.Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
2. b.Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator: 1) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen); 2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan 3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
3. c.Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
4. d.Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator: 1) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta); 2) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan 3) Akses penduduk ke kredit. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
5. e.Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan
6. f.Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator: 1) Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum); 2) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); dan 3) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).
(10)Dimensi Ekologi di dalam Indeks Ketahanan Ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (4) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
1. a.Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator: 1) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan 2) Terdapat sungai yang terkena limbah.
2. b.Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator: 1) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan 2) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).
(11)Perangkat indikator dari semua dimensi Indeks Desa Membangun dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran status kemajuan dan kemandirian Desa, yang dilakukan pada survei pembaruan data secara berkala. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016

Pasal 4

(1)Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) memiliki skor antara 0 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian.
(2)Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam dimensi sehingga menghasilkan Skor Dimensi.
(3)Total Skor Dimensi selanjutnya dirumuskan menjadi indeks dengan nilai 0 sampai dengan 1.
(4)Indeks dari setiap dimensi menjadi indeks komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun.
(5)Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:
(6)Untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian setiap Desa berdasar perhitungan Indeks Desa Membangun dilakukan klasifikasi dengan menghitung rentang yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum.
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang Indeks Desa Membangun sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. IDM = 𝟏 𝟑 ( IKS + IKE + IKL ) http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016

BAB IV

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Pasal 5

(1)Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:
1. a.Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;
2. b.Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- Sembada;
3. c.Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;
4. d.Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- Madya; dan
5. e.Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.
(2)Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
(3)Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016

BAB V

PENGELOLAAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Pasal 6

Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama kali bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

(1)Untuk keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Indeks Desa dapat dilakukan pembaharuan data.
(2)Pembaharuan data yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.hasil data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik; dan
2. b.melalui Survei Desa Membangun berdasar indikator Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan secara berkala.
(3)Survei Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016

Pasal 8

(1)Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang akurat, tepat dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan Indeks Desa Membangun.
(2)Indeks Desa Membangun dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Direktorat Pelayanan Sosial Dasar pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
(3)Pendayagunaan Indeks Desa Membangun lebih lanjut dapat dilakukan dengan:
1. a.memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lainnya, seperti indeks keadilan gender, indeks demokrasi, indeks kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara tegas dengan lokus Desa;
2. b.penentuan peringkat Desa dalam keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. c.bahan advokasi di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa dalam mendorong keberpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat meningkatkan kemandirian Desa;
4. d.digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; dan
5. e.merumuskan fokus dan lokus pembangunan desa dengan pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan Desa bersifat spesifik http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 sesuai dengan indikator yang ada dalam Indeks Desa Membangun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. MARWAN JAFAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 300 http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN PEDOMAN INDEKS DESA MEMBANGUN A. LATAR BELAKANG Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia. Kejelasan status tersebut akan mempermudah para pemangku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri, dalam mengelola pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut. Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Maka dengan demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan pembangunan Desa itu. Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan Desa menjadi lebih maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut tentu harus peka terhadap karakteristik Desa yang senyatanya sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Undang-Undang Desa memberi jalan bagi terwujudnya kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan mandiri. Kewenangan Desa ditegaskan di dalam Undang-Undang Desa untuk memperkuat posisi Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat menjadi pendorong kuat bagi Desa untuk maju dan mandiri. Di sini, paradigmatik Desa Membangun diteguhkan dengan cara mewujudkan pernyataan Desa sebagai subyek pembangunan ke dalam praktek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyebutan nama Indeks Desa Membangun ditujukan untuk memperkuat semangat ini. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasar konsepsi bahwa Desa untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi dan kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam konteks dinamika Desa, perubahan sosial, ekonomi dan ekologi Desa yang terjadi tidaklah berdiri sendiri. Proses perubahan melibatkan banyak dimensi (multidimensi), tidak hanya Desa sebagai “unit wilayah” tetapi juga keterkaitan antar Desa, maupun pengaruh dari kluster yang lebih luas seperti kawasan, regional, nasional bahkan global. Perubahan demografi, peningkatan ataupun penurunan jumlah penduduk tidaklah semata mata aspek ekonomi (faktor urbanisasi, misalnya) melainkan juga melibatkan aspek aspek sosial, seperti nilai nilai budaya, atau situasi ekologi (lingkungan) yang sulit menopang kehidupan sehari hari bagi penduduk. Kenyataan ini membutuhkan pemahaman yang tepat sebagai salah satu basis untuk merumuskan isu isu desa dan pilihan pilihan kebijakan/program/kegiatan. Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 2015) dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa (Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. Data http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Indeks Desa Membangun untuk pertama kali, dan berlaku sebagai Data Dasar Pembangunan Desa (baseline) adalah sesuai dengan jumlah Desa berdasar Podes Tahun 2014 tersebut. Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Desa sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk (a) menjadi intrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian Desa; (b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah Daerah dan Desa, serta lembaga lain. Melalui Indeks Desa Membangun status kemajuan dan kemandirian Desa tergambar dengan status Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa Sembada), Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada), Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa Madya), Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya) dan Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pratama). Klasifikasi yang lebih luas dalam 5 jenis status Desa diperlukan untuk mengakomodir keragaman dan kedalaman isu isu yang melekat di Desa. Seperti diketahui bersama, isu-isu Desa sejauh ini merupakan isu yang kompleks. Tantangannya adalah merepresentasikan kompleksitas itu ke dalam status, sehingga perumusan isu dan targeting (fokus dan lokus) lebih terarah dan terpusat. Alasan lain adalah menghindari moral hazard dalam mencapai sasaran sasaran pembangunan desa sehingga tidak mengulangi praktek-praktek pembangunan yang serba bias dan merugikan kehidupan Desa. B. TUJUAN

1.Tujuan Umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
2.Tujuan Khusus Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan dapat digunakan:

a.Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa;
b.Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c.Sebagai masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;
d.Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional. C. METODE PENYUSUNAN INDEKS DESA MEMBANGUN Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator. Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.
1. 1.Metode Perhitungan IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa. Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) : Keterangan : IDM = Indeks Desa Membangun IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi) IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi IKS = Indeks Ketahanan Sosial Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke dalam indeks dengan nilai 0 - 1. Y = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑋 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 (𝑋) Y = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) X = Indikator (X) IDM = 𝟏 𝟑 ( IKL + IKE + IKS ) http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
2. 2.Klasifikasi Status Desa Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:
a.Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan
b.Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
c.Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
d.Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
e.Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:
a.Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
b.Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016
c.Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.
d.Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
e.Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (≤) dari 0,4907. D. PENUTUP Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun yang mencakup 73.709 Desa berdasar data Potensi Desa Tahun 2014 telah dipublikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk pertama kali pada 19 Oktober 2015, yakni bersamaan dengan launching Indeks Desa Membangun. Hasil penghitungan IDM dikelompokkan berdasarkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Pulau Pulau Besar, dan kawasan atau kecamatan. Setiap unit pengelompokan dapat diperoleh rata rata Indeks Desa Membangun (IDM). Pembagian kelompok dilakukan sesuai dengan kepentingan penggunaan IDM. Penghitungan Indeks Desa Membangunan secara nasional diperoleh dari indeks rata rata nasional adalah 0,5662. Indeks ini menandakan status kemajuan dan kemandirian Desa secara nasional dalam status Desa Tertinggal bila dibandingkan dengan batas ambang batas status tertinggal (≤ 0,5989). Hal ini juga berarti mayoritas Desa di Indonesia didominasi oleh Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya). Untuk Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) berjumlah 33.592 Desa (46%) dan Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) berjumlah 13.453 Desa (18%). Sedangkan jumlah Desa memiliki status Desa Mandiri (Desa Sembada) terdapat 174 Desa (0,24%), sementara Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah 3.608 Desa (5%) dan Desa Berkembang (Desa Madya) 31% atau 22.882 desa. Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun tersebut memberi pesan penting akan pentingnya kerja strategis dan tindakan yang cepat dan tepat dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Demikian Pedoman Indeks Desa Membangun ini disusun untuk kepentingan memaksimalkan upaya dan sumber daya dalam meningkatkan martabat kehidupan Desa di dalam kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 INDIKATOR DESA MEMBANGUN NO INDEKS DESA MEMBANGUN DIMENSI INDIKATOR 1 KETAHANAN SOSIAL KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan 1 Waktu Tempuh ke prasarana kesehatan < 30 menit 2 Tersedia tenaga kesehatan bidan 3 Tersedia tenaga kesehatan dokter 4 Tersedia tenaga kesehatan lain 2 Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan 5 Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu 6 Tingkat aktivitas posyandu 3 Jaminan Kesehatan 7 Tingkat kepesertaan BPJS PENDIDIKAN 4 Akses Pendidikan Dasar dan Menengah 8 Akses ke Pendidikan Dasar SD/MI <3 KM 9 Akses ke SMP/MTS < 6 km 10 Akses ke SMU/SMK < 6 km http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 5 Akses Pendidikan Non Formal 11 Kegiatan pemberantasan buta aksara 12 kegiatan PAUD 13 Kegiatan PKBM/Paket ABC 14 Akses ke pusat keterampilan/ kursus 6 Akses ke Pengetahuan 15 Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa MODAL SOSIAL 7 Memiliki Solidaritas Sosial 16 Kebiasaan gotong royong di desa 17 Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar 18 Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga 19 Terdapat kelompok kegiatan olahraga 8 Memiliki Toleransi 20 Warga desa terdiri dari beberapa suku atau etnis 21 Warga desa berkomunikasi http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda 22 Terdapat keragaman agama di Desa 9 Rasa Aman Penduduk 23 Warga desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan 24 Partisipasi warga mengadakan siskamling 25 Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa 26 Tingkat konflik yang terjadi di Desa 27 Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa 10 Kesejahteraan Sosial 28 Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa 29 Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis) http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 30 Terdapat Penduduk yang bunuh diri PERMUKIMAN 11 Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak 31 Mayoritas penduduk desa memiliki sumber air minum yang layak. 32 Akses Penduduk desa memiliki air untuk mandi dan mencuci 12 Akses ke Sanitasi 33 Mayoritas penduduk desa memiliki Jamban. 34 Terdapat tempat pembuangan sampah. 13 Akses ke Listrik 35 Jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik. 14 Akses Informasi dan Komunikasi 36 Penduduk desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat. 37 Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing 38 Terdapat akses internet http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 2 KETAHANAN EKONOMI EKONOMI 15 Keragaman Produksi Masyarakat Desa 39 Terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk 16 Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan 40 Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen) 41 Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket) 42 Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan 17 Akses Distribusi/Logistik 43 Terdapat kantor pos dan jasa logistik 18 Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan 44 Tersedianya lembaga perbankan umum (Pemerintah dan Swasta) 45 Tersedianya BPR 46 Akses penduduk ke kredit 19 Lembaga Ekonomi 47 Tersedianya lembaga http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 ekonomi rakyat (koperasi) 20 Keterbukaan Wilayah 48 Terdapat moda transportasi umum (Transportasi Angkutan Umum, trayek reguler dan jam operasi Angkutan Umum) 49 Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu) 50 Kualitas Jalan Desa (Jalan terluas di desa dengan aspal, kerikil, dan tanah) 3 KETAHANAN EKOLOGI EKOLOGI 21 Kualitas Lingkungan 51 Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara 52 Terdapat sungai yg terkena limbah http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016 Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi 22 Potensi rawan bencana dan tanggap bencana 53 kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsong, kebakaran hutan) 54 Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. MARWAN JAFAR http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_2_tahun_2016

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…