DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Maret 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

Sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan pedoman yang bersifat baku dalam melakukan pengamanan dan pemberian akses terhadap arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 2

Sistem klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimuat dalam daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
(2)Daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2017 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 370 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SISTEMATIKA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup C. Tujuan D. Dasar Hukum E. Pengertian F. Asas G. Pengorganisasian H. Sarana dan Prasarana I. Sumber Daya Manusia BAB II KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS A. Ruang Lingkup B. Klasifikasi Keamanan C. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip BAB III KLASIFIKASI AKSES ARSIP BAB IV PENUTUP DAFTAR ARSIP BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS Dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Dengan demikian, setiap pencipta arsip diwajibkan untuk membuat dokumen tersebut. Dokumen klasifikasi keamanan dan hak akses arsip digunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan informasi publik secara cermat terhadap jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin keamanan dan akuntabilitas informasinya. Oleh karena itu, penyusunan klasifikasi pengamanan dan akses arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendesak untuk dilaksanakan dan dibakukan. Melalui Klasifikasi Pengamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diharapkan layanan informasi arsip bagi publik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. B. Ruang Lingkup Ruang lingkup klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencakup:

a.Klasifikasi Keamanan Arsip: memuat informasi biasa, terbatas, dan rahasia; dan
b.Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip: memuat pengguna internal dan pengguna eksternal. C. Tujuan Tujuan penetapan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi:
a.tersedianya informasi arsip Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik; dan
b.terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan. D. Dasar Hukum
1. 1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
2. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. 3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. 5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10. 10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. 11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. E. Pengertian
12. 1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
13. 2.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selama jangka waktu tertentu.
14. 3.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis, dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
15. 4.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya, dalam hal ini unit kerja Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
16. 5.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
17. 6.Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
18. 7.Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan serta pengelompokannya.
19. 8.Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
20. 9.Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
21. 10.Kategori Arsip adalah kategori jenis arsip berdasarkan substantif dan fasilitatif sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
22. 11.Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
23. 12.Biasa adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
24. 13.Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.
25. 14.Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.
26. 15.Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
27. 16.Pengguna Internal adalah pengguna arsip yang berasal dari lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
28. 17.Pengguna Eksternal adalah pengguna arsip yang berasal dari luar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
29. 18.Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
30. 19.Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. F. Asas Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan yaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan. Penetapan kebijakan dalam klasifikasi dan akses arsip dinamis di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standard operating procedure atau prosedur operasional standar, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. G. Pengorganisasian Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
31. 1.Arsip yang tercipta di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, dan rahasia.
32. 2.Ketiga klasifikasi tersebut berbeda dalam teknis pengamanannya. Semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.
33. 3.Ketiga klasifikasi tersebut berbeda dalam pengaturan aksesnya. Semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya.
34. 4.Setiap pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggungjawab tugas dan kewenangannya.
35. 5.Publik dapat mengakses informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. H. Sarana dan Prasarana
36. 1.Sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak statis untuk arsip biasa, filing cabinet untuk arsip terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia. Untuk arsip elektronik juga perlu ditentukan kualitas dan tingkat keamanan hardware dan software yang diadakan.
37. 2.Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkatan klasifikasi informasi. I. Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional Arsiparis dan atau petugas pengolah arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas. Pengelola arsip tersebut harus ditetapkan melalui surat keputusan yang dikeluarkan serendah-rendahnya oleh Pimpinan Tinggi Pratama.
a.klasifikasi keamanan; dan
b.pengamanan fisik dan informasi arsip. B. Klasifikasi Keamanan Arsip dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan untuk digunakan. Kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip berkaitan dengan hak dan kewenangan seseorang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip menyangkut kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan informasi tertentu kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan terhadap akses arsip dinamis. Berdasarkan ketentuan umum yang telah dibahas, arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:
1. 1.Arsip berklasifikasi Biasa, arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang termasuk ke dalam kategori arsip umum merupakan arsip yang apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan Negara.
2. 2.Arsip berklasifikasi Terbatas, Arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas merupakan arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi seperti:
a.Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Kepegawaian seperti: personal file, hasil pertimbangan BAPERJAKAT, DP3, rekam medis pegawai.
b.Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Perlengkapan seperti: dokumen instalasi air bersih, dokumen instalasi kabel dokumen denah ruang bangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
c.Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti: Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal dan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen.
d.Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Bagian Keuangan seperti: Daftar gaji karyawan dan berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja.
e.Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan kearsipan seperti : daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.
1. 3.Arsip berklasifikasi Rahasia, arsip dinamis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang termasuk ke dalam kategori arsip Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi. Pengamanan arsip sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: NO. TINGKAT KLASIFIKAS I KEAMANAN MEDIA ARSIP ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK ARSIP PENGGUNA PRASARA NA DAN SARANA ARSIP PENGGUNA PRASARANA DAN SARANA 1 Biasa/ Terbuka Tidak ada persyar atan dan prosedur khusus Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses Tidak memerluka n prasarana dan arana Khusus Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses Tidak memerlukan prasarana & sarana khusus 2 Terbatas Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, Diperlukan tempat penyimpan an yang
2. 1.Back-up secara teratur untuk tujuan pemulihan
3. 1.Autentikasi pengguna (nama pengguna/
4. 1.Autentikasi server
5. 2.Langkah langkah keamanan dengan NO. TINGKAT KLASIFIKAS I KEAMANAN MEDIA ARSIP ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK ARSIP PENGGUNA PRASARA NA DAN SARANA ARSIP PENGGUNA PRASARANA DAN SARANA “TERBATAS” pada fisik arsip pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum aman sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.
6. 2.File-file elektronik (termasuk data base) harus di lindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihakpihak eksternal password atau ID digital).
7. 2.Penggunaan untuk log in pada tingkat individual Operating System khusus atau aplikasi khusus.
8. 3.Firewall dan sistem-sistem serta prosedur prosedur deteksi terhadap intrusi 3 Rahasia 1. Ada persyaratan dan Dibatasi hanya untuk Lokasi aman
9. 1.Back-up secara
10. 1.Hanya staf yang ditunjuk
11. 1.Langkah-langkah keamanan dengan NO. TINGKAT KLASIFIKAS I KEAMANAN MEDIA ARSIP ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK ARSIP PENGGUNA PRASARA NA DAN SARANA ARSIP PENGGUNA PRASARANA DAN SARANA prosedur rahasia dengan memberikan cap “RAHASIA” pada fisik arsip. 2.Tidak sembarangan meletakkan arsip/dokumen yang bersifat rahasia penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum dengan akses yang terbatas teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip.
12. 2.File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi ter- hadap penggunaan internal atau oleh pihak pihak eksternal oleh Kepala BIG atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut.
13. 2.Autentikasi Pengguna (nama pengguna/ password atau ID digital)
14. 3.Penggunaan untuk log in pada tingkat individual Operating System khusus/aplikasi khusus
15. 2.Firewall serta sistem- sistem & prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi. C. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip dilaksanakan melalui :
16. 1.Pengamanan Ruang Simpan Arsip Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip (arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada filing cabinet, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi).
17. 2.Penentuan Pengelola Arsip Pengelola arsip yang dimaksud meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan dan di Unit Pengolah. Pengelola arsip inaktif sangat berperan dalam pengamanan arsip di Records Centre (Pusat Arsip) sehingga penetapan hak akses arsip dapat berjalan optimal. Arsiparis dan atau penata arsip aktif mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di unit pengolah.
18. 3.Penciptaan Daftar Arsip Terbatas dan Arsip Rahasia Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia termasuk kedalam pengamanan informasi arsip. Tujuannya sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di Records Centre dan unit pengolah.
19. 1.Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi.
a.Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya, 2) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level tertinggi), yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin. 3) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level tinggi), yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
b.Pelaksana Kebijakan, yaitu Pejabat Struktural, Arsiparis, dan Pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, dan rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
c.Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.
1. 2.Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal
a.Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
b.Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh intansi yang berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses mengaudit.
c.Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana masalah korupsi. Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO DAFTAR ARSIP BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI I. Fasilitatif No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KU KEUANGAN KU.00 PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ APBN-P Biasa internal KDPDTT Terbuka jika diketahui seluruh pegawai tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II KU.00.01 Ketetapan Pagu Indikatif/Sementara KU.00.02 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan Komisi DPR - RI KU.00.03 Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR - RI KU.00.04 Ketetapan Pagu Definitif KU.00.05 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KU.00.06 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) termasuk Revisinya KU.00.07 Target penerimaan Negara Bukan Pajak KU.01 Pelaksanaan Anggaran Biasa internal KDPDTT Terbuka jika diketahui seluruh pegawai tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II KU.01.01 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa, DPT dan Transmigrasi KU.01.02 Surat Setoran Pajak (SSP) KU.01.03 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) KU.01.04 Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KU.01.05 Penerimaan Sisa Anggaran Lebih dan Saldo Kas atau Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) KU.01.06 Bukti setor Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank KU.01.07 Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satker KU.01.08 Laporan Pengelolaan BMN KU.02 Belanja Biasa internal KDPDTT Terbuka jika diketahui seluruh pegawai tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II KU.02.01 Surat Penyedia Dana (SPP-UP, SPP- TUP, SPP-GU) KU.02.02 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KU.02.03 Dokumen Tata Usaha Anggaran KU.02.04 Daftar Gaji KU.02.05 Kartu Gaji No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KU.02.06 Laporan Kas KU.02.07 Laporan Perkembangan Realisasi Penerimaan, Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal KU.02.08 Laporan Keuangan Tahunan KU.03 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri Biasa internal KDPDTT Terbuka jika diketahui seluruh pegawai tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II KU.03.01 Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) KU.03.02 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Grey book) KU.03.03 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya KU.03.04 Dokumen Loan Agreement (PHLN) KU.03.05 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KU.03.06 Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN) KU.03.07 Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) KU.03.08 Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri KU.03.09 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) KU.03.10 Staff Appraisal Report KU.03.11 Report/Laporan KU.03.12 Laporan Hutang Daerah KU.03.13 Completion Report/Annual Report KU.03.14 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KU.04 Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Biasa internal KDPDTT Terbuka jika diketahui seluruh pegawai tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II KU.04.01 Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran KU.04.02 Keputusan tentang Kuasa Pengguna Barang/Jasa KU.04.03 Keputusan tentang Pejabat Pembuat Komitmen KU.04.04 Keputusan tentang Pejabat Pembuat Daftar Gaji KU.04.05 Keputusan tentang Pejabat Penandatangan SPM KU.04.06 Keputusan tentang Bendahara Penerimaan/Pengeluaran KU.04.07 Keputusan tentang Pengelola Barang No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KU.05 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Biasa internal KDPDTT Terbuka jika diketahui seluruh pegawai tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II KU.05.01 Annual Implementasi SAI KU.05.02 Kebijakan Akuntansi KU.05.03 Ardip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) KU.05.04 Laporan Realisasi Bulanan SAI/Triwulan/Semester KU.06 Pertanggungjawaban Keuangan Negara Biasa internal KDPDTT Terbuka jika diketahui seluruh pegawai tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II KU.06.01 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia KU.06.02 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat Jenderal No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KU.06.03 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional KU.06.04 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara KP KEPEGAWAIAN KP.00 Formasi Pegawai Biasa Eselon IV Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.00.01 Usulan dari Unit Kerja KP.00.02 Usulan Permintaan Formasi kepada MenPan dan RB dan Kepala BKN KP.00.03 Persetujuan MenPan dan RB KP.00.04 Penetapan Formasi PNS KP.00.05 Penetapan Formasi Khusus KP.01 Penerimaan/Pengadaan Pegawai Biasa Eselon IV Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.01.01 Proses Penerimaan Pegawai No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KP.01.02 Penetapan Pengumuman Kelulusan KP.01.03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima KP.01.04 Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP KP.01.05 Nota Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih dari 2 (dua) tahun KP.01.06 Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif KP.02 Pembinaan Karier Pegawai Biasa Eselon IV Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.02.01 Diklat/Kursus/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Izin Belajar Pegawai KP.02.02 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat KP.02.03 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/Standar Kinerja Pegawai (SKP) No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KP.02.04 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit KP.02.05 Disiplin Pegawai KP.02.06 Berkas Hukuman Disiplin KP.02.07 Penghargaan dan Tanda Jasa KP.03 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai Biasa Eselon IV Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.04 Mutasi Pegawai Biasa Eselon IV Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.04.01 Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Mutasi antar Unit Terbuka No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KP.04.02 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN KP.04.03 Mutasi Keluarga KP.04.04 Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan KP.04.05 Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional KP.04.06 Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai KP.04.07 Peninjauan Masa Kerja KP.04.08 Berkas Baperjakat KP.05 Administrasi Pegawai Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.05.01 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas KP.05.02 Cuti Besar KP.05.03 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan KP.05.04 Cuti Alasan Penting KP.05.05 Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KP.05.06 Dokumentasi Identitas Pegawai KP.05.07 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) KP.05.08 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala KP.06 Kesejahteraan Pegawai Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.06.01 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai KP.06.02 Asuransi Pegawai/ASKES KP.06.03 Tabungan Perumahan KP.06.04 Bantuan Sosial KP.06.05 Pakaian Dinas KP.06.06 Pegawai yang Meninggal karena Dinas KP.06.07 Pemberian Tali Kasih KP.06.08 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa KP.06.09 Olahraga dan Rekreasi No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KP.07 Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun Biasa Eselon III Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.08 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Biasa Eselon III Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.09 Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Jandanya/Dudanya & PNS yang Meninggal Biasa Eselon III Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.10 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit KP.10.01 Berkas Lamaran yang Diterima KP.10.02 Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya KP.10.03 Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN KP.10.04 S.K. Pengangkatan CPNS No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KP.10.05 Hasil Pengujian Kesehatan KP.10.06 S.K. Pengangkatan PNS KP.10.07 S.K. Peninjauan Masa Kerja KP.10.08 S.K. Kenaikan Pangkat KP.10.09 Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan KP.10.10 S.K.Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional KP.10.11 S.K.Perpindahan Wilayah Kerja KP.10.12 S.K. Perpindahan Antar Instansi KP.10.13 S.K. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) KP.10.14 Berita Acara Pemeriksaan KP.10.15 S.K.Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS KP.10.16 S.K.Perbantuan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KP.10.17 S.K.Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan KP.10.18 S.K.Pemberian Uang Tunggu KP.10.19 S.K.Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara KP.10.20 SK. Pengalihan PNS KP.10.21 S.K.Pemberhentian sebagai PNS KP.10.22 S.K.Pemberhentian Sementara KP.10.23 Surat Keterangan Pernyataan Hilang KP.10.24 Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang KP.10.25 S.K.Penggantian Nama KP.10.26 Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran KP.10.27 Akta Nikah/Cerai KP.10.28 Akta Kelahiran KP.10.29 Isian Formulir PUPNS KP.10.30 Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KP.10.31 Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol KP.10.32 Surat Keterangan Mutasi Keluarga KP.10.33 Surat Keterangan Meninggal Dunia/Hilang KP.10.34 Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan KP.10.35 Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional KP.10.36 Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus KP.10.37 Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala KP.10.38 Surat Tugas/izin Belajar Dalam/Luar Negeri KP.10.39 Surat izin Bepergian ke Luar Negeri KP.10.40 Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS KP.10.41 Ijasah/Sertifikat KP.10.42 S.K.Penempatan/Penarikan Pegawai No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah KP.10.43 S.K.Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk KP.10.44 Surat Pertimbangan Status PNS KP.10.45 S.K.Pengaktifan Kembali Sebagai PNS KP.10.46 Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/ Wakil Kepala Daerah. KP.10.47 SK Pensiun KP.11 Berkas Perseorangan Pejabat Negara Biasa Eselon III Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Bag.Kepegawai an tiap unit PR PERENCANAAN PR.00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III PR.00.01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang/master plan (RPJP) No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah PR.00.02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Strategis (Renstra) PR.00.03 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional PR.01 Program Kerja Tahunan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III PR.01.01 Usulan Unit Kerja beserta Data Pendukung PR.01.02 Program Kerja Tahunan Unit Kerja PR.01.03 Program Kerja Tahunan Lembaga/Instansi PR.02 Penetapan/Kontrak Kinerja Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III PR.02.01 Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah PR.02.02 Pimpinan Unit Kerja PR.03 Laporan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III PR.03.01 Laporan Berkala PR.03.02 LAKIP PR.03.03 Laporan Insidental PR.04 Evaluasi Program Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III PR.04.01 Evaluasi Program Unit Kerja PR.04.02 Evaluasi Program Kementerian No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HK HUKUM HK.00 Program Legislasi Biasa Eselon III Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Eselon III HK.00.01 Bahan/Materi Program Legislasi Nasional dari Kementerian HK.00.02 Program Legislasi Kementerian HK.01 Rancangan Peraturan Perundang- Undangan Biasa Eselon IV Terbatas dapat mengganggu kinerja kementerian Eselon IV unit terkait HK.01.01 Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang HK.01.02 Rancangan Peraturan Pemerintah HK.01.03 Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HK.02 Peraturan Menteri Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II HK.03 Keputusan/Ketetapan Menteri Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II HK.04 Instruksi/Surat Edaran Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II HK.04.01 Instruksi/Surat Edaran Menteri HK.04.02 Instruksi/Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HK.05 Surat Perintah Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon II HK.05.01 Surat Perintah Menteri HK.05.02 Surat Perintah Pejabat Setingkat Eselon I dan Eselon II HK.06 Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang Bersifat Nasional/Regional/Internasional Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HK.07 Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HK.07.01 Dalam Negeri HK.07.02 Luar Negeri No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HK.08 Dokumentasi Hukum Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HK.09 Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HK.09.01 Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi/penyuluhan/Pembinaan Hukum HK.09.02 Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan/Pembinaan Hukum HK.10 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HK.11 Kasus/Sengketa Hukum Rahasia Eselon II Tertutup dapat mengganggu kinerja kementerian Eselon II HK.11.01 Pidana HK.11.02 Perdata HK.11.03 Tata Usaha Negara HK.12 Perizinan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HK.13 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HK.13.01 Hak Cipta HK.13.02 Hak Paten HK.13.03 Hak Merk No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HK.14 Penghargaan Kementrian Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HK.15 Permohonan Hak yang Ditolak Rancangan PRoduk Hukum Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA OT.00 Struktur Organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III OT.00.01 Pembentukan OT.00.02 Perubahan OT.00.03 Pembubaran No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah OT.01 Uraian Jabatan dan Tata Kerja Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III OT.02 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III OT.03 Evaluasi Kementerian Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III OT.04 Analisa Jabatan/Analisis Manajemen Organisasi Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah OT.05 Ketatalaksanaan (SOP) Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III UM UMUM UM.00 Kearsipan dan Ketatausahaan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III UM.00.01 Administrasi Persuratan UM.00.02 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip UM.00.03 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) UM.00.04 Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip) No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah UM.00.05 Penyusutan Arsip UM.00.06 Pembinaan Kearsipan UM.00.07 Risalah/Notulen Rapat UM.01 Kerumahtanggaan Biasa Eselon IV Terbuka Eselon I /Sekretariat Unit Utama/Biro Umum UM.01.01 Pengadaan UM.01.02 Pendistribusian UM.01.03 Telekomunikasi UM.01.04 Perjalanan Dinas UM.01.05 Administrasi Penggunaan Fasilitas Kantor UM.01.06 Administrasi Penyediaan Konsumsi dan Akomodasi UM.01.07 Pengurusan Kendaraan Dinas UM.01.08 Pemeliharaan Gedung dan Taman UM.01.09 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air,Telepon dan Komputer No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah UM.01.10 Ketertiban dan Keamanan UM.01.11 Administrasi Pengelolaan Parkir UM.01.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai Lainnya UM.01.13 Pelayanan Kesehatan UM.02 Keprotokolan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III UM.02.01 Penyelenggaraan Acara Kedinasan UM.02.02 Buku Tamu UM.02.03 Agenda Kegiatan Pimpinan Instansi (Menteri, Eselon I, Eselon II) UM.02.04 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri UM.02.05 Kunjungan Dinas Eksternal UM.02.06 Daftar Nama/Alamat Kantor/Pejabat No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HM HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA HM.00 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HM.01 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HM.01.01 Kliping Koran HM.01.02 Brosur/Leaflet/Poster/Plakat HM.01.03 Pengumuman/Pemberitaan HM.01.04 Pengaduan Masyarakat HM.02 Hubungan Antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HM.02.01 Hubungan Antar Lembaga Pemerintah HM.02.02 Hubungan dengan Organisasi Sosial/LSM HM.02.03 Hubungan dengan Perusahaan HM.02.04 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/Sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) HM.02.05 Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas) HM.02.06 Hubungan dengan Media Massa HM.03 Rapat Kerja/Dengar Pendapat/hearing DPR Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HM.04 Bahan/Materi Pidato/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, DPRD, Muspida Provinsi/Kabupaten/Kota Biasa Eselon IV Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HM.05 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HM.06 Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik HM.07 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HM.08 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HM.09 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HM.10 Pidato/Sambutan Pimpinan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HM.09.01 Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi HM.09.02 Eselon I/II HM.11 Kepustakaan Biasa Internal KDPDTT Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian Eselon III HM.10.01 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka HM.10.02 Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka HM.10.03 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah HM.10.04 Preservasi Bahan Pustaka PW PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PW.00 Rencana Pengawasan PW.00.01 Rencana Strategis Pengawasan Biasa Es. IV Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Es. III PW.00.02 Rencana Kerja Tahunan Biasa Es. IV Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Es. III PW.00.03 Rencana Kinerja Tahunan Biasa Es. IV Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Es. III No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah PW.00.04 Penetapan Kinerja Tahunan Biasa Es. IV Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Es. III PW.00.05 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional Biasa Es. IV Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Es. III PW.01 Pedoman Kebijakan Pengawasan Biasa Es. IV Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Es. II No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah PW.02 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Biasa Es. IV Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Es. II PW.03 Pelaksanaan Pengawasan PW.03.01 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang Memerlukan Tindak Lanjut (TL). Rahasia Eselon II Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III PW.03.02 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Hasil Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang Tidak Rahasia Eselon II Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Memerlukan Tindak Lanjut (TL). PW.03.03 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Memerlukan Tindak Lanjut (TL). Rahasia Eselon I Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III PW.03.04 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat. Rahasia Eselon II Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III PW.03.05 Laporan Pemutakhiran Data Rahasia Eselon II Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah PW.03.06 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara Terbatas Eselon II Terbatas Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III PW.03.07 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rahasia Eselon II Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III PW.03.08 Good Corporate Governance (GCG) Terbatas Eselon II Terbatas Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon II No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah PW.04 Pemeriksaan Khusus Rahasia Eselon I Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon II PW.05 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus PW.05.01 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Perlu Ditindaklanjuti Rahasia Eselon II Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III PW.05.02 Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang Tidak Perlu Ditindaklanjuti Rahasia Eselon II Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III No. Kode/ Klasifikasi Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah PW.06 Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Rahasia Eselon II Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III PW.07 Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terbatas Eselon II Terbatas Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III PW.08 Hasil Analisis Laporan dan Evaluasi Pengawasan Rahasia Eselon II Tertutup Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja Inspektorat Jenderal Eselon III II. Substantif No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BIJ PERUMUSAN KEBIJAKAN BIJ.00 Penyiapan Bahan/Proses Penyusunan Kebijakan Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian PMD, PKT, MKT, PDT, PDU, PKP, BLI BIJ.00.01 Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian PMD, PKT, MKT, PDT, PDU, PKP, BLI BIJ.00.02 Penyiapan bahan Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian PMD, PKT, MKT, PDT, PDU, PKP, BLI BIJ.00.03 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian PMD, PKT, MKT, PDT, PDU, PKP, BLI BIJ.00.04 Pengumpulan dan pengolahan data Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian PMD, PKT, MKT, PDT, PDU, PKP, BLI No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BIJ.01 Penetapan dalam Bentuk Pengaturan berupa Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja kementerian PMD, PKT, MKT, PDT, PDU, PKP, BLI PMD PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PMD.00 Pelayanan Sosial Dasar PMD.00.01 Pelayanan Dasar Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSD PMD.00.02 Kesejahteraan Masyarakat Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSD No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PMD.00.03 Adat dan Budaya Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSD PMD.00.04 Perlindungan Sosial Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSD PMD.00.05 Pengembangan Akses Informasi Masyarakat Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSD PMD.01 Pengembangan Usaha Ekonomi Desa PMD.01.01 Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PUED No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PMD.01.02 Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PUED PMD.01.03 Perdagangan Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PUED PMD.01.04 Permodalan Ekonomi Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PUED PMD.01.05 Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PUED No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PMD.02 Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna PMD.02.01 Sumber Daya Hutan, Pertanian dan Pertambangan Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSDA & TTG PMD.02.02 Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSDA & TTG PMD.02.03 Lingkungan Hidup Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSDA & TTG No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PMD.02.04 Teknologi Tepat Guna Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSDA & TTG PMD.03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa PMD.03.01 Sarana dan Prasarana Permukiman Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSPD PMD.03.02 Sarana dan Prasarana Transportasi Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSPD No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PMD.03.03 Sarana Prasarana Pendukung Ekonomi Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSPD PMD.03.04 Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSPD PMD.03.05 Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa Biasa Umum Terbuka tidak mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PSPD PMD.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD.04.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa Rahasia Es. II Tertutup Jika diketahui umum akan mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PMD No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PMD.04.02 Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif Rahasia Es. II Tertutup Jika diketahui umum akan mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PMD PMD.04.03 Advokasi Peraturan Desa Rahasia Es. II Tertutup Jika diketahui umum akan mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PMD PMD.04.04 Ketahanan Masyarakat Desa Rahasia Es. II Tertutup Jika diketahui umum akan mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PMD PMD.04.05 Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa Rahasia Es. II Tertutup Jika diketahui umum akan mengganggu kinerja ditjen PPMD Dit. PMD PKP PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PKP.00 Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan PKP.00.01 Perencanaan Program Biasa Es. III & IV Terbatas Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja pegawai Dit. PPKP PKP.00.02 Evaluasi dan Pelaporan Biasa Es. III & IV Terbatas Jika diketahui umum dapat mengganggu kinerja pegawai Dit. PPKP PKP.01 Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan PKP.01.01 Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan Biasa Esselon III, IV dan Staf Terbuka / umum Tidak mengganggu kinerja pegawai Dit. PEKP PKP.01.02 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biasa Esselon III, IV dan Staf Tertutup Karena akan mengganggu kinerja Pegawai dan berhubungan dengan bantuan Dit. PEKP No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PKP.01.03 Pengembangan Permodalan dan Investasi Biasa Esselon III, IV dan Staf Tertutup Karena akan mengganggu kinerja Pegawai dan berhubungan dengan bantuan Dit. PEKP PKP.01.04 Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran Biasa Esselon III, IV dan Staf Tertutup Karena akan mengganggu kinerja Pegawai dan Hak Publik tertutup karena berhubungan dengan bantuan Dit. PEKP PKP.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan PKP.02.01 Sarana dan Prasarana Ekonomi Rahasia Es. II Terbatas Lingkungan Sarpras Dit. PSPKP PKP.02.02 Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar Umum Es III, IV & Staf Terbatas Lingkungan Sarpras Dit. PSPKP PKP.03 Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan PKP.03.01 Identifikasi dan Pemetaan Potensi Biasa Es. IV keatas Umum Untuk diketahui Umum Dit. PSDAKP No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PKP.03.02 Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Biasa Es. IV keatas Terbatas Lingkungan PSDAKP Dit. PSDAKP PKP.04 Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas PKP.04.01 Pendampingan Manajemen dan Teknis Biasa Es. IV keatas Terbuka Untuk diketahui Umum Dit. KSPK PKP.04.02 Penyiapan Media dan Pembelajaran Biasa Es. IV keatas Terbuka Untuk diketahui Umum Dit. KSPK PKP.04.03 Kerja Sama dan Kemitraan Biasa Es. IV keatas Terbuka Untuk diketahui Umum Dit. KSPK PKP.04.04 Keserasian Kawasan Perdesaan Biasa Es. IV keatas Terbuka Untuk diketahui Umum Dit. KSPK PDU PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU PDU.00 Pengembangan Daerah Rawan Pangan PDU.00.01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Pangan Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. Rawan Pangan No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PDU.00.02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Rawan Pangan Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. Rawan Pangan PDU.00.03 Pemantauan dan Evaluasi Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. Rawan Pangan PDU.01 Pengembangan Daerah Perbatasan PDU.01.01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. Daerah Perbatasan PDU.01.02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Perbatasan Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. Daerah Perbatasan No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PDU.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. Daerah Perbatasan PDU.02 Penanganan Daerah Rawan Bencana PDU.02.01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Rawan Bencana Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. Rawan Bencana PDU.02.02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Rawan Bencana Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. Rawan Bencana PDU.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. Rawan Bencana No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PDU.03 Penanganan Daerah Pasca Konflik PDU.03.01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Pasca Konflik Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. PDPK PDU.03.02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Pasca Konflik Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. PDPK PDU.03.03 Pemantauan dan Evaluasi Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. PDPK PDU.04 Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PDU.04.01 Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. PDPKT PDU.04.02 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. PDPKT PDU.04.03 Pemantauan dan Evaluasi Biasa Esselon III Terbuka Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Dirjen PDTU Dit. PDPKT PDT PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PDT.00 Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PDT.00.01 Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PIDT PDT.00.02 Identifikasi Daerah Tertinggal Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PIDT PDT.00.03 Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian/Lembaga Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PIDT PDT.00.04 Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PIDT PDT.00.05 Evaluasi dan Pelaporan Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PIDT PDT.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia PDT.01.01 Fasilitasi Pengembangan SDM bidang Pendidikan Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDM PDT.01.02 Fasilitasi Pengembangan SDM bidang Kesehatan Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDM No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PDT.01.03 Fasilitasi Pengembangan SDM bidang Keterampilan Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDM PDT.01.04 Fasilitasi Pengembangan SDM bidang Tenaga Kerja Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDM PDT.01.05 Fasilitasi Pengembangan SDM bidang Inovasi dan Penerapan Teknologi Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDM PDT.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDM PDT.01.07 Pemantauan dan Evaluasi Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDM PDT.02 Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup PDT.02.01 Sumber Daya Hayati Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDLH PDT.02.02 Tata Guna Lahan Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDLH No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PDT.02.03 Pariwisata Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDLH PDT.02.04 Sumber Daya Energi Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDLH PDT.02.05 Lingkungan Hidup Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSDLH PDT.03 Peningkatan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur PDT.03.01 Sarana dan Prasarana Transportasi Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSP PDT.03.02 Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSP PDT.03.03 Sarana dan Prasarana Ekonomi Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSP PDT.03.04 Sarana dan Prasarana Energi Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSP No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PDT.03.05 Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSP PDT.03.06 Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSP PDT.03.07 Pemantauan dan Evaluasi Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PSP PDT.04 Pengembangan Ekonomi Lokal dan Dunia Usaha PDT.04.01 Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha bidang Investasi dan Permodalan Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PEL PDT.04.02 Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PEL PDT.04.03 Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha bidang Potensi Produk Unggulan Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PEL PDT.04.04 Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha bidang Kemitraan Usaha Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PEL PDT.04.05 Fasilitasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha bidang Industri, Distribusi dan Pemasaran Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PEL No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PDT.05 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya PDT.05.01 Fasilitasi Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya bidang Penguatan lembaga sosial Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PLS PDT.05.02 Fasilitasi Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya bidang Penguatan lembaga sosial Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PLS PDT.05.03 Fasilitasi Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya bidang Penguatan lembaga sosial Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PLS PDT.05.04 Fasilitasi Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya bidang Penguatan lembaga sosial Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PLS PDT.05.05 Fasilitasi Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya bidang Penguatan lembaga sosial Biasa Eselon IV Terbatas Mengganggu kinerja Direktorat Jenderal PDT Dit. PLS PKT PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PKT.00 Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi PKT.00.01 Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan Rahasia Internal Dit. P3KTrans Terbatas Jika diketahui publik akan mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. P3KTrans PKT.00.02 Perencanaan Teknis Satuan Permukiman Rahasia Internal Dit. P3KTrans Terbatas Jika diketahui publik akan mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. P3KTrans PKT.00.03 Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan Rahasia Internal Dit. P3KTrans Terbatas Jika diketahui publik akan mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. P3KTrans PKT.00.04 Perencanaan Pengembangan Masyarakat Rahasia Internal Dit. P3KTrans Terbatas Jika diketahui publik akan mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. P3KTrans PKT.01 Penyediaan Tanah Transmigrasi No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PKT.01.01 Fasilitasi Pencadangan Tanah Biasa Internal PKP2Trans Terbatas Jika diketahui golongan internal tidak mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. PTT PKT.01.02 Identifikasi dan Penataan Tanah Biasa Ditjen PKP2Trans Terbatas Digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan di lingkup Ditjen PKP2Trans Dit. PTT PKT.01.03 Pengelolaan Tanah Biasa Ditjen PKP2Trans Terbatas Digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan di lingkup Ditjen PKP2Trans Dit. PTT PKT.01.04 Dokumentasi Penyediaan Tanah Biasa Ditjen PKP2Trans Terbatas Digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan di lingkup Ditjen PKP2Trans Dit. PTT PKT.02 Pembangunan Permukiman Transmigrasi No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PKT.02.01 Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman Biasa Internal PKP2Trans Terbatas Jika diketahui golongan internal tidak menggangu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. PPT PKT.02.02 Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman Biasa Internal PKP2Trans Terbatas Jika diketahui golongan internal tidak menggangu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. PPT PKT.02.03 Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman Biasa Internal PKP2Trans Terbatas Jika diketahui golongan internal tidak menggangu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. PPT PKT.02.04 Kelayakan Permukiman Biasa Internal PKP2Trans Terbatas Jika diketahui golongan internal tidak menggangu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. PPT PKT.03 Bina Potensi Kawasan Transmigrasi No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PKT.03.01 Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan Biasa Internal Ditjen PKP2Trans Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. BPKT PKT.03.02 Advokasi Kawasan Biasa Internal Ditjen PKP2Trans Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. BPKT PKT.03.03 Perencanaan Kawasan Biasa Internal Ditjen PKP2Trans Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. BPKT PKT.03.04 Fasilitasi Penetapan Kawasan Biasa Internal Ditjen PKP2Trans Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. BPKT PKT.03.05 Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah Biasa Internal Ditjen PKP2Trans Terbuka Jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. BPKT PKT.04 Penataan Persebaran Penduduk No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi PKT.04.01 Penyiapan Perpindahan Biasa Umum Terbuka Jika diketahui golongan internal tidak menggangu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. PPP PKT.04.02 Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat Biasa Umum Terbuka Jika diketahui golongan internal tidak menggangu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. PPP PKT.04.03 Pelayanan Perpindahan Biasa Umum Terbuka Jika diketahui golongan internal tidak menggangu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. PPP PKT.04.04 Penataan dan Adaptasi Biasa Umum Terbuka Jika diketahui golongan internal tidak menggangu kinerja Ditjen PKP2Trans Dit. PPP MKT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI MKT.00 Promosi dan Kemitraan No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi MKT.00.01 Promosi dan Publikasi Rahasia eselon II, III Internal Unit/ Umum Dapat berdampak terhadap pelaksanaan TUSI Dit. Prokem MKT.00.02 Kemitraan Badan Usaha Rahasia eselon II, III Internal Unit/ Umum Dapat berdampak terhadap pelaksanaan TUSI Dit. Prokem MKT.00.03 Kemitraan Masyarakat Rahasia eselon II, III Internal Unit/ Umum Dapat berdampak terhadap pelaksanaan TUSI Dit. Prokem MKT.00.04 Kemitraan Kelembagaan Pemerintah Rahasia eselon II, III Internal Unit/ Umum Dapat berdampak terhadap pelaksanaan TUSI Dit. Prokem MKT.01 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi MKT.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan Rahasia Es. III Internal Unit Dapat berdampak terhadap pelaksanaan TUSI Direktorat PPSPKT MKT.01.02 Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan Rahasia Es. III Internal Unit Dapat berdampak terhadap pelaksanaan TUSI Direktorat PPSPKT MKT.01.03 Penyerasian Lingkungan Rahasia Es. III Internal Unit Dapat berdampak terhadap pelaksanaan TUSI Direktorat PPSPKT MKT.01.04 Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan Rahasia Es. III Internal Unit Dapat berdampak terhadap pelaksanaan TUSI Direktorat PPSPKT MKT.01.05 Standardisasi Sarana dan Prasarana Rahasia Es. III Internal Unit Dapat berdampak terhadap pelaksanaan TUSI Direktorat PPSPKT No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi MKT.02 Pengembangan Usaha Transmigrasi MKT.02.01 Produksi Rahasia Es. II Tertutup Agar tidak mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan DIT.PUT Es. II MKT.02.02 Pengolahan dan Pemasaran Rahasia Es. II Tertutup Agar tidak mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan DIT.PUT Es. II MKT.02.03 Lembaga Ekonomi dan Permodalan Rahasia Es. II Tertutup Agar tidak mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan DIT.PUT Es. II MKT.02.04 Kewirausahaan Rahasia Es. II Tertutup Agar tidak mengganggu konsentrasi dalam pekerjaan DIT.PUT Es. II MKT.03 Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi MKT.03.01 Pangan dan Kesehatan Terbuka Eselon III Terbatas jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja PKTrans Dit. PSBT MKT.03.02 Fasilitasi Pendidikan Terbuka Eselon III Terbatas jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja PKTrans Dit. PSBT MKT.03.03 Fasilitasi Mental Spritual dan Seni Budaya Terbuka Eselon III Terbatas jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja PKTrans Dit. PSBT MKT.03.04 Bina Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat Terbuka Eselon III Terbatas jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja PKTrans Dit. PSBT MKT.04 Pelayanan Pertanahan Transmigrasi MKT.04.01 Pengukuran Bidang Tanah Rahasia Es. II Terbatas jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja PKTrans Dit. PPT No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi MKT.04.02 Pengurusan Hak Atas Tanah Rahasia Es. II Terbatas jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja PKTrans Dit. PPT MKT.04.03 Advokasi Pertanahan Rahasia Es. II Terbatas jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja PKTrans Dit. PPT MKT.04.04 Dokumentasi Pelayanan Pertanahan Rahasia Es. II Terbatas jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja PKTrans Dit. PPT BLI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI BLI.00 Penelitian dan Pengembangan BLI.00.01 Rencana Kerja, TOR, Pembentukan Tim, Korespondensi Biasa Terbuka Umum Tidak Mengganggu Kinerja Puslitbang BLI.00.02 Hasil Penelitian dan Kajian Biasa Terbuka Umum Tidak Mengganggu Kinerja Puslitbang No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BLI.00.03 Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Biasa Terbuka Umum Tidak Mengganggu Kinerja Puslitbang BLI.00.04 Bimtek dan Komunikasi Litbang Biasa Terbuka Umum Tidak Mengganggu Kinerja Puslitbang BLI.00.05 Data dan Informasi Litbang Biasa Terbuka Umum Tidak Mengganggu Kinerja Puslitbang BLI.00.06 Evaluasi Biasa Terbuka Umum Tidak Mengganggu Kinerja Puslitbang BLI.01 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara BLI.01.01 Kurikulum, Metode, Standar/Mutu dan Pedoman Diklat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.02 Program Diklat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.03 Pra Jabatan Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BLI.01.04 Perjenjangan Struktural Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.05 Fungsional Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.06 Teknis Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.07 Jarak Jauh Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.08 Seminar Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.09 Lokakarya Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.10 Diskusi Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.11 Simposium Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.12 Temu Karya Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BLI.01.13 Evaluasi Materi Penyelenggaraan Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.14 Evaluasi Pengajar/Instruktur/Fasilitator Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.15 Evaluasi Peserta Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.16 Evaluasi Sarana dan Prasarana Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.17 Evaluasi Alumni Peserta Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.01.18 Laporan Penyelenggaraan Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdiklat BLI.02 Pelatihan Masyarakat BLI.02.01 Pengelolaan Database Program Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.02 Monitoring dan Evaluasi Laporan Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BLI.02.03 Penyusunan Pelaporan Pusat Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.04 Penyusunan Kebijakan Teknis Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.05 Pendampingan Pelatihan Masyarakat untuk Penyusunan Program Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.07 Sosialisasi/Bimtek/Sinkronisasi Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.08 Sosialisasi /Bimtek/Sinkronisasi Penyusunan Modul Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.09 Penyusunan Standar Kompetensi Pelatihan Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.10 Identifikasi Kebutuhan Standardisasi Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.11 Penyusunan Pedoman Standarisasi Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BLI.02.12 Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek Standar Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.13 Evaluasi Penerapan Standar Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.14 Fasilitasi Kerja Sama Pelatihan Masyarakat dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah Biasa Eselon III Terbatas Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.15 Pengembangan Kerja Sama Kelembagaan Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.16 Sosialisasi/Bimtek/Desiminasi Kerja Sama Pelatihan Masyarakat Biasa Eselon III Terbatas Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.17 Sosialisasi/Bimtek Pengembangan Karir Pejabat Fungsional dan Tenaga Pelatih Biasa Eselon III Terbatas Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.18 Fasilitasi Sertifikasi Pejabat Fungsional dan Tenaga Pelatih/Pendamping Desa Biasa Eselon III Terbatas Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.19 Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Jabatan Fungsional Biasa Eselon III Terbatas Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.20 Pelatihan Fungsional Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BLI.02.21 Dukungan Kebijakan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.02.22 Bimtek Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Biasa Eselon III Terbatas Mengganggu Kinerja Puslatmas BLI.03 Data dan Informasi BLI.03.01 Penyusunan Datin Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.02 Publikasi dan Informasi Data Desa Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.03 Penyusunan Database Profil Desa di Perbatasan Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.04 Penyusunan Majalah Balilatfo Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.05 Penyusunan Buku Perkembangan Daerah Tertentu Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.06 Sosialisasi Pedoman Tentang Pengelolaan Datin Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BLI.03.07 Dukungan Publikasi dan Informasi Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.08 Pengelolaan Sistem Informasi dan Website Kemendesa Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.09 Sosialisasi Sistem Informasi Terpadu Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.10 Pengadaan Email Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.11 Pemeliharaan Sistem Informasi Terpadu Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.12 Pengembangan Sistem Informasi Desa Online Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.13 Pembangunan Sistem Informasi Terpadu Kemendesa Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.14 Pengelolaan Operasional Layanan LPSE Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.15 Pengadaan Software Arch GIS Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BLI.03.16 Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.17 Pengadaan Software dan Security Jaringan Komunikasi Data Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.18 Pengembangan dan Perawatan Jaringan Lokal Area Network dan Data Center Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.03.19 Pembinaan Pranata Komputer Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja Pusdatin BLI.04 Unit Pelaksana Teknis BLI.04.01 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja UPT BLI.04.02 Penyusunan Materi dan Bahan Pelatihan Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja UPT BLI.04.03 Penyusunan Materi Pengembangan Pelatihan Masyarakat, Tenaga Kepelatihan, dan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja UPT BLI.04.04 Pengelolaan Data dan Penerapan Sistem Informasi Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja UPT Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana Eko Bambang Riadi No Kode Jenis Arsip Klasifikasi Keamanan Hak Akses Hak Publik Dasar Pertimbangan Unit Pengolah Klasifikasi BLI.04.05 Bimtek Tenaga Kepelatihan dan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja UPT BLI.04.06 Kerja Sama Kelembagaan Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja UPT BLI.04.07 Pelaksanaan Fasilitasi Uji Kompetensi di Bidang Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Tertentu dan Transmigrasi Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja UPT BLI.04.08 Penelitian, Pengkajian dan Penerapan Pengembangan Metode Adaptasi Teknologi di Bidang Teknik Produksi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja UPT BLI.04.09 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Biasa Umum Terbuka Tidak Mengganggu Kinerja UPT MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. EKO PUTRO SANDJOJO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…