DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana alokasi khusus fisik afirmasi bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, perlu disusun petunjuk operasional pelaksanaan dana alokasi khusus fisik afirmasi bidang transportasi tahun anggaran 2019; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
7.Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);
8.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik Afirmasi Bidang Transportasi yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 2

Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Transportasi dan penggunaan serta pertanggungjawaban keuangan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.

Pasal 3

Ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Afirmasi Bidang Tranportasi meliputi:

a.pengadaan moda transportasi darat;
b.pengadaan moda transportasi perairan;
c.pembangunan dermaga rakyat;
d.pembangunan tambatan perahu;
e.pembangunan atau peningkatan jalan nonstatus/jalan strategis; dan
f.renovasi jembatan gantung.

Pasal 4

(1)DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dialokasikan untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(2)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria lokasi prioritas:
1. a.kabupaten Daerah Tertinggal;
2. b.kecamatan di kabupaten/kota perbatasan negara;
3. c.pulau-pulau kecil terluar di luar Pulau Jawa dan Bali;
4. d.kawasan Transmigrasi; dan
5. e.seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pasal 5

(1)Realisasi program kegiataan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dilakukan dengan metode pengadaan barang/jasa.
(2)Pengadaan barang/jasa realisasi program DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.swakelola; dan/atau
2. b.penyedia barang/jasa.
(3)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan fisik berupa pembangunan atau pengadaan moda transportasi wajib melakukan pemasangan papan nama/label yang permanen dengan mencantumkan:

a.kelompok penerima;
b.sumber dana; dan
c.tahun dibuat.

Pasal 7

(1)Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengelolaan kegiatan;
2. b.capaian keluaran kegiatan; dan
3. c.hasil pengelolaan kegiatan sesuai dengan target realisasi.

Pasal 8

(1)Dalam pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1), kepala daerah kabupaten/kota wajib menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.
(2)Laporan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
2. b.laporan penyerapan dan penggunaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala per triwulan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah triwulan berakhir.

Pasal 9

Kepala daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara berjenjang kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Kepala daerah kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.rekomendasi pengurangan alokasi DAK Afirmasi Bidang Transportasi tahun berikutnya yang disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(2)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Kepala Daerah kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 141 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 141 Tahun 2018