DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2020

Nomor: 23
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1662); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis opersional dan/atau tugas teknis penunjang.
2.Badan adalah badan dalam organisasi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
3.Balai Besar adalah Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4.Balai adalah Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II

BALAI BESAR PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pasal 2

Balai Besar menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan rencana, program, dan anggaran fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
b.pelaksanaan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
c.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan fasilitasi dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat, serta penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Balai Besar.

Pasal 3

Pengelompokkan uraian fungsi Balai Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.kelompok substansi pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
b.kelompok substansi fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
c.kelompok substansi penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 4

Kelompok substansi pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan manajemen pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 5

Kelompok substansi pelatihan sumber daya manusia desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.subkelompok substansi kelembagaan dan tenaga pelatihan;
b.subkelompok substansi penyelenggaraan pelatihan; dan
c.subkelompok substansi kerja sama pelatihan.

Pasal 6

(1)Subkelompok substansi kelembagaan dan tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pengembangan kelembagaan dan pembinaan tenaga pelatihan.
(2)Subkelompok substansi penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelayanan penyelenggaraan pelatihan.
(3)Subkelompok substansi kerja sama pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam membangun jejaring kerja sama pelatihan.

Pasal 7

Kelompok substansi fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas membantu melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 8

Kelompok substansi fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

a.subkelompok substansi pelayanan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
b.subkelompok substansi pelayanan pendampingan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
c.subkelompok substansi pengembangan jejaring kerja sama pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 9

(1)Subkelompok substansi pelayanan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas membantu melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(2)Subkelompok substansi pelayanan pendampingan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas membantu melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pendampingan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
(3)Subkelompok substansi pengembangan jejaring kerja sama pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas membantu melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam pengembangan jejaring kerja sama pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 10

Kelompok substansi penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas membantu melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 11

Kelompok substansi penerapan model pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

a.subkelompok pelaksanaan uji terap pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan produk;
b.subkelompok pelaksanaan uji terap model pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan produk; dan
c.subkelompok pelaksanaan uji terap pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi tinggi, dan teknologi digital.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…