DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Agustus 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
5.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1662); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1662) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tugas dan kinerja organisasi.
(2)Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis.
(3)Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan mengenai nama, kedudukan, eselonisasi, ruang lingkup, wilayah kerja, dan kekhususan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan mengenai nama, kedudukan, eselonisasi, ruang lingkup, wilayah kerja, dan kekhususan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan mengenai nama, kedudukan, eselonisasi, ruang lingkup, dan wilayah kerja Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigasi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1734), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024… MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Œ ABDUL HALIM ISKANDAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д ... PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NAMA, KEDUDUKAN, ESELONISASI, RUANG LINGKUP, WILAYAH KERJA, DAN KEKHUSUSAN NO. NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEDUDUKAN ESELONISASI RUANG LINGKUP WILAYAH KERJA KEKHUSUSAN 1 2 3 4 5 6 1 Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta II a. Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; DKI Jakarta Jawa Barat Banten Lampung Kalimantan Barat IT (E-commerce)

b.Fasilitasi dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; NO.
c.Penerapan Model Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Seluruh Provinsi di pulau Sumatera dan Kalimantan, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten 2 Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta II a. Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur ekonomi kreatif dan pengembangan produk
b.Fasilitasi dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c.Penerapan Model Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT, serta seluruh Provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua 3 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar III a. Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara peternakan dan perikanan
b.Fasilitasi dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; NO. NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEDUDUKAN ESELONISASI RUANG LINGKUP WILAYAH KERJA KEKHUSUSAN 4 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin III a. Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara lahan gambut dan ternak unggas
b.Fasilitasi dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 5 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru III a. Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau teknologi tepat guna
b.Fasilitasi dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 6 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon III a. Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Maluku Utara Maluku perkebunan masyarakat unggulan dan pengembangan potensi nelayan
b.Fasilitasi dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; NO. NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEDUDUKAN ESELONISASI RUANG LINGKUP WILAYAH KERJA KEKHUSUSAN 7 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura III a. Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Papua Barat Papua wisata lingkungan dan holtikultura
b.Fasilitasi dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 8 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar III a. Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur desa wisata dan budaya desa adaptif
b.Fasilitasi dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; NO. NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEDUDUKAN ESELONISASI RUANG LINGKUP WILAYAH KERJA KEKHUSUSAN 9 Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu III a. Fasilitasi dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Bengkulu Jambi Kep. Bangka-Belitung Sumatera Selatan perkebunan dan ternak besar
b.Fasilitasi dan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ttd. ABDUL HALIM ISKANDAR

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…