DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pelaporan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang terdiri atas: a. Menteri/Kepala Badan; b. Wakil Menteri/Wakil Kepala Badan; c. pimpinan tinggi madya; d. staf khusus Menteri; e. pimpinan tinggi pratama; f. auditor; g. kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa; h. kuasa pengguna anggaran; i. pejabat pembuat komitmen; j. bendahara penerimaan; k. bendahara pengeluaran; l. pejabat penandatangan surat perintah membayar; dan m. pejabat dan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6694);
3.Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
4.Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
5.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
6.Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
3.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
4.Wajib Lapor LHKPN adalah Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN.
5.Menteri adalah Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

(1)Wajib Lapor LHKPN menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Menteri/Kepala Badan;
2. b.Wakil Menteri/Wakil Kepala Badan;
3. c.pimpinan tinggi madya;
4. d.staf khusus Menteri;
5. e.pimpinan tinggi pratama;
6. f.auditor;
7. g.kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa;
8. h.kuasa pengguna anggaran;
9. i.pejabat pembuat komitmen;
10. j.bendahara penerimaan;
11. k.bendahara pengeluaran;
12. l.pejabat penandatangan surat perintah membayar; dan
13. m.pejabat dan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa.

Pasal 3

(1)Wajib Lapor LHKPN menyampaikan LHKPN pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; atau
4. d.masih menjabat.
(2)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:
1. a.saat pengangkatan pertama;
2. b.berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
3. c.pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, sebagai Penyelenggara Negara.
(3)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
(4)LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-lhkpn pada laman elhkpn.kpk.go.id.
(2)Dalam hal laman elhkpn.kpk.go.id mengalami gangguan teknis, penyampaian LHKPN dapat disampaikan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa pelaporan.

Pasal 5

(1)Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan belum lengkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Wajib Lapor LHKPN wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan diterima.
(2)Apabila batas waktu akhir penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, penyampaian dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(3)Apabila Wajib Lapor LHKPN tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen sesuai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LHKPN dinyatakan tidak lengkap dan Wajib Lapor LHKPN dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN.

Pasal 6

(1)Untuk mendukung kelancaran penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif menetapkan admin instansi dan admin unit kerja.
(2)Admin instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN di seluruh satuan kerja dalam melaporkan dan mengumumkan LHKPN;
2. b.memantau admin unit kerja terkait pelaporan LHKPN pada masing-masing satuan kerja;
3. c.mengajukan permintaan akun (username dan password) untuk admin unit kerja kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. d.melakukan koordinasi dengan admin unit kerja terkait himbauan bagi pegawai yang menjadi Wajib Lapor LHKPN;
5. e.memberikan konsultasi kepada admin unit kerja terkait penggunaan aplikasi e-lhkpn serta hal lain terkait pengelolaan LHKPN;
6. f.melakukan koordinasi terkait pendampingan pengisian LHKPN bagi Wajib Lapor LHKPN, khususnya Menteri dan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan
7. g.melakukan tugas lain terkait penyampaian LHKPN yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif.
(3)Admin unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menghimbau Wajib Lapor LHKPN pada setiap satuan kerja untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN pada setiap satuan kerja;
3. c.pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN di setiap satuan kerja;
4. d.menyusun laporan penyampaian LHKPN secara periodik kepada pimpinan satuan kerja;
5. e.melakukan koordinasi dengan admin instansi terkait kepatuhan penyampaian LHKPN pada setiap satuan kerja; dan
6. f.melakukan tugas lain terkait penyampaian LHKPN yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Dalam hal Wajib Lapor LHKPN:

a.terlambat melaporkan LHKPN;
b.tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
c.tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam rangka pemeriksaan LHKPN;
d.tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
e.tidak melaporkan LHKPN, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 8

Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyampaian LHKPN atas penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ekonomi kreatif dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2026 MENTERI EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF Œ TEUKU RIEFKY HARSYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…