DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Pariwisata

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Keputusan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti; 2021, No.1004
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 2021, No.1004
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
11.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); 2021, No.1004 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
4.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku 2021, No.1004 jabatannya.
5.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6.Pejabat Wajib Lapor LHKPN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang wajib menyampaikan LHKPN.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor. 2021, No.1004

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.Pejabat Wajib Lapor;
b.mekanisme penyampaian LHKPN; dan
c.sanksi.

BAB II

PEJABAT WAJIB LAPOR

Pasal 4

(1)Pejabat Wajib Lapor wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)Pejabat Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Menteri/Kepala;
2. b.Wakil Menteri/Wakil Kepala;
3. c.staf ahli Menteri;
4. d.pimpinan tinggi madya;
5. e.pimpinan tinggi pratama;
6. f.auditor madya dan utama;
7. g.direktur utama badan pelaksana otorita;
8. h.direktur di lingkungan badan pelaksana otorita;
9. i.ketua/direktur unit pelaksana teknis;
10. j.kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa;
11. k.kuasa pengguna anggaran;
12. l.pejabat pembuat komitmen;
13. m.bendahara penerimaan;
14. n.bendahara pengeluaran;
15. o.pejabat penandatangan surat perintah membayar; dan
16. p.pejabat dan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa. 2021, No.1004

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara:
1. a.khusus; dan/atau
2. b.periodik.
(2)Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.
(3)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(4)Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan.
(5)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id. 2021, No.1004
(2)Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Lapor wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.
(3)Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 7

(1)Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Lapor wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
(2)Dalam hal Pejabat Wajib Lapor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapor dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

Dalam hal Pejabat Wajib Lapor terlambat dan/atau tidak menyampaikan LHKPN beserta lampiran surat kuasa dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 2021, No.1004 dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenai sanksi berupa peringatan secara tertulis oleh Menteri.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
(2)Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor khususnya bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Keputusan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti; 2021, No.1004
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 2021, No.1004
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
11.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184); 2021, No.1004 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
4.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku 2021, No.1004 jabatannya.
5.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6.Pejabat Wajib Lapor LHKPN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor adalah pejabat di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang wajib menyampaikan LHKPN.
7.Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8.Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor. 2021, No.1004

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.Pejabat Wajib Lapor;
b.mekanisme penyampaian LHKPN; dan
c.sanksi.

BAB II

PEJABAT WAJIB LAPOR

Pasal 4

(1)Pejabat Wajib Lapor wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
(2)Pejabat Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Menteri/Kepala;
2. b.Wakil Menteri/Wakil Kepala;
3. c.staf ahli Menteri;
4. d.pimpinan tinggi madya;
5. e.pimpinan tinggi pratama;
6. f.auditor madya dan utama;
7. g.direktur utama badan pelaksana otorita;
8. h.direktur di lingkungan badan pelaksana otorita;
9. i.ketua/direktur unit pelaksana teknis;
10. j.kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa;
11. k.kuasa pengguna anggaran;
12. l.pejabat pembuat komitmen;
13. m.bendahara penerimaan;
14. n.bendahara pengeluaran;
15. o.pejabat penandatangan surat perintah membayar; dan
16. p.pejabat dan kelompok kerja pengadaan barang dan jasa. 2021, No.1004

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan secara:
1. a.khusus; dan/atau
2. b.periodik.
(2)Penyampaian LHKPN secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun.
(3)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(4)Penyampaian LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama menjabat atas Harta Kekayaan pada tanggal 31 Desember tahun laporan.
(5)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman elhkpn.kpk.go.id. 2021, No.1004
(2)Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Wajib Lapor wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN.
(3)Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat diserahkan langsung kepada KPK atau dikirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 7

(1)Apabila penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Pejabat Wajib Lapor wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah diperbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
(2)Dalam hal Pejabat Wajib Lapor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Pejabat Wajib Lapor dikembalikan dan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB IV

SANKSI

Pasal 9

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Setiap pegawai dan pejabat harus menjaga kerahasiaan isi LHKPN, kecuali yang diumumkan dalam media resmi LHKPN.
(2)Kepatuhan pelaporan LHKPN oleh Pejabat Wajib Lapor khususnya bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama menjadi pertimbangan dalam pengangkatan jabatan.