Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2021
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
2021, No.1004
menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 2021, No.1004
2021, No.1004 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Menteri ini menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi Pejabat Wajib Lapor. 2021, No.1004
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
BAB II PEJABAT WAJIB LAPOR
BAB II
dan
2021, No.1004 BAB III MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
BAB III
2021, No.1004
Dalam pelaksanaan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan keputusan Menteri. BAB IV SANKSI
BAB IV
Dalam hal Pejabat Wajib Lapor terlambat dan/atau tidak menyampaikan LHKPN beserta lampiran surat kuasa dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 2021, No.1004 dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenai sanksi berupa peringatan secara tertulis oleh Menteri. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…