DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID, Kelembagaan PPID, Klasifikasi Informasi Publik, Standar Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan dan Evaluasi, serta Koordinasi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Kelembagaan PPID terdiri atas Atasan PPID, PPID Utama, PPID Tingkat I, dan Petugas Pelayanan Informasi. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. PPID Utama dijabat oleh Kepala Biro Komunikasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif memiliki kewajiban menyusun dan

Menetapkan

menetapkan pelayanan informasi publik;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 199 Tahun 2024 tentang Kementerian Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 396);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 397);
6. 7.Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. 8.Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 993); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian.
4.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID dan/atau atasan dari atasan langsung.
5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan Permintaan Informasi Publik.
7.Permintaan Informasi Publik adalah permintaan untuk memperoleh Informasi Publik dari Kementerian.
8.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
9.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan kepada Masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
10.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian sebagai badan publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11.Maklumat Pelayanan Informasi Publik adalah komitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan ekonomi kreatif yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB II

KELEMBAGAAN PPID

Pasal 2

(1)Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian diselenggarakan oleh PPID.
(2)Kelembagaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Atasan PPID;
2. b.PPID Utama;
3. c.PPID Tingkat I; dan
4. d.Petugas Pelayanan Informasi.
(3)Struktur kelembagaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menunjuk PPID Utama dan PPID Tingkat I;
2. b.menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Kementerian;
3. c.menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. d.mewakili Kementerian di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau di Pengadilan;
5. e.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Tingkat I;
6. f.mengoordinasikan tugas PPID Utama dan PPID Tingkat I dalam melakukan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
7. g.memberikan persetujuan atas hasil Pengujian Konsekuensi;
8. h.menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
9. i.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan PPID berwenang:
1. a.menetapkan dan mengangkat PPID Utama dan PPID Tingkat I;
2. b.menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Kementerian;
3. c.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. d.menunjuk PPID Utama dan PPID Tingkat I untuk mewakili Kementerian di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat dan/atau di Pengadilan; dan
5. e.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Tingkat I, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Atasan PPID bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

(1)PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf b dijabat oleh Kepala Biro yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi publik.
(2)PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian berdasarkan masukan dari PPID Tingkat I paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
4. d.mengoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
5. e.mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
6. f.melaksanakan Pengujian Konsekuensi;
7. g.menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi;
8. h.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan;
9. i.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
10. j.menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
11. k.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
12. l.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
13. m.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
14. n.menetapkan laporan layanan Informasi Publik; dan
15. o.menghadiri persidangan Sengketa Informasi Publik.
(3)Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Utama berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. b.menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. c.melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. d.meminta klarifikasi kepada PPID Tingkat I dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. e.menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. f.menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. g.menugaskan PPID Tingkat I dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. h.menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Tingkat I, pejabat fungsional, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g, PPID Utama dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PPID Utama bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

Pasal 5

(1)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dijabat oleh Sekretaris Deputi dari masing-masing Deputi.
(2)PPID Tingkat I bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing Deputi.
(3)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan Deputi untuk disampaikan kepada PPID Utama;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Deputi untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.membantu PPID Utama dalam melakukan Pengujian Konsekuensi;
4. d.membantu PPID Utama dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
5. e.membantu PPID Utama dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
6. f.menghadiri persidangan Sengketa Informasi Publik.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPID Tingkat I dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPID Tingkat I bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Pasal 6

(1)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berada di bawah PPID Utama.
(2)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik;
2. b.melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. c.mengumumkan Daftar Informasi Publik; dan
4. d.mencatat permintaan dan/atau keberatan pada buku registrasi.
(3)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat fungsional dan/atau pegawai lainnya di lingkungan Kementerian.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada PPID Utama.

BAB III

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 7

(1)Informasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:
1. a.Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. b.Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. c.Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
4. d.Informasi Publik yang dikecualikan.
(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c disediakan dalam bentuk dokumen digital atau dokumen nondigital.
(3)Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.

Pasal 8

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

a.Informasi tentang profil Kementerian;
b.ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Kementerian;
c.ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Kementerian;
d.ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
e.ringkasan laporan akses Informasi Publik;
f.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Kementerian;
g.Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
h.Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian;
i.Informasi tentang pengadaan barang dan jasa; dan
j.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di kantor Kementerian.

Pasal 9

(1)Kementerian mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang merupakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.
(3)Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Informasi bencana alam;
2. b.Informasi keadaan bencana nonalam;
3. c.Informasi bencana sosial;
4. d.Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
5. e.Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
6. f.Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pasal 10

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:

a.Daftar Informasi Publik Kementerian, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
b.Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Kementerian;
c.Informasi mengenai organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
d.surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya, kecuali yang dinilai bersifat rahasia;
e.surat-menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
f.persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;
g.data perbendaharaan atau inventaris;
h.rencana strategis dan rencana kerja Kementerian;
i.agenda kerja pimpinan satuan kerja;
j.informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
k.jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
l.jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
m.daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
n.peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
o.Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
p.Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
q.Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
r.Informasi tentang standar pengumuman Informasi; dan
s.Informasi Publik lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021