DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Peyelenggara Pelyanan Informasi Publik; Informasi Publik; Standar Pelayanan Informasi Publik;Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sudah tidak sesuai dengan www.jdih.kemenparekraf.go.id Mengingat perkembangan dan kebutuhan akan peningkatan pelayanan informasi publik sehinggan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62); www.jdih.kemenparekraf.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenparekraf.go.id
5.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
7.Badan Pelaksana Otorita Pariwisata yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Otorita adalah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan bidang ekonomi kreatif.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan tugas pemerintahan bidang ekonomi kreatif.

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 2

(1)Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian diselenggarakan oleh PPID.
(2)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Atasan PPID;
2. b.PPID Utama;
3. c.PPID Tingkat I;
4. d.PPID UPT;
5. e.PPID Badan Pelaksana Otorita; dan
6. f.Petugas Pelayanan Informasi. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(3)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara berjenjang kepada Menteri sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan tugas PPID Utama, PPID Tingkat I, PPID UPT dan PPID Badan Pelaksana Otorita dalam melakukan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
2. b.memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi;
3. c.menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
4. d.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan PPID bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 4

(1)PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan komunikasi publik.
(2)PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.Mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian; www.jdih.kemenparekraf.go.id
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian berdasarkan masukan dari PPID Tingkat I, PPID UPT dan PPID Badan Pelaksana Otorita paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
4. d.mengoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
5. e.mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
6. f.melaksanakan pengujian konsekuensi;
7. g.menetapkan hasil pengujian konsekuensi;
8. h.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan;
9. i.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
10. j.menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
11. k.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
12. l.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
13. m.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian;
14. n.menetapkan laporan layanan Informasi Publik; dan
15. o.menghadiri persidangan sengketa Informasi Publik.
(3)Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID Utama dapat melakukan koordinasi dengan PPID Tingkat I, PPID UPT dan/atau PPID Badan Pelaksana Otorita.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Utama dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Utama bertanggung jawab kepada Atasan PPID. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 5

(1)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dijabat oleh Sekretaris Deputi dari masing-masing Deputi.
(2)PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan Deputi untuk disampaikan kepada PPID Utama;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Deputi untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.membantu PPID Utama dalam melakukan pengujian konsekuensi;
4. d.membantu PPID Utama dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
5. e.membantu PPID Utama dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan
6. f.menghadiri persidangan sengketa Informasi Publik.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Tingkat I dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Tingkat I bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Pasal 6

(1)PPID UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijabat oleh masing-masing Kepala UPT.
(2)PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: www.jdih.kemenparekraf.go.id
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan UPT;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan UPT untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT;
4. d.melaksanakan pengujian konsekuensi bersama-sama dengan PPID Utama;
5. e.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan;
6. f.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
7. g.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
8. h.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
9. i.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT;
10. j.membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikannya kepada PPID Utama; dan
11. k.menghadiri persidangan sengketa Informasi Publik.
(3)Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID UPT berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian sengketa Informasi dimaksud.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID UPT dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID UPT bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Pasal 7

(1)PPID Badan Pelaksana Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dijabat oleh masing-masing Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita.
(2)PPID Badan Pelaksana Otorita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan Badan Pelaksana Otorita;
2. b.menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
3. c.melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita;
4. d.melaksanakan pengujian konsekuensi bersama-sama dengan PPID Utama;
5. e.menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan;
6. f.membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
7. g.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
8. h.mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
9. i.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita;
10. j.membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pelaksana Otorita dan menyampaikannya kepada PPID Utama; dan
11. k.menghadiri persidangan sengketa Informasi Publik. www.jdih.kemenparekraf.go.id
(3)Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID Badan Pelaksana Otorita berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian sengketa Informasi dimaksud.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Badan Pelaksana Otorita dapat dibantu oleh pejabat fungsional.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Badan Pelaksana Otorita bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Pasal 8

(1)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f berada di bawah:
1. a.PPID Utama;
2. b.PPID UPT; dan
3. c.PPID Badan Pelaksana Otorita.
(2)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik;
2. b.melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. c.mengumumkan Daftar Informasi Publik; dan
4. d.mencatat permohonan dan/atau keberatan pada buku registrasi.
(3)Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat fungsional dan/atau pegawai lainnya di lingkungan Kementerian.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada PPID Utama, PPID UPT dan PPID Badan Pelaksana Otorita. www.jdih.kemenparekraf.go.id -1 1 -

Pasal 9

(1)Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan secara koordinatif oleh PPID.
(2)Dalam menyelesaikan sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Atasan PPID, PPID Utama, PPID UPT atau PPID Badan Pelaksana Otorita dapat memberikan kuasa kepada:
1. a.PPID Utama;
2. b.PPID UPT;
3. c.PPID Badan Pelaksana Otorita;
4. d.Pegawai pada pemilik informasi publik yang dimohonkan;
5. e.Pegawai pada unit yang memiliki tugas dan fungsi yang menangani hukum; dan/atau
6. f.Pegawai lainnya yang bertugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi.
(3)Pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus saling berkoordinasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB III

INFORMASI PUBLIK

Pasal 10

Informasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri atas:

a.Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b.Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
c.Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
d.Informasi Publik yang dikecualikan. www.jdih.kemenparekraf.go.id

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…