DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017

Nomor: 48
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengawasan pengusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral bertujuan untuk mewujudkan manfaat yang sebesarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan iklim investasi bagi badan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; www.peraturan.go.id 2017, No.1079 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 www.peraturan.go.id 2017, No.1079 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang www.peraturan.go.id 2017, No.1079 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
11.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 10/P/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerja Sama Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1508);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHAAN DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. www.peraturan.go.id 2017, No.1079

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
4.Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
6.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
7.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
8.Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu. www.peraturan.go.id 2017, No.1079
9.Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha yang diberi kuasa oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi.
10.Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) atau anak perusahaannya.
11.Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha yang diberi izin untuk mengusahakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi.
12.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana pembiayaan biodiesel.
13.Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBM adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak jenis minyak solar.
14.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
15.Pengendalian Secara Langsung adalah kepemilikan secara langsung oleh induk perusahaan yang berada satu tingkat diatasnya melalui kepemilikan mayoritas saham yang memiliki hak suara.
16.Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama. www.peraturan.go.id 2017, No.1079
17.Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME).
18.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral.
19.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.perubahan kepemilikan, Pengendalian Secara Langsung, dan kepengurusan perusahaan yang meliputi pengalihan Partisipasi Interes dan/atau pengalihan saham serta perubahan direksi dan/atau komisaris; dan
b.mekanisme pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

BAB II

BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

(1)Kontraktor dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Partisipasi Interes kepada pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas.
(2)Kontraktor tidak dapat mengalihkan Partisipasi Interes secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi.
(3)Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan www.peraturan.go.id 2017, No.1079 tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan:
1. a.salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan interes (deed of assignment);
2. b.salinan akta pendirian perusahaan penerima interes;
3. c.salinan daftar pemegang saham perusahaan penerima interes;
4. d.identitas perusahaan (company profile) penerima interes dan identitas perusahaan (company profile) induk penerima interes dalam hal terdapat perusahaan induk penerima interes;
5. e.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan penerima interes yang telah diaudit akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan penerima interes yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun;
6. f.laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase interes yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
7. g.Sales and Purchase Agreement (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan interes;
8. h.izin pemanfaatan data;
9. i.perjanjian kerahasian data;
10. j.struktur organisasi perusahaan penerima interes; dan
11. k.Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan penerima interes dan pengurus perusahaan penerima interes.

Pasal 4

(1)Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. www.peraturan.go.id 2017, No.1079
(3)Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan Partisipasi Interes dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 5

Tata cara pengalihan Partisipasi Interes 10% (sepuluh persen) setelah disetujuinya pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penawaran partisipasi interes 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Pasal 6

(1)Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian Secara Langsung wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas.
(2)Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan:
1. a.salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian;
2. b.salinan akta pendirian perusahaan pengendali baru;
3. c.salinan daftar pemegang saham perusahaan pengendali baru yang terdiri atas:
  1. 1.register shareholders; dan
  2. 2.ultimate shareholders.
4. d.identitas perusahaan (company profile) pengendali baru dan disertai identitas perusahaan (company profile) induk pengendali baru dalam hal terdapat perusahaan induk pengendali;
5. e.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan pengendali baru yang telah diaudit www.peraturan.go.id 2017, No.1079 akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan pengendali baru yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun;
6. f.laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase saham yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
7. g.Sales and Purchase Agreement (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan saham;
8. h.struktur organisasi perusahaan pengendali baru; dan
9. i.Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pengendali baru dan pengurus perusahan pengendali baru dalam hal pengendali baru berbentuk Badan Usaha.

Pasal 7

(1)Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(3)Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 8

Dalam hal pengalihan saham mengakibatkan perubahan pengendalian secara tidak langsung, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas. www.peraturan.go.id 2017, No.1079

Pasal 9

Kontraktor wajib melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 10

Badan Usaha pemegang izin usaha hilir minyak dan gas bumi wajib melaporkan pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengawasan pengusahaan di sektor energi dan sumber daya mineral bertujuan untuk mewujudkan manfaat yang sebesarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan iklim investasi bagi badan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 www.peraturan.go.id 2017, No.1079 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang www.peraturan.go.id 2017, No.1079 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
11.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 10/P/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981 tentang Pedoman dan Syarat-Syarat Kerja Sama Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;
12.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
13.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1508);
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151);
15.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);
16.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHAAN DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. www.peraturan.go.id 2017, No.1079

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
4.Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5.IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
6.Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
7.Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
8.Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu. www.peraturan.go.id 2017, No.1079
9.Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha yang diberi kuasa oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi.
10.Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) atau anak perusahaannya.
11.Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah badan usaha yang diberi izin untuk mengusahakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan pada suatu wilayah kerja panas bumi.
12.Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana pembiayaan biodiesel.
13.Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Badan Usaha BBM adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak jenis minyak solar.
14.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
15.Pengendalian Secara Langsung adalah kepemilikan secara langsung oleh induk perusahaan yang berada satu tingkat diatasnya melalui kepemilikan mayoritas saham yang memiliki hak suara.
16.Partisipasi Interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama. www.peraturan.go.id 2017, No.1079
17.Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang selanjutnya disebut BBN Jenis Biodiesel adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME).
18.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral.
19.Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.perubahan kepemilikan, Pengendalian Secara Langsung, dan kepengurusan perusahaan yang meliputi pengalihan Partisipasi Interes dan/atau pengalihan saham serta perubahan direksi dan/atau komisaris; dan
b.mekanisme pengadaan BBN Jenis Biodiesel.

BAB II

BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

(1)Kontraktor dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh Partisipasi Interes kepada pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas.
(2)Kontraktor tidak dapat mengalihkan Partisipasi Interes secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi.
(3)Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan www.peraturan.go.id 2017, No.1079 tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan:
1. a.salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan interes (deed of assignment);
2. b.salinan akta pendirian perusahaan penerima interes;
3. c.salinan daftar pemegang saham perusahaan penerima interes;
4. d.identitas perusahaan (company profile) penerima interes dan identitas perusahaan (company profile) induk penerima interes dalam hal terdapat perusahaan induk penerima interes;
5. e.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan penerima interes yang telah diaudit akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan penerima interes yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun;
6. f.laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase interes yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
7. g.Sales and Purchase Agreement (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan interes;
8. h.izin pemanfaatan data;
9. i.perjanjian kerahasian data;
10. j.struktur organisasi perusahaan penerima interes; dan
11. k.Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan penerima interes dan pengurus perusahaan penerima interes.

Pasal 4

(1)Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. www.peraturan.go.id 2017, No.1079
(3)Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan Partisipasi Interes dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Pengalihan saham Kontraktor yang mengakibatkan perubahan Pengendalian Secara Langsung wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Kepala SKK Migas.
(2)Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan:
1. a.salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian;
2. b.salinan akta pendirian perusahaan pengendali baru;
3. c.salinan daftar pemegang saham perusahaan pengendali baru yang terdiri atas:
  1. 1.register shareholders; dan
  2. 2.ultimate shareholders.
4. d.identitas perusahaan (company profile) pengendali baru dan disertai identitas perusahaan (company profile) induk pengendali baru dalam hal terdapat perusahaan induk pengendali;
5. e.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan pengendali baru yang telah diaudit www.peraturan.go.id 2017, No.1079 akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan pengendali baru yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun;
6. f.laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase saham yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
7. g.Sales and Purchase Agreement (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan saham;
8. h.struktur organisasi perusahaan pengendali baru; dan
9. i.Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan pengendali baru dan pengurus perusahan pengendali baru dalam hal pengendali baru berbentuk Badan Usaha.

Pasal 7

(1)Kepala SKK Migas melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKK Migas menyampaikan pertimbangan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(3)Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengalihan saham dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

Pasal 8

Pasal 9

Kontraktor wajib melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.