Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017
- Nomor
- 48
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; www.peraturan.go.id 2017, No.1079 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5047);
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 www.peraturan.go.id 2017, No.1079 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGAWASAN PENGUSAHAAN DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. www.peraturan.go.id 2017, No.1079
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2017, No.1079
www.peraturan.go.id 2017, No.1079
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
BAB II BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI Bagian Kesatu Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BAB II
dan
www.peraturan.go.id 2017, No.1079
Tata cara pengalihan Partisipasi Interes 10% (sepuluh persen) setelah disetujuinya pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan penawaran partisipasi interes 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.
dan
Dalam hal pengalihan saham mengakibatkan perubahan pengendalian secara tidak langsung, Kontraktor wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas. www.peraturan.go.id 2017, No.1079
Kontraktor wajib melaporkan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Bagian Kedua Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Badan Usaha pemegang izin usaha hilir minyak dan gas bumi wajib melaporkan pengalihan saham dan perubahan direksi dan/atau komisaris secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan dokumen anggaran dasar terakhir/terbaru dengan pengesahan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. BAB III BIDANG KETENAGALISTRIKAN Bagian Kesatu Pengalihan Saham
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen