DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, mengamanatkan Pengguna Anggaran menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah; www.peraturan.go.id 2017, No.301
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
5.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan www.peraturan.go.id 2017, No.301 Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Nelayan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.301 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
6.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, www.peraturan.go.id 2017, No.301 pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
7.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur pedoman umum untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tertib pelaksanaan Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal dan peruntukkannya;
b.Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.Mekanisme Pengalokasian anggaran;
d.Pelaksanaan Kegiatan
e.Monitoring dan evaluasi; dan
f.Petunjuk teknis. www.peraturan.go.id 2017, No.301

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 4

Kegiatan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal meliputi:

a.pelaksanaan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk nelayan yang meliputi mesin kapal beserta aksesoris pendukung, konverter kit beserta aksesoris pendukung, dan tabung khusus Liquefied Petroleum Gas beserta isinya;
b.penyediaan dan pendistribusian paket perdana konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang meliputi tabung Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram beserta isinya, kompor gas beserta peralatan lainnya; dan
c.penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk transportasi yang meliputi konverter kit kendaraan bermotor beserta aksesoris pendukung dan tabung Compressed Natural Gas beserta isinya.

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada kapal perikanan bagi nelayan kecil. www.peraturan.go.id 2017, No.301
(2)Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan tidak mempunyai kompor gas.
(3)Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

Pasal 6

(1)Program kegiatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal dapat direncanakan berdasarkan:
1. a.kebijakan Pemerintah; dan/atau
2. b.usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Nonpemerintah yang berbadan hukum dan kelompok masyarakat.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktorat Jenderal merencanakan alokasi anggaran.
(4)Pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
(5)Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.301

Pasal 7

(1)Kegiatan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri.
(2)BUMN yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyediaaan dan pendistribusian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.kesesuaian antara pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
2. b.kesesuaian antara target capaian dan realisasi.
(3)KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perbaikan penyediaan dan pendistribusian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.
(4)KPA menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2017, No.301

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal menetapkan Petunjuk Teknis dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.
(2)Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2. b.tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3. c.pemberi Bantuan Pemerintah;
4. d.persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5. e.bentuk Bantuan Pemerintah;
6. f.rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
7. g.tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8. h.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9. i.pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
10. j.ketentuan perpajakan; dan
11. k.sanksi.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.301 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, mengamanatkan Pengguna Anggaran menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah; www.peraturan.go.id 2017, No.301
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4.Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
5.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan www.peraturan.go.id 2017, No.301 Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7.Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Nelayan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254);
8.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
9.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja www.peraturan.go.id 2017, No.301 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
3.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
4.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
6.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, www.peraturan.go.id 2017, No.301 pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
7.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur pedoman umum untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk tertib pelaksanaan Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Jenis Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal dan peruntukkannya;
b.Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal;
c.Mekanisme Pengalokasian anggaran;
d.Pelaksanaan Kegiatan
e.Monitoring dan evaluasi; dan
f.Petunjuk teknis. www.peraturan.go.id 2017, No.301

BAB II

RUANG LINGKUP BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 4

Kegiatan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal meliputi:

a.pelaksanaan penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk nelayan yang meliputi mesin kapal beserta aksesoris pendukung, konverter kit beserta aksesoris pendukung, dan tabung khusus Liquefied Petroleum Gas beserta isinya;
b.penyediaan dan pendistribusian paket perdana konversi minyak tanah ke Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram yang meliputi tabung Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram beserta isinya, kompor gas beserta peralatan lainnya; dan
c.penyediaan, pendistribusian, dan pemasangan paket konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk transportasi yang meliputi konverter kit kendaraan bermotor beserta aksesoris pendukung dan tabung Compressed Natural Gas beserta isinya.

Pasal 5

(1)Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada kapal perikanan bagi nelayan kecil. www.peraturan.go.id 2017, No.301
(2)Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan tidak mempunyai kompor gas.
(3)Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.

Pasal 6

(1)Program kegiatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal dapat direncanakan berdasarkan:
1. a.kebijakan Pemerintah; dan/atau
2. b.usulan dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Nonpemerintah yang berbadan hukum dan kelompok masyarakat.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(3)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Direktorat Jenderal merencanakan alokasi anggaran.
(4)Pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
(5)Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2017, No.301

Pasal 7

(1)Kegiatan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri.
(2)BUMN yang mendapat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyediaaan dan pendistribusian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
1. a.kesesuaian antara pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
2. b.kesesuaian antara target capaian dan realisasi.
(3)KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perbaikan penyediaan dan pendistribusian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.
(4)KPA menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur Jenderal. www.peraturan.go.id 2017, No.301

Pasal 9

(1)Direktur Jenderal menetapkan Petunjuk Teknis dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.
(2)Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2. b.tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3. c.pemberi Bantuan Pemerintah;
4. d.persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5. e.bentuk Bantuan Pemerintah;
6. f.rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
7. g.tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8. h.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9. i.pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
10. j.ketentuan perpajakan; dan
11. k.sanksi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RUANG LINGKUP BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

RUANG LINGKUP BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016