DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Nomor: 168/PMK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA .

(3)Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pemberian Bantuan Pemerintah .
(4)Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , paling sedikit memuat:
1. a.Identitas penerima bantuan; b . Jumlah barang dan/ atau nilai uang; c . Nomor rekening penerima bantuan untuk B antuan Pemerintah dalam bentuk uang. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN

BAB V

PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 9

( 1 ) - Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:

a.uang; b . barang; dan / atau c . Jasa.

(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA . ( 3) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang se bagaim,ana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, dapat diberikan melalui mekanisme:
1. a.Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran; atau b . UP. Pasal 1 0 ( 1 ) Dalam rangka pengadaan barang dan / atau j asa untuk pemberian penghargaan - yang disalurkan dalam bentuk _ barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/ atau j asa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c kepada penerima Bantuan Pemerintah , PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan / atau j asa dengan penyedia barang dan/ atau j asa.
(2)Pengadaan barang clan / atau j asa sebagaimana climaksud pada ayat (1) berpedoman pacla Peraturan Perunclang unclangan yang mengatur mengenai Pengaclaan Barang clan Jasa Pemerintah .
(3)Pengadaan barang clan / atau j asa yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana climaksucl pada ayat (1) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang clan / atau j asa sa:mpai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah .
(4)Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengaclaan barang dan/ atau j asa yang akan clisalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana climaksucl pada ayat (2) clilakukan secara langsung clari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang clan / atau j asa melalui mekanisme LS . .. �www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(5)Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan dalam bentuk barang dan / atau j asa kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
1. a.PPK; atau b . Penyedia barang dan/ atau j asa se suai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pasal 11

(1)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri .
(2)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(3)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.uang pendidikan/ kuliah; b . biaya hidup;
2. c.biaya buku/ diktat; d . biaya penelitian; dan/ atau e . biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan / kuliah .

Pasal 12

(1)Pembayaran uang pendidikan / kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan biaya lain yang di bu tuhkan un tuk pelaksanaan pendidikan / kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyelenggara pendidikan / perkuliahan .
(2)Pembayaran biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b , biaya buku/ diktat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dati rekening Kas Negara ke rekening penenma beasiswa melalui mekanisme LS .
(3)Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan / kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa. ·�· www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(4)Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme L S , pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme U P .

Pasal 13

(1)Bantuan Pemerintah berupa tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada guru atau penerima tunj angan lainnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil .
(2)Pemberian tunj artgan profesi guru dan tunj angan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

Pasal 14

(1)Pembayaran tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
(2)Pembayaran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Negara/ Lembaga.
(3)Pembayaran tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima . tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya melalui mekanisme LS .

Pasal 15

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan , Lembaga Keagamaan , dan Lembaga Kesehatan .
(2)Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan , dan Lembaga Ke sehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah .
(3)Pemberian bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Pasal 1 6
(1)Pencairan bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat ( 1 ) dilaksanakan berdasarkan perj anjian kerj asama an tara PPK dengan penerima ban tuan operasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) .
(2)Perj anj ian kerj a sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat:
1. a.hak dan ke�ajiban kedua belah pihak; b . jumlah bantuan operasional yang diberikan; c . tata cara dan syarat penyaluran;
2. d.pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah disepakati; e . pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
3. f.sanksi;
4. g.penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
5. h.penyampaian laporan pertanggungj awaban kepada PPK setelah pekerj aan selesai atau akjiir tahun anggaran. I Pasal 1 7 Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme :
6. a.LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau b . UP.

Pasal 18

(1)Pencairan dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf a, dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap .
(2)Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
(3)Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a . Tahap I sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional setelah perj anjian kerj a sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; -··· · -- . - · · - · ·· -� www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN b . Tahap II sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila dana pada Tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 8 0%; c . Tahap III sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila j umlah dana pada Tahap I dan Tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;
1. d.Tahap IV sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhari dana bantuan operasional, apabila j umlah dana pada Tahap I sampai dengan Tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 8 0% .

Pasal 19

(1)Penerima bantuan operasional mengajukan permohonan pencairan dana bantuan operasional kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri : 1 . Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap ; 2 . Perj anj ian kerj a sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 3 . Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 4 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b . Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
  1. 1.Kuitansi bukti penenmaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 2 . Laporan pertanggungj awaban penggunaan dana tahap se belumnya; 3 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanj a (SPTB) atas kebenaran belanj a yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
(2)S PTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)S PTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b angka 3 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Pasal 2 0
(1)PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) yang diajukan penerima bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah .
(2)PPK menandatangani perJanJian kerj a sama dan mengesahkan kuitansi bukti penenmaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan secara sekaligus atau untuk pencairan Tahap I setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan Petunj uk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah .
(3)PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan Tahap II sampai dengan Tahap IV setelah penguj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah .
(4)Dalam hal penguj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen .
(5)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Pembayaran secara sekaligus atau Tahap I dilampiri: 1 . Rencana Pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik sekaligus atau bertahap; 2 . Perj anjian kerj a sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 3 . Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK; 4 . S PTJM . b . Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
  1. 1.Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
  2. 2.Laporan pertanggungj awaban penggunaan dana tahap sebelumnya; 3 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanj a (SPTB) atas kebenaran belanj a yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 21

Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungj awaban kepada PPK sesuai dengan perj anj ian kerj a sama setelah pekerj aan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran, dengan dilampiri: a . Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; b . Surat Pernyataan bahwa pekerj aan telah selesai dilaksanakan ; c . Surat Pernyataan . bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; d . Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.

Pasal 22

(1)Dalam rangka kelancaran pembayaran bantuan operasional dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Kepala Satker pemberi Bantuan Pemerintah dapat menunjuk BPP.
(2)Tata cara pemberian bantuan operasional melalui UP dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.KPA menetapkan pimpinan lembaga penerima bantuan operasional sebagai penanggung j awab pengelola dana bantuan operasional pada masing-masing lembaga;
2. b.PP-S PM mengajukan S PM UP/ TUP untuk keperluan pembayaran bantuan operasional; c . Berdasarkan S PM UP / TUP sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN menguji SPM UP / TUP dan menerbitkan S P2 D UP / TUP kepada Bendahara Pengeluaran; d . Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan permohonan pencairan bantuan operasional kepada KPA dengan dilampiri rencana pelaksanaan kegiatan / pembayaran , rincian kebutuhan dana, dan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana B antuan Pemerintah; e . PPK melakukan penguj1an terhadap permohonan pencairan bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
3. f.PPK menerbitkan surat perintah bayar (S PBy) kepada Bendahara Pengeluaran / BPP apabila penguj ian sebagaimana dimaksud pada huruf e telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
4. g.Berdasarkan SPBy dari PPK, Bendahara Pengeluaran / BPP mentransfer dana bantuan operasional kepada rekening lembaga penerima bantuan; · www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 3 - h . Pimpinan lembaga penerima Bantuan Pemerintah menggunakan dana bantuan operasional sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan / pembayaran dan mempertanggungj awabkan penggunaannya sesuai dengan batas waktu · pertanggungj awaban penggunaan dana bantuan operasional yang telah ditetapkan kepada Bendahara Pengeluaran / BPP;
5. i.Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti ketentuan pengadaan barang/j asa pemerintah dan ketentuan perpaj akan; J. Seluruh bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana bantuan operasional beserta Faktur Paj ak dan Surat Setoran Paj ak (SSP) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran / BPP untuk keperluan revolving/ pertanggungj awaban UP / TUP.
(3)KPA mengajukan dispensasi atas UP / TUP kepada:
1. a.Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pembayaran penggunaan dana bantuan operasional kepada satu penyedia barang/j asa melebihi RpS0 . 0 0 0 . 00 0 , 0 0 (lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
2. b.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penyesuaian besaran UP pada Satker pemberi Bantuan Pemerintah dalam hal besaran UP melampaui besaran yang telah ditentukan; c . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk pertanggungj awaban TUP atas dana bantuan operasional yang memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan .
(4)Tata cara penyaluran UP / TUP dari Bendahara Pengeluaran / B PP kepada penerima bantuan diatur lebih lanjut oleh KPA dalam Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah .

Pasal 23

( 1 ) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan .

(2)Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat merupakan lembaga Pemerintah a tau lembaga Non pemerin tah . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 4 -
(3)Bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak termasuk bantuan untuk keperlua:n rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan.
(4)Pemberian · bantuan sarana/ prasarana kepada penerima bantuan diberikan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA .

(3)Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pemberian Bantuan Pemerintah .
(4)Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , paling sedikit memuat:
1. a.Identitas penerima bantuan; b . Jumlah barang dan/ atau nilai uang; c . Nomor rekening penerima bantuan untuk B antuan Pemerintah dalam bentuk uang. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN

BAB V

PENYALURAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 9

( 1 ) - Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:

a.uang; b . barang; dan / atau c . Jasa.

(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA . ( 3) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang se bagaim,ana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, dapat diberikan melalui mekanisme:
1. a.Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening Bendahara Pengeluaran; atau b . UP. Pasal 1 0 ( 1 ) Dalam rangka pengadaan barang dan / atau j asa untuk pemberian penghargaan - yang disalurkan dalam bentuk _ barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/ atau j asa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c kepada penerima Bantuan Pemerintah , PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan / atau j asa dengan penyedia barang dan/ atau j asa.
(2)Pengadaan barang clan / atau j asa sebagaimana climaksud pada ayat (1) berpedoman pacla Peraturan Perunclang unclangan yang mengatur mengenai Pengaclaan Barang clan Jasa Pemerintah .
(3)Pengadaan barang clan / atau j asa yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana climaksucl pada ayat (1) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang clan / atau j asa sa:mpai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah .
(4)Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengaclaan barang dan/ atau j asa yang akan clisalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana climaksucl pada ayat (2) clilakukan secara langsung clari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang clan / atau j asa melalui mekanisme LS . .. �www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(5)Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan dalam bentuk barang dan / atau j asa kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
1. a.PPK; atau b . Penyedia barang dan/ atau j asa se suai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pasal 11

(1)Bantuan Pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri .
(2)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(3)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.uang pendidikan/ kuliah; b . biaya hidup;
2. c.biaya buku/ diktat; d . biaya penelitian; dan/ atau e . biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan / kuliah .

Pasal 12

(1)Pembayaran uang pendidikan / kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan biaya lain yang di bu tuhkan un tuk pelaksanaan pendidikan / kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyelenggara pendidikan / perkuliahan .
(2)Pembayaran biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b , biaya buku/ diktat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dati rekening Kas Negara ke rekening penenma beasiswa melalui mekanisme LS .
(3)Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan / kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa. ·�· www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(4)Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme L S , pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme U P .

Pasal 13

(1)Bantuan Pemerintah berupa tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada guru atau penerima tunj angan lainnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil .
(2)Pemberian tunj artgan profesi guru dan tunj angan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

Pasal 14

(1)Pembayaran tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
(2)Pembayaran secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Negara/ Lembaga.
(3)Pembayaran tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya sebagaimana dimaksud · pada ayat (1) disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima . tunj angan profesi guru dan tunj angan lainnya melalui mekanisme LS .

Pasal 15

(1)Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan , Lembaga Keagamaan , dan Lembaga Kesehatan .
(2)Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan , dan Lembaga Ke sehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga Nonpemerintah .
(3)Pemberian bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Pasal 1 6
(1)Pencairan bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat ( 1 ) dilaksanakan berdasarkan perj anjian kerj asama an tara PPK dengan penerima ban tuan operasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) .
(2)Perj anj ian kerj a sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat:
1. a.hak dan ke�ajiban kedua belah pihak; b . jumlah bantuan operasional yang diberikan; c . tata cara dan syarat penyaluran;
2. d.pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah disepakati; e . pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
3. f.sanksi;
4. g.penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
5. h.penyampaian laporan pertanggungj awaban kepada PPK setelah pekerj aan selesai atau akjiir tahun anggaran. I Pasal 1 7 Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme :
6. a.LS ke rekening penerima bantuan operasional; atau b . UP.

Pasal 18

(1)Pencairan dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 huruf a, dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap .
(2)Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
(3)Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a . Tahap I sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional setelah perj anjian kerj a sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; -··· · -- . - · · - · ·· -� www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN b . Tahap II sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila dana pada Tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 8 0%; c . Tahap III sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila j umlah dana pada Tahap I dan Tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;
1. d.Tahap IV sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhari dana bantuan operasional, apabila j umlah dana pada Tahap I sampai dengan Tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 8 0% .

Pasal 19

(1)Penerima bantuan operasional mengajukan permohonan pencairan dana bantuan operasional kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri : 1 . Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap ; 2 . Perj anj ian kerj a sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 3 . Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 4 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b . Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
  1. 1.Kuitansi bukti penenmaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 2 . Laporan pertanggungj awaban penggunaan dana tahap se belumnya; 3 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanj a (SPTB) atas kebenaran belanj a yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
(2)S PTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)S PTB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b angka 3 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Pasal 2 0
(1)PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) yang diajukan penerima bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah .
(2)PPK menandatangani perJanJian kerj a sama dan mengesahkan kuitansi bukti penenmaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan secara sekaligus atau untuk pencairan Tahap I setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan Petunj uk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah .
(3)PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan Tahap II sampai dengan Tahap IV setelah penguj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah .
(4)Dalam hal penguj ian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen .
(5)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.Pembayaran secara sekaligus atau Tahap I dilampiri: 1 . Rencana Pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik sekaligus atau bertahap; 2 . Perj anjian kerj a sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 3 . Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK; 4 . S PTJM . b . Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
  1. 1.Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK;
  2. 2.Laporan pertanggungj awaban penggunaan dana tahap sebelumnya; 3 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanj a (SPTB) atas kebenaran belanj a yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 21

Pasal 22

(1)Dalam rangka kelancaran pembayaran bantuan operasional dengan mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, Kepala Satker pemberi Bantuan Pemerintah dapat menunjuk BPP.
(2)Tata cara pemberian bantuan operasional melalui UP dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.KPA menetapkan pimpinan lembaga penerima bantuan operasional sebagai penanggung j awab pengelola dana bantuan operasional pada masing-masing lembaga;
2. b.PP-S PM mengajukan S PM UP/ TUP untuk keperluan pembayaran bantuan operasional; c . Berdasarkan S PM UP / TUP sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN menguji SPM UP / TUP dan menerbitkan S P2 D UP / TUP kepada Bendahara Pengeluaran; d . Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan permohonan pencairan bantuan operasional kepada KPA dengan dilampiri rencana pelaksanaan kegiatan / pembayaran , rincian kebutuhan dana, dan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana B antuan Pemerintah; e . PPK melakukan penguj1an terhadap permohonan pencairan bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
3. f.PPK menerbitkan surat perintah bayar (S PBy) kepada Bendahara Pengeluaran / BPP apabila penguj ian sebagaimana dimaksud pada huruf e telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
4. g.Berdasarkan SPBy dari PPK, Bendahara Pengeluaran / BPP mentransfer dana bantuan operasional kepada rekening lembaga penerima bantuan; · www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 3 - h . Pimpinan lembaga penerima Bantuan Pemerintah menggunakan dana bantuan operasional sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan / pembayaran dan mempertanggungj awabkan penggunaannya sesuai dengan batas waktu · pertanggungj awaban penggunaan dana bantuan operasional yang telah ditetapkan kepada Bendahara Pengeluaran / BPP;
5. i.Penggunaan dana bantuan operasional mengikuti ketentuan pengadaan barang/j asa pemerintah dan ketentuan perpaj akan; J. Seluruh bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana bantuan operasional beserta Faktur Paj ak dan Surat Setoran Paj ak (SSP) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran / BPP untuk keperluan revolving/ pertanggungj awaban UP / TUP.
(3)KPA mengajukan dispensasi atas UP / TUP kepada:
1. a.Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk pembayaran penggunaan dana bantuan operasional kepada satu penyedia barang/j asa melebihi RpS0 . 0 0 0 . 00 0 , 0 0 (lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
2. b.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penyesuaian besaran UP pada Satker pemberi Bantuan Pemerintah dalam hal besaran UP melampaui besaran yang telah ditentukan; c . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk pertanggungj awaban TUP atas dana bantuan operasional yang memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan .
(4)Tata cara penyaluran UP / TUP dari Bendahara Pengeluaran / B PP kepada penerima bantuan diatur lebih lanjut oleh KPA dalam Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah .

Pasal 23

(2)Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat merupakan lembaga Pemerintah a tau lembaga Non pemerin tah . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 4 -
(3)Bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak termasuk bantuan untuk keperlua:n rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan.
(4)Pemberian · bantuan sarana/ prasarana kepada penerima bantuan diberikan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Peraturan turunan (14)

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Peraturan turunan (14)

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2016

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2024

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026