Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015
- Nomor
- 168/PMK.05/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 31
menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA .
b . Jumlah barang dan/ atau nilai uang; c . Nomor rekening penerima bantuan untuk B antuan Pemerintah dalam bentuk uang. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
BAB V
( 1 ) - Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:
b . barang; dan / atau c . Jasa.
( 3) Pemberian penghargaan dalam bentuk uang se bagaim,ana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, dapat diberikan melalui mekanisme:
atau b . UP. Pasal 1 0 ( 1 ) Dalam rangka pengadaan barang dan / atau j asa untuk pemberian penghargaan - yang disalurkan dalam bentuk _ barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/ atau j asa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c kepada penerima Bantuan Pemerintah , PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dan / atau j asa dengan penyedia barang dan/ atau j asa.
.. �www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
Bagian Kedua Seasiswa
b . biaya hidup;
d . biaya penelitian; dan/ atau e . biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan / kuliah .
·�· www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
Bagian Ketiga Tunj angan Profesi Guru dan Tunj angan Lainnya
Bagian Keempat Bantuan Operasional
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Pasal 1 6
b . jumlah bantuan operasional yang diberikan; c . tata cara dan syarat penyaluran;
e . pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
I Pasal 1 7 Pencairan dana bantuan operasional diberikan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan operasional melalui mekanisme :
a . Tahap I sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional setelah perj anjian kerj a sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; -··· · -- . - · · - · ·· -� www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN b . Tahap II sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila dana pada Tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 8 0%; c . Tahap III sebesar 2 5% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana bantuan operasional, apabila j umlah dana pada Tahap I dan Tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;
1 . Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap ; 2 . Perj anj ian kerj a sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 3 . Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 4 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b . Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
2 . Laporan pertanggungj awaban penggunaan dana tahap se belumnya; 3 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanj a (SPTB) atas kebenaran belanj a yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Pasal 2 0
1 . Rencana Pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik sekaligus atau bertahap; 2 . Perj anjian kerj a sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK; 3 . Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK; 4 . S PTJM . b . Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
3 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanj a (SPTB) atas kebenaran belanj a yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungj awaban kepada PPK sesuai dengan perj anj ian kerj a sama setelah pekerj aan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran, dengan dilampiri: a . Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; b . Surat Pernyataan bahwa pekerj aan telah selesai dilaksanakan ; c . Surat Pernyataan . bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; d . Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.
c . Berdasarkan S PM UP / TUP sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPPN menguji SPM UP / TUP dan menerbitkan S P2 D UP / TUP kepada Bendahara Pengeluaran; d . Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan permohonan pencairan bantuan operasional kepada KPA dengan dilampiri rencana pelaksanaan kegiatan / pembayaran , rincian kebutuhan dana, dan batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana B antuan Pemerintah; e . PPK melakukan penguj1an terhadap permohonan pencairan bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
J. Seluruh bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana bantuan operasional beserta Faktur Paj ak dan Surat Setoran Paj ak (SSP) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran / BPP untuk keperluan revolving/ pertanggungj awaban UP / TUP.
c . Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk pertanggungj awaban TUP atas dana bantuan operasional yang memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan .
Bagian Kelima Bantuan Sarana/ Prasarana
( 1 ) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan .
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 4 -
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Menteri (Permen)