DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.05/2016

Nomor: 173/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
b.bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kernenterian Negara/Lembaga;

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
1. 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 168/PMK.05/2015 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kernenterian Negara/Lembaga, diubah sebagai berikut:
4. 1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)PA menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah.
(2)PA menunjuk Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah dalam rangka menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), memuat:

1.dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2.tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3.pemberi Bantuan Pemerintah;
4.persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5.bentuk Bantuan Pemerintah;
6.rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
7.tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9.pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
10.ketentuan perpajakan; dan
11.sanksi.
3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)PPK melakukan seleksi penenma Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
(3)Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan Surat Keputusan penenma Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
(4)Surat Keputusan penenma Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
(5)Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.
(6)Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa paling sedikit memuat:
  1. 1.Identitas penerima bantuan;
  2. 2.Jumlah barang/jasa; dan
  3. 3.Nilai nominal barang/jasa
2. b.untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang paling sedikit memuat:
  1. 1.Identitas penerima bantuan;
  2. 2.Nominal Uang; dan
  3. 3.Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan melalui mekanisme transfer.
  4. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara:
1. a.Kontraktual; atau
2. b.Swakelola.
(2)Pengadaan barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
(3)Pengadaan barang dan/atau Jasa yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
(4)Pencairan dana dalam rangka pengadaan barang dan/atau Jasa yang akan disalurkan kepada penenma dimaksud Bantuan Pemerintah sebagaimana pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme:
1. a.LS ke rekening penyedia barang/jasa; atau
2. b.UP.
(5)Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan dalam bentuk barang dan/atau Jasa kepada penenma Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
1. a.PPK; atau
2. b.Penyedia barang dan/atau Jasa perjanjian/kontrak. sesuai
  1. 5.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pencairan bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perJanJian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan operasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2)Perjanjian ·kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hak clan kewajiban keclua belah pihak;
2. b.jumlah bantuan operasional yang cliberikan;
3. c.tata cara clan syarat penyaluran; cl. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah clisepakati;
4. e.pernyataan kesanggupan penenma Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa clana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
5. f.sanksi; dan
6. g.penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
  1. 6.Ketentuan Pasal 18 cliubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pencairan dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, clapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
(2)Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) clapat clilaksanakan paling banyak sampai dengan 4 (empat) tahap.
(3)Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap sebagaimana climaksud pada ayat (1) clitetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana clan waktu pelaksanaan kegiatan.
(4)Besaran pencairan clana bantuan operasional pada setiap tahap sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) clitetapkan oleh KPA.
(5)Pencairan dana bantuan operasional pada tahap selanjutnya clilakukan setelah seluruh jumlah dana bantuan operasional yang diterima pada tahap sebelumnya telah dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen).

7.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penerima bantuan operasional mengajukan peri:nohonan pencairan dana bantuan operasional kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.pembayaran sekaligus atau tahap I dilampiri:
  1. 1.rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
  2. 2.perJanJian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; clan
  3. 3.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. b.pembayaran tahap selanjutnya dilampiri:
  1. 1.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; clan
  2. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja {SPTB).
(2)SPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)PPK melakukan pengUJian dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang diajukan penerima bantuan operasional sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
(2)PPK menandatangani perJanJian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan secara sekaligus atau untuk pencairan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a setelah penguJ1an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
(3)PPK mengesahkan kuitansi bukti penenmaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
(4)Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen.
(5)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.pembayaran secara sekaligus atau tahap I dilampiri:
  1. 1.rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik sekaligus atau bertahap;
  2. 2.perJanJian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;dan
  3. 3.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
2. b.pembayaran tahap selanjutnya dilampiri:
  1. 1.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK; dan
  2. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
  3. 9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sesuai dengan perJanJian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
1. a.laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana;
2. b.pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
(2)Dalam hal terdapat s1sa dana, penenma Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
(3)Laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diberikan dengan ketentuan:
1. a.barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau
2. b.nilai per Jems barang bantuan di bawah RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
(2)Pemberian bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.secara bertahap, untuk barang bantuan yang dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
2. b.secara sekaligus, untuk barang yang nilai per jenis barang bantuan yang dapat dilaksanakan oleh penenma bantuan sampai dengan RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan sarana/prasarana.
(4)Dalam hal barang bantuan yang dapat diproduksi dan/atau dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya sampa1 dengan Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) , pemberian bantuan sarana/prasarana dilakukan secara sekaligus.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
b.bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kernenterian Negara/Lembaga;

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
1. 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 168/PMK.05/2015 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kernenterian Negara/Lembaga, diubah sebagai berikut:
4. 1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)PA menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah.
(2)PA menunjuk Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah dalam rangka menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), memuat:

1.dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2.tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3.pemberi Bantuan Pemerintah;
4.persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5.bentuk Bantuan Pemerintah;
6.rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
7.tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9.pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
10.ketentuan perpajakan; dan
11.sanksi.
3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)PPK melakukan seleksi penenma Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.
(3)Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan Surat Keputusan penenma Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA.
(4)Surat Keputusan penenma Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
(5)Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.
(6)Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa paling sedikit memuat:
  1. 1.Identitas penerima bantuan;
  2. 2.Jumlah barang/jasa; dan
  3. 3.Nilai nominal barang/jasa
2. b.untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang paling sedikit memuat:
  1. 1.Identitas penerima bantuan;
  2. 2.Nominal Uang; dan
  3. 3.Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang disalurkan melalui mekanisme transfer.
  4. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan cara:
1. a.Kontraktual; atau
2. b.Swakelola.
(2)Pengadaan barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
(3)Pengadaan barang dan/atau Jasa yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah.
(4)Pencairan dana dalam rangka pengadaan barang dan/atau Jasa yang akan disalurkan kepada penenma dimaksud Bantuan Pemerintah sebagaimana pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme:
1. a.LS ke rekening penyedia barang/jasa; atau
2. b.UP.
(5)Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan dalam bentuk barang dan/atau Jasa kepada penenma Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
1. a.PPK; atau
2. b.Penyedia barang dan/atau Jasa perjanjian/kontrak. sesuai
  1. 5.Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pencairan bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perJanJian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan operasional yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2)Perjanjian ·kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.hak clan kewajiban keclua belah pihak;
2. b.jumlah bantuan operasional yang cliberikan;
3. c.tata cara clan syarat penyaluran; cl. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah clisepakati;
4. e.pernyataan kesanggupan penenma Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa clana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
5. f.sanksi; dan
6. g.penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
  1. 6.Ketentuan Pasal 18 cliubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pencairan dana bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, clapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
(2)Pencairan dana bantuan operasional secara bertahap sebagaimana dimaksucl pacla ayat (1) clapat clilaksanakan paling banyak sampai dengan 4 (empat) tahap.
(3)Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap sebagaimana climaksud pada ayat (1) clitetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana clan waktu pelaksanaan kegiatan.
(4)Besaran pencairan clana bantuan operasional pada setiap tahap sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) clitetapkan oleh KPA.
(5)Pencairan dana bantuan operasional pada tahap selanjutnya clilakukan setelah seluruh jumlah dana bantuan operasional yang diterima pada tahap sebelumnya telah dipergunakan paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen).

7.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Penerima bantuan operasional mengajukan peri:nohonan pencairan dana bantuan operasional kepada PPK dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.pembayaran sekaligus atau tahap I dilampiri:
  1. 1.rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
  2. 2.perJanJian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; clan
  3. 3.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. b.pembayaran tahap selanjutnya dilampiri:
  1. 1.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; clan
  2. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja {SPTB).
(2)SPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

8.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)PPK melakukan pengUJian dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang diajukan penerima bantuan operasional sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
(2)PPK menandatangani perJanJian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan secara sekaligus atau untuk pencairan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a setelah penguJ1an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
(3)PPK mengesahkan kuitansi bukti penenmaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b setelah pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
(4)Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen.
(5)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
1. a.pembayaran secara sekaligus atau tahap I dilampiri:
  1. 1.rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik sekaligus atau bertahap;
  2. 2.perJanJian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;dan
  3. 3.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK.
2. b.pembayaran tahap selanjutnya dilampiri:
  1. 1.kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan disahkan oleh PPK; dan
  2. 2.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
  3. 9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sesuai dengan perJanJian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
1. a.laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana;
2. b.pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
(2)Dalam hal terdapat s1sa dana, penenma Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
(3)Laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

10.Ketentuan Pasal 22 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diberikan dengan ketentuan:
1. a.barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau
2. b.nilai per Jems barang bantuan di bawah RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
(2)Pemberian bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.secara bertahap, untuk barang bantuan yang dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
2. b.secara sekaligus, untuk barang yang nilai per jenis barang bantuan yang dapat dilaksanakan oleh penenma bantuan sampai dengan RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Pemberian bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penerima bantuan sarana/prasarana.
(4)Dalam hal barang bantuan yang dapat diproduksi dan/atau dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, nilainya sampa1 dengan Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) , pemberian bantuan sarana/prasarana dilakukan secara sekaligus.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 25

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 25

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.05/2015

Peraturan turunan (6)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2021

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017