Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2018
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6066); www.peraturan.go.id 2018, No.355
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IMPOR BARANG OPERASI UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI. www.peraturan.go.id 2018, No.355
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2018, No.355
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme dan prosedur perolehan Barang Operasi melalui impor yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi melalui pengajuan RKBI guna mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi. BAB II PERENCANAAN IMPOR BARANG OPERASI
BAB II
www.peraturan.go.id 2018, No.355
www.peraturan.go.id 2018, No.355
www.peraturan.go.id 2018, No.355
www.peraturan.go.id 2018, No.355
Kontraktor dapat mengajukan permohonan perubahan RIB kepada Direktur Jenderal dengan menyampaikan surat permohonan disertai dokumen pendukung.
Berdasarkan RIB, Kontraktor mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau pajak impor atas Barang Operasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PELAKSANAAN IMPOR BARANG OPERASI
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen